Tag: PDIP

Inikah yang Dibicarakan Jokowi dan Megawati di Bogor?

Inikah yang Dibicarakan Jokowi dan Megawati di Bogor?

Adahati.com – Pertemuan mendadak dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor hari Minggu kemarin (22/10/17).

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pertemuan mendadak antara Presiden Jokowi dan Megawati yang diadakan secara tertutup tadi berlangsung sekitar 3 jam, yakni dari pukul 17.00-20.00 WIB, dan keduanya terlihat serius ketika masuk dalam pembahasan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Meski enggan menyebut substansi pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Megawati di Bogor ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan:

“Secara berkala Ibu Megawati dan Pak Jokowi mengadakan pertemuan yang tentunya juga membahas dinamika politik nasional. Kebiasaan membahas berbagai persoalan bangsa diantara kedua tokoh tersebut telah dilakukan sejak Pak Jokowi menjabat Walikota Solo.” (dikutip dari detik.com).

Pernyataan Hasto Kristiyanto di atas tadi cenderung perbaba? Terlepas perbaba (pernyataan basa-basi) atau bukan, diperkirakan pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Megawati di Bogor tadi seperti ini:

Pertama, pembahasan awal cawapres Jokowi di Pemilu 2019. Masa pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2019 terjadi pada tahun 2018, artinya sekitar setahun lagi, dan relatif tidak terlalu lama terhitung sejak saat ini.

Kedua, siapa yang akan menjadi cawapres atau pendamping Jokowi nantinya cukup menentukan untuk memenangkan Pemilu 2019.

Ketiga, SBY dan Partai Demokrat terkesan atau mulai menunjukkan dukungannya kepada Presiden Jokowi dan ada kemungkinan dukungan tadi berlanjut hingga Pemilu 2019. Di sisi lain “tidak ada makan siang yang gratis”, dan hal ini perlu dibicarakan juga antara Presiden Jokowi dan Megawati.

Sila baca: ​SBY Bela Jokowi Pertanda Dukung Jokowi Dua Periode?

Keempat, Presiden Jokowi dan Megawati membahas kemungkinan isu-isu yang akan dilontarkan oleh lawan-lawan politiknya seperti isu agama, isu pribumi dan non pribumi, dan isu-isu lain yang cenderung rawan serta diperkirakan mulai gencar akan dilakukan sejak awal tahun 2018 hingga Pemilu 2019.

Demikianlah antara lain perkiraan pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung secara tertutup kurang lebih selama 3 jam di Istana Batu Tulis, Bogor.

Terlepas perkiraan di atas tadi benar atau salah, diberitakan juga Megawati khusus memasakkan dan membawa makanan untuk Presiden Jokowi. Makanan tadi pun termasuk makanan kesukaannya Bung Karno.

Hal ini secara langsung atau tidak langsung menunjukkan Megawati masih sayang dan percaya dengan Presiden Jokowi. Maka dari itu, kemungkinan besar capres PDIP masih sama seperti Pilpres 2014, dan Megawati pun termasuk sosok yang akan menentukan siapa cawapres Jokowi di Pemilu 2019 nanti.

Sebaiknya lawan politik Jokowi yang ingin memisahkan Megawati, PDIP dan Presiden Jokowi dengan isu ada keretakan atau terjadi perpecahan di antara mereka, disarankan untuk mencari isu lain yang lebih tepat sasaran.

Sumber gambar youtube.com.

*The Lohmenz Institute.


Mimpi Prabowo akan Menjadi Kenyataan atau Sebaliknya?

Mimpi Prabowo akan Menjadi Kenyataan atau Sebaliknya?

Adahati.com – Mimpi Prabowo? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama pengurus DPP mendaftarkan partainya ke KPU (Sabtu, 14/10/2017).

Ada sebanyak 36 boks yang diserahkan. Tentu saja isinya bukan kucing. Biasanya istilah yang sering digunakan adalah “kucing dalam karung”, bukan dalam boks.

