Tag: Pansus Angket KPK

Pihak Istana pun Melakukan Hal yang Sama?

Pihak Istana pun Melakukan Hal yang Sama?

Adahati.com – Pihak Istana Kepresidenan atau biasa disingkat Pihak Istana merujuk pada kabinet yang ada saat ini. Jika ada pernyataan dari pihak yang menjadi bagian dari kabinet saat ini disebut pernyataan dari Pihak Istana.

Entah sejak kapan berlakunya hal ini, tapi tidak perlu terlalu dipikirkan. Meniru “White House”-nya Amerika?

Wacana pembekuan KPK terlontar dari pernyataan seorang anggota Pansus Angket KPK, yaitu Henry Yosodiningrat seorang politikus PDIP. Seperti biasa, pernyataan yang cukup kontroversial bisa mengundang sebuah polemik.

Mungkin ada sebagian pihak yang heran dan berpikir seperti ini. Apakah Pansus Angket KPK, atau siapa saja yang disebut Anggota Dewan tidak berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebuah pernyataan? Apakah tidak tahu atau tidak bisa membedakan mana pernyataan yang berpotensi kontroversial atau bukan?

Seharusnya tahu, sebab diasumsikan semua Anggota Dewan itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, makanya bisa terpilih sebagai Wakil Rakyat.

Tapi sekali lagi pertanyaannya, jika seharusnya tahu, tapi mengapa masih ada pernyataan yang cukup kontroversial yang bisa menimbulkan kegaduhan atau menjadi santapan empuk media massa? Apakah sekadar numpang ngetop?

Atau sebuah trik belaka agar perhatian masyarakat teralihkan dari kasus dugaan korupsi e-KTP? Entahlah, maksudnya entahlah masih ada atau tidak pertanyaan lainnya dari sebagian pihak yang heran tadi.

Seperti biasa juga, jika ada pernyataan yang cukup kontroversial kemudian menjadi polemik akan ada pula bantah membantah, menyanggah, klarifikasi, atau apalah namanya, tapi lebih cenderung terkesan “buang badan” atau seperti itu.

Contoh, perbuatan korupsi, atau masih sebatas diduga korupsi yang dilakukan oleh politikus partai tertentu, cepat sekali ada pernyataan hal itu tanggung jawab individu, bukan kebijakan partai. Kesan “buang badan”-nya pun terlihat.

Makanya ada anekdot, jika kadernya berprestasi diakui memang kadernya, tapi jika terjadi sebaliknya langsung “buang badan”. Salah satu kejadiannya pernah disebut di sini – Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?

Setelah adanya penyataan pembekuan KPK yang cukup kontroversial dari anggota Pansus Angket KPK dan politikus PDIP itu, tak lama kemudian ada pernyataan dari petinggi partai, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bukan merupakan keputusan partai, atau partainya tidak meminta KPK agar dibekukan.

Kemarin pun Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluarkan wacana atau pernyataan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dikembalikan ke kejaksaan. Diperkirakan KPK lah yang menjadi “sasaran tembak”-nya. Kembali seperti biasa, jika ada wacana yang cukup kontroversial tak lama kemudian ada bantahan, atau klarifikasi yang lebih cenderung “buang badan” atau seperti itu.

Pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan “Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK,” katanya di sini.

The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji gejala “buang badan” yang berpotensi lucu ini sambil menunggu “buang badan” lainnya.

sumber foto: youtube.com.


KPK atau Raisa yang Lebih Mendapat Perhatian?

KPK atau Raisa yang Lebih Mendapat Perhatian?

Adahati.com – KPK atau Raisa? Memang dua hal yang berbeda. Yang satu institusi pemberantas penyakit akut korupsi, sedangkan satunya lagi artis atau penyanyi yang menurut sebagian pihak lagu dan suaranya biasa saja.

Meski dua hal yang berbeda, tapi belakangan ini baik KPK maupun Raisa cukup hangat dibicarakan. KPK saat ini diduga sedang diusahakan oleh DPR lewat Pansus Angket agar wewenangnya dikebiri, bahkan dibekukan institusinya seperti usulan anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat di sini.

