Tag: OTT

Benarkah PKS adalah Parpol yang Cenderung Munafik?

Benarkah PKS adalah Parpol yang Cenderung Munafik?

Adahati.com – PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PAN melalui fraksinya yang ada di DPR melakukan walk out sebagai bentuk pernyataan sikapnya menolak usulan perpanjangan masa kerja dan laporan kinerja serta rekomendasi yang bakal dibuat Pansus Hak Angket KPK.

Selain walk out, PKS melalui Wakil Sekretaris Jendral PKS Mardani Ali Sera melontarkan serangan politiknya kepada Presiden Jokowi yang menurut pendapatnya tidak mengambil tindakan terkait adanya upaya pelemahan KPK.

“Kecewa dengan sikap Presiden, karena atas nama tidak intervensi, membiarkan energi bangsa habis, kita tidak bisa membiarkan. Saya ingin menggunakan bahasanya pembodohan akan publik melihat drama yang tidak berkualitas ini terus terjadi,” katanya di sini.

Boleh tepuk tangan? Boleh, perihal Presiden Jokowi sebelumnya di sini – Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?– sudah pernah mengatakan dengan tegas tidak akan membiarkan KPK dilemahkan atau dibekukan, tepuk tangan bahkan air mata yang jatuh berlinang saking terharunya tetap boleh dilakukan.

PKS terkesan membela KPK, tapi di sisi lain ada pernyataan kadernya, yaitu Nasir Djamil yang menilai kinerja KPK selama ini menunjukkan kesan mereka membenci koruptor bukan tindak pidana korupsi dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan. “Ada kesan KPK benci koruptor bukan sama korupsi, beda. Jadi kalau benci sama korupsi berusaha sekuat tenaga supaya negara ini selamat dari korupsi. Benci dengan koruptor OTT, OTT, OTT terus,” katanya.

Pernyataan politikus PKS Nasir Djamil lainnya bisa dilihat di sini.

Kader PKS ini tidak menyebut secara konkret bentuk pencegahan atau negara ini bisa selamat dari korupsi. Apakah bentuknya seperti ini? Setelah KPK menerima laporan ada indikasi korupsi, maka KPK mendatangi calon koruptor dan mengatakan seperti ini, misalnya: “Kami sudah menerima laporan, sebaiknya Anda jangan korupsi ya…”

Apakah artinya PKS adalah parpol yang cenderung munafik? Karena ada pernyataan kader yang satu terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader PKS lain sebaliknya? Terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan seperti itu, sebab PKS bisa saja mengatakan “bukan kebijakan partai” bila ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen negatif.

Hal inipun pernah dilakukan oleh PDIP, yaitu ketika Henry Yosodiningrat melontarkan wacana pembekuan KPK. Begitu sentimen negatif muncul, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan cepat menanggapinya bukan merupakan keputusan partai.

Kesan “buang badan” inipun dilakukan oleh pemerintah. Jaksa Agung HM Prasetyo pernah mengeluarkan pernyataan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dikembalikan ke kejaksaan yang terkean “sasaran tembak”-nya adalah KPK. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun dengan cepat mengatakan “Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK.”

Bukan hanya PKS dan PDIP, parpol lain pun melakukan trik murahan tadi. Jika ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen positif, diam. Namun jika sebaliknya, bantahan “bukan kebijakan partai” pun segera dilontarkan.

Trik murahan “buang badan” lainnya, jika ada kader yang berprestasi diakui kadernya, tapi kalau ada yang ditangkap KPK karena diduga korupsi, cepat sekali mengatakan “bukan kebijakan partai”, tapi tanggungjawab pribadi.

Maka dari itu, terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan PKS adalah parpol yang cenderung munafik, bila ada pernyataan politikusnya yang terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader lain yang cenderung sebaliknya.

Sudah biasa, parpol lain pun melakukan hal yang sama.

Bagaimana kalau pertanyaannya diubah, misalnya seperti ini:

Benarkah semua parpol yang ada cenderung munafik?

Jika ada yang bertanya seperti itu, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak lainnya yang tersenyum simpul sambil melontarkan pertanyaan balik.

Misalnya, ke mana aja selama ini?

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar: youtube.com.


KPK Bingung Setelah Menangkap Wali Kota Batu?

KPK Bingung Setelah Menangkap Wali Kota Batu?

Adahati.com – KPK bingung setelah menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, tapi tak lama kemudian pejabat itu mengatakan tidak menerima suap?

“Saya enggak tahu duitnya dari mana saya enggak tahu,” katanya di sini.

Perihal seseorang yang ditangkap oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi, entah jabatannya wali kota, gubernur, menteri atau jabatan lainnya mengatakan “tidak tahu”, “tidak melakukan” atau “lupa” bukan sesuatu yang mengejutkan. Jika kasusnya nanti sampai di pengadilan, kemudian terdakwa memakai kerudung atau baju koko selama persidangan pun bukan sesuatu yang mengagumkan.

Maka kecil kemungkinannya KPK bingung kalau ada pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi mengatakan “tidak tahu”, “tidak melakukan”, atau “lupa”.

Lalu apa yang menyebabkan KPK bingung atau terkesan seperti itu?

Pertama, dalam waktu sepekan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di tiga tempat berbeda, yaitu di Batubara (13/9/17), Banjarmasin (14/9/17), dan di Batu (16/9/17). Menurut Wakil Ketua KPK , Laode M Syarif di sini, ada kesamaan dari serentetan OTT beberapa bulan terakhir, yaitu permintaan fee dalam sejumlah kasus pemotongan anggaran proyek pemerintah rata-rata sebesar 10 persen.

“Sepuluh persen ini menjadi ‘norma’ umum dari setiap anggaran pemerintah,” kata Wakil Ketua KPK , Laode M Syarif

Bagi pihak yang sering berkecimpung di proyek pemerintah, fee 10 persen bukanlah sesuatu yang aneh dan mengejutkan. Sejak era Orde Baru pun sudah ada istilah “jatah preman” sebesar 10 persen. Kok KPK baru tahu? Itupun setelah OTT di berbagai tempat. KPK bingung?

Kedua, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko disebut meminta jatah Rp 500 juta yang merupakan nilai 10 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 5,26 miliar.

“Bisa kita bayangkan bagaimana kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif tadi menambahkan.

Pernyataannya bisa salah terkait kualitas bangunan akan menjadi rendah atau seperti itu. Sebab, “jatah preman” 10 persen tadi bisa saja merupakan “titipan” dengan menaikkan harga satuan. Istilahnya, “kuantiti tidak bisa dibohongi, tapi harga satuan masih bisa dimainkan”.

Contoh, kuantiti sebuah kubus beton dimensi 1 m x 2 m x 3 m adalah 6 m3. Kebutuhan semen, pasir dan split bisa dihitung, tapi harga satuan materialnya bisa dimainkan, entah dinaikkan 10 persen atau lebih. Nilai proyek dengan kualitas yang baik sebenarnya hanya sekitar Rp 4,78 miliar, tapi karena ada “jatah preman” 10 persen tadi jadinya Rp 5,26 miliar. Kualitas bangunan tidak terganggu, sebab harga satuan material yang dimainkan.

Tapi benarkah KPK bingung dan tidak tahu mengenai hal ini?

Terlepas KPK bingung atau tidak, The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji masalah yang berkait dengan korupsi yang berpotensi lucu sejak dulu.

Korupsi sulit diberantas, katanya, tapi di sisi lain KPK yang tugasnya khusus memberantas korupsi justru ingin dikerdilkan lewat berbagai cara.

Maka dari itu, semua jadi bingung.

sumber foto: youtube.com.