Di dalam 36 boks tadi berisi berkas-berkas yang diklaim oleh Prabowo lengkap 100 persen, mulai dari berkas persyaratan di tingkat pengurus provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Tapi bukan 36 boks yang berisi  berkas – sekali lagi bukan kucing – itu yang cukup menarik untuk dibahas, melainkan pernyataan Prabowo dalam sebuah konferensi pers, yaitu target Gerindra di 2019 nanti adalah memenangkan Pemilu.

“Targetnya untuk memenangkan mandat rakyat,” tegasnya di sini.

Target, atau mimpi Prabowo? Obsesi, cita-cita, angan-angan, atau mimpi Prabowo? Ada baiknya terlebih dahulu meyimak hasil Pemilu 2014 lalu yang dikeluarkan oleh KPU (Jumat, 9/5/2014).

1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
11. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)*
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)*

PDIP keluar sebagai pemenang Pemilu 2014 dengan perolehan suara sebanyak 18,95 persen, kemudian Partai Golkar (14,75 persen), dan Partai Gerindra (11,81 persen). Diperkirakan pemenang Pemilu 2019 nanti – jika tidak ada kejadian politik yang luar biasa – hasil perolehan suaranya tidak lebih atau sekitar 20%.

Jika melihat perolehan suara antara pemenang Pemilu 2014, yaitu PDIP dan Partai Gerindra selisihnya 7,14% sekilas tidak terlalu besar, tapi mampukah Partai Gerindra memenangkan Pemilu 2019 sesuai dengan target, obsesi, cita-cita, angan-angan, atau mimpi Prabowo tadi?

Dari mana Partai Gerindra memperoleh tambahan suaranya? Dari para pemilih Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak lolos ke DPR karena perolehan suaranya kurang dari 3,5 persen?

Jumlah perolehan suara PBB dan PKPI pun hanya 2,37%, dan belum tentu juga semua perolehan suara kedua parpol tadi beralih ke Partai Gerindra.

Citra buruk ketua umumnya saat ini bisa menyusutkan perolehan suara Partai Golkar di Pemilu 2019? Kecil kemungkinannya perolehan suara Partai Golkar di bawah 10%, kecuali ada kejadian politik yang memporakporanda partai beringin ini. Diperkirakan perolehan suara Partai Golkar masih di atas 10%. Kemungkinan kehilangan suara atau berkurang sekitar 2-3% dibanding hasil Pemilu 2014.

Di sisi lain PDIP pun tentu saja tidak akan tinggal diam, atau berusaha meningkatkan perolehan suaranya agar bisa mendekati angka 20% atau lebih.

Maka dari itu, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang berasumsi hanya mimpi Prabowo, bahwa Partai Gerindra akan memenangkan Pemilu 2019.

Namun di sisi lain mungkin juga ada sebagian pihak yang mengatakan politik bukan matematika. Dengan demikian mimpi Prabowo tadi masih bisa menjadi kenyataan, tapi kalau sebaliknya, atau jauh dari harapan, maka ada baiknya menyimak syair dari lagu Ebiet G Ade yang berjudul Elegi Esok Pagi”.

Barangkali di tengah telaga
Ada tersisa butiran cinta
Dan semoga kerinduan ini
Bukan jadi mimpi di atas mimpi

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar youtube.com

 


Pihak Istana pun Melakukan Hal yang Sama?

Pihak Istana pun Melakukan Hal yang Sama?

Adahati.com – Pihak Istana Kepresidenan atau biasa disingkat Pihak Istana merujuk pada kabinet yang ada saat ini. Jika ada pernyataan dari pihak yang menjadi bagian dari kabinet saat ini disebut pernyataan dari Pihak Istana.

Entah sejak kapan berlakunya hal ini, tapi tidak perlu terlalu dipikirkan. Meniru “White House”-nya Amerika?

