KPK Bingung Setelah Menangkap Wali Kota Batu?

 The Lohmenz Institute
KPK bingung
KPK

Adahati.com – KPK bingung setelah menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, tapi tak lama kemudian pejabat itu mengatakan tidak menerima suap?

“Saya enggak tahu duitnya dari mana saya enggak tahu,” katanya di sini.

Perihal seseorang yang ditangkap oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi, entah jabatannya wali kota, gubernur, menteri atau jabatan lainnya mengatakan “tidak tahu”, “tidak melakukan” atau “lupa” bukan sesuatu yang mengejutkan. Jika kasusnya nanti sampai di pengadilan, kemudian terdakwa memakai kerudung atau baju koko selama persidangan pun bukan sesuatu yang mengagumkan.

Maka kecil kemungkinannya KPK bingung kalau ada pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi mengatakan “tidak tahu”, “tidak melakukan”, atau “lupa”.

Lalu apa yang menyebabkan KPK bingung atau terkesan seperti itu?

Pertama, dalam waktu sepekan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di tiga tempat berbeda, yaitu di Batubara (13/9/17), Banjarmasin (14/9/17), dan di Batu (16/9/17). Menurut Wakil Ketua KPK , Laode M Syarif di sini, ada kesamaan dari serentetan OTT beberapa bulan terakhir, yaitu permintaan fee dalam sejumlah kasus pemotongan anggaran proyek pemerintah rata-rata sebesar 10 persen.

“Sepuluh persen ini menjadi ‘norma’ umum dari setiap anggaran pemerintah,” kata Wakil Ketua KPK , Laode M Syarif

Bagi pihak yang sering berkecimpung di proyek pemerintah, fee 10 persen bukanlah sesuatu yang aneh dan mengejutkan. Sejak era Orde Baru pun sudah ada istilah “jatah preman” sebesar 10 persen. Kok KPK baru tahu? Itupun setelah OTT di berbagai tempat. KPK bingung?

Kedua, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko disebut meminta jatah Rp 500 juta yang merupakan nilai 10 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 5,26 miliar.

“Bisa kita bayangkan bagaimana kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif tadi menambahkan.

Pernyataannya bisa salah terkait kualitas bangunan akan menjadi rendah atau seperti itu. Sebab, “jatah preman” 10 persen tadi bisa saja merupakan “titipan” dengan menaikkan harga satuan. Istilahnya, “kuantiti tidak bisa dibohongi, tapi harga satuan masih bisa dimainkan”.

Contoh, kuantiti sebuah kubus beton dimensi 1 m x 2 m x 3 m adalah 6 m3. Kebutuhan semen, pasir dan split bisa dihitung, tapi harga satuan materialnya bisa dimainkan, entah dinaikkan 10 persen atau lebih. Nilai proyek dengan kualitas yang baik sebenarnya hanya sekitar Rp 4,78 miliar, tapi karena ada “jatah preman” 10 persen tadi jadinya Rp 5,26 miliar. Kualitas bangunan tidak terganggu, sebab harga satuan material yang dimainkan.

Tapi benarkah KPK bingung dan tidak tahu mengenai hal ini?

Terlepas KPK bingung atau tidak, The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji masalah yang berkait dengan korupsi yang berpotensi lucu sejak dulu.

Korupsi sulit diberantas, katanya, tapi di sisi lain KPK yang tugasnya khusus memberantas korupsi justru ingin dikerdilkan lewat berbagai cara.

Maka dari itu, semua jadi bingung.

sumber foto: youtube.com.