Tag: Presiden Jokowi

Anies Baswedan Dapat Pelajaran dan Hikmah

Anies Baswedan Dapat Pelajaran dan Hikmah

Adahati.com – Anies Baswedan mengaku kaget terkait fotonya saat menemani dan meninjau kompleks Wisma Atlet di Kemayoran bersama Presiden Jokowi beberapa hari lalu masuk dalam berita sebuah koran. Fotonya yang sedang bertolak pinggang di sebelah Presiden Jokowi itu pun sempat viral di dunia maya.

“Iyalah, kaget. sebelum jadi headline kan juga sudah jadi berita. Ini tuh kayak gerakan kita lagi gerak gini tahu-tahu ‘cetret‘ memang harus hati-hati. Pelajarannya adalah setiap detik itu bisa jadi difoto, setiap detik bisa jadi, tapi ya juga ya buat saya sih pelajaran saja, hikmah,” kata Anies dikutip dari detik.com (2/3/18).

Jika menyimak dari penuturan Anies Baswedan tadi, bisa ditarik kesimpulan seperti ini:

  • Anies Baswedan tak sengaja melakukan hal itu.
  • Gestur tolak pinggangnya hanya spontanitas saja.
  • Sebuah foto belum tentu mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya.

Pembahasan masalah foto Anies Baswedan sedang bertolak pinggang di sebelah Presiden Jokowi dan sempat viral di dunia maya, bahkan menjadi headline di sebuah koran tadi cenderung lebay!

Tidak ada masalah besar sebenarnya, apalagi sampai mengambil kesimpulan Anies tak sopan dan santun terkait gestur tubuhnya yang bertolak pinggang di sebelah Presiden Jokowi tadi. Biasa saja, hanya orang-orang lebay (berlebihan) yang memasalahkannya.

Dulu pun Ahok sempat bermasalah dengan frasa “sopan dan santun” terkait omongannya yang dinilai keras, nyablak, terus terang apa adanya atau tanpa tendeng aling ketika mengomentari atau membalas komentar pihak lain atau lawan politiknya. Ada saja sebagian pihak yang membelanya dan mengatakan hal yang wajar, biasa saja, bukan berarti Ahok tidak sopan dan santun.

Lucu, jika sebagian pihak yang membela Ahok tadi kemudian menyerang Anies Baswedan karena gestur tubuhnya yang sedang bertolak pinggang di sebelah Presiden Jokowi dinilai tidak sopan dan santun.

Biasa saja, tidak ada yang perlu dimasalahkan sebenarnya.

Untunglah Anies hanya mengatakan dapat pelajaran dan hikmah dari kasus di atas tadi. Tidak ada pernyataan minta maafnya tertulis di berita tersebut, dan memang Anies tidak perlu minta maaf kok!

Lebay, sikit-sikit minta maaf, sikit-sikit minta maaf, padahal tidak ada yang perlu dimasalahkan sebenarnya.

Biasa saja.

*Sumber gambar: youtube.com.


Fadli Zon Heran Gara-gara Anies Baswedan Tak Diajak

Fadli Zon Heran Gara-gara Anies Baswedan Tak Diajak

Adahati.com – Fadli Zon heran gara-gara Anies Baswedan tak diajak. Entah mengapa Fadli Zon heran terkait masalah yang boleh dibilang sepele ini.

Bermula dari video Anies Baswedan yang tak diajak mendampingi Presiden Jokowi saat penyerahan Piala Presiden untuk Persija yang viral di media sosial.

Karena Fadli Zon heran, ia pun mengatakan seperti ini: “Harusnya yang ditanya Pak Jokowi ya, kenapa nggak diajak. Cukup mengherankan juga.”

Pengen ketawa ngikik, tapi lucunya di mana? Gak ketawa, tapi rasanya kok ada yang lucu. Mengapa Presiden Jokowi yang jadi sasaran dan seharusnya ditanya?

Kembali Fadli Zon heran, kemudian mengeluarkan pernyataan lainnya di sini. “Saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya apa tidak (dengan politik). Tanyalah ke pihak Istana. Seharusnya dilepaskan dari urusan pribadi. Urusan protokoler itu ada Undang-Undang protokolernya.”

Tadi katanya tanya Presiden Jokowi, kok berubah jadi tanya ke pihak istana?

Ketua Panitia Piala Presiden Maruarar Sirait menegaskan, memang tak semua pejabat negara harus ikut saat penyerahan piala oleh Presiden Jokowi. Menurutnya tidak ada masalah antara Presiden Jokowi dan Anies Baswedan.  Ia pun menghibau agar masyarakat tidak berpikir yang aneh-aneh, juga jangan ada upaya mengadu domba.

Apakah pernyataan Ketua Panitia Piala Presiden Maruarar Sirait tadi cukup mengharukan? Tapi di sisi lain tidak tertutup kemungkinan ada pertanyaan seperti ini, misalnya: Mengapa masyarakat yang dihimbau, bukan pejabat negara seperti anggota DPR?

