Tag: KPK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Balik Mengancam

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Balik Mengancam

Adahati.com – Berawal dari pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahfud MD bahwa Setnov pura-pura sakit untuk menghindari proses hukum.

Pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu ini mengundang ancaman dari Fredrich Yunadi yang akan melaporkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tadi ke polisi karena merasa kliennya telah difitnah dan nama baiknya pun tercemar.

“Kalau dia dalam hal ini tidak bisa membuktikan berarti dia melakukan pencemaran nama baik kan, saya laporkan ke polisi,” ujar pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi.

Meski sudah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, namun Mahfud MD tak gentar dengan ancaman itu, bahkan balik mengancam akan melaporkan Setnov (tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang saat ini telah menjadi salah satu penghuni rumah tahanan KPK) dan pengacaranya.

“Malah saya nanti yang akan lapor lebih dulu supaya diselidiki semuanya. Semua itu, kan, hanya bagian dari akrobat sajalah,” kata Mahfud MD di sini.

Jika dalam pertandingan catur terjadi ancam mengancam akan menarik untuk disaksikan. Baik pemegang buah catur putih maupun hitam saling serang dan mengancam, serta kecil kemungkinannya pertandingan tersebut akan berakhir remis, atau salah satu pihak akan ada yang kalah, tergantung kualitas ancamannya.

Namun ancam mengancam antara pengacara Setnov dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di atas tadi bukan pertandingan catur, tapi berkait dengan masalah hukum.

Diperkirakan ancam mengancam dari kedua belah pihak yang sepertinya terlihat seru, tegang dan mencekam itu akan berakhir remis, atau tidak ada pihak yang kalah.

Di sisi lain cukup menarik juga perkataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang berkait dengan frasa “akrobat” tadi.

Entah apa maksudnya, “hanya bagian dari akrobat sajalah”.

Memangnya ada pemain sirkus?

Pemain sirkus yang sakti sehingga bisa berakrobat sedemikian rupa, sekaligus menimbulkan decak kagum yang berkepanjangan?

Hanya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang tahu pasti, atau bisa menjelaskan secara rinci maksud dari “akrobat”-nya itu.

*Sumber berita: tribunnews.com, dan sumber gambar: yiutube.com.


Setnov Layak Diusung Jadi Presiden RI Berikutnya?

Setnov Layak Diusung Jadi Presiden RI Berikutnya?

Setnov Layak Diusung untuk Menjabat Presiden RI Berikutnya?

Adahati.com – Setnov yang menjabat Ketua DPR RI, sebelumnya pun sempat dua kali menjabat Ketua Umum Partai Golkar, tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP dan penghuni rumah tahanan KPK, kembali diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI.

Menurut Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, tidak ada sejarahnya Ketua DPR RI diberhentikan. Maka dari itu, lebih elegan jika Setnov mengundurkan diri.

“Mungkin lebih baik dengan Ketua DPR yang meminta mengundurkan diri. Jadi itu akan lebih elegan. Daripada dalam sejarah dicatat diberhentikan oleh MKD,” ujar Agung Laksono di sini.

Apakah Setnov layak atau pantas mengundurkan diri?

Masih ada pernyataan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono lainnya, yaitu “Mungkin ada kesadaran sendiri Ketua DPR mundur dari jabatan. Dengan demikian tidak ada sejarahnya Ketua DPR diberhentikan.”

Tidak ada sejarahnya Ketua DPR diberhentikan? Apakah Setnov layak diberhentikan? Di sisi lain bukan suatu yang baru dan asing atau sudah lama diketahui ada frasa seperti ini, “Selalu Ada yang Pertama untuk Segala Hal”.

Maka dari itu, jika Setnov tidak mengundurkan diri dan diberhentikan oleh MKD, “tidak ada sejarahnya” tadi tidak berlaku lagi. Gugur dengan sendirinya karena Setnov masih kuat bertahan menghadapi segala gelombang hujatan yang datang.

Apakah Setnov layak bertahan dari posisi yang dijabatnya saat ini?

Di sisi lain Setnov statusnya masih tersangka, dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, atau masih ada kemungkinan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan oleh KPK.

“Selalu Ada yang Pertama untuk Segala Hal” ini pun berlaku untuk KPK, atau dengan kata lain tersangka KPK yang diajukan ke pengadilan bisa bebas, sekaligus tercatat dalam sejarah.

