Benarkah PKS adalah Parpol yang Cenderung Munafik?

 The Lohmenz Institute
PKS
Presiden PKS

Adahati.com – PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PAN melalui fraksinya yang ada di DPR melakukan walk out sebagai bentuk pernyataan sikapnya menolak usulan perpanjangan masa kerja dan laporan kinerja serta rekomendasi yang bakal dibuat Pansus Hak Angket KPK.

Selain walk out, PKS melalui Wakil Sekretaris Jendral PKS Mardani Ali Sera melontarkan serangan politiknya kepada Presiden Jokowi yang menurut pendapatnya tidak mengambil tindakan terkait adanya upaya pelemahan KPK.

“Kecewa dengan sikap Presiden, karena atas nama tidak intervensi, membiarkan energi bangsa habis, kita tidak bisa membiarkan. Saya ingin menggunakan bahasanya pembodohan akan publik melihat drama yang tidak berkualitas ini terus terjadi,” katanya di sini.

Boleh tepuk tangan? Boleh, perihal Presiden Jokowi sebelumnya di sini – Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?– sudah pernah mengatakan dengan tegas tidak akan membiarkan KPK dilemahkan atau dibekukan, tepuk tangan bahkan air mata yang jatuh berlinang saking terharunya tetap boleh dilakukan.

PKS terkesan membela KPK, tapi di sisi lain ada pernyataan kadernya, yaitu Nasir Djamil yang menilai kinerja KPK selama ini menunjukkan kesan mereka membenci koruptor bukan tindak pidana korupsi dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan. “Ada kesan KPK benci koruptor bukan sama korupsi, beda. Jadi kalau benci sama korupsi berusaha sekuat tenaga supaya negara ini selamat dari korupsi. Benci dengan koruptor OTT, OTT, OTT terus,” katanya.

Pernyataan politikus PKS Nasir Djamil lainnya bisa dilihat di sini.

Kader PKS ini tidak menyebut secara konkret bentuk pencegahan atau negara ini bisa selamat dari korupsi. Apakah bentuknya seperti ini? Setelah KPK menerima laporan ada indikasi korupsi, maka KPK mendatangi calon koruptor dan mengatakan seperti ini, misalnya: “Kami sudah menerima laporan, sebaiknya Anda jangan korupsi ya…”

Apakah artinya PKS adalah parpol yang cenderung munafik? Karena ada pernyataan kader yang satu terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader PKS lain sebaliknya? Terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan seperti itu, sebab PKS bisa saja mengatakan “bukan kebijakan partai” bila ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen negatif.

Hal inipun pernah dilakukan oleh PDIP, yaitu ketika Henry Yosodiningrat melontarkan wacana pembekuan KPK. Begitu sentimen negatif muncul, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan cepat menanggapinya bukan merupakan keputusan partai.

Kesan “buang badan” inipun dilakukan oleh pemerintah. Jaksa Agung HM Prasetyo pernah mengeluarkan pernyataan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dikembalikan ke kejaksaan yang terkean “sasaran tembak”-nya adalah KPK. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun dengan cepat mengatakan “Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK.”

Bukan hanya PKS dan PDIP, parpol lain pun melakukan trik murahan tadi. Jika ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen positif, diam. Namun jika sebaliknya, bantahan “bukan kebijakan partai” pun segera dilontarkan.

Trik murahan “buang badan” lainnya, jika ada kader yang berprestasi diakui kadernya, tapi kalau ada yang ditangkap KPK karena diduga korupsi, cepat sekali mengatakan “bukan kebijakan partai”, tapi tanggungjawab pribadi.

Maka dari itu, terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan PKS adalah parpol yang cenderung munafik, bila ada pernyataan politikusnya yang terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader lain yang cenderung sebaliknya.

Sudah biasa, parpol lain pun melakukan hal yang sama.

Bagaimana kalau pertanyaannya diubah, misalnya seperti ini:

Benarkah semua parpol yang ada cenderung munafik?

Jika ada yang bertanya seperti itu, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak lainnya yang tersenyum simpul sambil melontarkan pertanyaan balik.

Misalnya, ke mana aja selama ini?

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar: youtube.com.