Fadli Zon heran hanya gara-gara masalah sepele saja, yakni Anies Baswedan tak diajak ke podium bersama Presiden Jokowi saat penyerahan Piala Presiden (bukan Piala Gubernur), padahal ia seorang Anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, juga seorang public figure. Di sisi lain cukup sering terdengar pernyataan bahwa pejabat negara atau public figure seharusnya menjadi panutan atau contoh yang baik bagi masyarakat. Tapi apanya yang mesti dijadikan panutan kalau hanya masalah yang sepele saja heran?

Fadli Zon heran, nanti ada lagi yang heran karena tertular “virus heran”, akhirnya banyak yang heran.

*sumber gambar: youtube.com.


Pencitraan Seorang Prabowo Sekitar 2-3 Bulan Lagi?

Pencitraan Seorang Prabowo Sekitar 2-3 Bulan Lagi?

Adahati.com – Benarkah pencitraan seorang Prabowo akan dilakukan sekitar 2-3 bulan ke depan atau sebentar lagi? Seperti apa bentuk pencitraan seorang Prabowo itu?

Beberapa waktu lalu Prabowo pernah mengatakan bantuan pemerintah kepada rakyat Rohingya hanya pencitraan, dan sebentar lagi akan ada pencitraan seorang Prabowo?

Pemilu 2019 ada yang beranggapan sebentar lagi, ada juga sebagian pihak yang mengatakan masih cukup lama. Tapi sepertinya menurut Partai Gerindra relatif sebentar lagi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade pun mengatakan Prabowo akan dideklarasikan sebagai capres sekitar 2-3 bulan lagi.

“Teman-teman media tunggu dalam 2-3 bulan lagi insya Allah bapak Prabowo akan resmi akan diusung oleh Partai Gerindra menjadi calon Presiden,” katanya di sini.

Terharu? Air mata pun jatuh berlinang? Atau Anda menanggapinya biasa-biasa saja pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade di atas tadi? Atau mungkin Anda senyum-senyum simpul, karena entah kapan pun dideklarasikannya tetap saja Prabowo bukan pilihan Anda, melainkan Presiden Jokowi?

Terlepas apapun tanggapan Anda terkait dideklarasikannya Prabowo Subianto sebagai capres pada Pemilu 2019 nanti, semuanya terserah Anda. Yang penting Anda jangan darah tinggi saja, atau tensi Anda tiba-tiba naik.

Menurut Andre Rosiade, setelah dideklarasikan sebagai capres, Prabowo akan turun gunung atau melakukan sosialisasi kepada rakyat. Langkah ini dilakukan untuk menunjukkan Prabowo adalah figur yang dekat dengan rakyat.

Maksudnya akan ada pencitraan seorang Prabowo? Bentuk pencitraan seorang Prabowo hanya seperti itu saja? Apakah tidak ada bentuk pencitraan seorang Prabowo yang jauh lebih menarik, atau lain daripada yang lain?

Sekadar bertanya saja.

Terlepas pencitraan seorang Prabowo atau bukan, ada baiknya kita simak sejenak lagu Bang Oma, Raja Dangdut dan Ketua Umum Partai Idaman.

Kata Bang Oma, santai…jangan mendadak darah tinggi atau tiba-tiba tensi Anda naik.

Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang
Yuk kita santai agar otot tidak kejang

*Sumber gambar: youtube.com.

Artikel Sebelumnya:

  1. Ridwan Kamil Kalah
  2. Juergen Klopp, Manajer Pecundang yang Layak Dipecat?
  3. Partai Besutan Tommy Soeharto Dinyatakan Gagal Lolos

Prabowo Subianto Masih Dibutuhkan Hingga Saat Ini?

Prabowo Subianto Masih Dibutuhkan Hingga Saat Ini?

Adahati.com – Benarkah Prabowo Subianto masih dibutuhkan? Pertanyaan ini cukup menarik, dan tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang bingung dan berkernyit dahinya. Siapa yang membutuhkan? Dibutuhkan oleh siapa?

Gara-gara hasil sebuah survei, timbul frasa “Prabowo Subianto masih dibutuhkan” tadi. Seperti biasa sebuah hasil survei yang berkait dengan politik dapat menyenangkan sebagian pihak atau membuat sebagian pihak lainnya uring-uringan.

Hasil surveinya sudah tepat, kata sebagian pihak yang merasa senang. Oh tidak, itu survei abal-abal, dan ada 100 alasan yang bisa membuktikan hasil survei itu salah, kata sebagian pihak yang uring-uringan seperti cacing kepanasan tadi.

Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang elektabilitas Capres jelang Pemilu 2019 antara lain menyebutkan elektabilitas Presiden Jokowi sebesar 38,9%, sementara Prabowo Subianto hanya 12% saja.

Survei tadi digelar pada 3-10 September 2017 dengan jumlah sampel 1.220 dan dipilih secara acak (multistage random sampling). Margin of error – nya sebesar +/- 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%, serta quality control dipilih secara acak sebesar 20% dari total sampel, sedangkan populasi survei adalah WNI yang sudah memiliki hak pilih.

Kecil sekali elektabilitas Prabowo? Apakah Prabowo Subianto masih dibutuhkan oleh masyarakat? Fadli Zon pun menanggapi hasil survei tadi mulai dari Rusia hingga ke Filipina. Menurutnya elektabilitas Presiden Jokowi sebesar 38,9% tadi masih rendah.