Apakah Setnov yang akan membuat sejarah itu?

Jika ya, Setnov layak diusung sebagai capres pada Pemilu 2019 dan menang untuk menjabat Presiden RI berikutnya.

Negeri ini butuh “orang yang sakti” atau memiliki “kesaktian” yang tinggi.

*Sumber gambar: youtube.com.


Strategi Baru Setnov Mendapat Pujian

Strategi Baru Setnov Mendapat Pujian

Strategi Baru Setnov Mendapat Pujian

Adahati.com – Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK saat ini.

Siapapun berhak melakukan pembelaan diri dan memainkan strategi yang jitu agar lepas dari jerat hukum yang menimpanya. Menurut khabar berita ada strategi baru Setnov, yaitu menambah pengacaranya, Otto Hasibuan.

Penambahan pengacara yang merupakan strategi baru Setnov ini mendapat pujian dari beberapa pihak, termasuk Prof Mahfud MD.

“Otto itu bagus, logikanya terstruktur, dan profesional. Itu lebih bagus bagi Setnov,” kata Mahfud MD melalui akun Twitternya di sini.

Selama ini cukup banyak pihak yang menilai Setnov memiliki “kesaktian”, tapi penilaian itu berubah setelah Setnov dijadikan tersangka dan ditahan oleh KPK.

“Kesaktian” Setnov telah pudar, begitu kata sebagian pihak.

Entah mengapa sebagian pihak tersebut berpendapat seperti itu, padahal Setnov masih berstatus tersangka dan belum diputuskan bersalah oleh pengadilan.

Mungkin “otak benci”-nya terhadap Setnov telah mengalahkan pikiran jernih, ditambah lagi asumsi nama harum KPK selama ini, yaitu siapapun yang telah dijadikan tersangka oleh KPK dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Setnov memainkan strategi baru, dan KPK tentunya tidak akan tinggal diam atau memiliki strategi juga untuk menghadapi strategi yang dimainkan oleh Setnov.

Bagaimana dengan Otto Hasibuan?

Ia mengakui telah mendapat tawaran dari Setnov untuk menjadi pengacaranya. Namun tawaran itu tak langsung diterimanya karena perlu meminta pertimbangan keluarga mengingat banyak kontroversi dalam perjalanan kasus Setnov ini.

Markimak (mari kita simak) sejenak:

-Ada strategi baru Setnov, yaitu menambah pengacaranya selain Fredrich Yunadi.

-KPK tidak akan tinggal diam menghadapi strategi baru Setnov, atau apapun strategi yang akan dimainkan oleh Setnov nantinya.

-Strategi baru Setnov ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk Prof Mahfud MD. Namun strategi baru Setnov tadi memiliki ketergantungan besar dengan pihak lain agar bisa berjalan baik.

-Maka dari itu, Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Partai Golkar harus bisa merayu Otto Hasibuan agar bersedia menerima tawarannya, meski ia harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membayar calon pengacaranya tadi yang beralasan tidak langsung menerima tawaran Setnov mengingat kasusnya cukup banyak kontroversi (dan bawa-bawa nama keluarga pula, atau terlebih dahulu meminta pertimbangan keluarga).

Kesimpulan sederhananya?

Semua bermain.

*Sumber gambar: youtube.com.


Setnov Sudah Jatuh dan Tak Mungkin Bangkit Lagi?

Setnov Sudah Jatuh dan Tak Mungkin Bangkit Lagi?

Setnov Sudah Jatuh dan Tak Mungkin Lagi Bangkit?

Adahati.com – Tadi malam (19/11/2017), pukul 23.20 WIB, Ketua DPR RI, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) keluar dari RSCM Kencana dan dibawa oleh KPK dengan pengawalan yang ketat.

Kini Setnov tersangka kasus dugaan korups E-KTP sudah berada di rumah tahanan KPK. Beritanya pun hangat di berbagai media massa dengan segala macam komentar, pernyataan atau tanggapan dari berbagai pihak yang cenderung sinis, menghujat, bahkan menghakimi Setnov sudah jatuh dan pasti bersalah dalam kasus dugaan korupsi e-KTP serta dijatuhi hukuman penjara nantinya.

