Category: Politic

Foto Anies Dibakar dan Amien Rais “Politikus Comberan”?

Foto Anies Dibakar dan Amien Rais “Politikus Comberan”?

Adahati.com – Foto Anies dibakar dalam aksi demo oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Front Aksi Mahasiswa. Aksi demo tersebut terjadi di depan Balai Kota hari ini (16/4/2018), tapi entah mengapa ada foto Anies dibakar segala.

Adakah keuntungan yang didapat dari foto Anies dibakar tadi? Jika ada, apa untungnya? Atau foto Anies dibakar tadi sekadar ingin memperlihatkan dalam aksi demo tersebut ada pertunjukkan teatrikalnya yang cukup menarik untuk ditonton?

Sebenarnya mana yang lebih menarik, aksi demo yang menanyakan realisasi program yang dijanjikan Anies-Sandi atau teatrikal foto Anies dibakar tadi?

Pertanyaan lainnya, mengapa hanya foto Anies yang dibakar, sedangkan foto Sandi tidak? Bukankah yang ditanyakan adalah realisasi program yang dijanjikan oleh mereka berdua? Berita foto Anies dibakar tadi ada di sini.

Apakah cukup menyeramkan berita foto Anies dibakar? Jika ada sebagian pihak yang menganggapnya seperti itu, bagaimana dengan pernyataan Amien Rais yang menyebut “partai setan”, sedangkan setan dianggap cukup menyeramkan?

Di sisi lain setan dianggap cukup menyeramkan menurut sebagian pihak, tapi sebagian pihak lainnya mungkin saja menganggap setan itu lucu, dan lucunya seperti politikus. Tentu tidak semua politikus, supaya tidak dianggap menggeneralisasi.

Apakah cukup menyeramkan ada yang menganggap Amien Rais “politikus comberan”?

“Ucapan Amien Rais tentang ‘partai setan’ tidak ada kaitannya dengan demokrasi, melainkan hanya tingkah laku politikus comberan yang seenak udelnya saja, dan hal ini tidak boleh terjadi di Indonesia,” kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah di sini.

Mungkin kurang tepat jika pernyataan politikus Partai Hanura tadi cukup menyeramkan, karena comberan lebih cenderung menjijikkan.

Namun lebih menjijikkan mana dibanding dengan pernyataan politikus PAN ini?

“Sekarang yang ngomong comberan itulah yang nggak ngerti. Kotoran dia itu,” kata Ketua DPP PAN Ali Taher di sini.

Ada foto Anies dibakar, ada politikus yang bawa-bawa setan, ada istilah “politikus comberan”, ada kotoran disebut juga, apakah semua ini pertanda suhu politik semakin panas, meski Pilpres 2019 baru berlangsung tahun depan?

Ah, biasa saja. Siapa bilang suhu politik semakin panas? Bisa jadi mereka hanya caper (cari perhatian) seperti yang ditudingkan kepada politikus yang telanjang dada itu.


Wacana Politik Prabowo Cawapres Jokowi Muncul Lagi

Wacana Politik Prabowo Cawapres Jokowi Muncul Lagi

Adahati.com – Wacana politik kocak ala Srimulat, yaitu Prabowo Cawapres Jokowi terdengar lagi gaungnya atau kembali diangkat ke permukaan.

Pertanyaannya, mengapa wacana politik Prabowo Cawapres Jokowi ini muncul lagi ke permukaan? Padahal gaungnya sudah mulai meredup.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang pertama kali melontarkan wacana politik Prabowo Cawapres Jokowi, kemudian diulanginya lagi di sini. Menurutnya Presiden Jokowi khawatir terjadi kegaduhan yang melebihi Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Beliau menyampaikan, bayangkan gaduhnya republik ini. DKI Jakarta saja yang satu provinsi luar biasa gaung perbedaannya. Kemudian intoleransi meningkat dengan simpul-simpul agama,” katanya.

Tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang air matanya jatuh berlinang dan bercucuran karena terharu mendengar alasan munculnya wacana politik tadi.

Ternyata ada niat yang baik di balik wacana politik Prabowo Cawapres Jokowi ini. Wajar jika ada sebagian pihak yang air matanya jatuh berlinang dan bercucuran, apalagi jika sebagian pihak tadi termasuk bagian atau kelompok “teletubbies romantis melankolis” yang memang pada dasarnya mudah terharu.

Namun tak lama setelah wacana politik Prabowo Cawapres Jokowi ini kembali digaungkan, datang bantahan dari pihak Partai Gerindra.

Menurut Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade memang benar ada tawaran tadi, tapi langsung ditolak, bukan menyambut wacana politik Prabowo Cawapres Jokowi tersebut dengan sikap positif seperti dikatakan oleh Romahurmuziy.

“Itu kan dongeng Romy saja. Kalau Pak Prabowo mau jadi cawapresnya Jokowi, tentu sudah diterima Pak Prabowo. Tidak mungkin Partai Gerindra deklarasi pencapresan Prabowo 11 April kemarin,” katanya di sini.

Dongeng? Apakah dongeng itu termasuk fiksi, seperti halnya kitab suci menurut Rocky Gerung yang masih hangat dibicarakan oleh sebagian pihak hingga saat ini?

Entah siapa yang sedang mendongeng terkait wacana politik kocak ala Srimulat Prabowo Cawapres Jokowi, karena baik Jokowi maupun Prabowo belum memberikan tanggapannya, padahal mereka adalah obyek dalam wacana politik ini.

Kesimpulan sederhana dari dimunculkannya kembali wacana politik Prabowo Cawapres Jokowi ini bisa jadi cuma iseng supaya ada berita dan ada yang namanya masuk berita, baik yang melontarkan maupun pihak yang menanggapinya.

Atau jangan-jangan wacana politik kocak ala Srimulat Prabowo Cawapres Jokowi ini muncul lagi adalah bagian dari strategi dan taktik politik dengan tujuan tertentu, misalnya sekadar meledek kubu Prabowo?

Entah sekadar iseng atau bagian dari strategi dan taktik politik dengan tujuan tertentu, lupakan saja dulu sejenak. Lebih baik markiper (mari kita perhatikan) yang bukan termasuk dongeng, yaitu TPCS (Trik dan Problem Catur yang Sederhana).

Prabowo Cawapres Jokowi

  • Putih giliran melangkah, dan hitam mati dalam dua langkah.
  • Apakah ini sebuah dongeng? TPCS bukan dongeng, tapi entahlah kalau wacana politik kocak ala Srimulat, Prabowo Cawapres Jokowi.

Gens Una Sumus.


Jokowi Dipasangkan dengan Anies Pasti Menang?

Jokowi Dipasangkan dengan Anies Pasti Menang?

Adahati.com – Muncul lagi wacana politik kocak ala Srimulat terkait Pilpres 2019. Jokowi dipasangkan dengan Anies Baswedan? Tidak ada alasannya yang jelas mengatakan Jokowi dipasangkan dengan Anies pasti menang.

Sebelumnya sudah ada beberapa wacana politik kocak ala Srimulat, antara lain:

Memang tidak ada larangan untuk melontarkan wacana politik kocak ala Srimulat seperti Jokowi dipasangkan dengan Anies atau siapapun, tapi di sisi lain juga tidak ada larangan untuk menanggapinya, entah lewat sebuah senyum atau tertawa.

Hidup ini terasa hambar jika tidak ada kelucuan yang bisa membahagiakan manusia, tapi menurut pendapat sebagian pihak, untunglah ada politikus yang lucunya bisa melebihi badut. Makanya tidak perlu heran jika ada politikus yang bicara tentang setan, padahal bisa jadi dirinya sendiri mirip “politikus setan”.

Sebelumnya sudah dikenal istilah “politikus badut”, kini tambah lagi “politikus setan”, dan entah apa lagi nantinya. Bagaimana dengan “politikus bau kencur”?

Adanya “politikus bau kencur” yang ikut memberikan pernyataan terkait “kitab suci adalah fiksi” yang dilontarkan oleh Rocky Gerung seharusnya pun tidak perlu bingung.

Hal yang wajar dan biasa saja jika ada “politikus bau kencur” mengatakan “fiksi adalah fakta yang tertunda”, meski di sisi lain mungkin saja ada sebagian pihak yang tertawa ngakak terbahak-bahak hingga guling-guling di ubin.

Makanya, bersyukurlah ada yang mirip “politikus badut”, “politikus setan”, “politikus bau kencur”, dan entah apa lagi istilah lainnya, karena mereka bisa membuat hidup ini tidak terasa hambar lewat pernyataan-pernyataannya yang lucu. Tentu saja tidak semua politikus seperti itu, supaya jangan dibilang menggeneralisasi.

Kembali lagi bahas wacana politik kocak ala Srimulat, yaitu Jokowi dipasangkan dengan Anies Baswedan, dan hanya berdasarkan yakin saja saat mengatakan Jokowi dipasangkan dengan Anies 100 % menang.

Memangnya siapa yang mengajukan wacana politik kocak ala Srimulat Jokowi dipasangkan dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2019 ini?

Disebutnya seorang pakar politik di sini, dan pakar politik itu pun mengatakan:

“Kalau ingin menang, Jokowi harus mengambil Anies sebagai cawapres, 100 persen menang. Kalau ingin rame ambil TGB,” katanya.

Jokowi dipasangkan dengan Anies Baswedan 100% menang? Serius nih, Jokowi dipasangkan dengan Anies pasti menang? Mudah-mudahan tidak ada yang tertawa ngakak sambil berujar Jokowi dipasangkan dengan sandal jepitpun pasti menang.

Ya, sebagian politikus dan pakar politik membuat hidup ini tidak terasa hambar karena mereka itu lucu, dan bisa membuat orang lain tertawa ngakak terbahak-bahak.


Jual Saham Bir, Anies-Sandi pun Mengundang Haru?

Jual Saham Bir, Anies-Sandi pun Mengundang Haru?

Adahati.com – Jual saham bir, belakangan ini cukup hangat beritanya.

Rencana jual saham bir ini pun bukan hanya sebatas rencana, tapi sudah bisa dipastikan akan terjadi mengacu pada pernyataan Anies Baswedan di sini.

Juga disebutkan alasannya mengapa pasti akan jual saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk. “Kalau dibandingkan dengan yang lain nggak (terlalu menguntungkan) lah. Jakarta itu jauh lebih membutuhkan kita berinvestasi kepada air bersih daripada ‘air keras’. Itu pasti tuh,” kata Anies.

Sementara Sandi terkait jual saham bir tadi mengatakan: “Kami sekarang lagi mencoba melakukan beauty contest untuk penasihat keuangan yang bisa memberikan input masukan untuk perkara tentunya investasi kami di Delta Jakarta ini.”

PT Delta Djakarta tbk selama ini memproduksi bir pilsener dan bir hitam seperti Angker, Carlsberg, dan lain-lain. Rutin menyetor dividen yang cukup besar. Tahun 2017 lalu, Pemprov DKI Jakarta menerima setoran dividen sebesar Rp 37,8 miliar. Jika saham 23% milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta tbk dijual saat ini diperkirakan Pemprov DKI Jakarta akan mendapat dana sebesar Rp 962 miliar.

Kurang menarik sekilas sejarah PT Delta Djakarta tbk tadi, juga dana yang didapat Pemprov DKI Jakarta dari jual saham bir ini. Tapi alasan Anies-Sandi jual saham bir tadi yang jauh lebih menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Mengapa saham yang menguntungkan dijual? Alasan Anies tadi, dibandingkan dengan yang lain tidak terlalu menguntungkan dan Jakarta lebih butuh investasi air bersih. Di sinilah mungkin saja ada sebagian pihak yang merasa bingung dan terharu.

Dibandingkan dengan yang lain itu apa? Berapa banyak Pemprov DKI Jakarta memiliki saham di perusahaan lain seperti PT Delta Djakarta tbk? Mana contohnya? Kasih kek beberapa contoh saham milik Pemprov DKI Jakarta di tempat lain yang jauh lebih menguntungkan dibanding PT Delta Djakarta tbk tadi.

Investasi air bersih itu maksudnya apa? Dipindahkan sahamnya atau membeli saham perusahaan air mineral yang ada di pasaran saat ini? Makanya setelah jual saham bir di PT Delta Djakarta tbk langkah selanjutnya masih belum jelas.

Rasa haru sebagian pihak tadi bisa saja semakin tinggi, terutama bagi orang awam. Ternyata jual saham bir pun ada beauty contest. Kirain semua beauty contest itu sebaiknya jangan ditonton, nanti bisa birahi tinggi lihat yang pakai bikini.

Di sisi lain setelah jual saham bir yang menguntungkan, apakah bir produk PT Delta Djakarta tbk masih tetap beredar dan bisa dibeli oleh masyarakat Jakarta?

Jual saham bir ini masih cenderung gazebo (gak zelas bo), tapi pernyataan pejabat yang cenderung gazebo sekaligus mengundang bingung dan haru itu sudah biasa.


Ganti Presiden, Asal Jangan Prabowo dan Gatot?

Ganti Presiden, Asal Jangan Prabowo dan Gatot?

Adahati.com – Ganti presiden? Boleh saja sebagian pihak mengatakan atau menginginkan hal seperti itu, sama halnya dengan sebagian pihak lainnya yang tidak menginginkan adanya pergantian presiden dengan pertimbangan negara ini akan kembali mundur secara politik dan ekonomi karena para calon potensial pengganti presiden yang ada sekarang ini kemungkinan besar tidak akan lebih baik nantinya.

Presiden Jokowi melontarkan lelucon politik terkait frasa ganti presiden tadi dengan mengatakan masak kaos bisa ganti presiden. Tapi masih ada kata-kata tambahannya, yaitu yang bisa melakukan pergantian presiden adalah rakyat.

Lelucon politik ganti presiden tadi dibalas oleh seorang ketua umum “partai gurem” Yusril Ihza Mahendra dengan lelucon politik lainnya. Masak baju kotak-kotak bisa jadi presiden, mengacu pada bagian kampanye politik Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.

Yusril Ihza Mahendra pun terkait frasa ganti presiden tadi mengatakan: “Aspirasi orang ya boleh-boleh saja. Kalau misal dikatakan ada orang bikin kaus #2019GantiPresiden ya sah saja. Aspirasi nggak bisa dihalang-halangi,” ujarnya di sini.

Presiden Jokowi mengatakan yang bisa ganti presiden adalah rakyat, sedangkan Yusril Ihza Mahendra mengatakan sah saja kalau ada orang yang bikin kaos ganti presiden karena hal itu merupakan aspirasi masyarakat.

Pertanyaannya, apakah masih banyak pihak-pihak yang merasa terharu? Air matanya jatuh berlinang dan bercucuran setelah mendengar ungkapan yang bisa menggantikan presiden adalah rakyat, pakai kaos ganti presiden adalah aspirasi masyarakat?

Jika masih ada pihak-pihak yang merasa terharu dan air matanya pun jatuh berlinang serta bercucuran, tidak tertutup kemungkinan lebih banyak lagi pihak-pihak yang merasa heran. Kok begitu saja terharu? Bukankah yang namanya aspirasi rakyat atau aspirasi masyarakat itu sudah ada sejak “zaman kuda gigit besi”?

Pernyataan seperti anti pihak asing, asing sudah menguasai ekonomi, rakyat jadi susah karena pihak asing, bukankah pernyataan seperti ini pun sudah ada sejak “zaman kuda gigit besi”? Meski di sisi lain terpingkal-pingkal karena ada yang yakin dengan pendapat pihak asing, negeri ini akan bubar beberapa tahun lagi.

Tapi itulah lelucon politik.

Jadi, ganti presiden itu boleh saja, asal jangan Prabowo dan Gatot Nurmantyo, itu pun dengan catatan seandainya mereka maju Pilpres 2019.

Apa alasannya? Alasan ini dan alasan itu bisa dicari, tapi kalau sudah merupakan aspirasi rakyat atau aspirasi masyarakat, mau bilang apa?

Makanya, jangan mudah terharu, ketawa aja.


Hubungan PDIP dan Partai Demokrat Memburuk?

Hubungan PDIP dan Partai Demokrat Memburuk?

Adahati.com – Benarkah hubungan PDIP dan Partai Demokrat memburuk?

Berawal dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaitkan slogan Partai Demokrat “Katakan Tidak pada Korupsi” dengan dugaan keterlibatan pemerintahan SBY dalam kasus korupsi e-KTP saat menanggapi nama Puan Maharani dan Pramono Anung disebut oleh Setya Novanto menerima uang sebesar USD 500 ribu.

Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik pun terkesan gerah dan mengatakan Hasto Kristiyanto adalah juru bicara yang buruk bagi PDIP.

Artinya buruk juga hubungan PDIP dan Partai Demokrat saat ini?

Politikus PDIP lainnya, Rio Sambodo tak terima atas pernyataan Rachland Nashidik tadi. Menurutnya tidak ada yang salah atas pernyataan Hasto Kristiyanto.

“Apa yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan adalah kebenaran, bahwa PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak dalam kapasitas desainer kebijakan, dan meminta agar Gamawan Fauzi memberi penjelasan secara gamblang ke rakyat? Apakah pernyataan itu salah?” katanya seperti dikutip dari merdeka.com.

Saling sindir antar politikus beda parpol tadi apakah menandakan hubungan PDIP dan Partai Demokrat kembali kurang harmonis saat ini? Bukankah Presiden Jokowi yang juga merupakan kader PDIP sempat menghadiri Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu yang menandakan hubungan kedua parpol tadi mulai cair?

Diperkirakan ada beberapa politikus PDIP yang kurang senang jika Partai Demokrat merapat ke Presiden Jokowi dan ikut pula memberikan dukungan politiknya untuk Pilpres 2019, tapi sambil “menjual” AHY sebagai cawapres.

Jika hal ini sampai terjadi, sulit mengalahkan AHY nantinya pada Pilpres 2024, sementara PDIP pun tentu ingin juga ada kadernya yang tampil sebagai capres, tapi siapa yang akan mampu mengalahkan AHY pada Pilpres 2024?

Apakah Puan Maharani atau kader PDIP lainnya mampu mengalahkan putra SBY tadi, sementara dalam kurun waktu 2019-2024 nama AHY semakin bersinar saja?

Tanpa dukungan SBY/Partai Demokrat pun diperkirakan Jokowi dan cawapresnya akan memenangkan Pilpres 2019 atau cukup dengan dukungan politik parpol yang ada saat ini, karena terlalu gemuk pun bisa repot nantinya bagi-bagi “kue kekuasaan”, apalagi jika “kue kekuasaan” itu dalam bentuk wakil presiden.

Terlepas hubungan PDIP dan Partai Demokrat kurang harmonis atau sebaliknya saat ini, ada baiknya juga koalisi parpol pendukung Presiden Jokowi jangan terlalu gemuk, sebab yang gemuk-gemuk itu makannya banyak.

Selain itu, Pilpres 2019 pun kurang menarik lagi jika capres dukungan koalisi parpol lain jumlah parpolnya sedikit, serta kalah telak pula nantinya sehingga dikhawatirkan ada pihak yang galau tingkat tinggi, karena tidak siap menerima kekalahan telak tadi.

“Bubaaaaaaaar…!”

Maksudnya koalisi parpolnya bubar setelah kalah telak di Pilpres 2019.


JK akan Dilibatkan, Apakah Memang Diperlukan?

JK akan Dilibatkan, Apakah Memang Diperlukan?

Adahati.com – JK akan dilibatkan dalam menentukan pasangan calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Karena diperkirakan pasti ada capres dan cawapres tandingan nantinya, wajar saja kubu Presiden Jokowi menyiapkan pendamping atau cawapres Jokowi, tapi mengenai JK akan dilibatkan dalam hal ini apakah memang diperlukan?

JK akan dilibatkan dalam menentukan pasangan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 tinggal wacana politik saja seandainya kubu Presiden Jokowi langsung menunjuk ketua umum sebuah parpol yang seperti orang sudah kebelet ingin menjadi cawapres, tapi diperkirakan yang kebelet-kebelet seperti ini tidak akan terpilih nantinya.

Tapi sekali lagi, JK akan dilibatkan terkait masalah cawapres Jokowi ini apakah memang diperlukan? Bukankah siapapun cawapres Jokowi asal tidak memiliki “cacat politik” yang berlebihan sudah bisa dipastikan akan memenangkan Pilpres 2019?

Koalisi parpol pendukung Presiden Jokowi pun tetap solid dan diperkirakan masih tetap solid hingga tiba masa pertarungan politik pada Pilpres 2019 nanti.

Apakah tidak cukup meminta saran dari ketua umum dan petinggi parpol pendukung mengenai siapa pendamping atau cawapres Jokowi? Untuk apa lagi JK akan dilibatkan?

Seandainya bukan lagi hanya sebatas JK akan dilibatkan, tapi memang benar JK terlibat dalam menentukan cawapres Jokowi, maka Pilpres 2019 pun kurang menarik lagi karena semakin mendekati kepastian siapa pemenangnya.

JK terlibat berarti JK pun mendukung Presiden Jokowi untuk menjabat dua periode, kemudian datang lagi SBY/Partai Demokrat menyatakan dukungan politiknya, lalu apalagi yang diharapkan oleh Prabowo atau bakal capres lainnya? Kemenangan pun akan semakin sulit saja diraih oleh Prabowo atau siapapun lawannya Jokowi.

Maka dari itu, bukankah sebaiknya JK dan SBY bersikap netral saja? Agar Pilpres 2019 masih tetap berlangsung seru dan menarik. Usai Pilpres 2019 pun masih seru dan menarik seandainya terulang kembali ada pihak-pihak yang tidak siap menerima kekalahan, meski ujung-ujungnya berakhir dengan cipika-cipiki juga.

Muaaach!

JK akan dilibatkan, apakah memang diperlukan?

*Sumber gambar: youtube.com.


Kaus Kuning yang Dikenakan Presiden Jokowi

Kaus Kuning yang Dikenakan Presiden Jokowi

Adahati.com – Kaus kuning dikenakan Presiden Jokowi saat olahraga pagi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Sabtu (24/3/2018).

Presiden Jokowi pun mengatakan sambil olahraga pagi mereka membahas masalah cawapres untuk Pilpres 2019.

Rupanya ada juga pengamat politik yang mengartikan kaus kuning yang dikenakan Presiden Jokowi tadi sebagai sinyal politik yang cukup kuat bahwa Airlangga Hartarto adalah cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Ada juga politikus Partai Golkar yang mengatakan isu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto cawapresnya Jokowi pun mulai menjadi perbincangan yang serius di Rapat Kerja Nasional Golkar yang digelar pada 22-23 Maret 2018 lalu.

Siapa yang akan menjadi cawapresnya Jokowi pun membuat seorang ketua umum sebuah parpol seperti orang yang sudah kebelet ingin jadi cawapres, dan wara-wiri ke sana ke mari meminta dukungan politik agar kebeletnya tadi bisa tuntas seketika.

Ada yang pakai kaus kuning, ada yang ingin menggiring opini bahwa ketua umum parpolnya layak menjadi pendamping Jokowi pada Pilpres 2019, dan ada juga ketua umum sebuah parpol seperti orang yang sudah kebelet ingin jadi cawapres.

Kaus kuning dan kebelet?

Ada-ada saja, semuanya bisa dihubung-hubungkan atau dikait-kaitkan. Pilpres 2019 yang baru berlangsung tahun depan ini pun sudah melahirkan beberapa wacana politik kocak ala Srimulat, misalnya Prabowo Cawapres Jokowi.

Presiden Jokowi sendiri pun tidak memberikan keterangan yang begitu jelas mengapa dirinya memakai kaus kuning saat olahraga pagi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor tadi.

Mungkin saja bukan sebagai sebuah isyarat politik, tapi kebetulan kaus warna lain sedang dicuci, sementara yang ada hanya kaus kuning saja.

Semua kemungkinan masih bisa terjadi, sama halnya dengan pendapat sebagian pihak yang mengatakan mungkin saja Indonesia sudah bubar pada 2030.

Semua serba mungkin atau dimungkin-mungkinkan, sedangkan alasan yang mendukung kemungkinan-kemungkinan tadi bisa dihubung-hubungkan atau dikait-kaitkan seperti halnya kaus kuning yang dikenakan Presiden Jokowi.

Ada yang pakai kaus kuning, ada yang seperti orang sudah kebelet, ada wacana politik kocak ala Srimulat, dan entah ada apa lagi esok atau lusa nanti.


Lucinta Luna Capres atau Cawapres, Mungkin Saja Cair?

Lucinta Luna Capres atau Cawapres, Mungkin Saja Cair?

Adahati.com – Lucinta Luna capres? Lucinta Luna cawapres?

Sampai saat ini belum ada wacana politik kocak ala Srimulat “Lucinta Luna Capres” atau “Lucinta Luna Cawapres”, namun kalau berdasarkan kemungkinan seperti dikatakan oleh sebagian pihak bahwa mungkin saja “Indonesia Bubar 2030”, maka mungkin juga nantinya ada wacana politik “Lucinta Luna Capres” atau “Lucinta Luna Cawapres”.

Dalam politik segala hal masih mungkin bisa terjadi, karena politik itu cair. Bukankah hal ini cukup sering dikatakan oleh para politikus?

Tinggalkan sejenak pameo-pameo tadi, dan kembali bahas kemungkinan adanya wacana politik kocak ala Srimulat “Lucinta Luna Capres” atau “Lucinta Luna Cawapres”.

Tapi siapa sebenarnya Lucinta Luna? Apakah ia seperti “politikus karbitan” yang namanya selama ini tidak pernah beredar di belantara jagat politik nasional, tapi tiba-tiba muncul dan dikatakan layak menjadi cawapres, bahkan capres?

Lucinta Luna bukan seorang politikus, baik politikus yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat maupun “politikus karbitan” yang sedang diusahakan agar dikenal oleh masyarakat, tapi ia hanya seorang penyanyi dangdut yang saat ini namanya sering menghiasi media sehubungan dengan adanya isu transgender.

Lucinta Luna membantah dirinya seorang transgender, juga mengadakan sayembara dengan hadiah Rp 1 miliar. Menurutnya isu-isu tadi telah merugikannya, tapi ia pun kebingungan karena akibat isu transgender tadi dirinya pun kini kebanjiran job.

“Banyak banget tawaran isi acara ini itu. Pusing ya kaka-kaka managerku ditelponin tyuzz” kata Lucinta Luna seperti dikutip dari style.tribunnews.com.

Secara strategi dan taktik boleh dibilang siapapun yang berada di belakang isu transgender Lucinta Luna ini tak kalah, bahkan bisa jadi lebih unggul dari strategi dan taktik politikus yang berkait dengan capres, cawapres dan Pilpres 2019.

Transgender pun mengingatkan masyarakat pada pameo “politik itu cair”, karena bisa berubah-ubah dari lelaki menjadi perempuan atau sebaliknya.

Setelah mengetahui siapa Lucinta Luna, dan kemungkinan adanya wacana politik kocak ala Srimulat “Lucinta Luna Capres” atau “Lucinta Luna Cawapres”, bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Diperkirakan sebagian ada yang terkejut, kaget, bisa juga geli sambil mengatakan ada-ada saja, mosok ada wacana politik seperti itu.

Di sisi lain tergantung Lucinta Luna juga. Meski nantinya ada wacana politik kocak ala Srimulat, dan banyak politikus serta parpol yang ingin mengusung Lucinta Luna capres atau cawapres, tapi kalau ia menolak semuanya menjadi sia-sia saja.

Politik itu cair, saking cairnya bisa meluap hingga jauh, akhirnya ke laut.