“Kalau pribadi saya itu rendah, menurut saya Putin saja bisa 70 persen elektabilitasnya 60-70 persen. Presiden Filipina Rodrigo Duterte 80 persen. 38,9 Persen itu kecil. Biasanya 50 persen elektabilitas. Artinya itu rendah dan masyarakat menginginkan pemimpin baru,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di sini.

Ia pun yakin Prabowo yang elektabilitasnya hanya 12% bisa mengungguli Presiden Jokowi, karena Prabowo Subianto masih dibutuhkan oleh masyarakat.

“Yakin, harapan masyarakat masih tinggi,” kata Fadli Zon.

Dengan demikian pertanyaan di atas tadi, benarkah Prabowo Subianto masih dibutuhkan – dalam hal ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia – terjawab sudah.

Prabowo Subianto masih dibutuhkan oleh masyarakat versi Fadli Zon.

*Sumber berita: merdeka.com, sumber gambar: youtube.com.


Benarkah PKS adalah Parpol yang Cenderung Munafik?

Benarkah PKS adalah Parpol yang Cenderung Munafik?

Adahati.com – PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PAN melalui fraksinya yang ada di DPR melakukan walk out sebagai bentuk pernyataan sikapnya menolak usulan perpanjangan masa kerja dan laporan kinerja serta rekomendasi yang bakal dibuat Pansus Hak Angket KPK.

Selain walk out, PKS melalui Wakil Sekretaris Jendral PKS Mardani Ali Sera melontarkan serangan politiknya kepada Presiden Jokowi yang menurut pendapatnya tidak mengambil tindakan terkait adanya upaya pelemahan KPK.

“Kecewa dengan sikap Presiden, karena atas nama tidak intervensi, membiarkan energi bangsa habis, kita tidak bisa membiarkan. Saya ingin menggunakan bahasanya pembodohan akan publik melihat drama yang tidak berkualitas ini terus terjadi,” katanya di sini.

Boleh tepuk tangan? Boleh, perihal Presiden Jokowi sebelumnya di sini – Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?– sudah pernah mengatakan dengan tegas tidak akan membiarkan KPK dilemahkan atau dibekukan, tepuk tangan bahkan air mata yang jatuh berlinang saking terharunya tetap boleh dilakukan.

PKS terkesan membela KPK, tapi di sisi lain ada pernyataan kadernya, yaitu Nasir Djamil yang menilai kinerja KPK selama ini menunjukkan kesan mereka membenci koruptor bukan tindak pidana korupsi dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan. “Ada kesan KPK benci koruptor bukan sama korupsi, beda. Jadi kalau benci sama korupsi berusaha sekuat tenaga supaya negara ini selamat dari korupsi. Benci dengan koruptor OTT, OTT, OTT terus,” katanya.

Pernyataan politikus PKS Nasir Djamil lainnya bisa dilihat di sini.

Kader PKS ini tidak menyebut secara konkret bentuk pencegahan atau negara ini bisa selamat dari korupsi. Apakah bentuknya seperti ini? Setelah KPK menerima laporan ada indikasi korupsi, maka KPK mendatangi calon koruptor dan mengatakan seperti ini, misalnya: “Kami sudah menerima laporan, sebaiknya Anda jangan korupsi ya…”

Apakah artinya PKS adalah parpol yang cenderung munafik? Karena ada pernyataan kader yang satu terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader PKS lain sebaliknya? Terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan seperti itu, sebab PKS bisa saja mengatakan “bukan kebijakan partai” bila ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen negatif.

Hal inipun pernah dilakukan oleh PDIP, yaitu ketika Henry Yosodiningrat melontarkan wacana pembekuan KPK. Begitu sentimen negatif muncul, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan cepat menanggapinya bukan merupakan keputusan partai.

Kesan “buang badan” inipun dilakukan oleh pemerintah. Jaksa Agung HM Prasetyo pernah mengeluarkan pernyataan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dikembalikan ke kejaksaan yang terkean “sasaran tembak”-nya adalah KPK. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun dengan cepat mengatakan “Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK.”

Bukan hanya PKS dan PDIP, parpol lain pun melakukan trik murahan tadi. Jika ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen positif, diam. Namun jika sebaliknya, bantahan “bukan kebijakan partai” pun segera dilontarkan.

Trik murahan “buang badan” lainnya, jika ada kader yang berprestasi diakui kadernya, tapi kalau ada yang ditangkap KPK karena diduga korupsi, cepat sekali mengatakan “bukan kebijakan partai”, tapi tanggungjawab pribadi.

Maka dari itu, terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan PKS adalah parpol yang cenderung munafik, bila ada pernyataan politikusnya yang terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader lain yang cenderung sebaliknya.

Sudah biasa, parpol lain pun melakukan hal yang sama.

Bagaimana kalau pertanyaannya diubah, misalnya seperti ini:

Benarkah semua parpol yang ada cenderung munafik?

Jika ada yang bertanya seperti itu, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak lainnya yang tersenyum simpul sambil melontarkan pertanyaan balik.

