Wiranto Bantah Serang Panglima TNI Gatot Nurmantyo

 Politik
Wiranto
Menko Polhukam Wiranto

Adahati.com – Wiranto jabatannya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam kabinet yang ada saat ini.

Polemik isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer yang dilontarkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo ditanggapi oleh Wiranto ada miskomunikasi antara Panglima TNI, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata,” kata Wiranto di sini.

Pernyataan Wiranto tadi mungkin saja membuat sebagian pihak tersenyum simpul, karena di antara para jenderal pun terjadi miskomunikasi, apalagi yang bukan jenderal?

Masih ada pernyataan Wiranto lainnya, yaitu senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI.

“Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Ada kemungkinan sebagian pihak kembali tersenyum, karena beda satu angka nol saja bisa membuat Presiden Jokowi memanggil Panglima TNI dan Menko Polhukam ke Istana.

Tapi menurut Wiranto, ia menghadap Presiden Jokowi bukan semata terkait isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer, melainkan tentang perkembangan situasi yang ada saat ini secara keseluruhan, dan tugas Menko Polhukam untuk menciptakan suasana kondusif agar kegiatan seluruh kementerian berjalan stabil. “Semua kegiatan di kementerian kan harus berjalan dengan stabil dan dalam setiap pernyataan pers saya sebenarnya tidak ada tujuan menyerang siapapun,” kata Wiranto di sini.

Selepas pertemuan dengan Presiden Jokowi, Wiranto dan Gatot Nurmantyo sama-sama tak memberikan keterangan kepada pers dan langsung meninggalkan Istana.

Kemenko Polhukam melakukan koordinasi salah satunya dengan TNI, tapi bukan berarti Menko Polhukam adalah atasan Panglima TNI. Menurut Gatot, segala informasi yang dia dapatkan hanya akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi sebagai atasannya.

“Yang kemarin saya sampaikan hanya akan belum terjadi kan maka semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menkopolhukam pun tidak Menhan pun tidak,” kata Gatot Nurmantyo di sini.

Menko Polhukam Wiranto (dan Menhan Ryamizard Ryacudu) mengatakan ada miskomunikasi atau kesalahan komunikasi, sedangkan Gatot mengatakan, “Yang tahu miskomunikasi atau tidak hanya Presiden saya dan itu saya pegang,” katanya di sini.

Polemik isu pembelian 5000 pucuk senjata, kemudian ada pernyataan-pernyataan dari Wiranto, Ryamizard, dan Gatot Nurmantyo di media massa semua ini mungkin saja membuat sebagian pihak tersenyum, tapi sayangnya tidak akan berlangsung lama.

Selain membantah ada pernyataannya yang menyerang Gatot Nurmantyo, Wiranto pun meminta masyarakat untuk tidak meributkan lagi soal isu yang berkait dengan pembelian 5.000 pucuk senjata tadi. Di sisi lain ada peribahasa yang mengatakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Pernyataan Gatot Nurmantyo yang tersebar di media massa itu ibarat api, tapi mengapa masyarakat yang diminta untuk tidak meributkannya lagi?

Jika menengok ke belakang, sempat diberitakan kabinet Jokowi kurang terkoordinasi dengan baik karena pembantu-pembantunya sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan sendiri dan akhirnya menjadi polemik. Contohnya kasus Rizal Ramli dan Sudirman Said. Karena dianggap masih ribut terus, kedua menteri tadi pun dikeluarkan dari kabinet.

Tidak tertutup kemungkinan akan ada menteri atau pembantu presiden lainnya yang dikeluarkan dari kabinet atau tidak menjabat posisinya saat ini hingga Pilpres 2019, jika masih saja ada pembantu presiden yang ribut, atau membuat polemik yang tidak perlu.

Sumber gambar: youtube.com