Ada dua hal yang setidak-tidaknya cukup menarik terkait Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar Setnov yang kini sudah menjadi tahanan rumah KPK, yaitu:

1. Selama ini tersangka KPK yang sudah memakai rompi oranye nantinya akan dinyatakan bersalah oleh pengadilan saat duduk di kursi terdakwa.

2. Ketika keluar dari rumah sakit dengan kursi roda dan rompi oranye, Setnov menutupi mukanya dengan kertas yang diasumsikan merasa malu dan bersalah.

Sebelum ditangkap dan ditahan oleh KPK, Setnov diberitakan berada di ujung tanduk. Tak mungkin ia lolos dari jerat hukum. Kini sudah tidak cocok lagi frasa “di ujung tanduk” itu. Lebih tepat dikatakan Setnov sudah jatuh dari tanduk.

Tiang listrik (tiang lampu atau tiang apalah), bakpao, tidur mulu, ngorok terus, bayi dan seterusnya ke depan nanti tidak lagi menjadi bahan pembicaraan publik, tapi bagaimana siasat atau strategi dan taktik Setnov menyelamatkan diri.

Setnov sudah jatuh – entah dari tanduk atau apapun -, tapi terlalu gegabah mengatakan “kesaktian”-nya sudah luntur. Masih cukup waktu bagi Setnov dan pengacaranya untuk menyusun strategi dan taktik yang jitu agar bisa lepas dari jerat hukum.

Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar pernah menang di praperadilan, dan jika ia pun menang di pengadilan nanti, boleh dibilang termasuk manusia langka karena Setnov sudah jatuh dari tanduk tapi masih bisa bangkit lagi.

*Sumber berita: kompas.com, sumber gambar: youtube.com.


Setnov Sudah Menjadi Bagian dari “Kaum Lemah”

Setnov Sudah Menjadi Bagian dari “Kaum Lemah”

Adahati.com – Setnov sudah menjadi bagian dari “kaum lemah”, karena menurut informasi atau keterangan dari pengacaranya, Fredrich Yunadi, Ketua DPR RI ini tidur mulu, ngorok terus, dan baru sekali bangun untuk pergi ke toilet.

Masih menurut sang pengacara, Setnov memang bayi menanggapi jarum infus yang digunakannya terlalu kecil dan biasa dipakai untuk pasien bayi atau anak kecil.

“Dia (Novanto) kan memang bayi kan, begitu saja. Dia (Novanto) sendiri kan bayi,” kata pengacara Setnov di sini.

Tidur mulu, ngorok terus, dan bayi, makanya boleh dibilang Setnov sudah menjadi bagian dari “kaum lemah”.

Berita tentang Setnov belakangan ini cukup menghebohkan. Dijemput oleh KPK di rumahnya tapi tidak ada dan dituding kabur atau menghilang.

Tak lama kemudian Ketua DPR RI yang terhormat ini diberitakan mengalami kecelakaan karena mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik, tiang lampu atau tiang apalah.

Media pun mendapat bahan berita yang cukup laku dijual terkait Setnov, dan sebagian “masyarakat yang kurang cerdas” lahap menyantapnya, termasuk berita dengan “logika jongkok”. Misalnya, saat Setnov kabur atau menghilang, diberitakan tentang sejumlah rumah mewah Setnov yang diperkirakan menjadi tempat persembunyiannya.

Keledai pun tidak akan melakukan hal itu, bukan?

Ada lagi berita yang menyebut jenis mobil yang ditumpangi Setnov saat mengalami kecelakaan dan produksi perusahaan tertentu seakan menjadi promosi gratis untuk disantap dan dilahap oleh sebagian “masyarakat yang kurang cerdas” tadi.

Ramainya berita tentang Setnov belakangan ini juga menimbulkan beberapa analisis, dugaan, perkiraan hingga lelucon yang lucu maupun tak lucu.

Tapi saat ini berdasarkan informasi atau keterangan dari pengacaranya, Setnov sudah menjadi bagian dari “kaum lemah” karena tidur mulu, ngorok terus, dan bayi.

Biasanya sebagian “masyarakat yang kurang cerdas” mudah terharu dan simpati pun berhamburan jika mendengar atau melihat ada orang lemah atau kaum lemah.

Air mata pun jatuh berlinang.

Diperkirakan sebagian besar masyarakat sudah muak, kesal, mau muntah, benci dan menganggap Setnov telah melakukan sebuah rekayasa kecelakaan serta pura-pura sakit. Tapi kebencian itu bisa saja berubah atau melahirkan simpati dan empati mengingat Setnov sudah menjadi bagian dari “kaum lemah” saat ini.