Misalnya, ke mana aja selama ini?

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar: youtube.com.


Kader PKS yang Satu Ini Dilaporkan ke Polisi

Kader PKS yang Satu Ini Dilaporkan ke Polisi

Adahati.com – Siapa kader PKS yang dilaporkan ke polisi? Namanya sudah tidak asing lagi atau cukup terkenal di dunia maya karena diduga sering menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) lewat akun media sosialnya.

Namun ada juga sebagian pihak yang berpendapat bahwa kader PKS yang satu ini namanya bisa cukup terkenal di dunia maya justru dibesarkan oleh lawannya.

Benar atau tidak pendapat tadi, kembali lagi bahas tentang kader PKS yang dilaporkan ke polisi oleh Muannas Al Aidid, pengurus Badan Advokasi dan Hukum (Bahu) NasDem.

Berawal dari pernyataan kader PKS yang bernama Jonru Ginting dalam sebuah acara talkshow salah satu stasiun televisi swasta. Ada dugaan kuat postingan Jonru Ginting yang menuduh PBNU menerima Rp 1,5 triliun sebagai sogokan penerbitan Perppu Ormas. Jonru pun diduga telah menyebarkan ujaran kebencian karena menyatakan asal-usul Presiden Jokowi tidak jelas dalam akun media sosialnya.

Maka dari itu, Jonru Ginting pun dilaporkan ke polisi. Masih menurut pendapat sang pelapor, kader PKS ini bukannya mengkritik, tapi lebih cenderung menyebarkan kebencian, karena sebuah kritik bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Beda dengan akun ini, dia tak melakukan klarifikasi,” ujarnya.

Terkait ujaran kebencian sebenarnya bukan hal yang baru. Presiden Jokowi pun beberapa waktu lalu sudah mengutarakan kecemasannya, namun tidak sedikit orang bebal di dunia ini yang tetap senang melakukannya. Bukan karena salah bunda mengandung, tapi mungkin saja bebal itu memang sudah bawaan orok.

Baru-baru ini saja pihak kepolisian telah menangkap anggota kelompok Saracen yang justru bisnisnya memanfaatkan mereka yang senang dengan ujaran kebencian dan meminta kelompok Saracen untuk melakukan sekaligus menyebarkannya.

Bingung ada semacam “proyek ujaran kebencian”? Sebaiknya jangan mudah bingung, karena orang bebal dan orang yang memanfaatkan orang bebal tetap ada hingga dunia ini kiamat, atau tidak akan pernah punah. Hal ini disebabkan antara lain orang bebal memiliki daya tahan hidup yang lebih baik dibanding dinosaurus.

Sungguh sebuah pertanyaan orang bebal, jika ia bertanya seperti ini misalnya.

“Mengapa kader PKS itu dilaporkan ke polisi, bukan dilaporkan ke sapi?”

Diperkirakan kader PKS Jonru Ginting akan merasa senang jika dilaporkan ke sapi. Bukan lantaran kader PKS itu cukup akrab berteman dengan sapi, tapi karena sapi tidak bisa bicara dalam bahasa manusia. Sia-sia saja laporannya jika melapor ke sapi.

Di samping itu, kader PKS Jonru Ginting kemungkinan besar tidak pernah melakukan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian kepada sapi, tapi sekali lagi bukan berarti kader PKS itu selama ini cukup akrab berteman dengan sapi.

Jadi sudah benar advokat dan politikus Nasdem itu melaporkan Jonru ke polisi.

Sumber berita.


Agus Yudhoyono Tersingkir dari Pilkada DKI 2017?

Agus Yudhoyono Tersingkir dari Pilkada DKI 2017?

Adahati.com – Agus Yudhoyono tersingkir dari Pilkada DKI 2017, jika mengacu hasil survei yang ada saat ini yang bisa dipercaya, karena surveinya cenderung netral.

Namun sebelum bahas hal ini lebih lanjut, telah terjadi lagi “skak mat” atau perlakuan yang tidak manis terhadap mantan presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Beberapa hari lalu mantan presiden ini berkicau lewat akun Twitternya terkait sekitar 300 mahasiswa yang menyerbu rumahnya di Mega Kuningan.

Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri, dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*.”

Tapi bukan jawaban manis yang diterima. “Sekarang semua jadi bertanya kepada Presiden dan Kapolri, iya kan? Banyak pertanyaan tentang segala soal. Lalu, saya sendiri bertanyanya kepada siapa?” kata Presiden Jokowi di sini.

Sebelumnya SBY menuduh dua atau tiga orang di sekitar Presiden Jokowi yang selama ini menghalangi pertemuan mereka, tapi dari pihak istana mengatakan silakan kirim surat permohonan kalau ingin bertemu layaknya seorang tamu saja.

Jawaban atau tanggapan yang tidak manis kepada SBY tadi diperkirakan merupakan serangan balik politik yang sengaja ditujukan kepadanya karena Ketua Umum Partai Demokrat ini diduga ikut terlibat aksi 4 November 2016.

Serangan balik politik tadi pun ikut memengaruhi posisi politik anaknya. Dengan demikian Agus Yudhoyono tersingkir?