Wacana pembekuan KPK terlontar dari pernyataan seorang anggota Pansus Angket KPK, yaitu Henry Yosodiningrat seorang politikus PDIP. Seperti biasa, pernyataan yang cukup kontroversial bisa mengundang sebuah polemik.

Mungkin ada sebagian pihak yang heran dan berpikir seperti ini. Apakah Pansus Angket KPK, atau siapa saja yang disebut Anggota Dewan tidak berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebuah pernyataan? Apakah tidak tahu atau tidak bisa membedakan mana pernyataan yang berpotensi kontroversial atau bukan?

Seharusnya tahu, sebab diasumsikan semua Anggota Dewan itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, makanya bisa terpilih sebagai Wakil Rakyat.

Tapi sekali lagi pertanyaannya, jika seharusnya tahu, tapi mengapa masih ada pernyataan yang cukup kontroversial yang bisa menimbulkan kegaduhan atau menjadi santapan empuk media massa? Apakah sekadar numpang ngetop?

Atau sebuah trik belaka agar perhatian masyarakat teralihkan dari kasus dugaan korupsi e-KTP? Entahlah, maksudnya entahlah masih ada atau tidak pertanyaan lainnya dari sebagian pihak yang heran tadi.

Seperti biasa juga, jika ada pernyataan yang cukup kontroversial kemudian menjadi polemik akan ada pula bantah membantah, menyanggah, klarifikasi, atau apalah namanya, tapi lebih cenderung terkesan “buang badan” atau seperti itu.

Contoh, perbuatan korupsi, atau masih sebatas diduga korupsi yang dilakukan oleh politikus partai tertentu, cepat sekali ada pernyataan hal itu tanggung jawab individu, bukan kebijakan partai. Kesan “buang badan”-nya pun terlihat.

Makanya ada anekdot, jika kadernya berprestasi diakui memang kadernya, tapi jika terjadi sebaliknya langsung “buang badan”. Salah satu kejadiannya pernah disebut di sini – Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?

Setelah adanya penyataan pembekuan KPK yang cukup kontroversial dari anggota Pansus Angket KPK dan politikus PDIP itu, tak lama kemudian ada pernyataan dari petinggi partai, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bukan merupakan keputusan partai, atau partainya tidak meminta KPK agar dibekukan.

Kemarin pun Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluarkan wacana atau pernyataan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dikembalikan ke kejaksaan. Diperkirakan KPK lah yang menjadi “sasaran tembak”-nya. Kembali seperti biasa, jika ada wacana yang cukup kontroversial tak lama kemudian ada bantahan, atau klarifikasi yang lebih cenderung “buang badan” atau seperti itu.

Pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan “Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK,” katanya di sini.

The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji gejala “buang badan” yang berpotensi lucu ini sambil menunggu “buang badan” lainnya.

sumber foto: youtube.com.


Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?

Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?

Adahati.com – Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan KPK dibekukan. Hal ini bermula dari pernyataan anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat yang mengatakan dari hasil penyelidikan selama ini ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

“Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu,” katanya.

Pernyataan anggota Pansus Angket KPK dan politikus PDIP tadi cukup kontroversial mengingat KPK selama ini masih dipercaya oleh rakyat untuk memberantas penyakit akut dan kronis yang sudah berlangsung sejak dulu, apa lagi kalau bukan korupsi.

“KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” kata Presiden Jokowi menegaskan di sini.

Namun meski Presiden Jokowi menegaskan seperti di atas tadi, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang tersenyum simpul mengingat langkah konkretnya belum jelas seperti apa. Sekadar cuap-cuap saja, atau kembali sedang melakukan sebuah pencitraan?

Pertanyaan di atas tadi biasanya dilontarkan oleh sebagian pihak yang selama ini dikenal sebagai pihak yang anti Jokowi, tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya wacana pembekuan KPK yang cukup kontroversial tadi bisa berpotensi lucu.