Benarkah PKS adalah Parpol yang Cenderung Munafik?

Benarkah PKS adalah Parpol yang Cenderung Munafik?

Adahati.com – PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PAN melalui fraksinya yang ada di DPR melakukan walk out sebagai bentuk pernyataan sikapnya menolak usulan perpanjangan masa kerja dan laporan kinerja serta rekomendasi yang bakal dibuat Pansus Hak Angket KPK.

Selain walk out, PKS melalui Wakil Sekretaris Jendral PKS Mardani Ali Sera melontarkan serangan politiknya kepada Presiden Jokowi yang menurut pendapatnya tidak mengambil tindakan terkait adanya upaya pelemahan KPK.

“Kecewa dengan sikap Presiden, karena atas nama tidak intervensi, membiarkan energi bangsa habis, kita tidak bisa membiarkan. Saya ingin menggunakan bahasanya pembodohan akan publik melihat drama yang tidak berkualitas ini terus terjadi,” katanya di sini.

Boleh tepuk tangan? Boleh, perihal Presiden Jokowi sebelumnya di sini – Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?– sudah pernah mengatakan dengan tegas tidak akan membiarkan KPK dilemahkan atau dibekukan, tepuk tangan bahkan air mata yang jatuh berlinang saking terharunya tetap boleh dilakukan.

PKS terkesan membela KPK, tapi di sisi lain ada pernyataan kadernya, yaitu Nasir Djamil yang menilai kinerja KPK selama ini menunjukkan kesan mereka membenci koruptor bukan tindak pidana korupsi dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan. “Ada kesan KPK benci koruptor bukan sama korupsi, beda. Jadi kalau benci sama korupsi berusaha sekuat tenaga supaya negara ini selamat dari korupsi. Benci dengan koruptor OTT, OTT, OTT terus,” katanya.

Pernyataan politikus PKS Nasir Djamil lainnya bisa dilihat di sini.

Kader PKS ini tidak menyebut secara konkret bentuk pencegahan atau negara ini bisa selamat dari korupsi. Apakah bentuknya seperti ini? Setelah KPK menerima laporan ada indikasi korupsi, maka KPK mendatangi calon koruptor dan mengatakan seperti ini, misalnya: “Kami sudah menerima laporan, sebaiknya Anda jangan korupsi ya…”

Apakah artinya PKS adalah parpol yang cenderung munafik? Karena ada pernyataan kader yang satu terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader PKS lain sebaliknya? Terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan seperti itu, sebab PKS bisa saja mengatakan “bukan kebijakan partai” bila ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen negatif.

Hal inipun pernah dilakukan oleh PDIP, yaitu ketika Henry Yosodiningrat melontarkan wacana pembekuan KPK. Begitu sentimen negatif muncul, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan cepat menanggapinya bukan merupakan keputusan partai.

Kesan “buang badan” inipun dilakukan oleh pemerintah. Jaksa Agung HM Prasetyo pernah mengeluarkan pernyataan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dikembalikan ke kejaksaan yang terkean “sasaran tembak”-nya adalah KPK. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun dengan cepat mengatakan “Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK.”

Bukan hanya PKS dan PDIP, parpol lain pun melakukan trik murahan tadi. Jika ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen positif, diam. Namun jika sebaliknya, bantahan “bukan kebijakan partai” pun segera dilontarkan.

Trik murahan “buang badan” lainnya, jika ada kader yang berprestasi diakui kadernya, tapi kalau ada yang ditangkap KPK karena diduga korupsi, cepat sekali mengatakan “bukan kebijakan partai”, tapi tanggungjawab pribadi.

Maka dari itu, terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan PKS adalah parpol yang cenderung munafik, bila ada pernyataan politikusnya yang terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader lain yang cenderung sebaliknya.

Sudah biasa, parpol lain pun melakukan hal yang sama.

Bagaimana kalau pertanyaannya diubah, misalnya seperti ini:

Benarkah semua parpol yang ada cenderung munafik?

Jika ada yang bertanya seperti itu, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak lainnya yang tersenyum simpul sambil melontarkan pertanyaan balik.

Misalnya, ke mana aja selama ini?

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar: youtube.com.