Litbang Kompas pada 28 Januari-4 Februari 2017 melakukan survei di sini. Hasilnya elektabilitas Ahok-Djarot 36,2%, Anies-Sandiaga 28,5% dan Agus-Sylvi 28,2 %. Sebelumnya elektabilitas Agus-Sylvi sebesar 37,1%. Artinya, turun 8,9%.

Mungkin ada sebagian pihak yang tidak setuju hasil survei di atas tadi, atau tidak benar Agus Yudhoyono tersingkir dari Pilkada DKI 2017.

Masih ada keyakinan yang cukup tinggi untuk lolos ke Pilkada DKI putaran kedua mengingat elektabilitasnya hanya beda tipis saja dengan pasangan cagub Anies-Sandiaga. Apapun masih bisa terjadi dan masih ada waktu untuk mengejar ketinggalan elektabilitas Agus Yudhoyono tadi.

Maka dari itu, benar atau tidaknya Agus Yudhoyono tersingkir dari Pilkada DKI 2017 sebaiknya tunggu hingga hari H perhitungan suara selesai nanti.

Sumber gambar. 


SBY Mendesah, Wiranto Kasih ‘Skak Mat’ yang Tak Terduga

SBY Mendesah, Wiranto Kasih ‘Skak Mat’ yang Tak Terduga

Adahati.com – Cuitan SBY lewat akun Twitternya beberapa hari lalu mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai pihak. Ada yang mengatakan SBY kembali curhat, mengeluh, tapi bisa juga dikatakan pada saat itu sebenarnya SBY mendesah.

Mendesah atau berdesah artinya menarik napas kuat-kuat untuk menghilangkan kesal hati dan sebagainya. Hanya SBY mendesah lewat akun Twitternya.

Entah SBY mendesah, curhat, mengeluh atau apapun itu, mendapat tanggapan dari pemerintah maupun pihak oposisi. Mengagumkan sekali? Ah tidak juga, biasa saja.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapinya, tapi lebih cenderung sebuah pernyataan standar, atau kurang menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Tanggapan dari pihak oposisi terkait SBY mendesah tadi antara lain datang dari Fadli Zon. Menurut pendapatnya banyak berita hoax, tapi tidak diiringi dengan penindakan hukum yang cepat dan tegas dari aparat kepolisian. “Saya juga sudah berapa bulan lalu melaporkan ke Bareskrim sampai hari ini enggak ada follow up. Saya mau tanya tuh, ada 2-3 laporan di Bareskrim tentang berita-berita yang memfitnah saya enggak ada tuh respons sampai hari ini. Ya bagaimana rakyat ya.”

SBY curhat, ditanggapi dengan curhat juga oleh Fadli Zon.

Tanggapan yang cukup menarik justru datang dari Menko Polhukam Wiranto. Cuitan SBY lewat akun Twitternya begini. “Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY*”.

Tanggapan Wiranto? “Itu kan cuitan beliau kepada Tuhan. Ya kepada Tuhan mengeluhnya.” Santai dan kocak, orang lain pun tersenyum.

Teringat pendapat sebagian pihak yang mengatakan media sosial seperti Facebook dan Twitter seharusnya bukan tempat untuk curhat atau mengeluh kepada Tuhan. Memangnya Tuhan punya akun Facebook dan Twitter?

Tanggapan santai Wiranto tadi ibarat skak mat yang tak terduga.

Penggemar catur yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, Tante C juga kesal melihat pecatur yang mudah mendesah, mengeluh atau curhat.

Seharusnya dalam situasi dan kondisi apapun tetap optimis dan mampu menemukan langkah-langkah yang canggih, bila perlu sebuah langkah skak mat yang tak terduga seperti terlihat pada Trik dan Problem Catur yang Sederhana di bawah ini:

  • Kuda putih terancam, dan hitam pun mengajak tukar Menteri.
  • Putih yang giliran melangkah pun curhat, mendesah, atau mengeluh mengingat posisi buah caturnya yang kurang menguntungkan?
  • Tentu saja tidak…Bd1-d8+!

  • Jika hitam Bb8xBd8, Menteri hitam melayang.
  • Jika hitam Gb6xBd8, skak mat selangkah kemudian.

Gens Una Sumus.

Sumber gambar, dan sumber berita: merdeka.com.


Mengapa Menteri Tenaga Kerja Marahi Pekerja Tiongkok?

Mengapa Menteri Tenaga Kerja Marahi Pekerja Tiongkok?

Adahati.com – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri marah terhadap kelakuan seorang pekerja asing asal Tiongkok. Berawal dari sidaknya ke PT Huaxing, di Jalan Narogong KM 20, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/12/2016).

Di perusahaan tersebut ada 38 pekerja asing asal Tiongkok yang semuanya legal, artinya memiliki izin tinggal dan izin kerja. Namun 18 di antaranya terindikasi melanggar izin kerja. Misal, izin kerjanya teknisi listrik, tapi pekerjaannya marketing.

Hanif Dhakiri kemudian meminta semua pekerja di perusahaan tersebut keluar dan menampakkan diri di hadapannya. Namun seorang manager terlihat cuek saja bicara dengan seseorang lewat handphonenya saat Hanif menyuruhnya duduk.