Sejak awal pembentukan Pansus Angket KPK pun sudah mengundang senyum sebagian pihak. Meski DPR memiliki alasan sendiri mengapa perlu dibentuk Pansus Angket KPK tadi, tapi sebagian pihak tadi masih tetap senyum-senyum saja mengingat Ketua DPR RI, Setya Novanto diduga terlibat kasus korupsi e-KTP.

Menurut dugaan sebagian pihak yang tersenyum tadi, uang korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah mengalir ke semua parpol, bukan hanya satu dua parpol saja. Makin tersenyum, saat melihat sejumlah parpol walk out bak “pahlawan kesiangan” tak setuju atas pembentukan Pansus Angket KPK.

Masih menurut sebagian pihak tadi, politik memang penuh dengan trik, tapi tergantung kualitas politikusnya juga. Kalau kualitas politikusnya rendah, trik yang dimainkannya pun ikut rendah. Hanya bisa menipu anak kecil saja.

Tidak harus percaya dengan dugaan atau pendapat sebagian pihak tadi, tapi layak percaya bahwa ada sejumlah parpol yang politikusnya duduk di kabinet saat ini.

KPK sudah menjadi musuh bersama, kata Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting di sini, menanggapi pernyataan Jaksa Agung agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan ke kejaksaan.

Bagaimana dengan Raisa? Menurut sebagian pihak lagu dan suaranya biasa saja, kalau tidak ingin disebut menye-menye, tapi kok bisa terkenal? Ya, Raisa pun sedang hangat dibicarakan seperti halnya KPK dari sudut yang berbeda.

Presiden Jokowi pun sempat memberi perhatian atas fenomena Raisa (hueeek…) ini. “Satu-dua hari yang lalu, saya dikomplain mengenai Raisa,” katanya di sini

Kemudian Jokowi menceritakan alasannya. Namun apapun alasannya itu, Raisa mendapat perhatian. KPK pun mendapat perhatian dari Presiden Jokowi setelah ada wacana pembekuan KPK yang dilontarkan anggota Pansus Angket KPK.

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” ujarnya.

KPK atau Raisa yang lebih mendapat perhatian?

Jika ada yang bertanya seperti itu, The Lohmenz Institute memperkirakan ada sesuatu yang berpotensi lucu di sini.

Sumber gambar.


Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?

Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?

Adahati.com – Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan KPK dibekukan. Hal ini bermula dari pernyataan anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat yang mengatakan dari hasil penyelidikan selama ini ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

“Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu,” katanya.

Pernyataan anggota Pansus Angket KPK dan politikus PDIP tadi cukup kontroversial mengingat KPK selama ini masih dipercaya oleh rakyat untuk memberantas penyakit akut dan kronis yang sudah berlangsung sejak dulu, apa lagi kalau bukan korupsi.

“KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” kata Presiden Jokowi menegaskan di sini.

Namun meski Presiden Jokowi menegaskan seperti di atas tadi, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang tersenyum simpul mengingat langkah konkretnya belum jelas seperti apa. Sekadar cuap-cuap saja, atau kembali sedang melakukan sebuah pencitraan?

Pertanyaan di atas tadi biasanya dilontarkan oleh sebagian pihak yang selama ini dikenal sebagai pihak yang anti Jokowi, tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya wacana pembekuan KPK yang cukup kontroversial tadi bisa berpotensi lucu.

Pertama, meski Henry Yosodiningrat mengatakannya sebagai anggota Pansus Angket, tapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan cepat menanggapinya bukan merupakan keputusan partai, atau partainya tidak meminta KPK agar dibubarkan atau dibekukan. Seperti biasa, petinggi parpol lainnya pun akan mengatakan seperti itu, bukan hanya PDIP saja.

Masih ingat kasus M Sanusi kader Partai Gerindra yang terlibat kasus korupsi itu? Fadli Zon dengan cepat mengatakan hal itu merupakan kesalahan pribadi, bukan partai atau tidak ada hubungannya dengan partai. Lagu lama, kalau ada kader parpol yang berprestasi diakui sebagai kadernya, tapi kalau terjadi sebaliknya terkesan cepat sekali buang badannya.

Kedua, bukan hanya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saja yang menanggapi wacana pembekuan KPK tadi, Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar pun menegaskan – selain Presiden Jokowi menegaskan juga, meski beda pernyataan penegasannya – bahwa wacana pembekuan KPK adalah usulan perseorangan, bukan Pansus. Masih terkesan buang badan lagi, entah secara tegas atau setengah tegas.