*****

Artikel politik lainnya:


Puan Maharani Tidak Terlibat, Ini Buktinya?

Puan Maharani Tidak Terlibat, Ini Buktinya?

Adahati.com – Puan Maharani belakangan ini namanya menghiasi berbagai media sehubungan dengan tudingan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang saat ini bersatus terdakwa dugaan kasus korupsi E-KTP.

Menurut Setya Novanto ada aliran uang proyek E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing menerima USD 500 ribu. Uang tersebut diberikan oleh Made Oka, orang kepercayaan Setya Novanto, saat Puan Maharani berstatus Ketua F-PDIP dan Pramono Anung Wakil Ketua DPR dari F-PDIP.

“Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan, saya tanya ‘wah untuk siapa’. Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, waktu itu ada Andi untuk Puan Maharani 500 ribu dan Pramono 500 ribu dolar,” ujar Setya Novanto di sini.

Puan Maharani dan Pramono Anung pun sudah membantah tudingan Setya Novanto tadi. Hal yang wajar dan biasa saja. Lain cerita jika keduanya membenarkan tudingan tadi, maka jagat raya politik nasional pun bisa heboh seketika.

Presiden Jokowi pun menanggapi tudingan miring kepada dua menterinya tadi cenderung normatif, standar atau biasa saja. Silakan diproses secara hukum kalau memang ada buktinya. Lain cerita jika Presiden Jokowi mengatakan jangan diproses secara hukum, ada atau tiada buktinya.

Tudingan Setya Novanto tidak beralasan kalau tidak ada buktinya, sementara bukti tadi tergantung dari pernyataan Made Oka, sedangkan menurut Puan Maharani, pengusaha Made Oka ini teman dari keluarga Bung Karno.

Sekilas saja bisa diperkirakan Setya Novanto kemungkinan besar tidak memiliki bukti atas tudingannya tadi. Jika ada uang yang mengalir ke Puan Maharani kecil kemungkinannya diberikan lewat transfer antar bank.

Maka dari itu, jika ada anggapan Setya Novanto ingin menjadi Justice Collaborator, lalu ia menuding Puan, apa “modal”-nya? KPK pun tentu tidak sembarang memberi status Justice Collaborator kepada orang yang tidak memiliki “modal”.

Perkiraan Setya Novanto menuding Puan Maharani untuk “mencemarkan” nama baiknya pun tidak efektif karena tidak ada “modal” atau bukti tadi. Beberapa waktu lalu pun Nazaruddin mengatakan memiliki bukti dugaan korupsi Fahri Hamzah, tapi sekarang adem-adem saja atau tidak ada buktinya.

Lalu apa tujuan Setya Novanto menuding Puan Maharani jika buktinya tidak ada? Karena ia sendiri pun untuk memiliki bukti tadi ketergantungan dengan orang lain.

Karena belum atau tidak jelas tujuan Setya Novanto menuding Puan Maharani, juga belum atau tidak jelas ada buktinya, diperkirakan tudingan tadi akan hilang dengan sendirinya kira-kira lama waktunya seperti kejadian tudingan Nazaruddin terhadap Fahri Hamzah, bahkan bisa lebih cepat lagi.

Kasus dugaan korupsi E-KTP ini mengingatkan orang pada syair lagu Bengawan Solo.

air meluap sampai jauh…
dan akhirnya ke lauuut…


Elektabilitas Prabowo Turun karena “Gol Bunuh Diri”?

Elektabilitas Prabowo Turun karena “Gol Bunuh Diri”?

Adahati.com – Elektabilitas Prabowo masih jauh di bawah elektabilitas Presiden Jokowi dari berbagai hasil survei yang pernah dilakukan. Hal ini menimbulkan wacana politik “Prabowo King Maker” atau jangan Prabowo yang maju dan menantang Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 karena bisa dipastikan akan kalah nantinya.

Sebagian pihak berpendapat masih ada kemungkinan elektabilitas Prabowo akan naik dan elektabilitas Jokowi turun sehingga selisihnya pun tidak terlalu besar. Tapi ada juga yang berpendapat kemungkinan perbedaan elektabilitasnya bisa semakin jauh saja. Bukankan selain ada kemungkinan yang bersifat positif, bisa juga sebaliknya?

Namun menurut Fadli Zon pada tulisan sebelumnya di sini – Benarkah Prabowo Salah Satu Capres pada Pilpres 2019? – tak mungkin Prabowo jadi cawapres atau king maker. Meski ia membenarkan ada pertemuan antara Prabowo dan Gatot Nurmantyo serta tokoh-tokoh lainnya, Fadli Zon mengatakan pertemuan itu silaturahmi biasa saja.

Politik tak lepas dari trik atau taktik. Hal yang wajar saja jika ada seorang politikus yang bermain taktik demi suatu tujuan, misalnya meningkatkan elektabilitasnya.

Pernyataan Prabowo yang mengatakan negara ini bisa bubar pada 2030 yang sedang hangat dibicarakan saat ini diperkirakan hanya sebuah taktik biasa saja dengan tujuan agar elektabilitas Prabowo naik, tapi reaksi masyarakat terlihat cenderung negatif dan menilai pernyataan Prabowo tadi – terlepas sumbernya dari mana – terkesan pesimistis, bahkan ada politikus Partai Demokrat yang menilai “Prabowo Pemimpin Zaman Old“.

Jika yang terjadi bukan elektabilitas Prabowo naik, tapi justru turun, bukankah hal ini sama saja dengan “gol bunuh diri”? Apakah nantinya ada alasan dan desakan yang kuat agar Prabowo tidak maju sebagai capres atau memberikan kesempatan kepada sosok lain, serta menggenapi wacana politik “Prabowo King Maker”?

Tapi benar atau tidaknya elektabilitas Prabowo turun ada baiknya menunggu hasil survei karena diperkirakan akan ada lembaga survei yang merilis hasil surveinya dengan tema “Elektabilitas Prabowo Setelah Pernyataannya Indonesia Bisa Bubar pada 2030”.

Jika hasil surveinya mengatakan elektabilitas Prabowo turun, maka perkiraan di atas tadi benar. Prabowo sendiri pernah mengatakan tidak percaya dengan hasil-hasil survei yang ada, tapi entahlah kalau hasil surveinya menunjukkan elektabilitas Prabowo naik.

Terlepas elektabilitas Prabowo naik atau turun setelah pernyataannya Indonesia bisa bubar pada 2030, juga terlepas ada atau tidak taktik “gol bunuh diri”, bagi mereka yang percaya dengan pernyataan Fadli Zon sebaiknya menunggu hingga April 2018, karena Fadli Zon pernah mengatakan Partai Gerindra akan mengumumkan secara resmi pengusungan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2019 pada bulan itu.

Bagaimana dengan mereka yang kurang yakin atas pernyataan Fadli Zon dan beranggapan elektabilitas Prabowo semakin turun saja karena adanya “gol bunuh diri”? Apakah sebaiknya tetap menunggu hingga April, sementara ada istilah “April Mop”?

Kata-kata bijak modern mengatakan “orang sabar senyumnya lebar”.


Prabowo Pemimpin Zaman Old, Kata Siapa?

Prabowo Pemimpin Zaman Old, Kata Siapa?

Adahati.com – Prabowo pemimpin zaman old?

Ada-ada saja pernyataan para politikus saat ini. Kadang ingin tertawa ngikik karena lucunya melebihi Srimulat, tapi kadang kagum juga karena bisa menemukan istilah-istilah kocak seperti Prabowo pemimpin zaman old tadi.

Entah siapa yang pertama kali mengeluarkan istilah zaman old yang terkesan sebuah sindiran terhadap pihak-pihak yang ketinggalan zaman atau kuno ini.

Meski ada juga sebagian pihak yang merasa bangga dibilang zaman old, karena menurutnya zaman old lebih baik dibanding zaman now, namun pernyataan Prabowo pemimpin zaman old ini cenderung sebuah sindiran yang tidak menyenangkan.

Siapa politikus yang mengatakan Prabowo pemimpin zaman old?

Dia adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik. Tentu bukan tanpa alasan atau ujug-ujug begitu saja politikus Partai Demokrat ini mengatakan Prabowo pemimpin zaman old, tapi berkait dengan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia tidak akan ada lagi pada tahun 2030 berdasarkan kajian dari pihak asing.

Pihak asing? Teringat pernyataan para politikus yang terkesan semangat dan berapi-api ketika bicara tentang pihak asing atau berbau asing.

Saudara-saudara! Negeri ini sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing! Pihak asing telah menguasai perekonomian kita, saudara-saudara! Apakah kita akan tinggal diam saja melihat pihak asing itu menguasai negeri kita ini, saudara-saudaraaaaaa…?!

(kebakaran, kebakaraaan…) Begitulah kira-kira ucapannya yang terkesan berapi-api.

Jadi saudara-saudara, apa kata politikus Partai Demokrat tadi selanjutnya tentang Prabowo? “Ia tidak membuat prediksi sendiri. Namun, kelihatannya ia sangat terobsesi dengan studi pihak asing tersebut.” (dikutip dari Kompas.com).

Dibandingkannya pula antara Prabowo dan AHY yang memprediksi Indonesia akan mencapai masa keemasan pada tahun 2045 nanti.

“Seperti Pak Prabowo, AHY pun mengajak kita lebih memedulikan Indonesia. Bedanya, AHY menawarkan optimisme, bukan menakut-nakuti. Itu beda pemimpin zaman now dari pemimpin zaman old,” kata politikus Partai Demokrat tadi menambahkan.

Jadi kesimpulannya Prabowo pemimpin zaman old, dan AHY pemimpin zaman now?

Saudara-saudara, terlepas Prabowo pemimpin zaman old atau bukan, AHY pemimpin zaman now atau bukan, jadi ingat kata-kata orang bijak yang kepalanya pitak:

“Tukang loak mana ada yang menjelek-jelekkan barangnya sendiri”.

 


Benarkah Prabowo Salah Satu Capres pada Pilpres 2019?

Benarkah Prabowo Salah Satu Capres pada Pilpres 2019?

Adahati.com – Benarkah Prabowo salah satu capres pada Pilpres 2019?

Pertanyaan di atas tadi mungkin saja dilontarkan oleh sebagian pihak yang tidak percaya, ragu atau heran, tapi Fadli Zon berusaha meyakinkan bahwa bisa dipastikan Prabowo salah satu capres pada Pilpres 2019 nanti. Tak mungkin jadi cawapres, apalagi sekadar berperan sebagai king maker bagi pihak lain.

Pernyataan Fadli Zon tadi diperkirakan menanggapi wacana politik “Prabowo Cawapres Jokowi“, sedangkan Prabowo king maker pun sebuah wacana politik yang dilontarkan oleh sebagian pihak yang berasumsi tingginya elektabilitas Presiden Jokowi dibanding Prabowo akan sulit dikalahkan. Maka dari itu, bukan Prabowo salah satu capres yang akan bertarung dengan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Karena dianggap “Prabowo sudah basi”, perlu sosok lain yang masih “segar” sebagai penggantinya. Belakangan muncul lagi wacana yang mengatakan sosok pengganti yang dinilai tepat adalah Gatot Nurmantyo. Beberapa waktu lalu pun ada pertemuan antara Prabowo dan Gatot Nurmantyo, tapi menurut Fadli Zon hanya silaturahmi biasa saja, dan tidak ada kesepakatan politik terkait Pilpres 2019.

“Ya ada pertemuan. Silaturahmi biasa saja beberapa waktu lalu. Tetapi tidak membicarakan sampai satu kesimpulan. Banyak juga tokoh lainnya ketemu,” katanya.

Benarkah Prabowo tak mungkin jadi king maker-nya Gatot Nurmantyo atau sosok lain seperti kata Fadli Zon? Benarkah sudah bisa dipastikan Prabowo salah satu capres pada Pilpres 2019 seperti kata Fadli Zon? Benarkah pertemuan Prabowo dan Gatot Nurmantyo sekadar silaturahmi biasa saja seperti kata Fadli Zon?

Jika mengikuti pernyataan Amien Rais terkait bagi-bagi sertifikat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mungkin saja ada sebagian pihak yang mengatakan seperti ini, misalnya: “Ah, ngibul tuh. Masak cuma silaturahmi biasa saja”.

Sementara banyak tokoh-tokoh lain yang hadir pada pertemuan itu. Jangan-jangan bukan Prabowo salah satu capres pada Pilpres 2019 nanti.

Bagaimana tanggapan Fadli Zon jika ada sebagian pihak yang mengatakan seperti itu?

Menurut Fadli Zon pernyataan Amien Rais itu sebuah kritik, seharusnya Pemerintah mengkaji pernyataan Amien Rais itu, apalagi sekarang adalah era demokrasi.

Seharusnya Fadli Zon mengkaji juga, jika ada pernyataan sebagian pihak tadi, “Ah, ngibul tuh. Masak cuma silaturahmi biasa saja”, dan menilainya sebagai sebuah kritik, bukan pencemaran nama baik, apalagi sekarang era demokrasi.

*Sumber gambar: youtube.com.


Senior yang Tidak Jelas Pernyataannya, Siapa Dia?

Senior yang Tidak Jelas Pernyataannya, Siapa Dia?

Adahati.com – Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata senior memiliki banyak arti, tapi kata senior yang terkait dengan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan ini kurang lebih artinya adalah “lebih tua dalam usia”.

“Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana,” kata Luhut.

Masih ada lagi pernyataan Luhut yang dikutip dari Kompas.com ini. “Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosa mu banyak juga kok. Udah lah, diam aja lah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?”

Siapa senior yang dimaksud Luhut tadi? Mengapa sepertinya ia terlihat kesal dengan senior itu? Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam berita tadi atau masih tidak jelas.

Entah mengapa masih saja banyak pihak yang terlihat senang dengan ketidakjelasan sebuah omongan atau pernyataan. Istilah gaulnya gazebo (gak zelas bo).

Apakah gazebo ini peninggalan generasi senior yang terus berlanjut hingga saat ini?

Tapi ada juga media lain yang menyebut senior yang dimaksud Luhut tadi ditujukan kepada Amien Rais karena ada ucapannya yang terkesan asbun (asal bunyi) terkait program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata politikus gaek Amien Rais yang dikutip dari Tribunnews.com.

Benar-benar gazebo, tapi lucunya dua pernyataan senior yang cenderung gazebo ini dimuat oleh berbagai media dan ditanggapi dengan antusias oleh sebagian pihak.

Berikut ini hal-hal yang cenderung tidak jelas atau gazebo tadi.

Pertama, angka 74 persen yang dikatakan oleh politikus gaek Amien Rais tadi datanya mana, atau dari mana datanya bisa timbul angka sebesar itu?

Kedua, kelompok tertentu itu siapa?

Ketiga, Luhut di awal mengatakan “kalau ada senior”, artinya belum tentu ada karena masih dikatakannya kalau atau belum pasti siapa orangnya.

Dari gazebo yang satu ke gazebo yang lain, kemudian ditanggapi, bahkan dianalisis.

Tapi agar tidak terlihat gazebo, ada juga media yang mengatakan pernyataan Luhut tadi merupakan sebuah ancaman atau kegeraman seorang Luhut, dan Amien Rais telah melontarkan kritik yang keras supaya terlihat seru, tegang dan mencekam.

Padahal bisa saja Luhut sebenarnya bukan mengancam, tapi lebih tepatnya memperingatkan. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Amien Rais bukan sebuah kritik, tapi asbun atau astik (asal kritik) yang cenderung gazebo (gak zelas bo).

Jadi ngantuk, kalau ada senior-senior yang gazebo pernyataannya.

*Sumber gambarpxhere.com.


Prabowo Memiliki IQ Tinggi dan Ganteng, Kata Siapa?

Prabowo Memiliki IQ Tinggi dan Ganteng, Kata Siapa?

Adahati.com – Prabowo memiliki IQ tinggi dan ganteng, kata siapa?

Sebelum dahi ini berkernyit, entah itu karena bingung, heran, takjub, terpana dan seterusnya, ada baiknya pikiran ini dalam keadaan jernih terlebih dahulu.

Hal ini diperlukan, sebab pikiran yang tidak jernih bisa menyebabkan seseorang tiba-tiba tertawa ngikik yang tidak jelas juntrungannya.

Prabowo memiliki IQ tinggi dan ganteng, bukan sebuah pernyataan yang berasal dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, melainkan pernyataan yang berasal dari Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman.

“Orang bertanya, (calon presiden harus) pintar atau sederhana? Pak Prabowo dua-duanya, IQ 152, Bos. Itu superior. Satunya, IQ bagaimana nggak ngerti, sederhana bisa dipoles,” kata Habiburokhman di sini.

Masih ada pernyataan Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra ini, yaitu: “Semua ada di Pak Prabowo, ganteng iya, merakyat iya. Satunya kan ganteng kita pertanyakan, merakyat kita juga tidak atau apakah itu pura-pura atau bukan.”

Jika pikiran ini sudah jernih dan tahu siapa yang mengatakan Prabowo memiliki IQ tinggi dan ganteng tadi, mari dibahas kedua masalah ini secara santai saja.

Perlu juga diketahui Habiburokhman mengatakan Prabowo memiliki IQ tinggi dan ganteng terkait dengan Prabowo layak untuk menjadi capres pada Pilpres 2019.

Apakah modal Prabowo nyapres karena wajah yang ganteng seperti dikatakan oleh Habiburokhman tadi bisa menarik antusias para pemilih di Pilpres 2019 memberikan suaranya kepada Ketua Umum Partai Gerindra ini?

Diasumsikan Prabowo memang benar termasuk salah satu capres di Pilpres 2019, bukan ditelikung oleh orang lain yang berambisi ingin jadi capres juga.

Istilah ganteng biasanya ditujukan kepada lelaki, sama halnya dengan cantik yang diarahkan kepada perempuan. Tapi bukankah selama ini penilaian mengenai seperti apa perempuan yang cantik itu relatif? Cantik itu relatif, berarti ganteng juga.

Mengenai IQ tinggi, IQ superior dan sejenisnya, teringat ucapan Stephen Hawking, fisikawan top yang baru beberapa hari lalu meninggalkan dunia yang fana ini.

Kata Stephen Hawking, “Orang yang membanggakan IQ mereka adalah pecundang“.

*Sumber gambar: flickr.com


Koalisi Nasional, Wacana Politik Kocak ala Srimulat Juga?

Koalisi Nasional, Wacana Politik Kocak ala Srimulat Juga?

Adahati.com – Koalisi Nasional? Tumbuhan apa lagi itu Koalisi Nasional?

Jika ada sebagian pihak yang mengira Koalisi Nasional adalah sejenis tumbuh-tumbuhan, maka perkiraannya tadi meleset jauh.

Tapi jika ada sebagian pihak lagi yang menganggap Koalisi Nasional adalah wacana politik  kocak ala Srimulat lainnya, mungkin ada benarnya. Tumbuh satu, tumbuh seribu, tapi sekali lagi Koalisi Nasional bukan sejenis tumbuhan.

Saat ini yang berkait dengan Pilpres 2019 sudah menimbulkan beberapa wacana politik kocak ala Srimulat. Meski baru berbulan-bulan lagi Pilpres 2019 diselenggarakan, tapi bukan menjadi halangan untuk menghadirkan wacana politik kocak ala Srimulat lagi. Sebelumnya sudah ada tiga wacana politik kocak ala Srimulat, yaitu Prabowo Cawapres Jokowi, Poros Ketiga, dan Jokowi Capres Tunggal Pilpres 2019.

Ada benarnya juga pendapat sebagian pihak yang mengatakan politikus itu lebih lucu dari pelawak, bahkan ada yang mengatakan tak jauh berbeda dengan badut yang bisa membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Bukan hanya tertawa terpingkal-pingkal di tempat, tapi bisa membuat orang lain tertawa ngakak sampai guling-guling di ubin.

Wacana politik kocak ala Srimulat memiliki alasan, meski alasannya tadi cenderung perbaba (pernyataan basa-basi). Begitu juga dengan alasan keinginan terbentuknya Koalisi Nasional yang secara garis besarnya adalah “demi kepentingan nasional”.

Bwa-ha-ha-ha…sebagian pihak pun tertawa terpingkal-pingkal, namun tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak lainnya yang merasa terharu. Air matanya pun jatuh berlinang dan bercucuran.

Demi kepentingan nasional, oh yeaaah…kata sebagian pihak yang merasa terharu tadi. Mungkin saja saking terharunya lahirlah sebuah puisi yang bisa meraih hadiah Nobel, tapi hadiah Nobel tahun berapa sebaiknya jangan ditanya.

mataku berkaca-kaca dan tangisku pun langsung meledak
ketika kudengar ia mengatakan demi kepentingan nasional
gemuruh di dalam dada ini seperti gelombang yang mendesak
aku pun merasa terharu dengan ucapannya yang sedikit binal

demi kepentingan nasional, oh yeaaah…
demi demokrasi yang rasional, oh yeaaah…

Diperkirakan Koalisi Nasional ini akan memunculkan calon tunggal.

Artinya akan ada wacana politik kocak ala Srimulat yang mendukung wacana politik kocak ala Srimulat yang sudah ada sebelumnya?

Ampun di jeeeeee…

*Sumber gambar: wikipedia.com.


Poros Pertama (Jokowi) Sedang Berada di Atas Angin?

Poros Pertama (Jokowi) Sedang Berada di Atas Angin?

Adahati.com – Poros pertama diasumsikan sebagai pihak atau kubu Jokowi, sedangkan poros kedua adalah kubu Prabowo Subianto, sementara poros ketiga mengarah kepada kubu SBY. Tiga poros ini entah siapa yang pertama menghembuskannya sebagai wacana politik, tapi hal ini tidak terlalu penting.

Wajar, lumrah, atau hal yang biasa saja timbul wacana-wacana politik mendekati hajatan demokrasi seperti Pilpres 2019. Namun di sisi lain wajar, lumrah atau hal yang biasa juga apabila ada sebagian pihak yang tersenyum geli karena wacana-wacana politik tadi bisa membuat para politikus seperti orang yang sedang kebakaran jenggot.

Normalnya, jika tidak ingin terus menerus dalam keadaan sedang kebakaran jenggot tadi adalah mematikan secepatnya api yang menyala dan membakar jenggot, tapi ada saja pihak lain yang berusaha agar api tersebut tetap menyala. Hal ini pun dianggap wajar, lumrah atau biasa saja karena politik tak lepas dari trik atau taktik.

Saat ini konstelasi politik yang ada diasumsikan poros pertama sedang berada di atas angin karena elektabilitas Jokowi jauh di atas calon-calon lawannya, dan 5 parpol yang sudah menyatakan dukungan politiknya pun tetap solid, sementara poros kedua diisukan sedang mengalami perpecahan, sedangkan poros ketiga masih belum jelas bentuknya.

Terkait isu ada pepecahan di kubu Prabowo atau poros kedua tadi dibantah oleh Fadli Zon. Tidak ada perpecahan antara Partai Gerindra dan PKS terkait capres yang akan diusung nanti. Masih tetap solid, dan akan terus melakukan komunikasi, kata Fadli Zon berusaha meyakinkan atau menepis isu tadi.

Isu yang mengatakan “Prabowo sudah basi” atau semacam itu, dan jika berhadapan dengan Jokowi pada Pilpres 2019 nanti diperkirakan pasti kalah, makanya perlu mengusung capres yang masih “segar”, misalnya Gatot Nurmantyo, menyebabkan ada sebagian pihak yang kebakaran jenggot, padahal isu itu tidak selalu benar.

Situasi saat ini poros pertama masih solid, poros kedua diasumsikan sedang bingung, dan poros ketiga yang belum jelas bentuknya masih menunggu “perjudian politik besar” terkait AHY, apakah masih dipaksakan untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2019, atau sabar menunggu Pilpres 2024 dan maju sebagai capres.

Cukup menarik untuk menantikan aksi politik poros pertama atau kubu Jokowi yang sedang berada di atas angin ini. Santai saja menikmati hembusan angin di atas, atau melakukan manuver-manuver politik yang cenderung menekan kubu lawan.

Namun kalau mengikuti salah satu filsafat catur, pilihan kedua adalah pilihan yang terbaik. Jangan biarkan lawan berkembang, karena akan sulit dikalahkan nantinya.

*****

Trik dan Problem Catur yang Sederhana Hari Ini:

chess.com

Poros Pertama

  • Hitam yang giliran melangkah sedang menekan posisi hitam. Bisa dilihat dari posisi perwira-perwira putih yang semuanya berada di baris belakang.
  • Hitam pun menambah tekanannya lewat langkah seperti ini:
  • Bb3xe3!
chess.com

Poros Pertama

  • Pertahanan putih pun berantakan.
  • Tak sempat lagi berkembang.

Gens Una Sumus.

*Sumber gambar: youtube.com.


Prabowo Masih Berpikir Terkait Keputusan Politik SBY?

Prabowo Masih Berpikir Terkait Keputusan Politik SBY?

Adahati.com – Prabowo masih berpikir? Apakah ada kaitannya dengan sikap atau keputusan politik SBY pada Pilpres 2019 nanti?

Sebelumnya pada Rapimnas Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu (10/3/2018), terkesan hubungan politik antara SBY dan Presiden Jokowi semakin baik dan cair saja seperti pernah dibahas pada tulisan sebelumnya:

SBY dan Jokowi Sedang Memainkan Drama Politik Ini?

PDIP telah mengumumkan Presiden Jokowi adalah capres yang diusungnya pada Pilpres 2019 nanti, sementara Partai Gerindra belum juga melakukan hal yang sama. Hal ini disebabkan antara lain karena Prabowo masih berpikir.

Jika sebuah kalimat normatif tentu tidak mengherankan “Prabowo masih berpikir” ini, karena pada dasarnya semua manusia normal itu setiap harinya berpikir, bukan hanya Ketua Umum Partai Gerindra saja, tapi kalimat “Prabowo masih berpikir” ini berkaitan dengan Pilpres 2019 tadi.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo belum tegas menyatakan dirinya akan maju lagi sebagai capres pada Pilpres 2019 nanti meski DPD Gerindra DKI Jakarta sudah mengumumkan namanya sebagai capres pada Minggu (11/3/2018) kemarin disebabkan Prabowo masih berpikir.

Ada 4 hal yang menyebabkan Prabowo masih berpikir tadi, yaitu (1) apakah koalisi Partai Gerindra dan parpol lainnya cukup, (2) apakah rakyat masih menginginkannya, (3) apakah Prabowo masih didukung oleh rakyat, dan (4) Prabowo masih berpikir apakah sanggup memimpin bangsa ini di tengah masalah yang begitu berat.

“Beliau masih berpikir apakah beliau nanti sanggup membangun Indonesia yang berjaya. Oleh karena itu, sebagai orang timur, beliau masih terus berpikir,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani seperti dikutip dari tempo.co.

Poin (1) jika makna kata “cukup” tadi berkaitan dengan persyaratan presidential treshold, bukankah Partai Gerindra dan PKS yang sampai saat ini masih terkesan setia mendukung sudah cukup memenuhi persyaratan tersebut?

Poin (2) dan (3), apakah Partai Gerindra/Prabowo Subianto sudah melakukan survey yang benar, bukan survey abal-abal? Jika survey tadi belum dilakukan, dari mana bisa tahu rakyat masih menginginkan dan mendukung atau tidak?

Sedangkan poin (4) terkesan Prabowo sudah lemah atau ragu-ragu.

Ada apa sebenarnya di balik belum tegasnya Prabowo akan maju lagi sebagai capres pada Pilpres 2019 nanti? Saat DPD Gerindra DKI Jakarta mengumumkan namanya sebagai capres pada Minggu (11/3/2018) kemarin pun tidak dihadirinya.