Pertama, meski Henry Yosodiningrat mengatakannya sebagai anggota Pansus Angket, tapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan cepat menanggapinya bukan merupakan keputusan partai, atau partainya tidak meminta KPK agar dibubarkan atau dibekukan. Seperti biasa, petinggi parpol lainnya pun akan mengatakan seperti itu, bukan hanya PDIP saja.

Masih ingat kasus M Sanusi kader Partai Gerindra yang terlibat kasus korupsi itu? Fadli Zon dengan cepat mengatakan hal itu merupakan kesalahan pribadi, bukan partai atau tidak ada hubungannya dengan partai. Lagu lama, kalau ada kader parpol yang berprestasi diakui sebagai kadernya, tapi kalau terjadi sebaliknya terkesan cepat sekali buang badannya.

Kedua, bukan hanya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saja yang menanggapi wacana pembekuan KPK tadi, Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar pun menegaskan – selain Presiden Jokowi menegaskan juga, meski beda pernyataan penegasannya – bahwa wacana pembekuan KPK adalah usulan perseorangan, bukan Pansus. Masih terkesan buang badan lagi, entah secara tegas atau setengah tegas.

Ketiga, Fahri Hamzah pun ikut nimbrung, dan terkesan ambil untung. Menurut pendapatnya masyarakat tak perlu khawatir, karena semua ini masih dalam evaluasi. “Enggak perlu takut, sebab KPK bisa diperkuat dengan memperbaiki yang ada di dalamnya, membersihkan dari regulasi yang menyimpang dari aturan…,” begitu antara lain katanya di sini.

Di sisi lain, meski terkesan Fahri Hamzah ambil untung lewat pernyataannya yang cukup menyejukkan tadi, tapi berbeda dengan Hasto Kristiyanto dan Fadli Zon yang pernyataannya secara jelas dan tegas menguntungkan partai tempat ia bernaung selama ini, sedangkan Fahri Hamzah tidak jelas apa partai politiknya saat ini.

Fahri Hamzah pun sempat menyebut model pemberantasan korupsi seperti di Korea Selatan yang menurut pendapatnya lebih sistematis dan menyeluruh.

Apakah artinya sebentar lagi akan ada study banding anggota DPR ke Korea Selatan? Tidak khawatir Kim Jong Un akan melepaskan rudal yang berisi Bom Hidrogen?

The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji wacana pembekuan KPK sambil berharap masih beruntung bisa menemukan hal-hal lain yang berpotensi lucu.


Reshuffle Kabinet Jilid Empat Masih Sebatas Isu, tapi Lucu

Reshuffle Kabinet Jilid Empat Masih Sebatas Isu, tapi Lucu

Adahati.com – Reshuffle kabinet jilid empat berhembus belakangan ini menjelang tahun 2016 berakhir. Mungkin ada sebagian pihak yang merasa heran. Telah tiga kali reshuffle kabinet dan sekarang mau yang keempat? Memangnya sudah berjalan berapa tahun pemerintahan Presiden Jokowi? Mengapa ganti menteri mulu?

Di masa lalu lawan-lawan politik Jokowi memang pernah menjulukinya “presiden boneka”, sebuah sindiran bahwa Jokowi di bawah kontrol Megawati Soekarnoputri (PDIP) khususnya, dan partai-partai politik pendukungnya secara keseluruhan.

Entah siapa yang pertama kali meniupkan isu reshuffle kabinet jilid empat ini, tapi reaksi dari parpol-parpol pendukung Jokowi bisa disimak di bawah ini.

Partai Nasdem lewat pernyataan politikusnya, Jhonny G Plate, reaksinya cenderung perbaba (pernyataan basa-basi). Nasdem mendukung rencana reshuffle kabinet asal tujuannya memperkuat kinerja dan konsolidasi parpol-parpol pendukung pemerintah, restruktur dan reposisi kekuatan koalisi adalah hal yang wajar, stabilitas politik memang diperlukan.

Sedangkan reaksi PPP lewat pernyataan politikusnya Arsul Sani, Hanura (Dadang Rusdiana), dan PKB (Daniel Johan) pun cenderung basi. Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Berharap kursi kabinetnya tidak diutak-atik?