Menteri Tenaga Kerja pilihan Presiden Jokowi ini pun marah. “Sit down! Sit down!” bentaknya dengan nada tinggi, seperti diberitakan oleh detik.com di sini.

Sit down, sit down…memangnya ada kursi? Tentu saja ada. Mosok datang dari Tiongkok ingin berusaha kemudian bikin perusahaan di sini, tapi kursi saja tak punya.

Sit down, sit down…teriak Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri marah. Mengapa marahnya pakai bahasa Inggris? Karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun tidak bisa berbahasa Tiongkok.

Bagi mereka yang pernah bekerja atau berhubungan kerja dengan perusahaan Tiongkok kemungkinan besar tidak heran lagi jika menemukan banyak pekerja asing asal Tiongkok yang tidak fasih berbahasa Inggris. Jangankan yang level bawah, yang level manager pun jarang yang bahasa Inggrisnya bagus dan enak didengar, apalagi kalau bicaranya lewat handphone, antara ngomong dan kumur-kumur beda tipis saja.

Sang manager cuek, terus saja bicara dengan seseorang lewat handphone, tapi ada kemungkinan tidak sedang kumur-kumur, karena ia sedang berbicara dengan atasannya. “Gawat pak boss. Ada yang marah-marah di perusahaan kita”.

Mungkin tidak seperti itu, tapi apapun isi pembicaraan sang manager asal Tiongkok tadi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sudah terlanjur naik pitam atau marah sambil teriak dalam bahasa Inggris yang jelas, “Sit down! Sit down!”.

Sumber gambar , sumber berita: detik.com.


Hary Tanoe Sedang dalam Masalah Saat Ini?

Hary Tanoe Sedang dalam Masalah Saat Ini?

Adahati.com – Kejaksaan Agung rencananya akan memeriksa Setya Novanto minggu depan sesuai perintah Jaksa Agung baru-baru ini, tapi rupanya masih ada agenda lain atau tokoh politik yang akan diperiksa, yaitu Hary Tanoe, salah satu pendukung capres Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014 lalu, meski waktunya belum ditentukan.

Pemeriksaan ini menyangkut kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom sewaktu masih dimiliki Hary Tanoe.

“Siapapun yang terlibat dan mengetahui soal kasus ini pasti akan dipanggil,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Maruli Hutagalung, namun Hary Tanoe belum tersangka, masih menjadi saksi dalam kasus ini.

Mengapa baru sekarang? Sedangkan kasusnya terjadi pada tahun 2007-2009 silam. Apakah karena Hary Tanoe pernah mengritik Presiden Jokowi?

Tanggal 25 Desember 2015 Hary Tanoe pernah mengritik keras Presiden Jokowi, yaitu: 1) Revolusi mental yang menurut Hary Tanoe harus dimulai dari atas, 2) Penegak hukum seharusnya tegas pada kasus pembakaran hutan kemarin, dan menindak pihak yang melakukan pembakaran hutan, 3) Kondisi ekonomi belum membaik di era Presiden Jokowi, dan 4) Pemerintah harus mangkaji ulang pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) karena masyarakat belum siap menghadapinya.

Sekitar dua minggu setelah Hary Tanoe melancarkan kritiknya tadi, Kejaksaan Agung memberikan sinyal akan memeriksanya. Meski baru sebagai saksi, tapi tidak tertutup kemungkinan statusnya akan ditingkatkan menjadi tersangka.

Adakah nuansa politis di dalamnya? Sulit menghindari dugaan seperti itu. Ke mana saja Kejaksaan Agung selama ini? Memang benar tahun 2007-2009 bukan masa pemerintahan Jokowi-JK, tapi seharusnya Kejaksaan Agung tidak terpengaruh siapa pun pihak yang sedang berkuasa kemarin, hari ini atau lusa nanti.

Dugaan adanya nuansa politis ini pun semakin kuat mengingat Koalisi Merah Putih sudah lemah. Nyaris tinggal Partai Gerindra, plus PKS yang katanya masih setia.

Jika benar ada nuansa politis diangkatnya kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom, dan mengingat Koalisi Merah Putih sudah lemah posisinya, maka pemerintahan Jokowi-JK mungkin saja suatu saat nanti cenderung otoriter. Siapapun yang mengritik akan dicari kesalahannya seperti yang terjadi pada Hary Tanoe.

Sumber 1Sumber 2


Buwas Tidak akan Dicopot dari Jabatannya oleh Kapolri

Buwas Tidak akan Dicopot dari Jabatannya oleh Kapolri

Buwas Tidak akan Dicopot dari Jabatannya oleh Kapolri

Adahati.com – Dua orang Komisioner Komisi Yudisial, yaitu Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan hakim Sarpin atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kepala Bareskrim Buwas (Budi Waseno) pun dikritik, antara lain oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif yang merasa heran atas mudahnya ditersangkakannya dua orang Komisioner Komisi Yudisial tadi.