Wali Kota Tegal Luar Biasa, Gubernur dan Menteri pun Sedih

Wali Kota Tegal Luar Biasa, Gubernur dan Menteri pun Sedih

Adahati.com – Benarkah Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno atau biasa dipanggil Bunda Sitha termasuk orang yang luar biasa?

Sebelum membahas lebih lanjut di mana luar biasanya Wali Kota Tegal ini, ada baiknya mengikuti sejenak perkembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK yang beritanya sedang semarak belakangan ini.

Tegal, Jakarta dan Balikpapan adalah tiga kota tempat berlangsungnya OTT karena merupakan rangkaian kegiatan penindakan terhadap kejahatan yang melibatkan Wali Kota Tegal Bunda Sitha yang juga kakak kandung Sekjen Partai Amanat Nasional.

Penjelasan KPK mengapa Wali Kota Tegal ditangkap, karena ada indikasi dugaan suap pada proyek alat kesehatan, tapi sebenarnya tidak ada yang luar biasa dengan OTT yang dilakukan oleh KPK ini, karena bukan sesuatu yang baru. Juga biasa saja jika ada seorang Wali Kota terjerat OTT, karena jabatan yang lebih tinggi pun pernah mengalami hal yang sama. Uang yang disita oleh KPK sebanyak ratusan juta rupiah pun biasa saja.

Adakah sesuatu yang berpotensi lucu?

Diberitakan sejumlah warga menggeruduk rumah dinas Wali Kota, tapi tidak terlihat kejadian ini sesuatu yang berpotensi lucu. Begitupun ketika diberitakan ada sejumlah PNS yang bersujud syukur setelah mengetahui atasannya ditangkap oleh KPK. Penjelasan dari Partai Golkar tak lagi mendukung Bunda Sitha pada Pilkada 2018 dengan berbagai alasannya setelah terjerat OTT KPK pun tidak berpotensi lucu.

Namun setelah dicermati dan dikaji lebih lanjut ternyata ada juga hal yang berpotensi lucu terkait ditangkapnya Wali Kota Tegal ini, yaitu antara lain:

Pertama, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno atau Bunda Sitha mampu membuat sedih atasannya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Menyedihkan. Saya sudah ingatkan. Hati-hati, informasi terbuka,” ujarnya di sini.

Apa yang telah dilakukan oleh Bunda Sitha pun bisa menggerakkan seorang gubernur untuk berencana mengumpulkan kepala daerah. “Ada sih (rencana mengumpulkan kepala daerah). Kita ngobrol-ngobrol lagi,” kata Ganjar Pranowo di sini.

Kedua, Bunda Sitha pun mampu membuat sedih seorang menteri kabinet.

“Sedih saya,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo di sini.

Luar biasa Bunda Sitha ini. Biasanya atasan itu marah-marah kalau ada bawahannya yang melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji, tapi justru dibuatnya sedih. Termasuk langka, atau jarang ada bawahan yang bisa membuat atasannya sedih.

The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji isu-isu lucu dan berpotensi lucu lainnya, termasuk tetap mengikuti perkembangan dari kasus Wali Kota Tegal ini.

Sumber gambar. 

[metaslider id=5178]


Ada Apa di Balik Muka Setya Novanto yang Cerah?

Ada Apa di Balik Muka Setya Novanto yang Cerah?

Adahati.com – Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Ketua DPR RI Setya Novanto belakangan ini namanya sering disebut oleh media massa terkait kasus korupsi e-KTP.

Cukup banyak nama besar yang diduga telah menerima uang haram dari proyek bernilai sekitar Rp 5,9 triliun ini. Namun di sisi lain bukan sesuatu yang aneh dan mengejutkan jika ada bantahan sambil bersumpah, juga tak ketinggalan kata-kata magis seperti “tidak menerima sepeserpun” atau “tidak menerima satu sen pun”.

Menurut KPK, Setya Novanto terlibat, dan termasuk salah satu dari lima orang penggerak korupsi e-KTP. “Iya lima orang itu dulu,” kata Jaksa KPK, Irene Putri.

Lima orang yang dimaksud adalah Diah Anggraini (Sekjen Kementerian Dalam Negeri), Irman (mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri), Sugiharto (mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Dalam Negeri), Andi Agustinus alias Andi Narogong (pengusaha yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri), dan Setya Novanto yang menjabat ketua fraksi Golkar.