Ketiga, Fahri Hamzah pun ikut nimbrung, dan terkesan ambil untung. Menurut pendapatnya masyarakat tak perlu khawatir, karena semua ini masih dalam evaluasi. “Enggak perlu takut, sebab KPK bisa diperkuat dengan memperbaiki yang ada di dalamnya, membersihkan dari regulasi yang menyimpang dari aturan…,” begitu antara lain katanya di sini.

Di sisi lain, meski terkesan Fahri Hamzah ambil untung lewat pernyataannya yang cukup menyejukkan tadi, tapi berbeda dengan Hasto Kristiyanto dan Fadli Zon yang pernyataannya secara jelas dan tegas menguntungkan partai tempat ia bernaung selama ini, sedangkan Fahri Hamzah tidak jelas apa partai politiknya saat ini.

Fahri Hamzah pun sempat menyebut model pemberantasan korupsi seperti di Korea Selatan yang menurut pendapatnya lebih sistematis dan menyeluruh.

Apakah artinya sebentar lagi akan ada study banding anggota DPR ke Korea Selatan? Tidak khawatir Kim Jong Un akan melepaskan rudal yang berisi Bom Hidrogen?

The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji wacana pembekuan KPK sambil berharap masih beruntung bisa menemukan hal-hal lain yang berpotensi lucu.


Presiden Jokowi Sebenarnya Bisa “Skak Mat” Fahri Hamzah

Presiden Jokowi Sebenarnya Bisa “Skak Mat” Fahri Hamzah

Adahati.com – Presiden Jokowi sebenarnya bisa memberikan semacam “skak mat” kepada Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan juga Wakil Ketua Pansus Angket KPK di DPR, Masinton Pasaribu, tapi sampai saat ini tidak atau belum dilakukannya.

Berawal dari pernyataan Fahri Hamzah yang mengusulkan Pansus Angket KPK memanggil Presiden Jokowi. Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab Presiden selaku kepala negara terkait lembaga KPK. Atas pernyataan atau usulan Fahri Hamzah tadi, Juru Bicara Presiden, Johan Budi menanggapinya seperti ini: “Pak Fahri itu Pansus bukan?”

Fahri Hamzah pun meradang. Menurutnya komentar Johan itu tidak tepat, bahkan ia menyebut Johan sebagai agen KPK di Istana. “Dia harus disiplin. Apa yang dikatakan Presiden itu yang dia katakan. Jangan bermanuver, jangan bermain opini dan jangan jadi agen Novel, jangan jadi agen KPK di Istana,” katanya di sini.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK di DPR Masinton Pasaribu pun terkesan membela Fahri Hamzah. “Iyalah, nggak usah ngomentari di luar tupoksinya. Presiden saja nyantai kok. Kalau presidennya nyantai, jubirnya jangan kayak cacing kepanasan. Presiden saja nyantai, kok jubir yang panas,” katanya di sini.

Sementara Juru Bicara Presiden, Johan Budi tidak bersedia menanggapinya lagi. “Saya tidak mau mengomentari hal itu,” katanya kepada wartawan, Jumat (25/8/17).

Ada potensi lucu dari pernyataan Fahri Hamzah dan Masinton tadi.

Pertama, Fahri Hamzah yang mengaku dirinya dipilih oleh rakyat untuk bebas ngomong itu, tapi omongannya berisi tudingan, antara lain mengatakan “jangan jadi agen KPK di Istana”. Pertanyaannya, apakah selama ini Johan Budi adalah agen KPK, makanya Fahri mengatakan “jangan”? Bisa dibuktikannya hal itu?

Kedua, Masinton mengatakan Juru Bicara Presiden jangan kayak cacing kepanasan. Pertanyaannya, apa salah cacing sehingga dilibatkan dalam persoalan ini?

Potensi lucu berikutnya jika Presiden Jokowi mengatakan seperti ini: “Ya, memang saya perintahkan Pak Johan Budi untuk bicara seperti itu. Memangnya ada masalah?”

Langsung “skak mat”, tapi sampai saat ini The Lohmenz Institute belum menemukan pernyataan Presiden Jokowi seperti itu. Entahlah kalau esok atau lusa nanti.

Sumber gambar.