Sejumlah pertanyaan lainnya mungkin saja masih ada di benak sebagian pihak yang heran terkait alasan “Prabowo masih berpikir” tadi.

Memang tidak disebutkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra alasan “Prabowo masih berpikir” ada kaitannya dengan semakin baik dan cairnya hubungan politik antara SBY dan Jokowi, tapi tidak bisa dipungkiri jika SBY/Partai Demokrat bergabung dengan 5 parpol lainnya yang sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Presiden Jokowi, maka bisa dipastikan siapa pemenang Pilpres 2019.

Tidak menarik lagi Pilpres 2019 jika Partai Demokrat pun ikut bergabung, tapi untunglah masih ada politikus Partai Demokrat yang menghembuskan wacana politik kocak ala Srimulat “Poros Ketiga” yang merupakan gabungan parpol yang diperkirakan terdiri dari Partai Demokrat, PKB dan PAN. Masih ada tanda tanya dan kemungkinan lainnya.

Namun jika pada akhirnya SBY dan Jokowi saling berpelukan dan cipika-cipiki pertanda dukungan politik Partai Demokrat diberikan kepada Presiden Jokowi, apalagi PKB pun ikut bergabung karena manuver politik PKB yang menginginkan Cak Imin sebagai cawapres diperkirakan hanya “gertak sambal politik” semata, maka wajar saja Prabowo masih berpikir untuk maju lagi sebagai capres pada Pilpres 2019 nanti.

Meskipun demikian, sebagian pihak masih percaya konstelasi politik bisa berubah karena politik itu cair. Saking cairnya bisa meluap dan mengalir jauh hingga ke laut.

Mata airmu dari Solo, terkurung gunung seribu
Air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut

Bengawan Solo…
Riwayatmu ini

*Sumber gambar: youtube.com.


SBY dan Jokowi Sedang Memainkan Drama Politik Ini?

SBY dan Jokowi Sedang Memainkan Drama Politik Ini?

Adahati.com – SBY dan Jokowi kembali bertemu, kali ini bertemunya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu (10/3/2018).

Presiden Jokowi yang diundang oleh Agus Harimukti Yudhoyono beberapa hari lalu pun menyempatkan diri untuk menghadiri acara Partai Demokrat tersebut.

Apakah SBY dan Jokowi sedang memainkan sebuah drama politik, katakanlah drama politik “teletubbies romantis melankolis”?

Diperkirakan semakin banyak saja penganut paham “teletubbies romantis melankolis” ini, padahal cenderung tidak jelas, muter-muter kayak gangsing atau kalau ngomong gak langsung pada tujuan, kadang terlihat seru, tegang dan mencekam saat berbeda pandangan, tapi ujung-ujungnya tetap berpelukan dan cipika-cipiki juga.

Tapi sekali lagi, apakah benar SBY dan Jokowi sedang memainkan sebuah drama politik “teletubbies romantis melankolis”?

Presiden Jokowi saat memberikan kata sambutan dalam Rapimnas Partai Demokrat tadi mengatakan dirinya adalah seorang demokrat, sama halnya dengan SBY. Tepuk tangan pun langsung bergemuruh, tapi entahlah ada atau tidak kader Partai Demokrat yang airmatanya jatuh berlinang dan bercucuran saking terharunya.

SBY pun dalam kata sabutannya memberikan sebuah sinyal bahwa partainya akan berkoaliasi dengan partai pengusung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

“Jika Tuhan Yang Maha Kuasa berkehendak, sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama Bapak (Jokowi),” ujar SBY di sini.

Tapi ada syaratnya, kata SBY menambahkan. Syaratnya pun standar atau biasa saja, yaitu membangun kebersamaan, memiliki visi dan misi yang sama, serta koalisinya pun harus berjalan harmonis, saling percaya dan menghargai.

Terlihat hubungan politik SBY dan Jokowi semakin baik dan cair. Diperkirakan hanya tinggal menunggu waktu saja dukungan politik Partai Demokrat akan diberikan kepada Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019 nanti. Sialnya, SBY pun mengatakan capres yang didukung oleh partainya baru akan diumumkan berbulan-bulan kemudian.

Kubu sebelah pun pusing dan bapernya bisa berbulan-bulan juga, karena masih berharap Partai Demokrat akan mengalihkan dukungan politiknya, tapi diperkirakan ujung-ujungnya masih tetap sama saja, yaitu SBY dan Jokowi pada akhirnya akan saling berpelukan dan cipika-cipiki juga…muaaach!

Sakitnya hati ini…
Namun aku rindu – Diana Nasution.

*Sumber gambar: youtube.com.


Pernyataan Amien Rais Ini Benar dan Layak Didukung

Pernyataan Amien Rais Ini Benar dan Layak Didukung

Adahati.com – Pernyataan Amien Rais ini benar?

Pernyataan Amien Rais, Ketua Majelis Kehormatan PAN belakangan ini dinilai cukup kontroversial jika menyangkut pemerintah atau Presiden Jokowi.

Sebagian pihak tidak setuju jika pernyataan Amien Rais tadi dinilai cenderung negatif. Hal yang biasa dan wajar saja di negara demokrasi jika Amien Rais atau warga negara lainnya melontarkan kritik kepada pemerintah atau Presiden Jokowi.

Namun sebagian pihak lagi bersikukuh dan mengatakan Amien Rais bukannya mengkritik, tapi asbun (asal bunyi) saja. Beda antara kritik dan asbun.

Apakah pernyataan Amien Rais kali ini benar atau asbun?

Menurut Amien Rais, PAN tidak akan mendukung Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019, dan menutup kemungkinan untuk itu. Rupanya Amien Rais pun tidak setuju dengan wacana politik kocak ala Srimulat “Jokowi Capres Tunggal Pilpres 2019”.

Ia pun mengaku sudah bertemu dengan pimpinan Partai Amanat Nasional, dan partainya siap berkompetisi dengan partai politik pendukung Jokowi.

“Yang jelas, saya sudah ketemu pimpinan PAN, tidak mungkin mendukung yang ada sekarang ini supaya timbul kompetisi,” begitu pernyataan Amien Rais di sini.

Ya, pernyataan Amien Rais tadi benar! Tanpa kompetisi atau persaingan, maka hidup ini pun akan terasa hambar dan menjemukan. Bukan hanya di bidang politik saja yang butuh kompetisi atau persaingan tadi, juga di bidang lainnya.

Tak perlu mengingatkan dan mengatakan “persaingan yang sehat” seperti yang biasa diucapkan oleh sebagian pihak penganut paham “teletubbies romantis melankolis”.

Tanpa disebut pun persaingan itu memang sehat, kecuali bagi mereka para teletubbies yang takut bersaing atau berkompetisi. Maunya berpelukan terus dan cipika-cipiki, kemudian bersembunyi di balik frasa “persaingan yang sehat”.

Pernyataan Amien Rais tadi benar! Semoga saja didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan sama dan juga direalisasikan, bukan hanya asbun (asal bunyi).

Maka dari itu, silakan Amien Rais, PAN, dan parpol lainnya mengusung pasangan capres idaman hati (jika memang ada), sekaligus menghapus wacana politik kocak ala Srimulat “Jokowi Calon Tunggal Pilpres 2019“.

Hidup tanpa kompetisi atau persaingan ibarat sayur busuk kurang garam.

*Sumber gambar: youtube.com.


Ada Apa Sebenarnya di Balik Ucapan Presiden Jokowi Ini?

Ada Apa Sebenarnya di Balik Ucapan Presiden Jokowi Ini?

Adahati.com – Ucapan Presiden Jokowi cukup sering ditanggapi secara berlebihan, terutama oleh lawan-lawan politiknya. Sekitar seminggu lalu pun ada ucapan Presiden Jokowi yang sempat membuat sebagian pihak seperti orang yang sedang kebakaran jenggot berkait dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Setelah Ketua Umum PSI Grace Natalie dan pengurus lainnya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/3/2018), Grace mengatakan seperti ini:

“Kami silaturahmi dan Pak Jokowi memberikan tips-tips bagaimana agar PSI dapat mencapai target menang Pemilu 2019.” (dikutip dari kompas.com). “Tadi beliau banyak kasih ide-ide dan seru-seru, keren-keren idenya,” kata Grace menambahkan.

Kebakaran…kebakaraaaaaaan…!

Ya, ada yang kebakaran jenggot.

Lucunya, sebagian pihak yang kebakaran jenggot tadi adalah politikus-politikus yang berasal dari parpol yang lebih besar dibanding PSI yang baru disahkan sebagai salah satu parpol peserta Pemilu 2019. Artinya PSI itu belum pernah ikut Pemilu, baru nanti pada tahun 2019, sedangkan para politikus yang kebakaran jenggot tadi entah berapa kali parpolnya pernah ikut Pemilu. Siapa yang gak geli?

Menurut Grace, Presiden Jokowi memberikan ide-ide yang seru dan keren. Tentunya ada ucapan Presiden Jokowi yang keluar, tapi tidak diucapkan secara langsung, dalam hal ini Grace yang menyampaikannya ke media, itu pun tidak diuraikannya secara detail.

Bayangkan, bukan ucapan Presiden Jokowi secara langsung, tapi lewat perantara, pun tidak diuraikan secara detail, tapi ada saja politikus yang kebakaran jenggot.

Termakan trik atau taktik PSI, padahal trik atau taktik yang dimainkan oleh pengurus PSI tadi – diasumsikan trik atau taktiknya bertujuan mendongkrak nama PSI agar lebih dikenal oleh masyarakat – sederhana dan biasa saja.

Masih berkait dengan ucapan Presiden Jokowi, kali ini diucapkannya secara langsung ke media menanggapi keinginan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendampinginya sebagai cawapres pada Pilpres 2019, seperti ini ucapan Presiden Jokowi:

“Bagus, bagus. Semakin banyak calon semakin bagus.” 

Mungkin saja ada sebagian pihak yang berlebihan menanggapi ucapan Presiden Jokowi ini, juga terlalu cepat mengambil kesimpulan.

Ada apa sebenarnya di balik ucapan Presiden Jokowi tadi? Pertanda Cak Imin yang akan menjadi cawapresnya pada Pilpres 2019 nanti?

Bukankah ada tiga kali kata “bagus” diucapkan oleh Presiden Jokowi?

Hadeuuuuuh…capek deh!


AHY dan Jokowi Bertemu Hanya “Iseng-iseng Berhadiah”?

AHY dan Jokowi Bertemu Hanya “Iseng-iseng Berhadiah”?

Adahati.com – AHY dan Jokowi bertemu di Istana Kepresidenan pada Selasa (6/3/18) lalu. Pertemuan antara putra sulung mantan Presiden SBY, Agus Harimukti Yudhoyono atau AHY dan Jokowi ini menimbulkan dugaan, spekulasi, opini terkait kemungkinan terbentuknya pasangan capres Jokowi-AHY untuk Pilpres 2019.

Jauh hari sebelum pertemuan antara AHY dan Jokowi tadi, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan AHY memenuhi kriteria sebagai pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. Tak lama setelah AHY dan Jokowi bertemu, ada lagi pernyataan dari politikus Partai Demokrat lainnya.

“Ya semua kemungkinan di politik kan terbuka. Anything possible (apapun mungkin), gitu lho,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto.

Sebelumnya sudah ada tiga wacana politik kocak ala Srimulat, yaitu Prabowo Cawapres Jokowi, Poros Ketiga, dan Jokowi Calon Tunggal Pilpres 2019.

Apakah nantinya akan ada lagi politikus yang menghembuskan wacana politik kocak ala Srimulat lainnya, “Jokowi-AHY Pasangan Capres Ideal”?

Ada-ada saja. Benar juga pendapat yang mengatakan politikus itu lebih lucu dari pelawak. Entah lucu atau tidak, kemudian timbul frasa “politik itu cair”.

Mungkin saja ada sebagian pihak yang bertanya seperti ini: Bukankah ingus juga cair?

Entah apa lagi yang cair, tapi satu hal yang sudah jelas adalah pertemuan antara AHY dan Jokowi di Istana Kepresidenan pada Selasa lalu terkait Rapimnas Partai Demokrat (10-11 Maret 2018). Presiden Jokowi diundang untuk hadir pada acara tersebut.

Ada juga sebagian pihak yang mengatakan AHY dan Jokowi bertemu hanya “iseng-iseng berhadiah” atau mirip peribahasa “sambil menyelam minum air”.

Di satu sisi pertemuan antara AHY dan Jokowi tadi terkait undangan Rapimnas Partai Demokrat, sedangkan di baliknya ada sebuah maksud dan tujuan, yaitu hubungan antara SBY dan Megawati diharapkan nantinya pun akan cair.

Politik itu cair, ingus juga cair, hubungan antara SBY dan Megawati pun nantinya cair? Partai Demokrat pun pada akhirnya akan cair atau bergabung dengan lima parpol lainnya mendukung Jokowi untuk menjabat Presiden RI periode berikutnya?

Ya amplop, ternyata cair itu berbahaya juga. Jangan-jangan kubu sebelah sedang kebakaran jenggot. Mosok jenggotnya pun ikut cair?

*Sumber gambar: youtube.com.


Partai Gerindra Ingin Menghapus Wacana Politik Kocak?

Partai Gerindra Ingin Menghapus Wacana Politik Kocak?

Adahati.com – Partai Gerindra sudah lama memberi isyarat akan kembali mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, menurut pendapat sebagian pihak, entah sekadar menghibur atau menyemangati diri untuk terus berjuang meraih kemenangan yang gemilang hingga titik darah yang penghabisan.

Jika mengutip frasa yang pernah populer pada zaman Orde Baru, ada “Semangat 45”.

Getar jiwa pun membahana
Mengusir mendung yang ada
Kekalahan hanya kemenangan yang tertunda
Merdeka, merdeka, merdeka!

Serukan semangat empat lima
Jangan ragu, laksanakan segera!
Delapan penjuru mata angin jadi saksi
Kemenangan itu datang sudah pasti (oh, yeaaah…)

Entah mengapa frasa “Semangat 45” yang sempat populer di zaman Orde Baru nyaris tak terdengar lagi saat ini. Tapi zaman memang sudah berubah, teknologi dan informasi berkembang pesat, serta manusia pun tak lepas dari rasa bosan.

Apakah Partai Gerindra tidak bosan mengajukan Prabowo sebagai capres? Jika menyimak pernyataan para petinggi Partai Gerindra di media, tidak demikian halnya, bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menggunakan istilah “rematch”.

“Ya Pak Jokowi kan incumbent. Lalu Pak Prabowo. Mungkin enggak tahu ada calon ketiga atau ini lagi. Rematch,” kata Fadli Zon di sini.

Rematch! Sepertinya ada “Semangat 45” yang menggetarkan jiwa, namun seiring perjalanan waktu semangat tadi diasumsikan telah memudar mengingat antara lain:

  • Elektabilitas Presiden Jokowi jauh di atas elektabilitas Prabowo.
  • Manuver politik PDIP yang mengumumkan Jokowi sebagai capres di Denpasar, Bali beberapa waktu lalu menimbulkan sentimen politik positif bagi Jokowi, sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebaliknya.
  • Wacana politik kocak ala Srimulat “Prabowo Cawapres Jokowi” pun dikumandangkan oleh politikus dari parpol pendukung Jokowi yang terkesan melecehkan dan memurukkan bakal capres Partai Gerindra tadi.

Semakin berkembang wacana politik kocak ala Srimulat tadi akan semakin memurukkan nama Prabowo. Cara yang mudah untuk mengatasinya adalah segera mengumumkan Prabowo sebagai capres yang diusung oleh Partai Gerindra.

“Waktu saja tetapi maksimal akhir Maret ini kan kita sudah jelas deklarasi calon presiden dari Gerindra,” kata politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di sini.

Jadi juga rematch? Wacana politik kocak ala Srimulat “Prabowo Cawapres Jokowi” sudah tidak ada lagi bulan April nanti? Begitu juga wacana politik kocak ala Srimulat lainnya “Jokowi Calon Tunggal Pilpres 2019“?

Ternyata masih ada juga “Semangat 45” itu.

*Sumber gambar: youtube.com.


Jokowi Calon Tunggal Pilpres 2019 Yakinlah Tidak Benar!

Jokowi Calon Tunggal Pilpres 2019 Yakinlah Tidak Benar!

Adahati.com – Jokowi calon tunggal Pilpres 2019 boleh dibilang sebuah wacana politik kocak ala Srimulat seperti pernah dibahas sebelumnya di sini.

Selain Jokowi calon tunggal Pilpres 2019 tadi masih ada lagi wacana politik kocak ala Srimulat lainnya, yaitu “Poros Ketiga” dan “Prabowo Cawapres Jokowi“.

Diperkirakan masih akan ada wacana politik kocak selanjutnya mengingat saat ini masih bulan Maret 2018, tapi sudah ada tiga wacana politik kocak yang digulirkan.

Ada benarnya juga pendapat sebagian pihak yang mengatakan politikus itu sebenarnya lebih lucu dari pelawak.

Wacana politik kocak Jokowi calon tunggal pilpres 2019 ini jika benar nantinya menjadi kenyataan tidak tertutup kemungkinan akan ada sebagian pihak yang merasa geli dan sebagian pihak lainnya setuju sambil menganggukkan kepalanya mirip bebek.

Meski Undang-Undang membolehkan Jokowi calon tunggal Pilpres 2019, tapi entah apa kata dunia nanti. Apakah sudah hilang jiwa petarung itu? Tidak ada lagi rasa malu membiarkan Jokowi sendiri dan bertarung dengan kotak kosong? Padahal sebelumnya nyaring koar-koar soal kejantanan, kegagahan, atau mirip seperti itu yang bisa membuat air mata jatuh berlinang dan bercucuran saking terharunya.

Tapi untunglah wacana politik kocak tadi kemungkinan besar tidak akan menjadi kenyataan setelah ada pernyataan dari Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto yang cenderung menolak Jokowi calon tunggal Pilpres 2019.

“Bukan karena benci Pak Jokowi. Kalau semua ke Pak Jokowi bisa calon tunggal. Kita enggak mau calon tunggal. Calon tunggal malah enggak elok,” katanya di sini.

PAN pun akan mengajukan calon alternatif. “Sampai hari ini kecenderungan kuat itu di atas 80 persen, ya kita ingin menghadirkan calon alternatif.”

Meski tidak disebut siapa calon alternatifnya tadi, tapi bisa dipastikan bukan Amien Rais mengingat usianya sudah tua, tidak memiliki pengaruh politik lagi dan mampu bertarung serta mengalahkan Jokowi pada Pilpres 2019.

Tapi entah siapapun calon alternatifnya nanti, wacana politik kocak ala Srimulat “Jokowi Calon Tunggal Pilpres 2019” kemungkinan besar tidak akan menjadi kenyataan mengacu pada pernyataan politikus PAN di atas tadi.

Baguslah!

*Sumber gambar: youtube.com.


Jangan Biarkan Jokowi Menjadi Calon Tunggal Pilpres 2019

Jangan Biarkan Jokowi Menjadi Calon Tunggal Pilpres 2019

Adahati.com – Jangan biarkan Jokowi menjadi calon tunggal pada Pilpres 2019 nanti. Entah apa artinya jika Pilpres 2019 tidak ada capres lainnya selain Jokowi.

Meski sekarang ini sudah ada wacana politik kocak ala Srimulat, yaitu “Prabowo Cawapres Jokowi” dan “Poros Ketiga”, sebaiknya calon tunggal tidak termasuk bagian dari kelucuan Pilpres 2019 berikutnya.

Kalau memang masih ada jiwa petarung itu, jangan biarkan Jokowi sendiri. Tolong hentikan segera cipika-cipiki ala “teletubbies romantis melankolis” yang sering bersembunyi di balik kata-kata puitis seperti demi kedamaian, keamanan, persatuan, dan kesatuan serta segala tetek bengek-bengek tetek lainnya.

Sebelumnya Presiden PKS Sohibul Iman melontarkan wacana poros ketiga: “Dan ini mengulang koalisi DKI, asyik kan? Asyik menurut saya. Ada PKS-Gerindra, ada Istana, kemudian ada Cikeas, mungkin kurang PPP karena sudah ke sana. Kenapa tidak dipikirkan seperti itu?”, katanya di sini.

Apakah ukuran semakin sehat sebuah demokrasi karena ada tiga pasangan capres? Atau wacana poros ketiga ini sekadar wacana “teletubbies romantis melankolis”?

Dua atau tiga poros, kelucuan yang berkait dengan Pilpres 2019 diyakini oleh sebagian pihak masih akan ada lagi setelah wacana politik kocak ala Srimulat “Prabowo Cawapres Jokowi” dan “Poros Ketiga”. Ternyata tidak meleset keyakinan sebagian pihak tadi karena kini ada lagi wacana atau pendapat tentang “Calon Tunggal”.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo justru memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan Presiden PKS Sohibul Iman tadi. Menurutnya tidak ada tiga poros, tapi satu poros saja, yaitu poros pendukung Presiden Jokowi. “Kalau saya masih yakin tidak ada poros baru, hanya ada poros Jokowi aja” katanya dikutip dari Tempo.co (3/3/18).

Masih menurut pendapat Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, calon tunggal bukan sebuah masalah, justru calon tunggal berguna untuk mensejahterakan rakyat.

Ampun di jeee…jangan biarkan Jokowi menjadi calon tunggal atau tidak ada lawannya di Pilpres 2019 nanti karena nyali bertarung itu sudah hilang.

Kelucuan apa lagi berkait dengan Pilpres 2019 setelah wacana politik kocak ala Srimulat “Prabowo Cawapres Jokowi”, “Poros Ketiga” dan kini “Calon Tunggal”.

*Sumber gambar: youtube.com.


Anies Baswedan Dapat Pelajaran dan Hikmah

Anies Baswedan Dapat Pelajaran dan Hikmah

Adahati.com – Anies Baswedan mengaku kaget terkait fotonya saat menemani dan meninjau kompleks Wisma Atlet di Kemayoran bersama Presiden Jokowi beberapa hari lalu masuk dalam berita sebuah koran. Fotonya yang sedang bertolak pinggang di sebelah Presiden Jokowi itu pun sempat viral di dunia maya.

“Iyalah, kaget. sebelum jadi headline kan juga sudah jadi berita. Ini tuh kayak gerakan kita lagi gerak gini tahu-tahu ‘cetret‘ memang harus hati-hati. Pelajarannya adalah setiap detik itu bisa jadi difoto, setiap detik bisa jadi, tapi ya juga ya buat saya sih pelajaran saja, hikmah,” kata Anies dikutip dari detik.com (2/3/18).

Jika menyimak dari penuturan Anies Baswedan tadi, bisa ditarik kesimpulan seperti ini:

  • Anies Baswedan tak sengaja melakukan hal itu.
  • Gestur tolak pinggangnya hanya spontanitas saja.
  • Sebuah foto belum tentu mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya.

Pembahasan masalah foto Anies Baswedan sedang bertolak pinggang di sebelah Presiden Jokowi dan sempat viral di dunia maya, bahkan menjadi headline di sebuah koran tadi cenderung lebay!

Tidak ada masalah besar sebenarnya, apalagi sampai mengambil kesimpulan Anies tak sopan dan santun terkait gestur tubuhnya yang bertolak pinggang di sebelah Presiden Jokowi tadi. Biasa saja, hanya orang-orang lebay (berlebihan) yang memasalahkannya.

Dulu pun Ahok sempat bermasalah dengan frasa “sopan dan santun” terkait omongannya yang dinilai keras, nyablak, terus terang apa adanya atau tanpa tendeng aling ketika mengomentari atau membalas komentar pihak lain atau lawan politiknya. Ada saja sebagian pihak yang membelanya dan mengatakan hal yang wajar, biasa saja, bukan berarti Ahok tidak sopan dan santun.

Lucu, jika sebagian pihak yang membela Ahok tadi kemudian menyerang Anies Baswedan karena gestur tubuhnya yang sedang bertolak pinggang di sebelah Presiden Jokowi dinilai tidak sopan dan santun.

Biasa saja, tidak ada yang perlu dimasalahkan sebenarnya.

Untunglah Anies hanya mengatakan dapat pelajaran dan hikmah dari kasus di atas tadi. Tidak ada pernyataan minta maafnya tertulis di berita tersebut, dan memang Anies tidak perlu minta maaf kok!

Lebay, sikit-sikit minta maaf, sikit-sikit minta maaf, padahal tidak ada yang perlu dimasalahkan sebenarnya.

Biasa saja.

*Sumber gambar: youtube.com.


Poros Ketiga Hanya Sebuah Wacana Politik Kocak Lainnya?

Poros Ketiga Hanya Sebuah Wacana Politik Kocak Lainnya?

Adahati.com – Wacana poros ketiga saat ini sedang berusaha ditawarkan, dan entah apa keuntungan yang akan diperoleh dari wacana politik yang terkesan kocak ini.

Batas akhir pendaftaran pasangan capres untuk Pilpres 2019 bulan Agustus nanti sekitar 5 bulan lagi, dan sampai saat ini bakal capres 2019 yang sudah diumumkan secara resmi oleh sebuah parpol baru Presiden Jokowi saja.

Manuver politik PDIP yang mengumumkan bakal capres yang diusungnya tidak menjelang batas akhir pendaftaran pasangan capres tadi menuai sentimen politik positif bagi Jokowi dan PDIP, sementara bakal capres kubu seberang, yaitu Prabowo Subianto sebaliknya.

Sentimen politik positif ini makin tinggi saja dengan dihembuskannya wacana politik kocak ala Srimulat, yaitu “Prabowo Cawapres Jokowi” yang terkesan melecehkan, meski diimbuhi dengan kata-kata puitis seperti pasangan Jokowi-Prabowo akan menghadirkan kedamaian, persatuan, dan kesatuan serta tetek bengek lainnya.

Wacana politik kocak ala Srimulat ini akan hilang dengan sendirinya jika Prabowo sudah diumumkan sebagai capres oleh koalisi parpol yang memenuhi syarat presidential threshold. Namun sampai saat ini koalisi tersebut belum jelas atau masih di awang-awang, dan semakin tidak jelas dengan munculnya wacana poros ketiga.

Diasumsikan poros pertama adalah koalisi parpol pendukung Jokowi, poros kedua Partai Gerindra dan PKS, sedangkan poros ketiga Partai Demokrat, PKB dan PAN. Strategi dan taktik politik apa yang ditawarkan dari wacana poros ketiga ini?

Menurut Presiden PKS Sohibul Iman, demokrasi di Indonesia akan semakin sehat, dan ia pun menyamakannya dengan Pilkada DKI 2017.

“Dan ini mengulang koalisi DKI, asyik kan? Asyik menurut saya. Ada PKS-Gerindra, ada Istana, kemudian ada Cikeas, mungkin kurang PPP karena sudah ke sana. Kenapa tidak dipikirkan seperti itu?” katanya di sini.

Apakah ukuran semakin sehat sebuah demokrasi karena ada tiga pasangan capres? Atau wacana poros ketiga ini sekadar wacana “teletubbies romantis melankolis”?

Jangan-jangan sebuah bentuk ungkapan frustrasi karena elektabilitas Presiden Jokowi jauh di atas Prabowo, apalagi figur tokoh lainnya? Atau masih bingung bagaimana caranya menghambat langkah Jokowi untuk kembali menjabat presiden periode berikutnya, maka ide yang ada dan ditawarkan adalah poros ketiga?