Uang pelicin sebesar Rp 520 miliar pun mengalir ke seluruh partai politik yang dianggap terlibat proyek e-KTP ini.

1. Partai Golkar mendapat Rp 150 miliar
2. Partai Demokrat mendapat Rp 150 miliar
3. PDI Perjuangan mendapat Rp 80 miliar
4. Marzuki Ali, ketua DPR saat itu, mendapat jatah Rp 20 miliar
5. Anas Urbaningrum mendapat Rp 20 miliar
6. Chaeruman Harahap, ketua Komisi II DPR saat itu, mendapat Rp 20 miliar
7. Partai-partai lainnya mendapat Rp 80 miliar

Namun di tengah kegarongan ini, justru ada berita yang menyebut Ketua KPK Agus Rahardjo diminta mundur dari jabatannya oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Meski Fahri memiliki alasan, tapi kesannya ingin mengalihkan perhatian.

Jika melihat daftar di atas tadi, Partai Golkar berada di urutan pertama. Uang sebesar Rp 150 miliar bukan jumlah yang sedikit, dan Setya Novanto pun disebut ikut terlibat kasus korupsi e-KTP. Partai Golkar pun panik?

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso saat bertemu di Gedung DPR (14/3/17) melihat wajah Setya Novanto cerah dibalut senyum lebar. “Saya menangkap wajah Novanto tak ada kesedihan apapun. Senyum dan cerah. Tanda baik saya peluk, gitu saja. Tapi hati saya enggak tahu,” katanya.

Tak ada kesedihan apapun, senyum dan cerah. Memang tidak disebutkan dunia berseri-seri, bunga-bunga mekar mewangi, dan burung-burung pun ikut bernyanyi. Tapi benarkah semua ini pertanda bahwa Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Ketua DPR RI Setya Novanto pada dasarnya tidak terlibat kasus korupsi e-KTP?

Kalau begitu, siapa sebenarnya “wajah garong” di balik kasus korupsi e-KTP ini?

Sumber gambar, sumber berita: merdeka.com.


Hakim Konstitusi Ditangkap, Mengapa SBY Jadi Sasaran?

Hakim Konstitusi Ditangkap, Mengapa SBY Jadi Sasaran?

Adahati.com – Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ditangkap oleh KPK (Rabu, 25/1/2017). Uang sebanyak $ 20.000,- dan SGD 200.000,- langsung diamankan, juga KPK menyita dokumen, catatan, dan aspek lain yang relevan dengan perkara.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan beberapa orang lain – Kamaludin, Basuki, dan Feni – kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berita yang sedang hangat di media massa ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sampai minta ampun kepada Tuhan karena tidak bisa menjaga Mahkamah Konstitusi. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun prihatin atas ditangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar tadi.

Tapi mengapa ada suara yang menjadikan SBY sebagai “sasaran tembak” atas ditangkapnya Patrialis Akbar ini? Alasannya karena ia yang menunjuk Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P/2013 tertanggal 22 Juli 2013, padahal waktu itu sempat ada protes yang tidak menginginkan Hakim Konstitusi berasal dari seorang politikus.

Juga dua kali politikus PAN tersebut gagal lolos seleksi – gagal  fit and proper test dan mengundurkan diri saat seleksi – untuk pengisian jabatan Hakim Konsitusi. Maka dari itu, SBY ikut bertanggungjawab secara moral.

Kasihan SBY, sebelumnya pun sebuah cuitannya di sini – SBY Mendesah, Wiranto Kasih Skak Mat – dibombardir dengan ejekan atau nada-nada sinis. Namun terkesan berlebihan menyalahkan SBY atas ditangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh KPK ini. Di samping kejadiannya sudah berlangsung cukup lama, pun Undang-Undang mengizinkan SBY untuk menunjuk seorang Hakim Konstitusi.

Perihal mengapa SBY tetap bersikeras atau terkesan ngotot menunjuk Patrialis Akbar, meski ada suara sumbang sekadar “politik balas jasa”. Sebelumnya politikus PAN ini pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2011).

Diperkirakan tidak akan ada cuitan SBY melalui akun twitternya terkait ditangkapnya Patrialis Akbar, karena jika ada cuitan itu, maka kesan lebay (berlebihan) pun tak terhindarkan lagi.

SBY rasanya cukup cerdas kalau menyangkut masalah yang satu ini.