Sementara Kabareskrim berargumentasi hanya bertindak sesuai undang-undang. Jika hakim Sarpin mencabut laporannya, status tersangka kedua Komisioner Komisi Yudisial pun copot dengan sendirinya. Bagi Buwas hal itu tidak masalah, tapi dari pihak hakim Sarpin mengatakan tidak akan menempuh jalan damai.

Bola salju pun menggelinding. Petisi yang menginginkan Buwas dicopot dari jabatannya pun muncul, antara lain dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dengan alasan Buwas telah sewenang-wenang menggunakan jabatannya untuk mengkriminalisasi aktivis dan aparat penegak hukum lain.

Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, dan sebelumnya Syafii Maarif pun mengatakan seperti ini, “Kenapa sulit amat perintahkan Pak Haiti mengganti?”

Kapolri Badrodin Haiti mengatakan bahwa pergantian pejabat polri ada prosedurnya, dan Kapolri pun menegaskan tidak akan mencopot Buwas dari jabatannya. “Tidaklah (tidak mencopot), yang dilakukan Buwas itu memang pekerjaannya polisi.”.

Bola salju pun semakin menggelinding, dan seandainya ke dua kubu yang pro dan kontra tadi masih tetap ngotot dengan pendapatnya masing-masing, cepat atau lambat semua mata akan tertuju kepada Presiden Jokowi. Apa yang akan dilakukan olehnya? Apa solusi dari masalah ini agar cepat selesai?

Jika hal ii terjadi, cukup menarik untuk memperkirakan solusi atau pemecahan masalah dari Presiden Jokowi, tapi diperkirakan solusi tersebut tidak terlepas dari hal-hal seperti ini:

  • Sebuah solusi yang bisa memuaskan sebagian besar pihak.
  • Pro dan kontra cenderung setuju dengan solusi tersebut.
  • Solusi tersebut adalah “Solusi Remis”, atau tidak ada pihak yang nantinya merasa menang atau kalah.

Perkembangan selanjut ada baiknya ditunggu saja.

Sumber berita kompas.com, sumber gambar youtube.com.


SBY Salah Informasi Terkait Pernyataan Presiden Jokowi?

SBY Salah Informasi Terkait Pernyataan Presiden Jokowi?

Adahati.com – Mantan Presiden SBY salah informasi, dugaan ini dilontarkan oleh seorang Anggota Komisi II DPR dari PKB yang merupakan salah satu partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

SBY salah informasinya di mana? “Fokus saja pada pekerjaan yang ada sekarang, jangan terlalu sering menyalahkan pemerintahan yang lalu, termasuk pemerintahan yang saya pimpin,” kata SBY Ketua Umum Partai Demokrat di sini.

Bermula dari pernyataan di atas tadi Anggota Komisi II DPR dari PKB menduga BY salah informasi. Menurut anggota dewan itu presiden Jokowi selalu menyatakan akan meneruskan program pemerintahan sebelumnya selama itu baik dan membawa dampak positif pada masyarakat. Kebijakan pemerintahan SBY yang dianggap tidak berjalan optimal juga tidak otomatis dihapus atau dihentikan, tapi diperbaiki dan diperkuat di era pemerintahan Jokowi.

Cukup menarik terkait polemik SBY salah informasi ini, antara lain disebabkan:

– SBY tidak menjelaskan secara rinci pernyataannya tadi, atau apa saja contoh yang menguatkan pernyataannya bahwa Jokowi telah sering menyalahkan pemerintahan lalu atausaat dirinya 10 tahun menjadi presiden sehingga keluarlah frasa “jangan terlalu sering” tadi.

–  Kata “terlalu” ini mengingatkan kepada Raja Dangdut Rhoma Irama.

–  Anggota dewan tadi menduga SBY salah informasi atau ada kesalahan informasi yang diterima oleh SBY dari orang-orang di sekitarnya, kemudian mengusulkan agar dicek kebenaran pernyataan itu karena menurutnya bukan tipologi SBY. Kesannya berlebihan pakai dicek segala, urusannya jadi ribet banget, padahal SBY hanya mengatakan “jangan terlalu sering”.

–  Bukankah pernyataan SBY “jangan terlalu sering” tadi mengisyaratkan kalau sekali-kali saja boleh? Maka dari itu, jika beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyindir dan menyalahkan pemerintahan sebelumnya berkait harga BBM yang seharusnya dinaikkan tapi tidak dilakukan oleh pemerintahan SBY berarti boleh. Sekali-kali saja menyalahkan pemerintahan yang lalu, tapi kalau sering jangan. Bukankah begitu maksud SBY tadi?

Entah benar atau tidak SBY salah informasi seperti dugaan Anggota Komisi II DPR dari PKB tadi, tapi yang jelas masalah yang berkait dengan harga BBM ini dari dulu cukup pelik dan merepotkan siapapun pemerintahnya.

Dinaikkan salah, tidak dinaikkan juga salah.

Sumber berita dan gambar: Kompas.com


Ruhut Merasa Malu atas Pernyataan Presiden Jokowi

Ruhut Merasa Malu atas Pernyataan Presiden Jokowi

Adahati.com – Ruhut merasa malu. Hal ini berkait dengan pidato Presiden Jokowi pada Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya tanggal 11-13 Mei 2015 yang lalu.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi secara bercanda mengatakan kepada SBY agar memberikan penghargaan khusus kepada Ruhut atas usaha menghadirkan dirinya untuk memberikan kata sambutan di acara tersebut.