Terlepas ada dua atau tiga poros nantinya, kelucuan yang berkait dengan Pilpres 2019 diyakini oleh sebagian pihak belum berhenti atau masih ada lagi setelah wacana politik kocak ala Srimulat “Prabowo Cawapres Jokowi” dan kini “Poros Ketiga”.

*Sumber gambar: youtube.com.


Benarkah Prabowo Sedang Berada di Persimpangan Jalan?

Benarkah Prabowo Sedang Berada di Persimpangan Jalan?

Adahati.com – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkesan kurang tegas saat menanggapi wacana politik kocak “Prabowo Cawapres Jokowi”.

Wacana politik kocak ala Srimulat atau sindiran politik tadi belakangan ini semakin kencang dihembuskan oleh politikus atau pihak-pihak yang cenderung mendukung Jokowi untuk menjabat presiden periode berikutnya.

Selain terkesan kurang tegas atau menolak wacana dirinya dijadikan cawapres Jokowi, Prabowo pun cenderung melontarkan “kata-kata standar” atau perbaba (pernyataan basa-basi). “Saya katakan, tentunya saya adalah mandataris partai. Jadi ya kita akan mendengarkan suara partai,” ujarnya di sini.

Menurut pengakuannya, ia terlebih dahulu akan meminta masukan dari sahabat dan kerabat sebelum mengambil keputusan untuk maju pada Pilpres 2019, tapi apapun keputusan yang akan diambilnya nanti semata-mata untuk kepentingan rakyat dan negara. “Yang terbaik untuk rakyat itu yang akan kita lakukan,” ujarnya.

Kembali sebuah pernyataan yang cenderung perbaba. Entahlah, ada atau tidak sebagian pihak yang terharu, air matanya jatuh berlinang dan bercucuran setelah mendengar pernyataan Prabowo yang cenderung perbaba tadi.

Berbeda dengan pernyataan Fadli Zon yang secara tegas menolak wacana politik kocak ala Srimulat tadi. Menurut Fadli Zon sudah merupakan harga mati Prabowo jadi capres, bukan cawapres. “Ya (harga mati), jadi calon presiden lah,” katanya.

Tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang heran dan bertanya seperti ini:

  • Ada apa dengan Prabowo? Mengapa ia tidak tegas menolak wacana politik kocak ala Srimulat itu?
  • Benarkah Prabowo mulai bimbang dan ragu untuk maju sebagai capres mengingat elektabilitasnya masih jauh di bawah elektabilitas Presiden Jokowi?
  • Selain itu parpol-parpol yang ingin diajak berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mengusungnya sebagai capres pun belum jelas sampai saat ini?
  • Jika dipaksakan maju dan menantang Jokowi kemungkinan besar akan kalah? Daripada kalah untuk yang kedua kalinya lebih baik jadi wakil presiden saja yang sudah pasti ada di tangan? Bukankah menjadi wakil presiden pun bisa melakukan hal yang terbaik bagi rakyat, negara, nusa, dan bangsa?

Sejumlah pertanyaan lainnya mungkin masih ada di benak mereka yang heran dengan tanggapan Prabowo yang terkesan kurang tegas, tidak langsung menolak seperti halnya Fadli Zon terkait wacana politik kocak ala Srimulat “Prabowo Cawapres Jokowi”.

Namun di sisi lain, perlu diingat juga bahwa politik tak jauh dari trik atau taktik. Di depan mungkin terlihat lemah, bimbang, dan ragu, atau seperti sedang berada di persimpangan jalan, tapi sebenarnya sedang menyusun kekuatan, strategi dan taktik politik yang diperlukan untuk Pilpres 2019 nanti.

Apakah bulan Maret ini, atau paling lambat pertengahan Mei nanti akan ada pengumuman secara resmi atau deklarasi Prabowo capres 2019?


Prabowo dan Partai Gerindra Menunggu Saat yang Tepat?

Prabowo dan Partai Gerindra Menunggu Saat yang Tepat?

Adahati.com – Prabowo dan Partai Gerindra diperkirakan saat ini sedang menunggu momentum sehubungan dengan pengumuman secara resmi atau deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019 nanti. Arti kata “momentum” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online adalah “saat yang tepat”.

PDIP sebelumnya dalam rapat kerja nasional di Denpasar, Bali (23/2/2018) secara resmi mengumumkan Jokowi capres 2019. Manuver politik PDIP ini menuai sentimen politik positif, tapi di sisi lain membuat kompetitor Jokowi di Pilpres 2014 lalu terpuruk.

Sejak semula sudah banyak pengamat politik yang memprediksi akan terulang pertarungan antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019, namun hingga saat ini elektabilitas Prabowo masih jauh di bawah Jokowi.

Jauhnya perbedaan elektabilitas antara Jokowi dan Prabowo ini – meski ada sebagian pihak mengatakan wajar saja elektabilitas inkuben lebih unggul, atau Prabowo masih memiliki waktu untuk mengejar ketinggalan elektabilitasnya tadi – menghasilkan sentimen politik negatif terhadap Prabowo Subianto.

Selain itu Prabowo dan Partai Gerindra pun bermasalah berkait dengan Presidential Threshold. Koalisi perlu dibangun, tapi parpol yang bersedia bergabung baru PKS yang terlihat jelas sikap politiknya. PAN kemungkinan besar akan ikut bergabung, sementara PKB dan Partai Demokrat masih mengambang. PKB akan bergabung jika ketua umumnya Muhaimin Iskandar dijadikan cawapres Prabowo, tapi Partai Demokrat arah angin politiknya cenderung mendukung Presiden Jokowi mengingat hubungan antara SBY dan Megawati tidak sekaku dulu atau mulai mencair.

Jika koalisi yang terbentuk nantinya hanya terdiri dari Partai Gerindra, PKS dan PAN saja kecil kemungkinannya pasangan capres yang diusung bisa memenangkan Pilpres 2019. PKB ikut bergabung pun tidak terlalu besar pengaruh politiknya karena suara pemilih dari kalangan NU diperkirakan masih lebih banyak diberikan kepada Jokowi dibanding Prabowo. Hal ini menyebabkan Partai Demokrat memiliki posisi, pengaruh dan peran yang cukup besar atas kuatnya kedudukan politik koalisi ini.

Maka dari itu untuk mengimbangi kekuatan politik koalisi parpol pendukung Jokowi, koalisi ini sebaiknya terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN, PKB dan Partai Demokrat. Jika PKB dan Partai Demokrat bersikap politik netral koalisinya masih lemah, apalagi jika kedua parpol ini bergabung dengan koalisi parpol pendukung Jokowi.

Saat ini Prabowo dan Partai Gerindra sedang menjalani “penderitaan politik” terkait Pilpres 2019 yang disebabkan antara lain:

  • Rendahnya elektabilitas Prabowo dibanding elektabilitas Presiden Jokowi.
  • Koalisi yang ingin dibangun belum jelas kekuatan politiknya.
  • PDIP yang di luar dugaan melakukan manuver politik dengan mengumumkan Jokowi capres 2019 di bulan Februari lalu atau bukan menjelang batas akhir pendaftaran pasangan capres menghasilkan sentimen politik positif bagi Presiden Jokowi dan PDIP, sementara Prabowo dan Partai Gerindra sebaliknya.

“Penderitaan politik” yang dialami oleh Prabowo dan Partai Gerindra akibat masalah di atas tadi melahirkan lelucon politik “Prabowo Cawapres Jokowi” yang dilontarkan oleh politikus yang berasal dari parpol pendukung Presiden Jokowi.

Lelucon politik ini harus segera dihentikan karena hanya akan menimbulkan dan menambah sentimen politik negatif bagi Prabowo dan Partai Gerindra. Semakin lama dibiarkan semakin terpuruk Prabowo dan Partai Gerindra nanti, sebab kemungkinan besar akan ada politikus lain dari parpol pendukung Presiden Jokowi yang sengaja kembali mengulang dan mengulang lelucon politik ini sambil berlindung di balik kata-kata puitis seperti demi kedamaian, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, dst.

Lelucon politik “Prabowo Cawapres Jokowi” akan berhenti dengan sendirinya jika Prabowo diumumkan secara resmi atau dideklarasikan sebagai capres 2019. Pertanyaannya, kapan hal ini akan dilakukan? Jika menjelang batas akhir pendaftaran pasangan capres bulan Agustus 2018 nanti, maka “penderitaan politik” Prabowo dan Partai Gerindra pun akan berlangsung selama itu.

Prabowo dan Partai Gerindra diperkirakan sedang menunggu momentum (saat yang tepat) untuk mendeklarasikan Prabowo sebagai capres 2019, dan kemungkinan besar tidak dilakukan menjelang batas akhir pendaftaran pasangan capres.

Dari capres menjadi cawapres bagi lawan politiknya, seindah apapun alasan atau kata-kata puitis yang diutarakan nantinya tetap saja seluruh dunia akan tertawa.

*Sumber gambar: youtube.com.


Ada Hujan Cawapres Hingga Bulan Agustus Nanti

Ada Hujan Cawapres Hingga Bulan Agustus Nanti

Adahati.com – Setelah PDIP secara resmi mengumumkan Jokowi capres 2019 di Denpasar, Bali beberapa hari lalu, turunlah Hujan Cawapres.

Maksudnya Hujan Cawapres di sini adalah berhamburan turun nama-nama tokoh yang diperkirakan layak untuk menjadi pendamping Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Tokoh-tokoh yang sudah termasuk dalam Hujan Cawapres ini antara lain Menko Polhukam Jenderal (purn) Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun yang paling fenomenal dicalonkan sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019 nanti adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Wacana “Prabowo Cawapres Jokowi” pun menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat. Ada sebagian pihak yang menganggapnya serius, tapi ada juga sebagian pihak yang menilainya sekadar lelucon ala Srimulat.

Mereka yang menganggap sekadar lelucon ala Srimulat tadi berangkat dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang mengatakan “Jangan berpikir Pak Prabowo mau disandingkan dengan Pak Jokowi”.

Tapi masih saja ada politikus yang mengulang lelucon politik ini lewat pernyataannya di media yang mengatakan setuju dengan pasangan Jokowi-Prabowo. Entah apa maksud dan tujuannya, padahal Fadli Zon sudah jelas mengatakan tidak akan terjadi.

Mungkin politikus atau sebagian pihak yang masih mengulang dan mengulang lelucon politik “Prabowo Cawapres Jokowi” ini sengaja melakukan hal itu agar Fadli Zon sewot, kesal, dan uring-uringan. Mudah-mudahan saja mereka tidak dihujani puisi yang tajam dan menyengat, atau jangan sampai terjadi “Hujan Puisi” nantinya.

Entah siapa lagi tokoh lainnya yang akan masuk dalam Hujan Cawapres yang diperkirakan masih berlangsung hingga bulan Agustus 2018 yang merupakan batas akhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2019.

Sebaiknya kita tunggu saja, dan nikmati dulu Hujan Cawapres yang ada saat ini, serta berharap masih banyak lelucon-lelucon politik yang lebih lucu lagi.

Sudah kukatakan tak mungkin akan terjadi
Masih saja ada pihak yang belum mengerti
Bingung, dan tak habis pikir diriku ini
Diulang dan diulang lagi wacana basi 

Membuatku kesal dan darah tinggi saja
Mereka lakukan semua ini secara sengaja
Lelucon politik yang menyebalkan dan tak berarti
Entah mengapa pernyataanku tak dianggap sama sekali

*Sumber gambar: youtube.com.


Prabowo Cawapres Jokowi Meniru Adegan Srimulat?

Prabowo Cawapres Jokowi Meniru Adegan Srimulat?

Adahati.com – Sindiran politik atau wacana Prabowo Cawapres Jokowi masih saja diulang dan diulang oleh sebagian pihak, padahal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara garis besarnya pernah mengatakan bahwa ia akan maju Pilpres 2019 jika rakyat menginginkan dan parpol-parpol mendukungnya. Tentu saja sebagai capres, dan Prabowo belum pernah mengatakan akan maju sebagai cawapres.

Sindiran politik Prabowo Cawapres Jokowi ini pun semakin kencang ditiupkan oleh sebagian pihak tadi setelah PDIP secara resmi mengumumkan Jokowi capres 2019.

Meski Fadli Zon sudah mengatakan “Jangan berpikir Pak Prabowo mau disandingkan dengan Pak Jokowi”, tapi entah mengapa wacana politik kocak ini masih saja dihembuskan, termasuk oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“Ya, sudah, kalau Pak JK tidak boleh, yang ideal adalah pasangan Jokowi-Prabowo.”

Sebelumnya pun Ketua Umum PPP Romahurmuziy setuju dengan wacana Prabowo Cawapres Jokowi, dan diulangi lagi oleh Sekjen PPP Arsul Sani.

“Setuju (Jokowi-Prabowo). Itu pernah didiskusikan antara Pak Jokowi dengan Ketum PPP Mas Romy (Muhammad Romahurmuziy) ketika bertemu,” katanya di sini.

Ada benarnya juga pendapat yang mengatakan politikus itu lebih lucu dari pelawak.

Teringat Srimulat pada zaman keemasannya dengan figur seperti Tarzan, Timbul, Kadir, Bambang Gantolet, Tessy, dan lainnya yang mengocok perut penonton, meski adegan Srimulat yang mengundang gelak tawa tadi hanya pengulangan saja.

Contoh, Tessy duduk di kursi dan satu kakinya dilipat. Setelah ngobrol sejenak dengan lawan mainnya, tiba-tiba Tessy terperanjat kaget. “Mana kaki saya? Kaki saya mana satu lagi?” sambil celingak-celinguk seperti orang yang sedang kebingungan mencari kakinya yang satu lagi hilang! Penonton pun tertawa terbahak-bahak, padahal adegan itu hanya pengulangan atau sudah pernah dilakoni sebelumnya.

Entah apa maksud dan tujuan dari sebagian pihak yang masih saja mengulang sindiran politik atau wacana Prabowo Cawapres Jokowi, meski Fadli Zon sudah mengatakan “Jangan berpikir Pak Prabowo mau disandingkan dengan Pak Jokowi.”

Jangan-jangan politikus atau sebagian pihak yang masih mengulang sindiran politik Prabowo Cawapres Jokowi ini termasuk penggemar Srimulat juga?

Masih diulang dan diulang karena penonton masih menganggapnya lucu?

Jadi kangen dengan Srimulat.

*Sumber gambar: youtube.com.


Seandainya Ahok Bebas, Ini yang akan Dilakukannya?

Seandainya Ahok Bebas, Ini yang akan Dilakukannya?

Adahati.com – Ahok bebas? Bisa iya, bisa juga tidak.

Nama Ahok kembali menjadi bahan pembicaraan sehubungan dengan pengajuan PK yang merupakan haknya. Meskipun haknya, namun ada saja sebagian pihak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, padahal zaman dan teknologi sudah sedemikian maju.

Kepentingan itu memang bisa membutakan.

Kepentingan yang mendasari sebagian pihak yang tak senang atas pengajuan PK Ahok tadi antara lain khawatir seandainya Ahok bebas, ia akan ikut Pilpres 2019 sekaligus menjadi pendamping atau cawapres Jokowi.

Khawatirnya seperti itu? Dalam hidup ini tak lepas dari trik atau taktik, apalagi jika sudah menyangkut politik. Bisa saja di depan mengatakan khawatir, tapi sebenarnya justru mengharapkan apa yang dikhawatirkannya tadi menjadi kenyataan.

Seandainya Ahok bebas, kecil kemungkinannya akan maju Pilpres 2019 seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian pihak tadi. Ahok, Jokowi dan orang-orang di sekitarnya tidak akan melakukan hal itu karena terlalu beresiko secara hitung-hitungan politiknya, dan kekalahan pada Pilpres 2019 bisa saja terjadi.

Ada tiga kemungkinan seandainya Ahok bebas, dan maju Pilpres 2019 atau menjadi cawapres Jokowi tidak termasuk salah satu dari tiga kemungkinan tadi.

Adapun tiga kemungkin tersebut adalah:

Pertama, seandainya Ahok bebas, maka Ahok sementara akan menjauh dari dunia politik. Urus bisnis saja yang akan menjadi pilihan utama Ahok nantinya.

Kedua, jika Ahok bebas dan masih tetap berkecimpung di dunia politik, maka ia akan menjadi salah satu jurkam atau Tim Sukses Jokowi pada Pilpres 2019.

Ketiga, Ahok akan giat belajar catur agar pengetahuannya terkait trik atau taktik bisa digunakannya untuk kepentingan bisnis atau politik. Ahok pun akhirnya menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun akan dihukum, dan hukumannya bisa pahit sekali.

Sebagai catatan terakhir, tolong abaikan kemungkinan yang ketiga. Sebab, segiat apapun Ahok belajar catur, dikhawatirkan ia tidak akan mengalami kemajuan yang berarti, dan akibatnya masih mudah terpancing atau termakan trik yang dimainkan oleh orang lain yang memiliki kepentingan atas dirinya.

Misal, di depan bilang khawatir, tapi sebenarnya ingin apa yang dikhawatirkannya tadi menjadi kenyataan, dan dari situ memetik keuntungan sesuai yang direncanakan.

*Sumber gambar: youtube.com.


Cawapres Jokowi Bukan Prabowo Subianto, Ini Alasannya

Cawapres Jokowi Bukan Prabowo Subianto, Ini Alasannya

Adahati.com – Siapa cawapres Jokowi saat ini sedang menjadi pembicaraan yang cukup hangat di kalangan masyarakat sejak PDIP secara resmi menyatakan dukungan politiknya sekaligus mengusung Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019 nanti.

Sila baca artikel sebelumnya yang terkait dengan “Cawapres Jokowi”.

1. Wiranto Jadi Cawapres, Siapa yang Gelisah?

2. Blunder, PDIP Umumkan Dukung Jokowi Capres 2019

3. Pertemuan Jokowi dan Megawati Ternyata Blunder

4. JK Sedang Diledek atau Disindir oleh Puan Maharani?

Siapa pendamping Jokowi yang layak, pas, cocok, sekaligus mudah memenangkan Pilpres 2019 karena memiliki kriteria yang bagus?

Sejumlah nama pun bermunculan dan dianggap memenuhi kriteria tadi, termasuk nama Prabowo Subianto. Meski sudah berulang kali dijelaskan bahwa nama Prabowo dimasukkan sebagai cawapres Jokowi lebih cenderung sebuah ledekan atau sindiran politik yang cukup lucu, tapi masih saja ada sebagian pihak yang yakin dan percaya wacana Prabowo menjadi cawapres Jokowi sesuatu yang serius dan layak untuk dipertimbangkan.

Seperti biasa alasan mereka yang berjiwa “Teletubbies Romantis Melankolis” yang bisa mengundang air mata jatuh berlinang dan bercucuran dijadikan acuan, antara lain jika Prabowo menjadi cawapres Jokowi, maka negeri ini akan damai, aman dan tenteram sekaligus menyatukan pendukung kedua belah pihak yang selama ini terpecah belah.

Namun JK memiliki kriteria sendiri untuk pendamping Jokowi, dan kriteria yang disebut JK ini semakin menegaskan Prabowo bukan cawapres Jokowi.

Menurut JK ada dua kriteria yang harus dipenuhi oleh cawapres Jokowi, yaitu:

1. Calon orang nomor dua tersebut bisa meningkatkan elektabilitas.

2. Tokoh yang berpengalaman di pemerintahan.

“Kalau tidak punya pengalaman di pemerintahan, juga nanti sulit mengatur di dalam pemerintah (itu sendiri),” kata JK di sini.

Nama Prabowo Subianto diyakini oleh banyak pihak dapat meningkatkan elektabilitas Jokowi, tapi hanya satu kriteria ini saja yang memenuhi, sedangkan kriteria lainnya tidak, atau dengan kata lain hanya 50% saja memenuhi kriteria yang disebut oleh JK.

Apakah dua kriteria yang harus dipenuhi oleh cawapres Jokowi versi JK tadi mengarah pada satu nama, yaitu Jenderal (purn) Wiranto?

*Sumber gambar: youtube.com


JK Sedang Diledek atau Disindir oleh Puan Maharani?

JK Sedang Diledek atau Disindir oleh Puan Maharani?

Adahati.com – JK sedang diledek atau disindir oleh Puan Maharani? Tapi sebenarnya hal yang biasa saja jika terjadi ledek meledek atau sindir menyindir dalam dunia politik. Belakangan ini pun sudah terjadi hal seperti itu.

Contohnya ledekan atau sindiran yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Selain disindir sebaiknya menjadi cawapres Jokowi, Prabowo pun diledek oleh sebagian pihak tidak akan maju Pilpres 2019, tapi sekadar menjadi king maker saja.

Sindiran pertama kepada Prabowo tadi pun dibumbui kata-kata nan syahdu yang bisa membuat air mata jatuh berlinang, yaitu jika Prabowo menjadi cawapres Jokowi, maka Indonesia pun akan kembali aman dan damai serta menyatukan pendukung kedua belah pihak yang selama ini terpecah belah. Sedangkan sindiran kedua memiliki alasan yang manis sekaligus romantis, yakni Prabowo menjadi king maker bagi Anies Baswedan dengan harapan bisa mengulangi kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Lucunya, ledekan atau sindiran politik kepada Prabowo tadi masih ada sebagian pihak yang menganggapnya serius, atau bukan sebuah sindiran.

Kini giliran JK sedang diledek atau disindir oleh Puan Maharani?

Menurut berita di sini, PDIP sedang mengkaji kemungkinan JK menjadi cawapres Jokowi. Bukannya Puan tidak tahu Pasal 7 UUD 1945, tapi ia beralasan, “Ini kan menjadi satu kajian karena kalau UU Pemilu yang juga menjadi pembahasan KPU walau sudah ada hitam di atas putih, implementasinya berubah-ubah.”

Politikus senior PDIP Tjahyo Kumulo pun pernah melontarkan wacana JK Ketua Tim Sukses Jokowi pada Pilpres 2019 yang dianggap sebagai sebuah sindiran agar JK tidak mencalonkan diri sebagai capres maupun menjadi king maker bagi pihak lain.

JK pun menolak wacana tadi. Ia pun membenarkan Pasal 7 UUD 1945 menghalanginya untuk tampil atau maju lagi sebagai cawapres. Selain itu, JK pun mempertimbangkan faktor umur untuk tidak mencalonkan diri lagi. “Saya sudah katakan, saya ini mempertimbangkan juga segi umur, biarkan yang lebih muda,” kata JK di sini.

Apakah Puan Maharani jarang baca berita? Tak tahu JK pernah mengatakan hal seperti itu? Atau sudah pernah baca, tapi masih kurang yakin JK tidak akan mencalonkan diri sebagai capres atau menjadi king maker bagi pihak lain?

Benarkah JK sedang diledek atau disindir oleh Puan Maharani yang mengatakan partainya sedang mengkaji kemungkinan JK menjadi cawapres Jokowi?

Sejak PDIP resmi mendukung Jokowi sebagai capres 2019 makin banyak saja lelucon yang berhamburan dari para politikus, entah berupa ledekan atau sindiran, bahkan di saat serius pun masih bisa mengundang gelak tawa. Tak salah jika ada sebagian pihak yang mengatakan politikus itu sebenarnya lebih lucu dari pelawak.

*Sumber gambar: youtube.com.


Pertemuan Jokowi dan Megawati Ternyata Blunder?

Pertemuan Jokowi dan Megawati Ternyata Blunder?

Adahati.com – Pertemuan Jokowi dan Megawati cukup sering terjadi, dan hal ini bukan sesuatu yang aneh mengingat keduanya berasal dari partai politik yang sama.

Publik pun masih ingat, Jokowi bisa menjadi presiden karena Megawati yang memiliki hak prerogratif menentukan capres PDIP akhirnya memilih Jokowi, meski sempat ragu atau belum yakin dengan kapasitas dan sosok seorang Jokowi pada waktu itu.

Tak kenal maka tak sayang, dan rasa sayang bisa timbul karena sering bertemu.

Pertemuan Jokowi dan Megawati selanjutnya kembali terjadi di Istana Batu Tulis, Bogor pada Selasa (20/2/2018) malam yang merupakan awal dari blunder PDIP.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada pertemuan Jokowi dan Megawati di atas tadi ada dibicarakan soal Pilpres 2019, meski tidak secara khusus dibahas.

“Tidak secara khusus tapi saya sendiri ya tidak tahu ketika pertemuan di Batu Tulis apakah hal itu dibahas atau tidak karena saat itu saya mendampingi makan malam. Setelah itu ibu Mega dan bapak Jokowi bertemu secara khusus hampir dua jam.”

Khusus atau tidak khusus, pertemuan Jokowi dan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor tadi menghasilkan sebuah blunder di Bali tiga hari kemudian.

 – Blunder, PDIP Umumkan Dukung Jokowi Capres 2019 

Blunder PDIP tadi menyebabkan Pilpres 2019 tidak seru, tegang, dan mencekam lagi seperti halnya Pilpres 2014, tapi sayangnya tidak dimanfaatkan oleh Partai Gerindra yang justru melakukan blunder lainnya.

Partai Gerindra terkesan panik setelah PDIP secara resmi mengumumkan Jokowi adalah capres 2019. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, “Setelah ini, semua pengurus turun ke bawah rebut kemenangan. Minta Prabowo untuk teguh jadi presiden dimulai dari permintaan Provinsi Banten.”

Memaksakan Prabowo menjadi capres sementara elektabilitasnya diperkirakan tidak akan mampu menyaingi elektabilitas Jokowi hingga hari H Pilpres 2019 ibarat menabur garam ke laut. Rebut kemenangan? Kecil peluangnya berhasil, apalagi jika Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungan politiknya kepada Presiden Jokowi, dan bukan hal yang kebetulan jika saat ini sedang dilakukan negosiasi politik antara PDIP dan Partai Demokrat lewat perantara putra Megawati dan putra SBY.

Gerindra blunder memaksakan Prabowo bertarung dengan Jokowi di Pilpres 2019, kecuali ada kejadian politik luar biasa yang dapat memutarbalikkan keadaan dan menguntungkan posisi Prabowo, sedangkan Jokowi sebaliknya.

Keberuntungan memang bisa datang kapan saja, tapi mengharapkan keberuntungan tadi hadir sekaligus mewujudkan impian yang ada ibarat orang linglung yang mengira bumi berguncang, padahal langkahnya saja yang sempoyongan.

Diperkirakan Anies Baswedan pun sudah tahu dan menyadari sia-sia saja Prabowo merebut kemenangan atau mengalahkan Jokowi, makanya saat ditanya perihal peluangnya mendampingi Prabowo di Pilpres 2019, jawaban Anies pun singkat saja.

“Enggaklah, enggak,” kata Anies di sini.

Jika Anies mengatakan, “Iyalah, iya”, berarti ada blunder lainnya setelah blunder PDIP dan blunder Partai Gerindra tadi.

*Sumber gambar: youtube.com.


Blunder, PDIP Umumkan Dukung Jokowi Capres 2019

Blunder, PDIP Umumkan Dukung Jokowi Capres 2019

Adahati.com – PDIP telah melakukan sebuah langkah blunder? Pada pembukaan Rakernas III PDIP di Denpasar, Bali (23/2/18), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Jokowi sebagai capres 2019. “Dengan ini saya nyatakan calon presiden dari PDI Perjuangan, Ir Joko Widodo, Metal! Metal! Pasti menang total.”

Dukungan politik PDIP kepada Jokowi untuk maju kembali pada Pilpres 2019 memang hanya tinggal soal waktu saja, tapi seharusnya tidak sekarang ini, melainkan menjelang penutupan pendaftaran capres agar suasana politik tetap ramai dan menggairahkan.