Sumber gambar, sumber berita: detik.com


Ahok Rugi, Haji Lulung Lebih Rugi Lagi

Ahok Rugi, Haji Lulung Lebih Rugi Lagi

Ahok Rugi, Haji Lulung Lebih Rugi Lagi

Adahati.com – Ahok rugi secara politis karena Haji Lulung mengatakan, “Kita minta Ahok agar cepat ditangkap,” terkait kasus RS Sumber Waras? (Kompas.com, 17/2/16).

Bukan hanya itu saja, Haji Lulung pun berpendapat rencana penertiban Kalijodo merupakan pengalihan isu. “Ada apa ini dengan Kalijodo? Buset, pemberitaannya kok gila, luar biasa. Makanya, saya anggap Kalijodo itu pengalihan isu (RS) Sumber Waras.”

Ahok pun membantah pernyataan Haji Lulung tadi. “Pengalihan gimana? (Kasus) RS Sumber Waras itu sudah ramai dipanggil BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), apa yang mau pengalihan?”. Kemudian Ahok menantang kasus RS Sumber Waras dibawa ke pengadilan saja agar semuanya menjadi terang benderang.

“Saudara Lulung pernah mengatakan draf APBD yang mereka paraf itu asli dan di situ jelas ada niat jahat dengan membeli UPS sebanyak Rp 12,1 triliun.”

Yang satu mengungkit kasus RS Sumber Waras, satunya lagi kasus UPS. Haji Lulung menduga Ahok “ada main” di kasus Sumber Waras, sedangkan Ahok menduga Haji Lulung “ada main” di kasus UPS. Di sisi lain kasus RS Sumber Waras belum ada tersangka, sedangkan kasus UPS sudah sampai ke pengadilan.

Diperkirakan cukup banyak pihak yang bosan mendengar ocehan kedua pejabat negara tadi. Kasus RS Sumber Waras dan UPS seperti dijadikan komoditas politik masing-masing pihak. Juga bosan dengan leletnya kinerja KPK dan pihak kepolisian. Sudah berbulan-bulan belum bisa dipastikan benar atau tidaknya ada dugaan keterlibatan Ahok di kasus RS Sumber Waras dan Haji Lulung di kasus UPS.

Di sisi lain kedua kasus ini “membelenggu” dan membuat Ahok rugi, begitu pun Haji Lulung. Secara politis mencemarkan nama baik dan menurunkan kredibilitas mereka, apabila dugaan keterlibatan mereka belum juga bisa dipastikan .

Keduanya mungkin saja akan maju pada Pilkada DKI 2017. Leletnya penyelidikan dan kepastian benar atau tidaknya ada dugaan keterlibatan Ahok di kasus RS Sumber Waras akan membuat Ahok rugi, dan Haji Lulung lebih rugi lagi, sebab seandainya ia jadi maju sebagai calon gubernur – dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai calon wakil gubernur, misalnya -, pasangan ini nyaris mustahil menang, dan semua ini gegara dugaan keterlibatan Haji Lulung di kasus UPS masih belum jelas.

*Sumber gambar: youtube.com.


Fahri Hamzah Ribut dengan Anggota KPK di Gedung DPR

Fahri Hamzah Ribut dengan Anggota KPK di Gedung DPR

Fahri Hamzah Ribut dengan Anggota KPK di Gedung DPR

Adahati.com – Beberapa hari yang lalu anggota KPK ditemani oleh anggota Brimob bersenjata melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Selanjutnya Fahri Hamzah ribut atau terjadi keributan antara Fahri Hamzah dan anggota KPK tadi di gedung DPR.

Fahri Hamzah menjelaskan keributan tersebut kepada pimpinan DPR. Setelah menerima penjelasan dari Fahri rencananya minggu depan Kapolri dan pimpinan KPK akan dipanggil oleh DPR untuk ditanyai lebih lanjut terkait masalah ini.

Sebenarnya “Dipanggil” atau “Diundang”?. Judul berita yang ada di sini menulis kata “Panggil”, sementara Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, “Kami pimpinan fraksi dan dewan bersepakat akan segera mengundang Kapolri dan pimpinan KPK untuk klarifikasi penggeledahan di ruang kerja anggota DPR.”