Ruhut awalnya hanya tahu Wakil Presiden JK yang akan hadir, sementara Presiden Jokowi tidak bisa datang karena sedang berada di Papua, tapi berkat usaha keras Ruhut yang melakukan “teror” lewat pembicaraan telepon maupun SMS, akhirnya Presiden Jokowi pun bisa bisa dan memberi kata sambutan.

Berkait candaan Presiden Jokowi dalam pidatonya tadi, Ruhut mengatakan tidak menyangka aksi “teror”nya akan dibuka di depan umum. “Tapi aku enggak mengira Pak Jokowi mengatakannya di pidato. Ah, malu aku.”

Ruhut merasa malu, padahal selama ini ia dikenal sebagai orang yang bicaranya ceplas-ceplos, lugas, dan apa adanya. Hal ini menunjukkan siapapun orangnya pasti memiliki rasa malu, termasuk Ruhut Sitompul.

Berkait dengan anggapan sebagian pihak yang mengatakan para koruptor itu sudah tidak memiliki rasa malu lagi, bisa jadi anggapannya tadi salah. Begitupun yang beranggapan bahwa para politikus tidak punya rasa malu.

Pertanyaannya, Ruhut merasa malu, sebenarnya serius atau bercanda?

Ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa frasa “merendahkan diri demi meningkatkan mutu” bukanlah sesuatu yang aneh dan baru. Sejak dulu pun sudah ada frasa itu, dan digunakan oleh siapa saja dengan maksud dan tujuan tertentu. Ada yang berhasil mencapai tujuannya, ada pula yang gagal.

Terlepas berhasil atau gagal, tapi trik “merendahkan diri demi meningkatkan mutu”, sekali lagi bukan sesuatu yang aneh dan baru. Juga tak perlu heran masih akan digunakan oleh siapa saja hingga dunia ini kiamat atau sampai akhir zaman.

Hal yang biasa jika ada orang yang merasa malu. Namun setiap orang pun memiliki rasa malu yang berbeda, atau penyebab timbulnya malu itu tidak sama. Meskipun demikian, ada perbedaan antara malu dan malu-maluin.

sumber berita tempo.co, sumber gambar youtube.com.


Serigala-Serigala Politik dan Presiden Jokowi

Serigala-Serigala Politik dan Presiden Jokowi

Serigala-Serigala Politik dan Presiden Jokowi

Adahati.com – Kasus Bank Century, tidak sedikit pihak yang menilai kasus ini seharusnya mudah dan cepat diselesaikan, tapi entah berapa banyak waktu, pikiran dan biaya yang sudah terbuang tapi masih saja tidak jelas, menggantung, terkatung-katung, tidak tuntas atau seperti itu. Hal yang sama terjadi pada kasus Hambalang.

Salah satu elemen penting pemberantasan korupsi adalah memberi efek jera, tapi entah efek jera apa yang didapat dari hukuman yang diberikan kepada para koruptor. Belum perlakuan yang cukup istimewa dengan leletnya sang pelaku dijadikan tersangka dan terdakwa. Ditambah lagi hukuman yang terbilang rendah.

Ribut-ribut politik yang ada saat ini berkait dengan pencalonan Kapolri yang melibatkan Presiden Jokowi, DPR, KPK dan Polri pun diduga kuat akan berakhir seperti itu. Tidak jelas, menggantung, terkatung-katung, lama dan cenderung tidak tuntas.

Jangan merasa heran apabila serigala-serigala politik banyak yang berkeliaran. Mereka memiliki peran masing-masing, melolong sesuai irama yang dibutuhkan, berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.

Mengapa serigala melolong pada malam hari saat bulan purnama seperti sering terlihat pada film-film yang menyeramkan? Begini penjelasan ngawurnya.

Konon pada jaman dahulu kala aliens ingin melakukan penelitian terhadap semua binatang yang ada di muka bumi. Serigala yang diangkut dan dimasukkan ke dalam pesawat pada saat bulan purnama adalah pemimpin atau raja serigala. Para serigala pun merasa sedih. Maka dari itu, pada setiap malam bulan purnama mereka pun menyatakan kesedihan hatinya tadi lewat lolongan yang memilukan.

Ada dua serigala, yaitu serigala di bumi dan di atas sana. Begitupun dalam setiap “Drama Politik Teletubbies” yang tidak jelas, menggantung, terkatung-katung, dan tidak tuntas.  Satu serigala yang posisinya di bawah memainkan peran yang cukup berisik, sedangkan serigala lainnya berada di belakang layar.

Benar atau tidaknya ada dua jenis serigala politik dalam setiap “Drama Politik Teletubbies” tidak terlalu penting untuk dibahas lebih lanjut. Tapi ada baiknya direnungkan sejenak mengingat banyak kasus-kasus korupsi atau kasus lainnya yang seharus mudah dan cepat dituntaskan, tapi yang yang terjadi adalah sebaliknya.

Sumber gambar: pixabay.com.