Prabowo Subianto diyakini akan kembali menantang Jokowi pada Pilpres 2019, tapi sampai saat ini elektabilitasnya masih rendah atau jauh di bawah Presiden Jokowi. Maka dari itu timbul ledekan atau sindiran politik yang mengatakan Prabowo lebih pantas jadi cawapres Jokowi, dan Prabowo tidak akan mencalonkan diri, tapi hanya sebagai king maker saja.

Entah ledekan atau sindiran politik apa lagi yang akan diterima oleh Prabowo nantinya, sementara jumlah parpol yang mendukung Jokowi diperkirakan akan terus bertambah, dan hanya menyisakan Partai Gerindra serta PKS saja yang mendukung Prabowo. PAN mungkin masih bisa diharapkan, tapi Partai Demokrat tetap akan memainkan politik dua kaki sambil melihat ke mana arah angin berhembus, atau masih ada kemungkinan yang cukup besar dukungan politik SBY/Partai Demokrat akan diberikan kepada Presiden Jokowi nantinya.

Meski sejumlah pengamat politik atau lembaga survei sudah berusaha merekayasa dan meyakinkan diri bahwa elektabilitas Prabowo akan meningkat menjelang Pilpres 2019 sekaligus bisa mendekati elektabilitas Jokowi, apalagi jika dipasangkan dengan Anies Baswedan, tapi diperkirakan Jokowi dan pasangannya (Wiranto?) sulit untuk dikalahkan, terlepas Prabowo mencalonkan diri lagi maupun sekadar menjadi king maker tidak memengaruhi keunggulan posisi Jokowi untuk menjabat Presiden RI periode berikutnya.

Sebagian pihak pun meyakini Pilpres 2019 tidak akan seramai dan seriuh Pilpres 2014. Jomplang, keunggulan perolehan suara Jokowi terlalu jauh dibanding Prabowo atau anti klimaks Pilpres 2019 nanti.

Seharusnya PDIP mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto sebagai capres pada pembukaan Rakernas III PDIP tadi. Konstelasi politik pun berubah, dan menarik serta Pilpres 2019 pun menjadi seru dan menegangkan seperti Pilpres 2014 dengan selisih perolehan suara yang tipis siapapun pemenangnya.

*Sumber gambar: youtube.com.


Wiranto Jadi Cawapres Jokowi, Siapa yang Gelisah?

Wiranto Jadi Cawapres Jokowi, Siapa yang Gelisah?

Adahati.com – Siapa cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 nanti?

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal (purn) Wiranto diusulkan menjadi cawapres pada Pilpres 2019. “Berdiri saudara-saudara, nyatakan Pak Wiranto sebagai calon Wapres dari Partai Hanura,” kata Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang di sini.

Meski tidak dijelaskan siapa capresnya, publik bisa menebak dengan mudah. Perkiraan yang paling mendekati kebenaran adalah Wiranto akan diusulkan untuk menjadi cawapres Jokowi.

Presiden Jokowi sudah bisa dipastikan akan maju pada Pilpres 2019, dan tidak sedikit pihak yang menjagokannya akan kembali menjabat Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, frasa “Jokowi Dua Periode” pun nyaring terdengar dan menghiasi media.

Meski Jokowi dijagokan akan kembali menjabat presiden, sampai saat ini publik masih bertanya-tanya siapa wakil presiden yang pas dan cocok untuk mendampinginya.

Sejumlah nama pun bermunculan dan diwacanakan, bahkan nama Prabowo pun disebut, entah serius atau sekadar meledek (ngeyek). Tapi sekali lagi siapa cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 nanti masih menjadi pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat.

Munculnya nama Wiranto menjadi cawapres, dan seandainya benar menjadi cawapres Jokowi memiliki keuntungan strategi dan taktik antara lain terkait hal ini:

  • Usia Wiranto yang lebih tua dan berpengalaman di bidang pemerintahan diyakini pas dan cocok untuk mendampingi Jokowi seperti halnya JK yang lebih tua dan berpengalaman mendampingi Jokowi pada periode 2014-2019.
  • Sosok Jenderal (purn) Wiranto pun diyakini bisa memberikan ketenangan dan stabilitas keamanan yang lebih baik lagi pada periode 2019-2024.
  • Penampilan Wiranto yang tenang menghadapi persoalan bangsa selama ini, ditambah sudah berpengalaman di bidang pemerintahan tadi dianggap mendukung penampilan Jokowi yang tenang, sederhana, dan juga tidak grasa-grusu.
  • Wiranto jadi cawapres Jokowi bisa mengakomodir pendapat pihak-pihak yang menginginkan pemimpin yang berasal dari kalangan militer atau mantan pejabat tinggi militer, apalagi senioritas Wiranto cukup menjanjikan untuk mendulang suara pada Pilpres 2019 nanti.

Meski Wiranto yang dianggap publik dekat dengan Presiden Jokowi ini berasal dari partai kecil atau bukan partai besar, tapi yang dibutuhkan adalah figur atau sosok yang pas dan cocok untuk menjadi pendamping Jokowi pada periode berikutnya.

Kritikan dan kecaman terhadap Wiranto sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2019, dan diungkap kelemahan-kelemahannya nanti bukan hal yang terlalu mengkhawatirkan, sebab siapapun cawapres Jokowi akan mengalami hal yang sama.

Usulan Wiranto menjadi cawapres, dan jika nantinya terbukti menjadi cawapres Jokowi, pasangan Jokowi-Wiranto ini merupakan strategi dan taktik yang jitu untuk memenangkan Pilpres 2019, juga menggelisahkan atau tidak membuat nyaman sebagian pihak.

Siapa yang gelisah atau tidak nyaman tadi jika Wiranto jadi cawapres Jokowi?

*Sumber gambar: youtube.com.


Komitmen Anies Baswedan-Sandiaga Uno Diragukan?

Komitmen Anies Baswedan-Sandiaga Uno Diragukan?

Adahati.com – Komitmen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online arti komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) mencuatkan kata komitmen ini yang ditujukan kepada Pemda DKI terkait nama 36 diskotek di Jakarta yang terlibat peredaran narkoba.

Nama 36 diskotek di atas tadi akan dibuka oleh Buwas, tapi syaratnya ada komitmen. “Kalau ada komitmen dari Pemda (DKI) kalau itu pasti ditutup, saya kasih tahu. Kalau nggak akan ditutup saya nggak kasih tahu,” begitu antara lain kata Buwas di sini.

Masalah penyalahgunaan barang haram narkoba ini sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan keamanan nasional, dan lebih jelas bahayanya dibanding omongan Fahri Hamzah yang diduga korupsi oleh Nazaruddin, kemudian menuding KPK dan Nazaruddin telah bersekongkol yang membahayakan keamanan nasional.

Belakangan ini pun beberapa artis atau seleb telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan barang haram narkoba. Sandiaga Uno pun pernah mengatakan, “Narkoba sudah menjadi ancaman serius. Dalam beberapa hari ini ada artis yang ketangkep karena narkoba. Kita jangan mau dirusak karena narkoba.”

Klop sudah, tinggal tunggu waktunya saja Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan Buwas atau Badan Narkotika Nasional untuk memberantas peredaran narkoba yang terjadi pada 36 diskotek di atas tadi.

Tunggu apa lagi? Tinggal dilaksanakan saja kerjasama tadi tanpa perlu banyak omong yang tidak jelas, kelat-kelit sana sini yang membuang banyak waktu dengan percuma.

Namun di sisi lain timbul pertanyaan. Mengapa Buwas meminta komitmen terlebih dahulu? Mengapa tidak langsung saja diberikan nama 36 diskotek tadi? Apakah Buwas meragukan komitmen Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Pemda DKI Jakarta?

Biarlah pertanyaan di atas tadi tinggal pertanyaan, karena masih ada yang jauh lebih penting, yaitu kerjasama Pemda DKI dan Badan Narkotika Nasional bisa terjalin dalam waktu dekat ini sehingga 36 diskotek di atas tadi secepatnya ditutup.

Waktu jua yang akan membuktikan, apakah ada atau tidak komitmen yang diminta oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso (Buwas).

*Sumber gambar: youtube.com.


Presiden Jokowi Untung, Memangnya Siapa yang Rugi?

Presiden Jokowi Untung, Memangnya Siapa yang Rugi?

Adahati.com – Presiden Jokowi untung, tapi hal ini tidak terkait dengan dagang barang atau sejenis itu, melainkan untung secara politik.

Tidak diajak atau dicegahnya Anies Baswedan ke podium saat penyerahan Piala Presiden kemarin rupanya masih saja hangat atau dihangat-hangatkan oleh sebagian pihak, padahal masalah ini boleh dibilang hanya masalah sepele saja.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon heran terkait masalah di atas tadi. Rupanya bukan hanya Fadli Zon saja yang berkomentar atau memberikan pernyataannya di media massa, pun Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria yang mengatakan kecewa dengan kejadian itu.

“Kami kecewa dengan sikap Paspampres. Pertanyaannya, siapa yang meminta dan memerintahkan Paspampres? Apakah iya ini inisiatif Paspampres? Kenapa melarang? Apa dasar dan alasannnya?” ujarnya di sini.

Kemarin ada yang heran, sekarang ada yang kecewa, besok apa lagi? Tak salah jika banyak pihak yang menilai Presiden Jokowi untung secara politik dengan bertebarannya pernyataan-pernyataan seperti itu, dan bukan salah Presiden Jokowi jika semakin populer dan meningkat saja elektabilitasnya karena media memuat pernyataan-pernyataan yang cenderung cengeng atau semacam itu.

Presiden Jokowi untung, dan keuntungannya semakin besar saja karena bukan hanya Fadli Zon, Ahmad Riza Patria, atau Partai Gerindra yang melakukannya, tapi juga PKS melalui pernyataan kadernya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di sini.

Atas kejadian atau masalah yang cenderung sepele tadi, yaitu Anies Baswedan tak diajak atau dicegah ke podium saat penyerahan Piala Presiden, ia pun mengatakan seperti ini:

“Pak Jokowi rugi dengan kejadian ini karena publik kian menyaksikan ada ketidakadilan dan perlakuan semena-mena. Publik mudah bersimpati pada mereka yang mendapat perlakuan semena-mena. Secara politik, Pak Jokowi rugi besar dengan kejadian ini.”

Presiden Jokowi untung besar atau rugi? Memangnya masih laku taktik playing the victim yang kuno itu? Memosisikan diri sebagai pihak yang terzolimi atau semacam itu masih laku? Oh, air mata pun jatuh berlinang dan berderai-derai.

Terharu.

*Sumber gambar: youtube.com.


Fadli Zon Heran Gara-gara Anies Baswedan Tak Diajak

Fadli Zon Heran Gara-gara Anies Baswedan Tak Diajak

Adahati.com – Fadli Zon heran gara-gara Anies Baswedan tak diajak. Entah mengapa Fadli Zon heran terkait masalah yang boleh dibilang sepele ini.

Bermula dari video Anies Baswedan yang tak diajak mendampingi Presiden Jokowi saat penyerahan Piala Presiden untuk Persija yang viral di media sosial.

Karena Fadli Zon heran, ia pun mengatakan seperti ini: “Harusnya yang ditanya Pak Jokowi ya, kenapa nggak diajak. Cukup mengherankan juga.”

Pengen ketawa ngikik, tapi lucunya di mana? Gak ketawa, tapi rasanya kok ada yang lucu. Mengapa Presiden Jokowi yang jadi sasaran dan seharusnya ditanya?

Kembali Fadli Zon heran, kemudian mengeluarkan pernyataan lainnya di sini. “Saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya apa tidak (dengan politik). Tanyalah ke pihak Istana. Seharusnya dilepaskan dari urusan pribadi. Urusan protokoler itu ada Undang-Undang protokolernya.”

Tadi katanya tanya Presiden Jokowi, kok berubah jadi tanya ke pihak istana?

Ketua Panitia Piala Presiden Maruarar Sirait menegaskan, memang tak semua pejabat negara harus ikut saat penyerahan piala oleh Presiden Jokowi. Menurutnya tidak ada masalah antara Presiden Jokowi dan Anies Baswedan.  Ia pun menghibau agar masyarakat tidak berpikir yang aneh-aneh, juga jangan ada upaya mengadu domba.

Apakah pernyataan Ketua Panitia Piala Presiden Maruarar Sirait tadi cukup mengharukan? Tapi di sisi lain tidak tertutup kemungkinan ada pertanyaan seperti ini, misalnya: Mengapa masyarakat yang dihimbau, bukan pejabat negara seperti anggota DPR?

Fadli Zon heran hanya gara-gara masalah sepele saja, yakni Anies Baswedan tak diajak ke podium bersama Presiden Jokowi saat penyerahan Piala Presiden (bukan Piala Gubernur), padahal ia seorang Anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, juga seorang public figure. Di sisi lain cukup sering terdengar pernyataan bahwa pejabat negara atau public figure seharusnya menjadi panutan atau contoh yang baik bagi masyarakat. Tapi apanya yang mesti dijadikan panutan kalau hanya masalah yang sepele saja heran?

Fadli Zon heran, nanti ada lagi yang heran karena tertular “virus heran”, akhirnya banyak yang heran.

*sumber gambar: youtube.com.


Artis Ini Hanya Meniru Kelakuan Elit Parpol?

Artis Ini Hanya Meniru Kelakuan Elit Parpol?

Adahati.com – Artis ini beberapa hari lalu sempat menjadi berita hangat karena bertepatan dengan hari kasih sayang atau Valentine Day ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya karena diduga menggunakan barang haram narkoba.

Siapa artis ini? Dia adalah Roro Fitria seorang disk jockey (DJ), dan juga model seksi. Entah siapa lagi artis atau seleb yang akan ditangkap oleh pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN).

Ditangkapnya seorang artis atau seleb pun bukan peristiwa baru, tapi sudah sering terjadi. Artis ini artis itu, seleb ini seleb itu, terus berulang-ulang. Maka dari itu, tinggal tunggu waktu saja atau masih ada kemungkinan besar di kemudian hari ada artis atau seleb lain yang ditangkap karena kasus narkoba. Hal ini bisa disimak dari pernyataan Roro Fitria di sini. Menurut pengakuannya, ia sering menggunakan narkoba bareng kawan-kawannya sesama artis.

Siapa saja artis ini? “Maaf kalau itu saya tidak bisa jawab,” katanya.

Timbul pertanyaan. Adakah kemungkinan yang cukup meyakinkan bahwa pihak kepolisian dan BNN bisa memiliki daftar artis-artis yang selama ini masih menggunakan narkoba, meski Roro Fitria tadi mengatakan tidak bisa jawab, tidak tahu, atau tidak mengenalnya?

Roro Fitria pun menangis, ketika disinggung soal dirinya yang sering memberikan penyuluhan terkait pencegahan narkoba, tapi ia sendiri melanggarnya. “Saya sangat menyesal. Sekarang punya beban berat, kenapa saya yang biasanya gerakkan (anti narkoba) sekarang malah pakai. Tanggungjawab itu tidak bisa saya emban dengan baik.”

Munafik, atau semacam itu bukan sesuatu yang baru dan mengejutkan. Tapi siapa yang menularkan kemunafikan ini hingga sampai ke artis, seleb dan figur lainnya? Apakah mereka tertular “virus munafik” yang disebar oleh elit parpol?

Beberapa tahun silam ada parpol dengan jargon “Katakan Tidak Pada Korupsi”. Poster besar di jalan-jalan pun dipajang, dan juga menampilkan sosok elit kadernya, tapi ternyata elit kadernya itu korupsi. Ada lagi parpol yang koar-koar partai agama, tapi justru kelakuan orang nomor satunya, presiden, atau ketua umum parpol tersebut tidak mencerminkan sebagai seorang yang agamis, korupsi dan munafik juga.

Masih banyak contoh “virus munafik” lainnya.

Apakah artis ini artis itu, seleb ini seleb itu, dan figur lainnya yang munafik, mereka hanya meniru kelakuan elit parpol?

*sumber gambar: youtube.com.


Dukung Sandiaga Uno untuk Masalah yang Satu Ini

Dukung Sandiaga Uno untuk Masalah yang Satu Ini

Adahati.com – Dukung Sandiaga Uno untuk masalah yang satu ini, mengapa tidak?

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik beberapa bulan lalu ini mengatakan, “Narkoba sudah menjadi ancaman serius. Dalam beberapa hari ini ada artis yang ketangkep karena narkoba. Kita jangan mau dirusak karena narkoba”, begitu antara lain kata Sandiaga Uno di sini.

Entah mengapa, masih saja ada artis atau selebritis yang bandel meski sudah berulang kali diingatkan dan disosialisasikan tentang bahaya narkoba. Tulisan sebelumnya di sini – Artis yang Ditangkap karena Kasus Narkoba – membahas tentang Roro Fitria seorang disk jockey(DJ), dan juga model seksi yang ditangkap oleh polisi di rumahnya dengan barang bukti 2 gram sabu-sabu.

Kemarin (Jumat, 16/2/18) dini hari pukul 00.30 WIB, pihak kepolisian kembali menangkap pengguna narkoba lainnya. Kali ini putra-putri Elvy Sukaesih, dan juga menantunya yang sedang berpesta sabu-sabu di kediaman Elvy Sukaesih di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur.

Entah artis atau selebritis siapa lagi yang akan ditangkap oleh polisi di kemudian hari terkait penyalahgunaan narkoba ini. Bandel, bebal, tidak jera-jera juga, atau masih saja senang bergaul dengan barang haram yang bisa bikin lemot (lemah otak) dan membahayakan generasi muda.

Maka dari itu, dukung Sandiaga Uno yang mengingatkan mereka yang masih saja bandel, bebal, dan betah bergaul dengan narkoba. Lepaskan dulu segala perbedaan pandangan politik yang ada, sebab masalah penyalahgunaan narkoba sudah sangat serius dan mengkhawatirkan. Jangan lagi dipandang enteng atau ringan, karena bahaya narkoba saat ini bisa jadi lebih berbahaya dibanding terorisme.

Untuk pernyataan Sandiaga Uno atau Anies Baswedan lainnya yang cenderung retorika, menyebalkan, tong kosong nyaring bunyinya, bikin ngantuk saja atau sejenis itu bolehlah terjadi perbedaan pandangan politik, tapi dukung Sandiaga Uno dan Anies Baswedan untuk masalah yang satu ini.

Sekali lagi, dukung Sandiaga Uno, dukung Anies Baswedan, atau siapapun pejabat yang mengingatkan tentang betapa berbahayanya barang haram narkoba yang bisa bikin lemot (lemah otak) dan menghancurkan generasi muda.

*Sumber gambar: youtube.com.


Presiden Jokowi yang Sederhana dan Membumi

Presiden Jokowi yang Sederhana dan Membumi

Adahati.com – Penampilan Presiden Jokowi yang sederhana dan membumi cukup sering dinyinyirkan oleh sebagian kecil pihak yang sirik, iri, dengki, tak bahagia atau semacam itu dan menudingnya hanya pencitraan semata. Jika hanya sekali dua kali mungkin masih bisa dibenarkan tudingan tadi, namun kenyataannya tidak begitu, atau sering terlihat penampilan Presiden Jokowi yang sederhana dan membumi.

Media pun dituding menjadi biang kerok atas meningkatnya elektabilitas Presiden Jokowi, karena penampilan Presiden Jokowi yang sederhana dan membumi tadi dianggap berita yang cenderung remeh temeh, bahkan ada yang menuding sebagai “berita murahan”, “berita bayaran” atau semacam itu seperti pernah ditulis sebelumnya di sini –  Jokowi Tak Tertandingi, Dua Periode Sudah Pasti? –

Entah apa lagi kata orang sirik, nyinyir, iri, tak bahagia dan sejenisnya tadi atas berita yang masih terkait dengan penampilan Presiden Jokowi yang sederhana dan membumi ini.

Pada masa Pilkada DKI 2012 dan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memiliki supir yang bernama Bejo. Hari ini (Jum’at, 16/2/18), mantan supirnya tadi mengundang Jokowi yang kini menjabat Presiden RI untuk menghadiri pernikahan anaknya.

Presiden Jokowi pun hadir, meski harus melewati bantaran gang kecil dan kali di sisinya untuk menuju tempat pernikahan anak mantan supirnya dengan memakai batik serta ditemani oleh istrinya Iriana, dan tentu saja para Paspampres.

Presiden Jokowi pun menyalami kedua pengantin. Meski kehadirannya hanya sebentar saja, pihak pengantin yang merupakan rakyat kecil pasti senang dan bahagia atas kehadiran Presiden Jokowi yang sederhana dan membumi ini.

Memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada rakyat kecil tadi, apakah Presiden Jokowi salah? Kemudian dituding macam-macam seperti hanya pencitraan saja? Salah Jokowi juga jika media meliputnya?

Bukan hanya Presiden Jokowi saja sebenarnya, tapi pejabat-pejabat lainnya pun boleh memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada rakyat kecil, seperti menghadiri pernikahan anak mantan supir atau acara lainnya. Daripada sirik, iri, nyinyir, dan senang menuding Presiden Jokowi yang sederhana dan membumi hanya pencitraan semata, mengapa tidak melakukan hal yang sama?

* Sumber gambar: youtube.com.


Presiden Jokowi Tak Tertandingi, Dua Periode Sudah Pasti?

Presiden Jokowi Tak Tertandingi, Dua Periode Sudah Pasti?

Adahati.com – Presiden Jokowi tak tertandingi lagi, dan sudah bisa dipastikan akan menjabat sebagai presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya mengingat lawan-lawan politiknya sampai saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda yang meyakinkan mampu mengalahkannya pada Pilpres 2019 nanti.

Elektabilitas Presiden Jokowi pun masih tetap teratas dan unggul jauh dibanding bakal kandidat presiden lain yang dianggap oleh sebagian pengamat politik dapat mengganggu mulusnya langkah Jokowi untuk menduduki kursi nomor satu.

Pun Jokowi tak tertandingi terkait elektabilitasnya. Media dituding sebagai biang kerok atas tingginya elektabilitas Presiden Jokowi karena sering memberitakannya, termasuk hal yang remeh temeh, padahal sudah biasa atau bukan yang sesuatu yang aneh dan baru. Negara lain pun medianya melakukan hal yang sama. Justru yang patut dipertanyakan adalah mengapa lawan-lawan politik Jokowi tidak mampu melakukannya? Bikin kek sesuatu yang remeh temeh, kemudian media meliputnya. Tapi ada kemungkinan sudah dilakukan, namun media malas memberitakannya, atau dianggap bukan sesuatu yang menarik untuk dijadikan berita.

Prabowo Subianto yang merupakan lawan beratnya pada Pilpres 2014 lalu pun elektabilitasnya masih rendah, bahkan ada yang menganggapnya tidak layak untuk ikut Pilpres 2019, tapi hanya sebagai king maker saja.

Tapi siapa yang mesti dielus-elus jika Prabowo jadi king maker? Apakah elusannya cukup mantap untuk mengalahkan Jokowi? Bagaimana kalau elusannya kurang mantap, dan bakal kandidat presiden yang dielus justru tertidur?

Ada pula lembaga survey yang mengatakan Anies Baswedan bisa dielus seandainya Prabowo jadi king maker. Entah apa dasarnya nama Anies Baswedan dimasukkan sebagai bakal kandidat presiden, padahal banyak pihak yang mengatakan ia hanya “menang kebetulan” saja pada Pilkada DKI 2017 lalu. Elektabilitasnya pun masih rendah. Ada yang mengatakan kalau dielus-elus nanti bisa meningkat, tapi bagaimana kalau elektabilitasnya justru makin tidur atau malah turun setelah dielus?

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun ada yang menjagokannya sebagai bakal kandidat presiden, tapi pendapat tadi dianggap terlalu berlebihan, karena Gatot Nurmantyo diasumsikan sudah “masuk kotak”, bahkan untuk cawapresnya pun tidak ada kandidat presiden yang akan meliriknya.

Maka dari itu, Pilpres 2019 nanti tidak lagi seseru Pilpres 2014, atau dianggap anti klimaks.

*Sumber gambar: youtube.com.


Sri Sultan Hamengkubuwono X Mohon Maaf

Sri Sultan Hamengkubuwono X Mohon Maaf

Adahati.com – Sri Sultan Hamengkubuwono X mohon maaf kepada Romo Prier saat menjenguknya di RS Panti Rapih (Minggu, 11/2/2018).

“Saya mohon maaf terlambat mengamankan walaupun sudah ada aparat di dalam,” ucap Sri Sultan Hamengkubuwono X di sini.

Sebelumnya telah terjadi sebuah peristiwa yang memalukan ketika Pastor dan umat di Gereja St Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta yang sedang melakukan sebuah misa diserang dengan menggunakan pedang pada Minggu (11/2/2018) pukul 07.30 WIB.

Suliyono masuk ke dalam gereja dari pintu selatan sambil mengayunkan pedang dan melukai kepala beberapa orang, bahkan ia tak bisa dicegah saat hendak menuju altar lalu melukai Pastor Prier yang sedang memimpin misa. Ia baru bisa dilumpuhkan setelah polisi yang ditelepon seorang umat datang ke lokasi.

Meski sejumlah berita yang ada tidak menyebutkan secara rinci, tapi diperkirakan cukup lama berlangsungnya peristiwa yang memalukan tadi, yaitu sejak Suliyono masuk ke dalam gereja, mengamuk dengan sebilah pedang dan ditembak kakinya oleh polisi.

Beberapa saat setelah peristiwa yang memalukan tadi, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) menyatakan kekecewaannya.

“Harus ditelusuri betul siapa orangnya, apakah ada kelompok atau bergerak sendiri. Saya betul-betul kecewa berat,” katanya di sini.

Pihak kepolisian yang mendatangi rumah orang tua Suliyono sempat ditolak dan ibunya pun histeris serta membanting badannya ke lantai. Lalu ada lagi pernyataan yang bisa membuat sebagian pihak tersenyum. Orang tuanya sempat meminta agar Suliyono pulang dan tinggal di Banyuwangi untuk menikah.”Saya suruh pulang, nikah saja. Tapi enggak mau, katanya mau nikah sama bidadari,” kata Mistadji, ayah kandung Suliyono di sini.

Beberapa tokoh masyarakat pun menyatakan keprihatinannya, mulai dari Ketua DPR RI hingga politikus PKS, dan masih banyak tokoh lainnya. Sri Sultan Hamengkubuwono X pun antara lain mengatakan keheranannya ada orang yang tidak berperi kemanusiaan dan menyerang orang yang sedang beribadah. “Jelas itu bukan karakter kita masyarakat Jogja. Saya sangat sedih dan menyesali,” tuturnya.

Bukan hanya Sri Sultan Hamengkubuwono X saja yang menyatakan mohon maaf tanda menyesal atau merasa bersalah, begitu pun Romo Prier yang mengalami cedera. “Saya melihat orang itu mengancam tapi saya tidak lari. Kena pukulan. Itulah salah saya.”

Kesimpulan sederhananya, banyak pihak yang merasa prihatin, menyesal, marah, dan merasa bersalah atas peristiwa yang terjadi di Gereja St Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta pada Minggu (11/2/2018) sekitar pukul 7.30 WIB.

Sumber gambar: youtube.com.


Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi 75,8 Persen!

Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi 75,8 Persen!

Adahati.com – Tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi tinggi sekali! Tentu hal ini sesuatu yang menggembirakan bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Sebuah prestasi sudah seharusnya diberikan pujian, acungan jempol atau ucapan selamat sebagai tanda menghargai prestasi tersebut. Bukan main, tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi sebesar 75,8 persen!

Tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi yang paling dianggap menonjol adalah soal pembangunan infrastruktur. Terbukti, ada pembangunan selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi dengan terciptanya infrastruktur tadi, dan bukan hanya sekadar ada, tapi pembangunan infrastruktur itu pun lebih cepat, atau tidak lelet seperti keong, apalagi dibiarkan terbengkalai begitu saja di tengah jalan.

Lembaga Survei PolMark Indonesia merilis hasil tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi pada tahun 2017, dan berikut ini hasil survei dari lembaga tersebut:

1. Pembangunan infrastruktur lebih cepat 51,8 persen

2. Warga lebih sejahtera 7,1 persen

3. Layanan kesehatan lebih baik dan terjangkau 6,3 persen

4. Korupsi berkurang 6,2 persen

5. Layanan pendidikan leboih baik dan terjangkau 4,2 persen

6. Kebutuhan pokok tersedia dan harga terjangkau 2,7 persen

7. Hukum lebih ditegakkan 2,7 persen

8. Kehidupan Warga lebih rukun dan harmonis 2,5 persen

9. Warga lebih mudah mendapatkan pekerjaan 1,1 persen

10. Lainnya 1,0 persen

11. Tidak tahu/tidak jawab 14 persen

*Sumber Berita

Selamat kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri yang ada di dalam kabinet sekarang ini atas prestasi yang sudah diraih dengan angka yang cukup fantastis, yaitu tingkat kepuasan kinerja sebesar 75,8 persen!

Ssssst…tolong jangan keras-keras menyebut tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi sebesar 75,8 persen tadi. Khawatir nanti ada yang kebakaran jenggot.

Bagaimana tanggapan, komentar, atau pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon?

Sampai saat ini belum ada beritanya, tapi diperkirakan hanya masalah waktu saja. Cepat atau lambat akan ada komentar Fadli Zon terkait hasil survei tadi yang mengatakan tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi sebesar 75,8%!

Sambil menunggu komentar Fadli Zon – jika memang ada nantinya -, mari kita simak sejenak lagu lama yang pernah dilantunkan oleh Yuni Shara.

Judulnya “Desember Kelabu“.

Sinar cinta seterang rembulan
Kini pudar sudah
Desember kelabu selalu menghantui
Setiap mimpiku

*Sumber gambar: youtube.com.


Guyon Presiden Jokowi Tidak Lucu, Justru Menyedihkan!

Guyon Presiden Jokowi Tidak Lucu, Justru Menyedihkan!

Adahati.com – Hal yang biasa jika Presiden Jokowi guyon untuk mencairkan suasana, tapi kali ini guyon Presiden Jokowi tidak lucu, justru menyedihkan.

“Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengar dan simak sambutan dari Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kami persilakan,” kata pembawa acara Munaslub Partai Golkar lewat pengeras suara.

Munaslub (musyawarah nasional luar biasa) Partai Golkar telah dibuka kemarin (Senin, 18 Desember 2017) di Jakarta Convention Center, Senayan.

Tulisan sebelumnya di sini – JK Masih Kuat Pengaruh Politiknya? -, menanyakan pengaruh politik JK setelah ia cukup yakin akan ada Munaslub Partai Golkar.

“Boleh bilang ini pasti ada munaslub, memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian,” begitu antara lain kata JK pada 28 November 2017. Pernyataannya tadi sehubungan dengan wacana penggantian Setnov sebagai ketum.

Terbukti, Munaslub Partai Golkar terlaksana di bulan Desember yang menandakan pengaruh politik JK masih kuat di partai politik berlambang pohon beringin ini.

Para hadirin di Munaslub Partai Golkar pun riuh bertepuk tangan ketika nama Presiden Jokowi dipanggil oleh pembaca acara tadi. Di sinilah ia sempat guyon, tapi sayangnya guyon Presiden Jokowi tidak lucu, justru menyedihkan!

Dalam sambutannya Presiden Jokowi berguyon agar Partai Golkar tak perlu khawatir akan menjadi parpol nomor tiga di bawah PDIP dan Partai Gerindra.

“Saya meyakini tidak (Golkar tidak akan jadi partai nomor tiga), hanya enggak tahu kalau bersaing dengan PDI Perjuangan, seperti apa saya enggak tahu,” katanya di sini. Guyon Presiden Jokowi tidak lucu, tapi kader-kader Partai Golkar tertawa.

Apakah Partai Golkar bisa mengalahkan PDI Perjuangan di Pemilu 2019? “Saya enggak bisa menjawab karena Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan ada di sini,” ucapnya menambahkan, dan kembali guyon Presiden Jokowi tidak lucu.

Tulisan sebelumnya di sini – Pencitraan Seorang Prabowo Sekitar 2-3 Bulan Lagi? – menyebutkan hal yang berkait dengan deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden oleh Partai Gerindra. Tentunya Partai Gerindra masih berharap Prabowo yang menang di Pemilu 2019 sekaligus menjabat Presiden Republik Indonesia.

Maka dari itu, guyon Presiden Jokowi tidak lucu bagi kubu Partai Gerindra dan pendukung Prabowo, sebab Partai Golkar dan Presiden Jokowi terlihat semakin akrab saja. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang hadir di acara pembukaan munaslub pun disambut meriah oleh kader-kader Partai Golkar. Beberapa hari sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun menghadiri acara Rakornas PDI Perjuangan di Tangerang, Banten (16 Desember 2017).

Guyon Presiden Jokowi tidak lucu, Partai Golkar semakin akrab dengan Presiden Jokowi tidak lucu, Ketua Umum PDIP dan Golkar terlihat mesra tidak lucu, Golkar mendukung Jokowi di Pemilu 2019 pun tidak lucu, justru menyedihkan kubu seberang karena frasa “Jokowi Dua Periode” semakin dekat menjadi kenyataan.

*Sumber gambar: youtube.com.


Pencitraan Seorang Prabowo Sekitar 2-3 Bulan Lagi?

Pencitraan Seorang Prabowo Sekitar 2-3 Bulan Lagi?

Adahati.com – Benarkah pencitraan seorang Prabowo akan dilakukan sekitar 2-3 bulan ke depan atau sebentar lagi? Seperti apa bentuk pencitraan seorang Prabowo itu?

Beberapa waktu lalu Prabowo pernah mengatakan bantuan pemerintah kepada rakyat Rohingya hanya pencitraan, dan sebentar lagi akan ada pencitraan seorang Prabowo?

Pemilu 2019 ada yang beranggapan sebentar lagi, ada juga sebagian pihak yang mengatakan masih cukup lama. Tapi sepertinya menurut Partai Gerindra relatif sebentar lagi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade pun mengatakan Prabowo akan dideklarasikan sebagai capres sekitar 2-3 bulan lagi.

“Teman-teman media tunggu dalam 2-3 bulan lagi insya Allah bapak Prabowo akan resmi akan diusung oleh Partai Gerindra menjadi calon Presiden,” katanya di sini.

Terharu? Air mata pun jatuh berlinang? Atau Anda menanggapinya biasa-biasa saja pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade di atas tadi? Atau mungkin Anda senyum-senyum simpul, karena entah kapan pun dideklarasikannya tetap saja Prabowo bukan pilihan Anda, melainkan Presiden Jokowi?

Terlepas apapun tanggapan Anda terkait dideklarasikannya Prabowo Subianto sebagai capres pada Pemilu 2019 nanti, semuanya terserah Anda. Yang penting Anda jangan darah tinggi saja, atau tensi Anda tiba-tiba naik.

Menurut Andre Rosiade, setelah dideklarasikan sebagai capres, Prabowo akan turun gunung atau melakukan sosialisasi kepada rakyat. Langkah ini dilakukan untuk menunjukkan Prabowo adalah figur yang dekat dengan rakyat.

Maksudnya akan ada pencitraan seorang Prabowo? Bentuk pencitraan seorang Prabowo hanya seperti itu saja? Apakah tidak ada bentuk pencitraan seorang Prabowo yang jauh lebih menarik, atau lain daripada yang lain?

Sekadar bertanya saja.

Terlepas pencitraan seorang Prabowo atau bukan, ada baiknya kita simak sejenak lagu Bang Oma, Raja Dangdut dan Ketua Umum Partai Idaman.

Kata Bang Oma, santai…jangan mendadak darah tinggi atau tiba-tiba tensi Anda naik.

Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang
Yuk kita santai agar otot tidak kejang

*Sumber gambar: youtube.com.

Artikel Sebelumnya:

  1. Ridwan Kamil Kalah
  2. Juergen Klopp, Manajer Pecundang yang Layak Dipecat?
  3. Partai Besutan Tommy Soeharto Dinyatakan Gagal Lolos

Ridwan Kamil Kalah Lawan Rumput?

Ridwan Kamil Kalah Lawan Rumput?

Adahati.com – Wali Kota Bandung dan salah satu calon gubernur pada Pilkada Jabar 2018, juga diprediksi akan memenangkan Pilkada tersebut sekaligus menjadi gubernur Jawa Barat, ternyata Ridwan Kamil kalah lawan rumput.

Menyedihkan sekali? Lawan rumput saja kalah. Jika lawan rumput saja Ridwan Kamil kalah, apa lagi lawan lulusan Harvard seperti Mayjen (Purn) Sudrajat?

Tulisan sebelumnya di sini – Prabowo Bukan Lulusan Harvard, Gosip atau Fakta? -, Partai Gerindra secara resmi telah mengusung Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur pada Pilkada Jabar 2018, dan menurut Prabowo Subianto:

“Sepak terjang beliau juga dikenal di TNI sebagai salah satu perwira paling cerdas. Beliau lulusan Harvard. Tak banyak TNI yang lulusan Harvard. Saya juga pingin ke Harvard. Saya pernah ke Harvard tapi hanya jalan-jalan saja dan enggak dapat ijazah.”

Berita terbaru mengatakan Partai Golkar yang sedang bermasalah karena Setnov menjadi tahanan KPK mencabut dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil.

Ketua Bappilu Golkar Jawa Barat Iswara tidak tahu persis alasan pencabutan dukungan politik terhadap Ridwan Kamil tadi. Hanya informasi yang diterimanya dari Wasekjen Golkar, Ratu Diah Hatifah mengatakan bahwa sampai tanggal 25 tidak ada komunikasi dari Ridwan Kamil dengan DPD Partai Golkar.

Menurut Wasekjen Golkar Ratu Diah Hatifah, pencabutan dukungan politik terhadap Ridwan Kamil tadi dilakukan atas berbagai pertimbangan, dan Ridwan Kamil dinilai tidak menjalankan amanah yang diberikan Partai Golkar dengan baik.

Dukungan politik terhadap Ridwan Kamil pun masih menjadi polemik hingga saat ini di kalangan kader Partai Golkar. “Penolakan-penolakan di akar rumput juga jadi pertimbangan kami,” kata Ratu Diah Hatifah di sini.

Ridwan Kamil kalah lawan rumput? Menyedihkan sekali, tapi sebaiknya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tak perlu cemas atau khawatir yang berlebihan.

Saat ini rumput tetangga tak sehijau dulu.

Tulisan sebelumnya bisa disimak di bawah ini:

  1. Partai Besutan Tommy Soeharto Gagal Lolos
  2. Prabowo Bukan Lulusan Harvard, Gosip atau Fakta?
  3. Kaesang, Putra Bungsu Presiden Jokowi Jualana Pisang
  4. Ketua Umum Partai Golkar Pengganti Setnov

 


Partai Besutan Tommy Soeharto Dinyatakan Gagal Lolos

Partai Besutan Tommy Soeharto Dinyatakan Gagal Lolos

Adahati.com – Partai besutan Tommy Soeharto dinyatakan gagal lolos ke tahap verifikasi faktual berdasarkan penilaian administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tahapan verifikasi faktual sendiri akan dimulai pada 15 Desember 2017 yang nantinya diakhiri dengan penetapan parpol peserta pemilu pada 17 Februari 2018.

Berikut ini daftar 12 partai politik yang sudah dinyatakan lolos:

  1. PDIP
  2. Golkar
  3. Gerindra
  4. Demokrat
  5. PKB
  6. PPP
  7. PKS
  8. NasDem
  9. Hanura
  10. PAN
  11. PSI
  12. Partai Perindo

Tidak ada nama partai besutan Tommy Soeharto, yaitu Partai Berkarya.

Biasanya akan ada semacam protes, kecewa, atau tanda tak puas diri. Rhoma Irama contohnya. Tulisan sebelumnya di sini – Rhoma Irama Geram karena Partai Idaman Tak Lolos – , menurut Rhoma Irama, KPU telah bersikap tidak adil.

“Pemilu itu harus jujur dan adil. Jadi perlakukanlah kami secara adil.”

Bagaimana tanggapan dari Partai Berkarya? Partai besutan Tommy Soeharto ini pun akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Segera besok (mengajukan gugatan), kami pastikan paling cepat besok kami datang ke Bawaslu minimal konsultasi bagaimana tahapan tahapan untuk melanjutkan keberatan Bawaslu,” kata Sekjen Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang di sini.

Sampai saat ini belum ada tanggapan langsung dari Tommy Soeharto.

Tapi benarkah gagal lolosnya partai besutan Tommy Soeharto ini pertanda pengaruh politik “keluarga cendana” sudah habis, atau tinggal ampasnya saja?

Sebelumnya pun diberitakan Titiek Soeharto berniat ingin mengajukan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Orang-orang yang sudah tua atau sesepuh pun dikumpulkan – Inikah Ketua Umum Partai Golkar Pengganti Setnov? 

Namun Rapat pleno Partai Golkar (13/12/2017) telah memutuskan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setnov hingga munaslub nanti.

Meski hanya sementara, tapi cukup banyak pengamat politik yang memperkirakan Ketua Umum Partai Golkar hasil munaslub nanti tinggal ketok palu saja untuk mensahkan Airlangga Hartarto. Partai Golkar ditengarai cukup menderita saat berperan sebagai oposisi, dan ingin kembali menjadi parpol pendukung pemerintah.

Pertimbangan politik yang wajar, masuk akal, atau realistis? Bisa jadi Partai Golkar sudah realistis atau menyadari kesalahannya berperan sebagai oposisi.

Bagaimana dengan “keluarga cendana”? Bukankah Titiek Soeharto pun gagal menjadi ketua umum jika Airlangga Hartarto yang diangkat di munaslub nanti?

Ada atau tiada lagi pengaruh politik “keluarga cendana”, satu hal yang cukup realistis, “kids zaman now” tidak suka dengan sesuatu yang berbau old.

#sumber gambar: youtube.com.

 


Prabowo Bukan Lulusan Harvard, Gosip atau Fakta?

Prabowo Bukan Lulusan Harvard, Gosip atau Fakta?

Adahati.com – Prabowo bukan lulusan Harvard? Sekadar informasi saja, Universitas Harvard (Harvard University) adalah universitas swasta di Cambridge, Massachusetts.

Harvard merupakan perguruan tinggi tertua di Amerika Serikat, juga salah satu universitas terbaik di dunia yang didirikan pada 8 September 1636.

Awalnya bernama New College, kemudian dinamakan ulang menjadi Harvard College pada 13 Maret 1639 untuk menghormati penyumbang terbesarnya, John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge (Wikipedia).

Dan Prabowo bukan lulusan Harvard.

Frasa “bukan lulusan Harvard” ini berawal dari pernyataan Prabowo sendiri.

Partai Gerindra telah resmi mengusung Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur untuk Pilkada Jabar 2018. Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat (9/12/17).

Menurut Prabowo bukan lulusan Harvard, ia telah kenal lama dengan Sudrajat.

“Sepak terjang beliau juga dikenal di TNI sebagai salah satu perwira paling cerdas. Beliau lulusan Harvard. Tak banyak TNI yang lulusan Harvard. Saya juga pingin ke Harvard. Saya pernah ke Harvard tapi hanya jalan-jalan saja dan enggak dapat ijazah,” kata Prabowo di sini.

Fakta, Prabowo bukan lulusan Harvard.

Namun tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang merasa heran dan bertanya, misalnya seperti ini:

Memangnya kenapa kalau lulusan Harvard? Cukup besar kah pengaruhnya untuk urusan politik seperti Pilkada Jabar 2018? Jika memang cukup besar pengaruhnya, bagaimana dengan Pilkada di tempat lain? Butuh lulusan Harvard juga?

Tapi publik tahunya, pemenang Pilkada ditentukan oleh banyaknya suara rakyat yang memilih, terlepas calon gubernurnya lulusan Harvard atau lulusan antah berantah.

Lulusan atau bukan lulusan Harvard bukan persoalan penting sebenarnya. Prabowo bukan lulusan Harvard tidak mengapa, biasa saja. Jokowi pun bukan lulusan Harvard, apalagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pujaan hati.

Prabowo bukan lulusan Harvard, begitu pun Jokowi, Susi dan banyak pejabat lainnya. Tapi sekali lagi, lulusan atau bukan lulusan Harvard biasa saja.

Yang luar biasa itu kalau ada lulusan neraka.

Kita pun bisa bertanya, bagaimana sebenarnya keadaan di neraka sana.

– The Lohmenz Institute

*Sumber gambar: youtube.com.


Kaesang, Putra Bungsu Presiden Jokowi Jualan Pisang

Kaesang, Putra Bungsu Presiden Jokowi Jualan Pisang

Adahati.com – Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi mulai merambah bisnis kuliner dan menjual pisang nugget di food court ITC Cempaka Mas lantai 5 yang merupakan gerai pertamanya.

Sekadar informasi saja, Presiden Jokowi dan istrinya Iriana memiliki tiga anak, yaitu Gibran Rangkabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep.

Menandai peresmian gerai pertamanya tadi, putra bungsu Presiden Jokowi ini pun tak canggung menggoreng pisang nugget jualannya itu.

Jika ada yang bertanya apakah selain pisang nugget, Kaesang pun jualan duren nugget? Tidak. Mungkin Kaesang jualan gohok, jamblang atau buni nugget? Tidak juga.

Tapi ada yang cukup menarik dari jawaban putra bungsu Presiden Jokowi ini saat ditanya mengapa gerai perdananya di ITC Cempaka Mas, bukan di tempat lain? Bukankah masih ada bahkan cukup banyak tempat yang lebih bonafid?

“Penginnya di daerah Kelapa Gading Boulevard tapi di sana mahal. Nggak punya duit. Jadi ya mulai di food court ITC aja,” kata Kaesang di sini.

Gak punya duit? Anak presiden gak punya duit? Jangan-jangan hanya pencitraan. Masak sih anak presiden gak punya duit untuk sewa tempat yang lebih bonafid?

Jika di masa lalu ada anak presiden gak punya duit, boleh dibilang suatu hil yang mustahal. Jangankan anak presiden, anak menteri aja bisa kaya atau banyak duit. Jangankan anak menteri, jabatan bapaknya di bawah menteri pun bisa punya duit lewat bisnis kong kalingkong, bahkan modal dengkul pula.

Asyik asyik aja dah…

Namanya juga Bento…asyik! Sekali lagi…asyik! Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, mobil parkiran…asyik!

Tapi Kaesang anak presiden malah gak punya duit dan jualan pisang.

Memang susah jadi orang jujur di negeri ini. Jujur pun ada saja yang bilang pencitraan. Hidup sederhana pun masih dibilang pencitraan. Pikiran buruk lebih menguasai dan dominan sehingga tak percaya kalau anak presiden gak punya duit.

Mungkin Kaesang yang usianya masih muda itu tahu, bahwa duit, uang, atau harta seberapa banyak pun tidak akan dibawa mati.

Makanya Kaesang asyik asyik aja jualan pisang.

Yang penting hepi dan bukan uang haram hasil korupsi.

*Sumber gambar: youtube.com.


Inikah Ketua Umum Partai Golkar Pengganti Setnov?

Inikah Ketua Umum Partai Golkar Pengganti Setnov?

Adahati.com – Jabatan Ketua Umum Partai Golkar menjadi hangat dibicarakan sejak Setya Novanto (Setnov) menjadi “pesakitan” atau penghuni rumah tahanan KPK.

Suara-suara yang menginginkan adanya musyarawah luar biasa (munaslub) Partai Golkar guna menggantikan Setnov pun cukup nyaring terdengar.

Nama-nama calon Ketua Umum Partai Golkar pun sudah menghiasi media, antara lain Airlangga Hartarto dan Idrus Marham. Namun hari ini terbetik berita ada lagi kader yang siap maju atau mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Titiek Soeharto diberitakan mengundang dan mengadakan pertemuan dengan para sesepuh Partai Golkar di Jalan Cendana hari ini. Katanya ia siap dan ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar di munaslub nanti.

“Mbak Tutut menyampaikan bahwa Mbak Titiek ingin ikut ke dalam kontestasi ketum dalam munaslub yang akan datang dengan aturan sesuai yang berlaku di partai,” kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung di sini.

Sesepuh? Tidak ada sesepuh yang usianya masih muda. Sudah pasti tua, bahkan tua banget. Pikiran orang yang sudah tua atau sepuh pun cenderung sudah pikun.

Untuk apa orang yang sudah tua diundang dan diajak bicara? Masih ada pengaruhnya?

Tambah bingung lagi jika orang yang sudah tua diajak untuk saling tukar pikiran.

Rugi yang muda.

Pikiran muda kok ditukar dengan pikiran tua, ya rugilah.

Yang tua senang karena pikunnya sudah berpindah ke lain kepala.

Mudah-mudahan tak satupun pihak yang mengusulkan Ketua Umum Partai Golkar pengganti Setnov pada munaslub nanti adalah orang yang sudah tua karena bukan jalan terbaik. Jangan sampai ada penyesalan dan air mata.

Lebih parah dan tambah ngawur lagi seandainya ada yang mengusulkan Yuni Shara yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar kerena menganggap hal itu merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kisruh yang ada di Partai Golkar saat ini.

Sekali lagi ngawur, yang menganggap Yuni Shara sebagai jalan terbaik.

Kucari dan selalu kucari jalan terbaik
Agar tiada penyesalan dan air mata

*Sumber gambar: youtube.com.


Gatot Nurmantyo Sudah Sewajarnya Harus Diganti

Gatot Nurmantyo Sudah Sewajarnya Harus Diganti

Adahati.com – Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan pensiun bulan April 2018, dan menurut berita yang sedang hangat saat ini akan diganti oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.

Komisi I DPR pun telah meminta Marsekal Hadi Tjahjanto untuk segera menyiapkan diri menghadapi uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI.

“Pak Hadi sebagai KSAU sudah harus menyiapkan diri untuk ikut uji kelayakan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di sini.

Mengapa Gatot Nurmantyo tidak diperpanjang masa pensiunnya? Begitu antara lain tanya sebagian pihak yang menyayangkan atau merasa seharusnya Gatot Nurmantyo tak perlu diganti, setidak-tidaknya hingga Pemilu 2019.

Apakah belakangan ini Gatot Nurmantyo dianggap senang berpolitik praktis? Atau Gatot Nurmantyo bernafsu ingin jadi presiden? Diperkirakan akan menjadi capres pada Pemilu 2019 nanti? Bukankah kalau hal ini menjadi kenyataan dan menang, artinya Gatot Nurmantyo mengulangi prestasi Anies Baswedan?

Anies Baswedan ditendang dari kabinet, dan maju Pilkada DKI 2017, sekarang jadi Gubernur DKI. Gatot Nurmantyo bisa saja mengulangi prestasi Anies tadi, malah bukan hanya menjadi gubernur tapi presiden. Artinya Jokowi dua kali melakukan blunder?

Halah…segala macam ilmu cocoklogi dibawa-bawa.

Gatot Nurmantyo memang sudah sewajarnya harus diganti, atau tidak diperpanjang masa pensiunannya karena begitulah keinginan presiden. Sama halnya mengapa hanya Hadi Tjahjanto yang diajukan sebagai penggantinya atau calon tunggal. Presiden maunya seperti itu, dan tidak melanggar Undang Undang yang ada.

Kalau presiden mau ganti Panglima TNI di tengah jalan pun mau apa? Itu hak prerogratif presiden kok. Akan ada implikasi politik yang cenderung negatif atau merugikan Presiden Jokowi nantinya?

Anggaplah memang benar rugi, tapi hari kan masih panjang, dan masih terbuka kesempatan yang lebar bagi Presiden Jokowi untuk mencari untung.

Hari ini rugi, besok untung, lusa untung banget, sudah biasa.

Jika sejenak menengok ke belakang, seharusnya tidak perlu bingung dan bertanya. Presiden Jokowi cenderung tidak suka dengan “orang yang berisik”. Rizal Ramli dan Sudirman Said contohnya. Tiada maaf bagi “orang yang berisik”.

Mengapa tidakkah kau maafkan
Mengapa kubertanya
Mengapa tiada maaf darimu

*Sumber gambar: youtube.com.


Fadli Zon Panik karena Prabowo dan Gerindra Terpuruk?

Fadli Zon Panik karena Prabowo dan Gerindra Terpuruk?

Fadli Zon Panik karena Prabowo dan Gerindra Terpuruk?

Adahati.com – Sebuah hasil yang buruk tentu tak diinginkan oleh siapapun. Kalau sebaliknya atau hasilnya bagus akan menyenangkan hati dan membuat orang pun tersenyum, bukan panik seperti orang gila.

Indo Barometer merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik, dan ini hasilnya:

1. PDIP 30,2%
2. Golkar 12,5%
3. Gerindra 10,8%
4. Demokrat 7,7%
5. PKB 6,0%
6. PKS 5,0%
7. NasDem 3,8%
8. PPP 3,3%
9. PAN 2,0%
10. Hanura 2,0%
11. Perindo 1,5%
12. PSI 0,2%
13. Partai Berkarya 0,1%
14. Partai Garuda 0,1%
15. Tidak tahu atau tidak jawab 14,8%

Fadli Zon panik? Apa komentar atau tanggapannya?

Perlu ada evaluasi karena sudah mulai tidak tepat dengan adanya medsos. Menurut penilaiannya di medsos lebih jujur, lugas, berani dibanding survei dengan cara konvensional seperti yang dilakukan oleh Indo Barometer di atas tadi.

Medsos? Senyum-senyum simpul saja.

Hasil survei Indo Barometer pun mengatakan Presiden Jokowi unggul dibanding bakal capres lainnya untuk Pemilu 2019, sedangkan Prabowo terpuruk, 12,1 % saja.

1. Jokowi 34,9%
2. Prabowo Subianto 12,1%
3. Anies Baswedan 3,6%
4. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 3,3%
5. Gatot Nurmantyo 3,2%
6. Ridwan Kamil 2,8%
7. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 2,5%
8. Megawati Soekarnoputri 2,0%
9. Tito Karnavian 1,8%
10. M Sohibul Iman 1,5%

Selengkapnya bisa dilihat di sini.

Fadli Zon panik? Karena kemungkinan besar seandainya Prabowo termasuk capres pada Pemilu 2019 nanti tetap saja gagal seperti Pemilu 2014 lalu.

Gagal lagi, gagal lagi, siapa yang tidak panik?

Tapi sampai saat ini belum ada berita yang mengatakan Fadli Zon panik. Mudah-mudahan saja Fadli Zon tetap santai serta berharap elektabilitas Prabowo akan naik dan melebihi elektabilitas kandidat presiden lainnya suatu hari nanti.

Tentu “suatu hari nanti” yang dimaksud tadi bukan setelah tahun 2019.

Apapun hasil survei yang tidak menyenangkan sebaiknya jangan membuat Fadli Zon atau siapapun politikusnya menjadi panik. Maka dari itu, boleh saja Fadli Zon berharap Prabowo menang di Pemilu 2019, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia.