Selain Kapolri dan pimpinan KPK, juga Panglima TNI dan Kepala BIN dipanggil, diundang atau apalah istilahnya. Kalau memanggil konotasinya cenderung lebih keras. Yang dipanggil pun kemungkinan besar akan datang. Sementara kalau mengundang, terserah orang yang diundang, mau datang atau sebaliknya.

Mungkinkah ada “penghalusan kata atau bahasa” di sini? Seperti “utang”, dihaluskan menjadi “bantuan luar negeri”, atau kata “pelacur” yang sudah beberapa kali mengalami penghalusan, dan terakhir menjadi “Pekerja Seks Komersial (PSK)”.

Entah masih ada penghalusan kata lagi atau tidak nantinya. Saking halusnya bisa saja jadi lucu atau janggal. Misal, politisi yang menjadi Anggota Dewan seharusnya berpolitik demi kepentingan rakyat, bukannya sibuk mencari proyek atau melacurkan diri demi uang. Namun jangan katakan Anggota Dewan tersebut adalah “Pelacur Politik”, tapi sebaiknya sebut saja “Pekerja Seks Komersial Politik”.

Kembali bahas masalah di atas tadi setelah Fahri Hamzah ribut, kemudian Kapolri, pimpinan KPK, Panglima TNI dan Kepala BIN akan dipanggil atau diundang.

Kita lihat saja minggu depan nanti, apakah pejabat- pejabat negara tadi datang atau tidak ke gedung DPR untuk klarifikasi penggeledahan yang berujung Fahri Hamzah ribut atau terjadi keributan antara Fahri Hamzah dan anggota KPK di gedung DPR.

*Sumber gambar: youtube.com.


Ruhut Sitompul Bela Presiden Jokowi

Ruhut Sitompul Bela Presiden Jokowi

Ruhut Sitompul Bela Presiden Jokowi

Adahati.com – Ruhut Sitompul dinilai oleh sebagian pihak adalah orang yang cukup kontroversial karena pernyataan-pernyataannya di media massa.

Sepertinya Ruhut cukup sering terlibat, ikut nimbrung atau memberikan komentar apabila ada kasus atau masalah yang termasuk kategori isu nasional.

Pada awalnya ia berseberangan, tapi belakangan ini terkesan Ruhut Sitompul bela Presiden Jokowi lewat pernyataan-pernyataannya yang cukup keras. Seolah tak ragu dan sudah mantap untuk mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi.

Apa dan bagaimana komentar atau pendapat Ruhut terkait polemik pencalonan kapolri yang menyulitkan posisi Presiden Jokowi saat ini? Masih adakah pernyataan-pernyataannya yang cenderung cukup pedas itu? Sampai saat ini tidak atau belum ada media yang memuatnya, meski sudah berusahas untuk mencarinya.

Meskipun demikian, dugaan, perkiraan atau prediksi tentang kemungkinan komentar atau adanya pernyataan Ruhut Sitompul bela Presiden Jokowi terkait seputar polemik pencalonan kapolri ini tidak terlalu sulit dan rumit.

Misalnya seperti ini:

  • Kompolnas dan Menkopolhukam gak oke deh! Apalagi Menkopolhukam itu pembantu presiden. Mosok menyodorkan nama BG berdasarkan data yang kedaluarsa? Kasihan Presiden Jokowi yang posisinya jadi sulit saat ini. Menteri seperti itu sebenarnya bukan membantu, tapi membanting.
  • Anggota Dewan dari Koalisi Indonesia Hebat gak oke juga deh! Seharusnya mereka menolak, bukan meluluskan uji kelayakan BG yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Katanya mendukung Presiden Jokowi?
  • Anggota Dewan dari Koalisi Merah Putih pun kurang oke deh meluluskan uji kelayakan BG. Itu bukan akrobat politik yang cantik, apalagi cerdas, tapi hanya membuat runyam situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kapan majunya bangsa ini jika kelakuan para wakil rakyat terus menerus seperti itu?

Demikianlah dugaan, perkiraan atau prediksi apabila ada komentar atau pernyataan Ruhut Sitompul bela Presiden Jokowi terkait polemik pencalonan kapolri.

Bisa saja, dugaan, perkiraan atau prediksi ini meleset atau tidak tepat, tapi komentar atau pernyataan-pernyataan Ruhut harus diakui sering menarik perhatian masyarakat.

Ada yang senang mendengarkannya, tapi ada juga sebagian pihak yang sebal.

Sumber gambar: youtube.com.