Bagaimana reaksi PDIP terkait isu reshuffle kabinet jilid empat ini? PDIP lewat pernyataan Darmadi Durianto, bahkan sudah memperkirakan pos-pos menteri yang akan terkena reshufle kabinet, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan alasan yang dikemukakannya cenderung basi juga, misalnya reshuffle kabinet diperlukan merujuk pada program nawacita yang menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi.

Lalu, bagaimana reaksi atau tanggapan Presiden Jokowi sendiri? “Nggak ada,” katanya di sini. Tak lama kemudian ia mengulangi kalimat “Nggak ada” tadi.

Presiden mengatakan tidak ada reshuffle kabinet. Mengapa parpol-parpol pendukungnya berisik mengatakan ada? Dagelan atau lucu-lucuan menyambut Tahun Baru 2017? Biasanya kalau ada berisik politik yang tidak jelas sekadar pengalihan isu saja, tapi pengalihan isu dari apa? Situasi dan kondisi politik saat ini cenderung baik-baik saja atau tidak ada kejadian yang cukup menghebohkan.

Di sisi lain, kalau diperhatikan lebih lanjut, para politikus yang berkoar tadi masih “politikus kelas teri”. Bisa saja parpol-parpol pendukung Presiden Jokowi tadi buang badan, jika keadaannya tidak menguntungkan dengan mengatakan bukan sikap resmi partai kami menginginkan adanya reshuffle kabinet jilid empat.

Sumber gambar dan sumber berita: merdeka.com.


Reshuffle Jilid Dua akan Ada Dua Menteri Diganti?

Reshuffle Jilid Dua akan Ada Dua Menteri Diganti?

Adahati.com – Ada sebuah saran terkait desakan terus menerus dari politisi PDIP agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle jilid dua dan mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno, atau merotasi posisinya dari Menteri BUMN menjadi Menteri Perdagangan.

Megawati Soekarnoputri sendiri secara terang-terangan di Rakernas PDIP kemarin di depan para pejabat tinggi dan politisi dari berbagai partai politik mengkritik peran BUMN yang dinilainya tidak sesuai dengan fungsi utama karena perusahaan pelat merah saat ini sudah tak mampu lagi menjadi sokoguru perekonomian nasional.

“Sekarang diperlakukan seperti korporasi swasta. Mengedepankan bisnis semata sebagai pendekatan business to business,” katanya.

Jauh hari sebelumnya sebuah informasi mengatakan ia pernah mengirim surat kepada Presiden Jokowi yang isinya ingin jabatan menteri BUMN diganti. Presiden Jokowi pun membalas surat tersebut dan setuju, namun dengan catatan, Rini Soemarno tetap berada di kabinet, hanya posisinya digeser dari Kementerian BUMN.

Masih adakah pimpinan kementerian lain yang diperkirakan kemungkinan besar akan ada pergantian pada reshuffle jilid dua nanti?

Pada masa Pilpres 2014 yang lalu media “Obor Rakyat” sempat menyerang dan memfitnah Jokowi. Namun salah satu mantan redaktur majalah tersebut – Darmawan Sepriyossa –  malah diundang sebagai pembicara dalam acara pelatihan menulis di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebelumnya kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang menilai dan membuka rapor kementerian/lembaga kepada publik mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Meski Presiden Jokowi sudah mengatakan “Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip. Saya ulang, saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja,”, tapi tak lama kemudian Yuddy Chrisnandi memberikan pernyataan (bawa-bawa nama konstitusi pula) seperti ini:

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah tugas konstitusional Kementerian PAN-RB.”

Diperkirakan pada reshuffle jilid dua nanti sedikitnya ada dua menteri yang akan dicopot dari jabatannya, yaitu Menteri BUMN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun perkiraan ini masih bisa salah.

*Sumber berita merdeka.com, sumber gambar: youtube.com. 