Mantap, mas brooo…!

Dan abaikan syair dalam lagu jadul berikut ini:

Mengharapkan yang tak mungkin
Apa gunaaaaaa…

*Sumber berita: detik.com dan sumber gambar: youtube.com.

Artikel Sebelumnya:

 


Budaya Politik Sontoloyo (Ada Yuni Shara?)

Budaya Politik Sontoloyo (Ada Yuni Shara?)

Budaya Politik Sontoloyo (Ada Yuni Shara?)

Adahati.com – “Saya sampai saat terakhir belum mendapat clearance dari Partai Gerindra,” alasan Sandiaga tak datang ke acara Reuni 212 di Monas.

Clearance yang dimaksud Sandiaga tadi adalah restu dari Prabowo.

“Nggak diberi clearance (Prabowo), restu,” jelasnya di sini.

Restu?

Airlangga Hartarto sedang santer disebut sebagai salah satu calon ketua umum Partai Golkar. Ia pun mengajak para pengurus partai yang ada di daerah untuk menemui Jokowi dengan tujuan agar pengurus daerah meminta izin sekaligus restu Presiden.

“Minta izin kepada Jokowi untuk secara eksplisit menyampaikan bahwa ia ikhlas melepas Airlangga memimpin Golkar dan Golkar tetap solid mendukung Airlangga. Dan mohon beliau bisa hadir dalam Munaslub,” kata Yorrys Raweyai membenarkan di sini.

Restu?

Idrus Marham nama lainnya yang juga santer disebut sebagai calon ketua umum Partai Golkar pun mengaku telah meminta restu kepada Presiden Jokowi.

Restu?

Tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang heran, geleng-geleng kepala dan berkernyit dahinya. Apa-apaan ini?

Mosok cuma masalah seupil aja perlu restu? Dasar “budaya politik sontoloyo”.

Tapi di sisi lain mungkin juga ada sebagian pihak lainnya yang tidak setuju dan mengatakan bukan “budaya politik sontoloyo”.

Ih kasar, ih gak sopan. Apa salahnya sih minta restu? Gitu aja kok sewot, dan mengatakan “budaya politik sontoloyo”? Ingat kata Bang Oma atau Rhoma Irama dalam lagunya yang berjudul santai. Santai aja ya, mas brooo…

Terlepas setuju atau tidak setuju, kata “restu” bukan kata asing atau sudah sering terucap dan didengar. Lebih maknyus lagi kalau didampingi dengan kata “doa”.

Jadinya “doa dan restu”.

Ada baiknya – sekadar saran saja, itu pun kalau sempat – Sandiaga, Airlangga Hartarto dan Idrus Marham mendengarkan sebuah lagu lama yang pernah populer dan berjudul “Doa dan Restumu”.

Do’a dan restumu
Kini kunantikan
Siang malam rindu kunanti

Ada Yuni Shara?

Tidak ada, yang nyanyi Tetty Kadi.

Yuni Shara ke mana?

Meneketehe.

*Sumber gambar: youtube.com.


Amien Rais atau JK yang Lebih Kuat?

Amien Rais atau JK yang Lebih Kuat?

Adahati.com – Amien Rais atau JK yang lebih kuat? Kalau bicara tentang politikus gaek yang masih wara-wiri hingga saat ini setidak-tidaknya ada dua nama yang tidak asing lagi atau masih terdengar suaranya, yaitu Amien Rais dan JK.

Menurut sebagian pihak, JK masih kuat pengaruh politiknya di negeri ini. Diduga JK cukup berperan atas kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu.

JK pun masih ikut nimbrung dan bicara terkait masalah yang sedang menimpa Partai Golkar saat ini karena Setya Novanto (Setnov) terlibat kasus dugaan korupsi e-KTP.

Suara-suara yang menginginkan Setnov diganti atau dicopot dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pun cukup nyaring terdengar, tapi penggantian Setnov harus melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub), dan JK termasuk pihak yang menginginkan agar secepatnya diadakan munaslub Partai Golkar tadi.

“Boleh bilang ini pasti ada munaslub, memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian,” begitu antara lain kata JK.

Sila baca: JK Masih Kuat Pengaruh Politiknya?

Jika di bulan Desember ini ada munaslub Partai Golkar dan Setnov tersingkir, maka terbukti JK masih kuat pengaruh politiknya atau lebih “sakti” dibanding Setnov.

Bagaimana dengan Amien Rais?

Dalam pidatonya di Kongres Nasional Alumni 212 ia bicara tentang Nabi Nuh, Fir’aun, Jokowi, Beijing, Papua dan lainnya (tapi tidak ada disinggungnya tentang Yuni Shara).

Yang menarik dari pidatonya tadi adalah terkait acara reuni 212 yang akan diadakan pada 2 Desember 2017.

“Semua berkumpul, jemaah sejak subuh, Insyaallah ada jutaan, tokoh lain akan datang,” begitu antara lain kata Amien Rais di sini.

Memangnya Amien Rais masih kuat?

Amien Rais atau JK yang lebih kuat pengaruh politiknya di negeri ini?

Entah Amien Rais atau JK yang lebih kuat, atau masih ada yang lebih kuat dari kedua politikus gaek itu, ada baiknya kita simak sejenak lagu lama yang pernah populer dan dinyanyikan ulang oleh si cantik mungil Yuni Shara.

Memang lidah tak bertulang
Tak terbatas kata-kataaaaa… 

*Sumber gambar: youtube.com.


Ahmad Dhani Blak-blakan, tapi Cenderung Membosankan?

Ahmad Dhani Blak-blakan, tapi Cenderung Membosankan?

Adahati.com – Ahmad Dhani blak-blakan terkait status tersangka yang kini disandangnya. Berawal sebuah cuitan dari akun Twitter-nya, “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu diludahi muka nya – ADP”.

Ia dilaporkan atas tuduhan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pelapornya adalah Jack Lapian seorang mantan relawan Ahok-Djarot.

Sila baca: Ahmad Dhani Panik Setelah Bersatus Tersangka?

Meski diberitakan detik.com di sini bahwa Ahmad Dhani blak-blakan, tapi cenderung membosankan, atau tidak ada yang baru dan menakjubkan. Hanya pengulangan kata, klaim sepihak, atau sekadar “lagu lama” yang kembali diputar ulang.

Lagu ini, lagu kenangan
Yang tak kan kulupakan – Senandung Rindu.

Menurut berita Ahmad Dhani blak-blakan, antara lain seperti ini pernyataannya:

Laporan yang membuat dirinya menjadi tersangka adalah laporan yang tidak jelas, kata Ahmad Dhani blak-blakan. Tentu maksudnya bukan polisi tidak bisa membaca kata-kata dalam laporan Jack Lapian karena gelap atau buram. Namun di sisi lain, jelas atau tidak jelas, pihak kepolisian telah menetapkannya sebagai tersangka.

Ia pun merasa tidak menimbulkan kebencian atau bernuansa SARA dari cuitan akun Twitter-nya tadi. Kembali cenderung klaim sepihak seperti di atas, tapi menurut berita Ahmad Dhani blak-blakan.

Ahmad Dhani blak-blakan dan mengaitkan perkembangan kasusnya dengan acara reuni 212. Ia pun merasa dirinya adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh massa 212 pada 2 Desember nanti. Masih cenderung klaim sepihak lagi.

Siap ditahan, kata Ahmad Dhani blak-blakan. “Ya kalau siap ditahan berarti kan siap dikriminalisasi. Kalau saya ditahan, berarti itu dikriminalisasi.”

Dikriminalisasi? Pernyataan “dikriminalisasi”, “Saya sudah dikriminalisasi” atau semacam itu bukan hal yang baru dan menakjubkan. Sebelumnya pun sudah pernah ada pihak tersangka lain yang mengatakan seperti itu.

“Pesan Habib Rizieq, mau menjadi warga yang taat hukum, tapi jangan dikriminalisasi,” begitu antara lain pernyataan Eggi Sudjana di sini.

“Saya jangan dikriminalisasi,” kata Buni Yani di sini.

Lagu ini, lagu kenangan
Yang tak kan kulupakan

Jika Buni Yani telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, Rizieq Shihab tersangka kasus dugaan pornografi itu menurut lelucon dari sebagian pihak, lupa jalan pulang atau masih nyasar mulu, makanya belum sempat memenuhi panggilan pihak kepolisian.

Bagaimana dengan Ahmad Dhani? Sampai saat ini ia belum diajukan ke pangadilan, atau belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bebas atau bersalah. Tapi di atas tadi Ahmad Dhani blak-blakan menyatakan dirinya siap ditahan.

Siap atau tidak siap, entah Ahmad Dhani atau orang lain, markimak (mari kita simak) sejenak lagu lama yang pernah populer dan dinyanyikan ulang oleh Yuni Shara.

Lagu ini, lagu kenangan
Yang tak kan kulupakan

*Sumber gambar: youtube.com.


JK Masih Kuat Pengaruh Politiknya?

JK Masih Kuat Pengaruh Politiknya?

Adahati.com – Benarkah JK masih kuat pengaruh politiknya? Jika dibandingkan dengan politikus gaek lainnya seperti Amien Rais diperkirakan cukup banyak pihak yang masih yakin dan percaya JK masih kuat pengaruh politiknya di negeri ini.

Tapi apakah JK masih kuat pengaruh politiknya di Partai Golkar dan sosok yang menentukan? Saat ini Partai Golkar sedang menjadi sorotan publik berkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang menimpa Setya Novanto (Setnov).

Sebagian pihak pun menginginkan agar Setnov dilengserkan dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Namun pencopotan atau penggantian Setnov perlu diadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) terlebih dahulu.

Setnov sudah mengajukan praperadilan dan belum dinyatakan bersalah atas kasus dugaan korupsi e-KTP, tapi nyaris tak terdengar frasa “asas praduga tak bersalah”.

Mungkin mereka yang tadinya nyaring bersuara “asas praduga tak bersalah” menganggap Setnov tak layak menerimanya. Maka dari itu, jangan terlalu percaya omongan politikus yang menyebut frasa “asas praduga tak bersalah” terhadap seorang tersangka karena ada pilih kasih, atau suka-suka saja kapan dibutuhkan.

Tekanan politik dan asumsi sudah bersalah cenderung lebih kuat menimpa Setnov. Meski baru berstatus tersangka, jabatan ketua umum pun digoyang oleh sebagian pihak, termasuk JK yang menginginkan secepatnya diadakan munaslub.

“Boleh bilang ini pasti ada munaslub, memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian,” begitu antara lain kata JK di sini.

Desember? Tentu maksudnya Desember 2017. Memangnya JK masih kuat pengaruh politiknya? Sebelumnya JK pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar (2004-2009).

Selama ini pun masih cukup banyak pihak yang percaya dan yakin JK masih kuat pengaruh politiknya, bukan hanya di Partai Golkar, dan sebagian pihak pun menduga ada peran JK di balik kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI lalu.

Pembuktian JK masih kuat pengaruh politiknya bisa dilihat Desember nanti.

Benarkah akan ada munaslub Partai Golkar? Atau Setnov dan loyalisnya akan melakukan perlawanan? Siapa sebenarnya yang lebih kuat antara Setnov dan JK?

Jika ada munaslub di bulan Desember ini, dan Setnov pun tersingkir, maka JK yang lebih “sakti”, atau JK masih kuat pengaruh politiknya di Partai Golkar.

*Sumber gambar: youtube.com.


Ahmad Dhani Panik Setelah Berstatus Tersangka?

Ahmad Dhani Panik Setelah Berstatus Tersangka?

Adahati.com – Ahmad Dhani panik? Mengapa Ahmad Dhani panik? Apakah ada kaitannya dengan status tersangka yang kini disandangnya?

Belakangan ini ada berita yang cukup hangat di berbagai media massa mengenai sosok Ahmad Dhani, seorang musisi dan juga politikus Partai Gerindra.

Ia dilaporkan atas tuduhan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pelapornya adalah Jack Lapian seorang mantan relawan Ahok-Djarot.

Penetapan Ahmad Dhani sebagai tersangka, menurut Jack Lapian menjadi shock therapy menjelang Pilkada Serentak 2018.

“Jangan sampai tidak beradab. Kalau terus buat begini didiamkan tanda kutip ini dampaknya ke generasi penerus bangsa apalagi jelang Pilkada 2018, ini semacam shock therapy, jangan aneh-aneh,” katanya di sini.

Dhani pun melakukan pembelaan, antara lain menyebut frasa” penista agama” lewat WhatsApp di sini. “SAYA SIAP MENGHADAPI PARA PEMBELA PENISTA AGAMA.”

Masih ada lagi pernyataan Ahmad Dhani lainnya yang menggunakan huruf kapital.

“ADA PERLAWANAN DARI PARA PEMBELA PEMBELA PENISTA AGAMA KITA SIAP PERANG LAWAN PEMBELA PENISTA AGAMA. KITA LAWAN KALO PARA PEMBELA PENISTA AGAMA MENGGUNAKAN CARA CARA LICIK.”

Tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang heran, berkernyit dahinya sambil melontarkan pertanyaan seperti ini, misalnya:

1. Apakah frasa “penista agama” masih “laku dijual”?

2. Masih banyakkah pihak yang terharu?

3. Selain terharu, air matanya pun jatuh berlinang?

4. Apakah masih banyak pihak yang terenyuh hatinya?

5. Selain terenyuh, ada terselip sebuah simpati?

Pertanyaan dari sebagian pihak yang heran tadi sederhana saja, tapi untuk mengetahui jawaban yang tepat dan benar diperkirakan masih sulit. Namun mungkin saja sebagian pihak itu berasumsi Ahmad Dhani panik, makanya ia melontarkan frasa “penista agama”, bukan menjelaskan secara rinci cuitan sarkasmenya yang menyebut siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi.

Tapi benarkah asumsi yang mengatakah saat ini Ahmad Dhani panik?

Atau salah asumsi yang mengatakah Ahmad Dhani panik?

Kalau Ahmad Dhani yang ditanya, kemungkinan besar jawabannya adalah TIDAK BENAR (dengan huruf kapital).

*Sumber gambar: youtube.com.


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Balik Mengancam

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Balik Mengancam

Adahati.com – Berawal dari pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahfud MD bahwa Setnov pura-pura sakit untuk menghindari proses hukum.

Pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu ini mengundang ancaman dari Fredrich Yunadi yang akan melaporkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tadi ke polisi karena merasa kliennya telah difitnah dan nama baiknya pun tercemar.

“Kalau dia dalam hal ini tidak bisa membuktikan berarti dia melakukan pencemaran nama baik kan, saya laporkan ke polisi,” ujar pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi.

Meski sudah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, namun Mahfud MD tak gentar dengan ancaman itu, bahkan balik mengancam akan melaporkan Setnov (tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang saat ini telah menjadi salah satu penghuni rumah tahanan KPK) dan pengacaranya.

“Malah saya nanti yang akan lapor lebih dulu supaya diselidiki semuanya. Semua itu, kan, hanya bagian dari akrobat sajalah,” kata Mahfud MD di sini.

Jika dalam pertandingan catur terjadi ancam mengancam akan menarik untuk disaksikan. Baik pemegang buah catur putih maupun hitam saling serang dan mengancam, serta kecil kemungkinannya pertandingan tersebut akan berakhir remis, atau salah satu pihak akan ada yang kalah, tergantung kualitas ancamannya.

Namun ancam mengancam antara pengacara Setnov dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di atas tadi bukan pertandingan catur, tapi berkait dengan masalah hukum.

Diperkirakan ancam mengancam dari kedua belah pihak yang sepertinya terlihat seru, tegang dan mencekam itu akan berakhir remis, atau tidak ada pihak yang kalah.

Di sisi lain cukup menarik juga perkataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang berkait dengan frasa “akrobat” tadi.

Entah apa maksudnya, “hanya bagian dari akrobat sajalah”.

Memangnya ada pemain sirkus?

Pemain sirkus yang sakti sehingga bisa berakrobat sedemikian rupa, sekaligus menimbulkan decak kagum yang berkepanjangan?

Hanya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang tahu pasti, atau bisa menjelaskan secara rinci maksud dari “akrobat”-nya itu.

*Sumber berita: tribunnews.com, dan sumber gambar: yiutube.com.


Setnov Layak Diusung Jadi Presiden RI Berikutnya?

Setnov Layak Diusung Jadi Presiden RI Berikutnya?

Setnov Layak Diusung untuk Menjabat Presiden RI Berikutnya?

Adahati.com – Setnov yang menjabat Ketua DPR RI, sebelumnya pun sempat dua kali menjabat Ketua Umum Partai Golkar, tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP dan penghuni rumah tahanan KPK, kembali diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI.

Menurut Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, tidak ada sejarahnya Ketua DPR RI diberhentikan. Maka dari itu, lebih elegan jika Setnov mengundurkan diri.

“Mungkin lebih baik dengan Ketua DPR yang meminta mengundurkan diri. Jadi itu akan lebih elegan. Daripada dalam sejarah dicatat diberhentikan oleh MKD,” ujar Agung Laksono di sini.

Apakah Setnov layak atau pantas mengundurkan diri?

Masih ada pernyataan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono lainnya, yaitu “Mungkin ada kesadaran sendiri Ketua DPR mundur dari jabatan. Dengan demikian tidak ada sejarahnya Ketua DPR diberhentikan.”

Tidak ada sejarahnya Ketua DPR diberhentikan? Apakah Setnov layak diberhentikan? Di sisi lain bukan suatu yang baru dan asing atau sudah lama diketahui ada frasa seperti ini, “Selalu Ada yang Pertama untuk Segala Hal”.

Maka dari itu, jika Setnov tidak mengundurkan diri dan diberhentikan oleh MKD, “tidak ada sejarahnya” tadi tidak berlaku lagi. Gugur dengan sendirinya karena Setnov masih kuat bertahan menghadapi segala gelombang hujatan yang datang.

Apakah Setnov layak bertahan dari posisi yang dijabatnya saat ini?

Di sisi lain Setnov statusnya masih tersangka, dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, atau masih ada kemungkinan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan oleh KPK.

“Selalu Ada yang Pertama untuk Segala Hal” ini pun berlaku untuk KPK, atau dengan kata lain tersangka KPK yang diajukan ke pengadilan bisa bebas, sekaligus tercatat dalam sejarah.

Apakah Setnov yang akan membuat sejarah itu?

Jika ya, Setnov layak diusung sebagai capres pada Pemilu 2019 dan menang untuk menjabat Presiden RI berikutnya.

Negeri ini butuh “orang yang sakti” atau memiliki “kesaktian” yang tinggi.

*Sumber gambar: youtube.com.


Strategi Baru Setnov Mendapat Pujian

Strategi Baru Setnov Mendapat Pujian

Strategi Baru Setnov Mendapat Pujian

Adahati.com – Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK saat ini.

Siapapun berhak melakukan pembelaan diri dan memainkan strategi yang jitu agar lepas dari jerat hukum yang menimpanya. Menurut khabar berita ada strategi baru Setnov, yaitu menambah pengacaranya, Otto Hasibuan.

Penambahan pengacara yang merupakan strategi baru Setnov ini mendapat pujian dari beberapa pihak, termasuk Prof Mahfud MD.

“Otto itu bagus, logikanya terstruktur, dan profesional. Itu lebih bagus bagi Setnov,” kata Mahfud MD melalui akun Twitternya di sini.

Selama ini cukup banyak pihak yang menilai Setnov memiliki “kesaktian”, tapi penilaian itu berubah setelah Setnov dijadikan tersangka dan ditahan oleh KPK.

“Kesaktian” Setnov telah pudar, begitu kata sebagian pihak.

Entah mengapa sebagian pihak tersebut berpendapat seperti itu, padahal Setnov masih berstatus tersangka dan belum diputuskan bersalah oleh pengadilan.

Mungkin “otak benci”-nya terhadap Setnov telah mengalahkan pikiran jernih, ditambah lagi asumsi nama harum KPK selama ini, yaitu siapapun yang telah dijadikan tersangka oleh KPK dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Setnov memainkan strategi baru, dan KPK tentunya tidak akan tinggal diam atau memiliki strategi juga untuk menghadapi strategi yang dimainkan oleh Setnov.

Bagaimana dengan Otto Hasibuan?

Ia mengakui telah mendapat tawaran dari Setnov untuk menjadi pengacaranya. Namun tawaran itu tak langsung diterimanya karena perlu meminta pertimbangan keluarga mengingat banyak kontroversi dalam perjalanan kasus Setnov ini.

Markimak (mari kita simak) sejenak:

-Ada strategi baru Setnov, yaitu menambah pengacaranya selain Fredrich Yunadi.

-KPK tidak akan tinggal diam menghadapi strategi baru Setnov, atau apapun strategi yang akan dimainkan oleh Setnov nantinya.

-Strategi baru Setnov ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk Prof Mahfud MD. Namun strategi baru Setnov tadi memiliki ketergantungan besar dengan pihak lain agar bisa berjalan baik.

-Maka dari itu, Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Partai Golkar harus bisa merayu Otto Hasibuan agar bersedia menerima tawarannya, meski ia harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membayar calon pengacaranya tadi yang beralasan tidak langsung menerima tawaran Setnov mengingat kasusnya cukup banyak kontroversi (dan bawa-bawa nama keluarga pula, atau terlebih dahulu meminta pertimbangan keluarga).

Kesimpulan sederhananya?

Semua bermain.

*Sumber gambar: youtube.com.


Teman Satu Sel Setnov di Rumah Tahanan KPK

Teman Satu Sel Setnov di Rumah Tahanan KPK

Teman Satu Sel Setnov di Rumah Tahanan KPK

Adahati.com – Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) telah menjadi tersangka dan menghuni rumah tahanan (rutan) KPK.

Biasanya tahanan baru akan menempati sel isolasi atau mapenaling (masa pengenalan lingkungan) sebelum ditempatkan di sel biasa agar bisa beradaptasi nantinya.

Namun Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar Setnov langsung menempati sel biasa, dan juru bicara KPK Febri Diansyah tidak menjelaskan secara rinci mengapa Setnov diperlakukan seperti itu. Pun tidak ada penjelasan Febri yang rinci dalam berita tribunnews.com tadi terkait teman satu sel Setnov.

Mengenai tahanan baru ini teringat sebuah film seri yang berjudul “Prison Break” yang menceritakan tentang seorang adik yang sengaja merampok bank dan ditangkap agar bisa satu penjara dengan abangnya dengan tujuan membebaskan abangnya yang dituduh membunuh seorang saudara Presiden Amerika Serikat.

Namun bukan abangnya yang melakukan pembunuhan itu. Ia hanya dijebak atau ada konspirasi tingkat tinggi, tapi abangnya tetap dijatuhi hukuman mati.

Ada pula penghuni penjara yang cukup sadis dan hombreng (penyuka sesama jenis lelaki). Tahanan baru yang satu sel dengannya pun hidupnya menderita.

Ketua DPR RI, dan juga Ketua Umum Partau Golkar Setnov sudah menjadi tahanan rumah KPK dan langsung menempati sel baru tanpa proses sel isolasi.

Siapa saja teman satu sel Setnov di rumah tahanan KPK? Menurut berita tadi, teman satu sel Setnov adalah Rochmadi Saptogiri dan Sujendi Tarsono alias Ayen.

Tahanan KPK tentu berkait dengan kasus korupsi, beda dengan tahanan dalam film seri “Prison Break” tadi yang terlibat kasus perampokan bank, pembunuhan, pencurian kartu bisbol dan kasus-kasus lainnya.

Sekali lagi, tidak ada penjelasan rinci – termasuk kelakuan aneh para penghuni rumah tahanan – dari juru bicara KPK yang dimuat oleh tribunnews.com tadi.

Hanya disebutkan teman satu sel Setnov di rumah tahanan KPK adalah Rochmadi Saptogiri dan Sujendi Tarsono alias Ayen.

*Sumber gambar: youtube.com.


Setnov Sudah Jatuh dan Tak Mungkin Bangkit Lagi?

Setnov Sudah Jatuh dan Tak Mungkin Bangkit Lagi?

Setnov Sudah Jatuh dan Tak Mungkin Lagi Bangkit?

Adahati.com – Tadi malam (19/11/2017), pukul 23.20 WIB, Ketua DPR RI, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) keluar dari RSCM Kencana dan dibawa oleh KPK dengan pengawalan yang ketat.

Kini Setnov tersangka kasus dugaan korups E-KTP sudah berada di rumah tahanan KPK. Beritanya pun hangat di berbagai media massa dengan segala macam komentar, pernyataan atau tanggapan dari berbagai pihak yang cenderung sinis, menghujat, bahkan menghakimi Setnov sudah jatuh dan pasti bersalah dalam kasus dugaan korupsi e-KTP serta dijatuhi hukuman penjara nantinya.

Ada dua hal yang setidak-tidaknya cukup menarik terkait Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar Setnov yang kini sudah menjadi tahanan rumah KPK, yaitu:

1. Selama ini tersangka KPK yang sudah memakai rompi oranye nantinya akan dinyatakan bersalah oleh pengadilan saat duduk di kursi terdakwa.

2. Ketika keluar dari rumah sakit dengan kursi roda dan rompi oranye, Setnov menutupi mukanya dengan kertas yang diasumsikan merasa malu dan bersalah.

Sebelum ditangkap dan ditahan oleh KPK, Setnov diberitakan berada di ujung tanduk. Tak mungkin ia lolos dari jerat hukum. Kini sudah tidak cocok lagi frasa “di ujung tanduk” itu. Lebih tepat dikatakan Setnov sudah jatuh dari tanduk.

Tiang listrik (tiang lampu atau tiang apalah), bakpao, tidur mulu, ngorok terus, bayi dan seterusnya ke depan nanti tidak lagi menjadi bahan pembicaraan publik, tapi bagaimana siasat atau strategi dan taktik Setnov menyelamatkan diri.

Setnov sudah jatuh – entah dari tanduk atau apapun -, tapi terlalu gegabah mengatakan “kesaktian”-nya sudah luntur. Masih cukup waktu bagi Setnov dan pengacaranya untuk menyusun strategi dan taktik yang jitu agar bisa lepas dari jerat hukum.

Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar pernah menang di praperadilan, dan jika ia pun menang di pengadilan nanti, boleh dibilang termasuk manusia langka karena Setnov sudah jatuh dari tanduk tapi masih bisa bangkit lagi.

*Sumber berita: kompas.com, sumber gambar: youtube.com.


Setnov Sudah Menjadi Bagian dari “Kaum Lemah”

Setnov Sudah Menjadi Bagian dari “Kaum Lemah”

Adahati.com – Setnov sudah menjadi bagian dari “kaum lemah”, karena menurut informasi atau keterangan dari pengacaranya, Fredrich Yunadi, Ketua DPR RI ini tidur mulu, ngorok terus, dan baru sekali bangun untuk pergi ke toilet.

Masih menurut sang pengacara, Setnov memang bayi menanggapi jarum infus yang digunakannya terlalu kecil dan biasa dipakai untuk pasien bayi atau anak kecil.

“Dia (Novanto) kan memang bayi kan, begitu saja. Dia (Novanto) sendiri kan bayi,” kata pengacara Setnov di sini.

Tidur mulu, ngorok terus, dan bayi, makanya boleh dibilang Setnov sudah menjadi bagian dari “kaum lemah”.

Berita tentang Setnov belakangan ini cukup menghebohkan. Dijemput oleh KPK di rumahnya tapi tidak ada dan dituding kabur atau menghilang.

Tak lama kemudian Ketua DPR RI yang terhormat ini diberitakan mengalami kecelakaan karena mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik, tiang lampu atau tiang apalah.