Menteri BUMN Rini Soemarno akan Diganti?

Menteri BUMN Rini Soemarno akan Diganti?

Adahati.com – PDIP kembali ingin membentuk opini masyarakat lewat pernyataannya bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno akan terkena reshuffle atau dicopot dari jabatannya dengan alasan sesuai rekomendasi Panitia Khusus PT Pelindo II.

Menurut hasil temuan Pansus, Menteri BUMN Rini Soemarno telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

PDIP pun sudah menyiapkan nama yang akan direkomendasikan kepada Presiden Jokowi. “Kalau preferensinya PDI-P sudah ada di sakunya Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri). Jangan disebutkan sekarang, nanti orangnya bisa GR (gede rasa),” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

Mengapa selama ini kesannya PDIP ngotot agar Menteri BUMN Rini Soemarno diganti? Jawaban mudahnya seperti dugaan sebagian pihak selama ini adalah BUMN merupakan ladang basah yang bisa menjadi lumbung uang bagi partai politik yang menempatkan kader-kadernya di sana sebagai Menteri dan staf-staf di bawahnya.

Namun jawaban mudah seperti ini cenderung basi, dan kurang setimpal dengan kengototan PDIP selama ini. Adakah kemungkinan jawaban mudah lainnya?

Ada, sebenarnya PDIP hanya ingin menyingkirkan Menteri BUMN Rini Soemarno dari kabinet, bukan ingin mengangkangi BUMN. Perseteruan antara Megawati dan Rini adalah pemicunya, apalagi Megawati diduga orang yang tidak mudah melupakan sakit hatinya, bercermin pada perseteruan antara dirinya dan SBY.

Benarkah? Untuk menguji kebenarannya Presiden Jokowi bisa melakukan trik seperti ini (tentu saja jika Presiden Jokowi bersedia melakukannya).

Saat melakukan reshuffle Presiden Jokowi merotasi Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi Menteri Perdagangan (kapabilitas Rini diasumsikan masih mumpuni di pos ini), dan memberikan pos Kementerian BUMN kepada kader PDIP.

Masih ngototkah PDIP? Jika tidak, berarti benar, PDIP hanya mengincar jabatan Menteri BUMN, tapi jika masih mencari-cari kesalahan Menteri BUMN Rini Soemarno, maka dugaan di atas tadi yang benar (Megawati sakit hati terhadap Rini).

Tapi sekali lagi Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk mengganti atau merotasi menteri, termasuk melakukan semacam trik atau uji coba seperti usulan tadi terkait kengototan PDIP yang terus menerus menyerang Menteri BUMN Rini Soemarno.

*Sumber berita, sumber gambar: youtube.com.


Yusril Mengkritik Presiden Jokowi Terkait Sembako 5 Kg

Yusril Mengkritik Presiden Jokowi Terkait Sembako 5 Kg

Adahati.com – Yusril mengkritik Presiden Jokowi terkait sembakoBukan berita baru jika Presiden Jokowi blusukan kemudian bagi-bagi sembako kepada rakyat yang ditemuinya. Tapi hal ini tak lepas dari kritikan Yusril Ihza Mahendra.

“Jangan jadi presiden kalau hanya datang bagi-bagi beras 5 kilogram,” katanya.

Yusril pun menambahkan, orang kecil di kampungnya ingin melaut, tapi angin kencang, dan seandainya pun melaut, siapa yang akan beli ikannya karena daya beli masyarakat menurun luar biasa. Kelapa sawit pun anjlok harganya.

Entah di mana kampungnya Yusril, ora urus, tapi dari kritikannya tadi jadi tahu beras yang dibagikan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat saat blusukan perorang beratnya 5 kg (seharusnya bukan berat, tapi massa). Selama ini publik tidak tahu. Media tidak menulisnya secara spesifik, hanya menyebut ada dibagikan sembako oleh Presiden Jokowi.

Selain Yusril mengkritik Presiden Jokowi, ia pun mengklaim bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Partai Bulan Bintang lebih kuat dibanding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Saya yakin bahwa ketersediaan SDM, orang-orang atau personelnya PBB lebih kuat dari PDIP. Cuma kita menyadari kita sudah tak punya basic lagi dukungan pada lapisan bawah, seperti pemilu zaman dahulu.”

Mengapa dibandingkannya dengan PDIP, bukan Partai Gerindra atau Partai Golkar?. Diasumsikan karena Presiden Jokowi berasal dari PDIP, dan PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2014 sehingga klaim Yusril tadi terlihat agak berbobot sedikit.

Yusril pun menganggap dirinya sudah terkenal di kalangan atas sampai bawah. Mungkin ia akan maju menjadi capres pada Pilpres 2019 nanti.

“Saya akan maju (jadi Capres). Saya pikir, saya tidak ambil underestimate, kalau saya tidak terkenal maka akan abstain, coba dilihat di pedalaman Papua pasti masih bisa dapat suara, orang berpikir hanya kalangan atas yang kenal saya, karena saya profesor. Justru kalau saya jalan-jalan ke pedalaman Papua, pasar ikan, orang kenal semua.”

Mengapa pedalaman Papua? Terserah Yusril saja mau mengklaim seperti apa. Tidak ada larangan bagi Yusril atau politikus lainnya mengklaim sudah terkenal hingga pedalaman Papua, Kalimantan, dst. Mengklaim dirinya sudah terkenal sampai planet Mars pun tidak dilarang. Hal yang sama berlaku bagi pihak lain yang ingin tertawa terbahak-bahak.

Ada klaim Yusril bahwa SDM Partai Bulan Bintang lebih kuat dibanding PDIP, pun ada klaim dirinya sudah terkenal hingga pedalaman Papua dan tidak menampik akan maju menjadi capres pada Pilpres 2019 nanti serta Yusril mengkritik Presiden Jokowi.

Mengapa Yusril mengkritik Presiden Jokowi? Karena Presiden Jokowi lebih terkenal dibanding dirinya? Benarkah Presiden Jokowi sudah terkenal hingga pedalaman Papua dan pedalaman lainnya? Adakah benang merahnya antara kritikan Yusril dan klaim-klaimnya tadi serta kemungkinan ia akan maju menjadi capres pada Pilpres 2019?

Sejumlah pertanyaan yang cukup berat, tapi entahlah lebih berat dari 5 kg atau tidak.

Sumber berita merdeka.com, sumber gambar youtube.com.


Antara Megawati Soekarnoputri, Jokowi, Puan dan PDIP

Antara Megawati Soekarnoputri, Jokowi, Puan dan PDIP

Adahati.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri masih menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan pemerhati dan peminat masalah politik berkait frasa “keluar” yang diucapkannya beberapa waktu lalu.

“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” kata Megawati di sini.

Makna kalimat “Petugas Partai” pun sontak kembali muncul ke permukaan, dan sebagian pihak menilai pidato politik Megawati Soekarnoputri itu cenderung telah melecehkan Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP juga.

Diasumsikan arah ucapan “keluar” Megawati Soekarnoputri tadi ditujukan kepada Jokowi, meski Megawati Soekarnoputri sama sekali tidak menyebut satu nama pun dalam pidato politiknya tadi.

Hal lain yang dinilai cukup kontroversial adalah keputusan Megawati yang memasukkan nama Puan ke dalam kepengurusan PDIP yang baru.

Kesannya terlalu dipaksakan dan diperkirakan sedang mempersiapkan trah Soekarno sebagai pucuk pimpinan PDIP berikutnya.

Meski Puan langsung dinonaktifkan dari jabatan partai, tetap saja dianggap trik ecek-ecek atau sekadar memenuhi pernyataan presiden Jokowi yang tidak menginginkan menteri-menteri kabinet masih aktif di partai politiknya.

Benarkah ini semacam trik ecek-ecek? Apa hubungannya dengan frasa “keluar” yang diucapkan oleh Megawati Soekarnoputri tadi?

Berikut ini perkiraannya, yaitu antara lain:

  • Megawati Soekarnoputri dan PDIP mengingatkan Jokowi bahwa dirinya bisa “keluar” dari istana jika tidak ada dukungan politik dari PDIP yang merupakan partai politik pendukung pemerintah yang terbesar.
  • Seandainya Presiden Jokowi masih bisa bertahan tanpa dukungan politik PDIP, kemudian Puan dikeluarkannya dari kabinet yang ada sekarang ini, Puan akan kembali menjadi pengurus partai.
  • Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan PDIP masih atau tetap mesra ke depannya nanti? Puan keluar dari partai atau tidak, tetap akan menjabat menteri selama 5 tahun masa pemerintahan Jokowi. Makanya Puan tetap masuk dalam kepengurusan partai yang baru dan langsung dinonaktifkan untuk diaktifkan kembali nantinya.
  • Sengaja diangkat ke permukaan kontroversi frasa “Petugas Partai” dan “keluar” tadi dengan tujuan agar terkesan Presiden Jokowi sudah dilecehkan yang akan menarik simpati publik dan menaikkan kembali citra Jokowi yang ditengarai saat ini sudah mulai menurun.

Sumber gambar youtube.com.


Memahami Pidato Politik Megawati Tidak Sulit dan Rumit

Memahami Pidato Politik Megawati Tidak Sulit dan Rumit

Adahati.com – Pidato politik Megawati antara lain mengatakan: “Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).

Gara-gara pidato politik Megawati ini sebagian pihak dan pengamat politik pun mengecamnya. Diasumsikan pidato Megawati tadi ditujukan kepada Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP.

Beberapa dugaan atau perkiraan berkait dengan pidato politik Megawati ini antara lain sebagai berikut:

  • Megawati tidak tahu bahwa seorang kader partai jika sudah menjabat sebagai presiden berarti sudah menjadi milik rakyat, bukan milik partai lagi.
  • Megawati kesal karena Jokowi tidak melantik Budiman Gunawan (BG) sebagai kapolri padahal diduga kuat Megawati sangat menginginkan hal itu.
  • Megawati sakit hati karena sudah mendukung, memenangkan, dan menjadikan Jokowi sebagai presiden, tapi PDIP kurang mendapat imbalan yang layak. Hal ini bisa dilihat dari jumlah dan posisi menteri kabinet yang berasal dari kader PDIP.
  • Komunikasi politik antara presiden dan PDIP pun tidak berjalan dengan baik karena jarang dilakukan.

Berikut ini semacam bantahan terhadap dugaan atau analisis di atas tadi.

  • PDIP adalah partai politik dengan jargon “partai wong cilik”. Nyaris tak mungkin Megawati yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia politik, tapi tidak tahu presiden adalah milik rakyat atau wong cilik.
  • Kecil kemungkinannya Megawati kesal karena Jokowi tidak melantik BG yang sudah lulus uji kelayakan DPR, karena BG itu bukan wong cilik.
  • Megawati sakit hati karena kader PDIP jumlahnya sedikit dan tidak menempati posisi menteri yang strategis? Pada saat pembentukan kabinet presiden Jokowi telah berbicara, berdiskusi dengan petinggi partai politik pendukungnya. Artinya dari awal pun Megawati sudah tahu, dan jika ingin meributkan masalah ini dilakukannya sejak awal, bukan baru sekarang ini.
  • Komunikasi politik antara presiden dan PDIP berjalan kurang baik karena jarang dilakukan? Tidak perlu terus menerus berkomunikasi politik jika kebijakan presiden masih sesuai dengan garis perjuangan partai, bukan?

Memahami pidato politik Megawati sebenarnya tidak sulit dan rumit. Menjadi sulit dan rumit karena belum apa-apa sudah menganggapnya seperti itu.

Sumber Berita , sumber gambar youtube.com.