Media pun mendapat bahan berita yang cukup laku dijual terkait Setnov, dan sebagian “masyarakat yang kurang cerdas” lahap menyantapnya, termasuk berita dengan “logika jongkok”. Misalnya, saat Setnov kabur atau menghilang, diberitakan tentang sejumlah rumah mewah Setnov yang diperkirakan menjadi tempat persembunyiannya.

Keledai pun tidak akan melakukan hal itu, bukan?

Ada lagi berita yang menyebut jenis mobil yang ditumpangi Setnov saat mengalami kecelakaan dan produksi perusahaan tertentu seakan menjadi promosi gratis untuk disantap dan dilahap oleh sebagian “masyarakat yang kurang cerdas” tadi.

Ramainya berita tentang Setnov belakangan ini juga menimbulkan beberapa analisis, dugaan, perkiraan hingga lelucon yang lucu maupun tak lucu.

Tapi saat ini berdasarkan informasi atau keterangan dari pengacaranya, Setnov sudah menjadi bagian dari “kaum lemah” karena tidur mulu, ngorok terus, dan bayi.

Biasanya sebagian “masyarakat yang kurang cerdas” mudah terharu dan simpati pun berhamburan jika mendengar atau melihat ada orang lemah atau kaum lemah.

Air mata pun jatuh berlinang.

Diperkirakan sebagian besar masyarakat sudah muak, kesal, mau muntah, benci dan menganggap Setnov telah melakukan sebuah rekayasa kecelakaan serta pura-pura sakit. Tapi kebencian itu bisa saja berubah atau melahirkan simpati dan empati mengingat Setnov sudah menjadi bagian dari “kaum lemah” saat ini.


Bukan untuk Memilih Pemimpin Agama

Bukan untuk Memilih Pemimpin Agama

Adahati.com – Bukan untuk memilih pemimpin agama, kalimat ini diucapkan oleh Megawati di hadapan kader-kader partai di kantor DPP PDIP, Jakarta (Sabtu, 11/11/17).

Selain mengatakan “bukan untuk memilih pemimpin agama”, Megawati pun antara lain mengatakan sulitnya ia menentukan calon PDIP secara obyektif, bukan karena like and dislike, dan himbauannya untuk tidak memainkan isu SARA.

Mengenai isu SARA, menurutnya PDIP tidak akan melakukan hal itu. Meski kalah, tapi tetap merasa terhormat. “Ketika mengalami kekalahan saya tetap merasa terhormat biar kalah kita tetap melakukan hal positifnya saya berlakukan,” ujarnya.

Saat Megawati mengatakan “bukan untuk memilih pemimpin agama” terkait Pilkada Serentak di atas tadi, sekitar delapan bulan lalu di Pilkada DKI 2017 dan PDIP mengusung pasangan cagub Ahok-Djarot, ia pun pernah mengatakan hal yang sama.

Megawati mengaku merasa mudah memasangkan Ahok dan Djarot karena tidak perlu memerhatikan unsur agama, suku, dan ras. “Yang harus kita katakan pada ibu-ibu yang belum mengerti, sekarang kita bukan pilih pemimpin agama,” ujarnya di Rumah Lembang, Jakarta Pusat (15/3/17).

Bukan untuk memilih pemimpin agama, tapi untuk pemerintahan, PDIP tetap akan berkampanye secara positif, dan jika calon-calon yang diusungnya kalah karena lawannya memainkan isu SARA tetap merasa terhormat.

Kalah tapi terhormat? Frasa ini lebih dulu populer dibanding “bukan untuk memilih pemimpin agama”, tapi di sisi lain Megawati pun menyadari bahwa kekalahan calon-calon PDIP di Pilkada Serentak berpengaruh cukup besar di Pemilu 2019.

Sebelumnya di Pilkada DKI kalah, di Pilkada Banten pun kalah, dan jika calon-calon yang diusungnya di Pilkada Jabar, Jateng, Jatim serta lainnya kalah lagi, apakah artinya Megawati dan PDIP “semakin banyak merasa terhormat”?

Hanya pecundang yang sering kalah. Maka dari itu, sebaiknya Megawati dan PDIP lebih memikirkan strategi dan taktik yang jitu guna menghadapi isu SARA yang kemungkinan besar masih tetap akan dimainkan oleh lawan-lawan politiknya.

Kalah tapi terhormat? Mungkin saja ada pihak lain yang mengatakan “menang adalah segalanya, meski lewat cara apa pun, karena kalah itu menyakitkan”.

Sumber berita: merdeka.com dan sumber gambar: youtube.com.


Zimbabwe Ikut Memengaruhi Pencekalan Panglima TNI?

Zimbabwe Ikut Memengaruhi Pencekalan Panglima TNI?

Adahati.com – Panglima TNI Gatot Nurmantyo dicekal atau ditolak masuk ke Amerika Serikat beberapa saat menjelang keberangkatannya ke negeri Paman Sam. Dicekalnya pun melalui pemberitahuan maskapai penerbangan Emirates.

Mengapa bisa begitu? Tak mungkin undangan dari Kepala Staf Gabungan Joseph Francis Dunford, Jr mendadak dilakukan. Kemungkinan besar undangan tersebut didapat beberapa hari sebelumnya.

Banyak kemungkinan mengapa US Custom and Border Protection (CBP) memberitahukan pencekalan tersebut melalui maskapai penerbangan Emirates yang akan memberangkatkan Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat.

Kemungkinan tersebut antara lain:

  1. CBP sedang sibuk mengurusi hal lain yang jauh lebih penting dibanding kedatangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
  2. Beberapa saat sebelum keberangkatan baru menyadari nama Gatot Nurmantyo masuk dalam daftar orang yang dicekal.
  3. Mengingat birokrasi di negara berkembang cukup ribet dan berbelit, meski teknologi sudah maju, maka CBP memutuskan untuk mengontak maskapai penerbangan Emirates. Lebih memalukan dan menjadi sorotan dunia jika Panglima TNI sudah masuk ke pesawat dan terbang, kemudian baru dicekal setibanya di Amerika Serikat.

Entah mengapa CBP memberitahukannya lewat maskapai penerbangan Emirates, tapi apakah benar Panglima TNI Gatot Nurmantyo dicekal atau ditolak masuk ke Amerika Serikat karena ada pengaruh dari pejabat Zimbabwe?

Negara besar dan maju seperti Amerikat Serikat memiliki aturan dan undang-undang sendiri. Makdarit (maka dari itu), Zimbabwe, Uganda, Kamerun, Australia atau negara lain kecil kemungkinannya bisa memengaruhi, apalagi demi kepentingan negara tersebut. Yang lebih masuk akal adalah Amerika Serikat yang memengaruhi negara lain demi kepentingannya.

Apakah pencekalan itu dilakukan oleh Amerika Serikat karena Gatot Nurmantyo namanya sedang bersinar dan ada kemungkinan akan menjadi capres atau cawapres pada Pemilu 2019 sehingga Paman Sam pun menjadi khawatir?

Jika parpol-parpol mendukung dan memenuhi persyaratan yang ada diperkirakan Bang Oma (Rhoma Irama) lebih banyak mendapat perolehan suara di Pemilu 2019 dibanding Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Rasanya lebih masuk akal jika Amerikat Serikat khawatir apabila Bang Oma yang jadi capres dan kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Benarkah sampai saat ini pihak Amerikat Serikat belum menjelaskan mengapa Panglima TNI Gatot Nurmantyo dicekal atau ditolak masuk ke negeri Paman Sam? Tapi di sisi lain diberitakan Amerika Serikat sudah meminta ma’af.

Apakah tidak ada kemungkinan pihak Amerika Serikat melalui dubesnya di Jakarta sambil meminta ma’af menjelaskan alasan pencekalan itu?

Jangan-jangan bukan karena alasannya masih belum jelas, tapi ada yang tidak mau jelas atau enggan memberitahukannya ke media massa.

Terlepas jelas atau tidak jelas, atau apapun alasannya Amerika Serikat mencekal Panglima TNI Gatot Nurmantyo, tapi kecil kemungkinannya karena ada peran atau dipengaruhi oleh Zimbabwe, Uganda, Kamerun, Australia atau negara lainnya, apalagi demi kepentingan negara tersebut. Yang lebih masuk akal adalah Amerika Serikat yang memengaruhi negara lain demi kepentingannya.

Sumber gambar youtube.com.

*The Lohmenz Institute.


Rhoma Irama Geram karena Partai Idaman Tak Lolos

Rhoma Irama Geram karena Partai Idaman Tak Lolos

Adahati.com – Rhoma Irama geram. Hal ini berkait dengan Partai Idaman yang dipimpinnya tak lolos verifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Siapa yang kenal nama kondang seorang Rhoma Irama? Sosok Rhoma Irama pun, bukan sekadar namanya saja sudah dikenal dari Sabang hingga Merauke sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu-lagu dangdut.

Lagunya pun banyak yang populer dan sampai kini tak sedikit penggemarnya yang masih ingat lagu-lagu ciptaan Rhoma Irama atau Bang Oma tadi.

Publik pun sudah tahu, Bang Oma adalah Ketua Umum Partai Idaman, dan ia pun berniat atau ingin menjadi presiden. Tapi belum diketahui pasti apakah sekadar niat atau berambisi seperti halnya Prabowo Subianto.

Terlepas berambisi atau tidak, diberitakan Bang Oma atau Rhoma Irama geram! Penyebabnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Partai Idaman dan 12 partai lainnya tidak memenuhi kelengkapan dokumen pada tahapan pendaftaran dan verifikasi sehingga tidak dapat mengikuti Pemilu 2019.

Menurut Bang Oma, KPU bersikap tidak adil terhadap partainya. “Pemilu itu harus jujur dan adil. Jadi perlakukanlah kami secara adil,” kata Bang Oma di sini.

Wajarlah jika Bang Oma atau Rhoma Irama geram. Jangankan Bang Oma, siapapun yang merasa diperlakukan tidak adil kemungkinan besar akan geram.

Sakitnya tuh di sini. Mungkin sakit lebih sakit dibanding tak jadi berangkat ke Amerika Serikat atau negara lain karena dicekal.

Frasa “sakit lebih sakit” tadi mengingatkan pada lagunya Meggy Z yang pernah populer beberapa tahun silam.

kalau terbakar api, kalau tertusuk duri
mungkin masih dapat kutahan
tapi ini sakit lebih sakit
kecewa karena cinta

Bukan kecewa karena dicekal, tapi kecewa karena cinta.

Meski Partai Idaman tak lolos verifikasi dan mengikuti Pemilu 2019 bukan berarti Bang Oma dicekal atau tak boleh mewujudkan impiannya menjadi Presiden.

Diberitakan Rhoma Irama geram, tapi sekadar geram saja karena menurut pendapatnya Partai Idaman diperlukan tidak adil oleh KPU.

Sungguh ter la lu…jika Bang Oma dan Partai Idaman diperlakukan tidak adil.

*Sumber gambar: youtube.com.


Inikah yang Dibicarakan Jokowi dan Megawati di Bogor?

Inikah yang Dibicarakan Jokowi dan Megawati di Bogor?

Adahati.com – Pertemuan mendadak dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor hari Minggu kemarin (22/10/17).

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pertemuan mendadak antara Presiden Jokowi dan Megawati yang diadakan secara tertutup tadi berlangsung sekitar 3 jam, yakni dari pukul 17.00-20.00 WIB, dan keduanya terlihat serius ketika masuk dalam pembahasan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Meski enggan menyebut substansi pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Megawati di Bogor ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan:

“Secara berkala Ibu Megawati dan Pak Jokowi mengadakan pertemuan yang tentunya juga membahas dinamika politik nasional. Kebiasaan membahas berbagai persoalan bangsa diantara kedua tokoh tersebut telah dilakukan sejak Pak Jokowi menjabat Walikota Solo.” (dikutip dari detik.com).

Pernyataan Hasto Kristiyanto di atas tadi cenderung perbaba? Terlepas perbaba (pernyataan basa-basi) atau bukan, diperkirakan pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Megawati di Bogor tadi seperti ini:

Pertama, pembahasan awal cawapres Jokowi di Pemilu 2019. Masa pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2019 terjadi pada tahun 2018, artinya sekitar setahun lagi, dan relatif tidak terlalu lama terhitung sejak saat ini.

Kedua, siapa yang akan menjadi cawapres atau pendamping Jokowi nantinya cukup menentukan untuk memenangkan Pemilu 2019.

Ketiga, SBY dan Partai Demokrat terkesan atau mulai menunjukkan dukungannya kepada Presiden Jokowi dan ada kemungkinan dukungan tadi berlanjut hingga Pemilu 2019. Di sisi lain “tidak ada makan siang yang gratis”, dan hal ini perlu dibicarakan juga antara Presiden Jokowi dan Megawati.

Sila baca: ​SBY Bela Jokowi Pertanda Dukung Jokowi Dua Periode?

Keempat, Presiden Jokowi dan Megawati membahas kemungkinan isu-isu yang akan dilontarkan oleh lawan-lawan politiknya seperti isu agama, isu pribumi dan non pribumi, dan isu-isu lain yang cenderung rawan serta diperkirakan mulai gencar akan dilakukan sejak awal tahun 2018 hingga Pemilu 2019.

Demikianlah antara lain perkiraan pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung secara tertutup kurang lebih selama 3 jam di Istana Batu Tulis, Bogor.

Terlepas perkiraan di atas tadi benar atau salah, diberitakan juga Megawati khusus memasakkan dan membawa makanan untuk Presiden Jokowi. Makanan tadi pun termasuk makanan kesukaannya Bung Karno.

Hal ini secara langsung atau tidak langsung menunjukkan Megawati masih sayang dan percaya dengan Presiden Jokowi. Maka dari itu, kemungkinan besar capres PDIP masih sama seperti Pilpres 2014, dan Megawati pun termasuk sosok yang akan menentukan siapa cawapres Jokowi di Pemilu 2019 nanti.

Sebaiknya lawan politik Jokowi yang ingin memisahkan Megawati, PDIP dan Presiden Jokowi dengan isu ada keretakan atau terjadi perpecahan di antara mereka, disarankan untuk mencari isu lain yang lebih tepat sasaran.

Sumber gambar youtube.com.

*The Lohmenz Institute.


SBY Bela Jokowi Pertanda Dukung Jokowi Dua Periode?

SBY Bela Jokowi Pertanda Dukung Jokowi Dua Periode?

Adahati.com – Mantan presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat SBY bela Jokowi terkait masa pemerintahan yang dipimpinnya selama tiga tahun. Hal ini berbeda dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Fadli Zon justru sampai membuat puisi yang berisi kegagalan-kegagalan yang ada selama 3 tahun masa pemerintahan Jokowi. Memang Fadli Zon tidak menyebut secara jelas siapa yang menjadi “sasaran tembak”-nya dalam puisinya tadi, tapi diduga kuat arahnya menuju sosok orang nomor satu di negeri ini.

Sila baca: Fadli Zon Bikin Puisi (Lagi), Berapa Banyak yang Ngantuk?

Elektabilitas Prabowo menurut hasil survei dari beberapa lembaga survei yang ada menunjukkan masih jauh di bawah elektabilitas Presiden Jokowi, dan Prabowo sendiri pun sudah mengakui bahwa dirinya berambisi ingin menjadi presiden.

Entah panik atau tidak, selain membuat puisi, Fadli Zon pun sampai mengadakan polling di Twitter yang terkesan ingin menyerang dan memojokkan Presiden Jokowi. Secara garis besarnya Fadli Zon mengatakan banyak masyarakat yang hidupnya susah selama 3 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Benarkah Polling Fadli Zon di Twitter Cukup Mengharukan?

Entah banyak pihak yang bingung atau sebaliknya karena seorang politikus seperti Fadli Zon dengan latar belakang jabatan wakil ketua umum sebuah partai politik dan juga wakil ketua DPR RI sampai mengadakan polling di Twitter hanya untuk menguatkan pendapatnya bahwa banyak masyarakat yang hidupnya susah selama 3 tahun belakangan ini, SBY bela Jokowi dan menilai banyak capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah (merdeka.com).

Ada apa gerangan di balik SBY bela Jokowi ini? Apakah artinya SBY dan Partai Demokrat nantinya akan mendukung “Jokowi Dua Periode”?

Bagaimana nasib Prabowo yang berambisi ingin jadi presiden? Apakah Fadli Zon pun kembali akan bikin puisi lagi? Juga sering mengadakan polling di Twitter?

Ada beberapa perkiraan mengapa SBY bela Jokowi saat ini, antara lain:

1. Jokowi dianggap berhasil mempertemukan Megawati dan SBY pada Hari Kemerdekaan RI kemarin. Hal ini melunakkan SBY atau tidak lagi mengecam Jokowi seperti dilakukannya beberapa waktu lalu.

2. SBY bela Jokowi karena menyadari pemerintahan Jokowi lebih banyak berhasilnya dibanding gagalnya selama 3 tahun ini. Sikap politik SBY dan Partai Demokrat yang “netral” dianggap kurang menguntungkan dibanding mendekat atau merapat kepada Jokowi yang diasumsikan akan kembali menjabat presiden.

3. Perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 lalu sebesar 10,19 % (Partai Gerindra 11,81 %) cukup menguntungkan posisi Jokowi jika SBY dan Partai Demokrat mendukungnya pada Pemilu 2019 nanti.

4. Karena “tidak ada makan siang yang gratis”, SBY dan Partai Demokrat akan “menitipkan” Agus Yudhoyono sebagai cawapresnya Jokowi.

5. Jika tidak memungkinkan sebagai cawapres, Agus akan menjadi salah satu menteri pada kabinet Jokowi yang akan datang. Jabatan menteri yang disandang Agus ini akan memberikan pengalaman politik yang penting dan berharga bagi putra SBY yang masih terbilang “bau kencur” di dunia politik ini, dan nantinya Agus Yudhoyono akan tampil sebagai capres pada Pemilu 2024.

Sumber gambar youtube.com.


Benarkah Polling Fadli Zon di Twitter Cukup Mengharukan?

Benarkah Polling Fadli Zon di Twitter Cukup Mengharukan?

Adahati.com – Polling Fadli Zon di Twitter soal tingkat kesejahteraan masyarakat menyediakan tiga opsi pendapat, yaitu lebih sulit, lebih mudah dan ‘begitu-begitu saja’. Dari polling Fadli Zon tadi hasilnya sebanyak 66 % menjawab lebih susah, 20 % mengatakan lebih mudah, dan 14 % yang menjawab begitu-begitu saja.

Fadli Zon pun menilai orientasi pembangunan era Jokowi adalah infrastruktur yang mengambil porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat besar tapi justru membuat hidup masyarakat kian sulit saja.

Mengetahui ada polling Fadli Zon dan hasilnya tadi, kemudian pernyataan hidup masyarakat semakin sulit saja saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang terharu dan air matanya pun jatuh berlinang.

Semakin deras air mata itu jatuh berlinang apabila politikus Partai Gerindra lainnya pun mengikuti jejak Fadli Zon. Dengan demikian bukan hanya ada polling Fadli Zon saja, tapi cukup banyak polling-polling lainnya di Twitter.

Jika Fahri Hamzah pun mengadakan polling, dan diikuti oleh para politisi PKS kemungkinan besar rasa haru tadi semakin membahana, karena hasil pollingnya diperkirakan tidak jauh berbeda atau mendekati hasil polling Fadli Zon.

Terjadi banjir air mata karena banyak yang terharu dengan kehadiran polling-polling politikus di Twitter? Setelah itu akan ada lagi polling-polling berikutnya di Facebook, Google+, dan media sosial lainnya?

Memang tidak ada larangan bagi Fadli Zon mengadakan polling di Twitter, Facebook, Google+, atau media sosial lainnya. Juga tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin terharu dengan adanya polling Fadli Zon tadi.

Namun di sisi lain tidak ada larangan juga bagi mereka yang ingin tertawa ngikik.

Sayangnya pernyataan fadli Zon bahwa hidup masyarakat kian sulit saja dibantah oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menurut pendapatnya ada kemajuan di bidang ekonomi berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei dengan metode kuantitatif. “Dari aspek kestabilan (ekonomi) relatif stabil. Mulai nilai kurs, inflasi dan lainnya.” (merdeka.com, 20/10/17)

Mudah-mudahan akibat bantahan dari Andreas Hugo Pareira tadi akan lahir sebuah puisi dari seorang politikus dengan judul yang cukup mengharukan juga.

Misalnya judul puisi tersebut adalah “Hatiku Hancur Berkeping-keping, Malam Bagai Siang, dan Siang Bagai Malam”.

Mengapa ini harus terjadi
Di tengah kebahagiaan
Malam bagai siang
Siang bagai malam

Layu Sebelum Berkembang

*The Lohmenz Institute.


Prabowo di Posisi Kedua, Jokowi Masih Teratas

Prabowo di Posisi Kedua, Jokowi Masih Teratas

Adahati.com – Prabowo di posisi kedua atau masih di bawah Jokowi elektabilitasnya menurut hasil survei dari beberapa lembaga survei yang ada.

Dalam banyak hal posisi kedua ini tidak mengenakkan. Contohnya menjadi istri kedua, pacar kedua, meski ada juga lagu yang sempat populer dan liriknya antara lain mengatakan “jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia”.

Kemungkinan besar Prabowo tidak bahagia jika masih berada di posisi kedua, karena ia berambisi ingin menjadi presiden.

– Prabowo Disindir dan JK Belum Memberikan Tanggapannya

Tidak tertutup kemungkinan ada pendukung Prabowo yang kecewa setelah tahu Prabowo di posisi kedua, kemudian mengatakan hasil survei dari beberapa lembaga survei tadi tidak benar, survei pesanan, dan seterusnya.

Hasil Survei dari Lembaga Media Survei Nasional (Median) pada 2 Oktober 2017 menempatkan Jokowi pada posisi teratas dengan perolehan suara 36,2%, sedangkan Prabowo di posisi kedua (23,2%).

Survei Indikator Politik (waktu survei 17-24 September 2017) pun menempatkan Jokowi pada posisi teratas (34,2 %), dan Prabowo di posisi kedua (11,5 %).

Prabowo pun masih di posisi kedua dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Berdasarkan hasil top of mind, Presiden Jokowi meraih hasil 38,9%, sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 12 % saja.

SMRC pun mengadakan survei dengan metode semiterbuka. Jokowi lagi-lagi unggul dengan perolehan 45,6%, dan Prabowo di posisi kedua dengan 18,7%.

“Dalam 3 tahun terakhir, bagaimana pun simulasinya, elektabilitas Jokowi cenderung naik dan belum ada penantang cukup berarti selain Prabowo. Prabowo pun cenderung tidak mengalami kemajuan,” kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan (dikutip dari detik.com, 20/10/17).

Masih layakkah Prabowo berambisi ingin jadi presiden?

Pertanyaan ini jika diajukan kepada Fadli Zon, jawabannya diperkirakan seperti ini. Pertama, masih sangat layak Prabowo jadi presiden. Kedua, masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo. Ketiga, elektabilitas Prabowo di posisi kedua masih bisa berubah (tentu saja bukan berubah ke posisi lebih bawah lagi).

Sedangkan jawaban keempat, kelima dan seterusnya sila tebak atau perkirakan saja, tapi mudah-mudahan Fadli Zon tidak bikin puisi lagi.

Misalnya puisi dengan judul “Prabowo di Posisi Kedua Tidak Bahagia”.

Jadikan aku yang kedua
Buatlah diriku bahagia
Walau pun kau takkan pernah
Kumiliki selamanya – Astrid

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar: youtube.com.


Prabowo Disindir dan JK Belum Memberikan Tanggapannya

Prabowo Disindir dan JK Belum Memberikan Tanggapannya

Adahati.com – Prabowo disindir oleh politikus Partai Golkar, sekaligus Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono.

Sebelumnya Prabowo tidak menutupi ambisinya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini dikatakannya saat berpidato dalam Konferensi Nasional dan Temu Kader Gerindra di SICC, Sentul, Bogor (Rabu, 18/10/17). “Kalau sekarang dibilang Prabowo ambisi jadi Presiden, kenapa tidak,” katanya di sini.

Tak lama kemudian Prabowo disindir oleh Agung Laksono. “Ya seharusnya ada regenerasi. Sudah 10 tahun kan sudah cukup lama,” begitu antara lain katanya.

Prabowo lahir pada 17 Oktober 1951. Jika ia termasuk Capres 2019 maka umurnya 68 tahun. Memang sudah terbilang seorang kakek dengan umur setua itu. Namun Prabowo mengatakan kehidupan dalam suatu negara itu akan dinamis dengan adanya ambisi jika ingin maju, dan terutama ambisi ini perlu dimiliki oleh anak-anak muda (selain orang tua atau kakek-kakek tentunya).

Prabowo disindir dengan frasa “regenerasi”, dan “regenerasi” ini bukan sesuatu yang baru atau sudah sering diucapkan oleh mereka yang dianggap sebagai tokoh nasional, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya.

Regenerasi itu penting! Beri kesempatan kepada generasi muda untuk mengambil alih dan lebih berperan di segala bidang demi kemajuan bangsa dan negara!

Namun pada kenyataannya tetap saja masih cukup banyak orang yang sudah tua atau kakek-kakek yang enggan beranjak dari kursi kekuasaan. Contohnya Soeharto, dan akhirnya tumbang secara mengenaskan. Mungkin ceritanya bisa lain seandainya terjadi regenerasi pada tahun 1993. Bukan Soeharto lagi yang diangkat oleh MPR untuk menjabat presiden, tapi BJ Habibie.

Prabowo disindir dengan frasa “regenerasi” oleh Agung Laksono, jangan-jangan salah satu bentuk atau cara untuk menghambat Prabowo jadi presiden?

Dua kali Prabowo gagal di pilpres, dan masih ada kemungkinan akan gagal lagi. Selain Jokowi pesaingnya, masih ada nama-nama yang diperkirakan bisa menjadi Capres 2019. Nama Anies Baswedan pun termasuk di dalamnya.

Apakah Mungkin Prabowo Kena “Tikam” Lagi Nantinya?

Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun diperkirakan akan masuk dalam bursa Capres 2019. Belum lagi JK (JK Bakal Capres Alternatif Selain Prabowo dan Jokowi?).

JK sampai saat ini belum secara tegas menyatakan tidak akan ikut Pemilu 2019, entah sebagai capres maupun cawapres. Makanya frasa “regenerasi” dari Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono tadi bisa mengena sosok lainnya.

Entah seperti apa tanggapan JK setelah Prabowo disindir dengan frasa “regenerasi” sampai saat ini belum ada beritanya.

Namun terlepas dari itu semua, Prabowo yang berambisi ingin menjadi presiden bukan hal yang mudah tentunya, karena di sisi lain ada juga pihak-pihak yang berambisi ingin menghambat atau menggagalkan ambisinya tadi.

Sumber gambar youtube.com.

*The Lohmenz Institute.

 


Apakah Mungkin Prabowo Kena “Tikam” Lagi Nantinya?

Apakah Mungkin Prabowo Kena “Tikam” Lagi Nantinya?

Adahati.com – Apakah mungkin Prabowo kena “tikam” lagi?

Menurut ulasan The Straits Times, Anies tak pernah menyatakan secara terbuka apakah ia ingin menjadi salah satu Capres 2019 atau tidak.

Mungkin saja ia akan mengikuti jejak Jokowi yang tidak menyelesaikan masa jabatan gubernur DKI jakarta, dan mengajukan diri untuk ikut Pilpres 2014.

Kemungkinan Anies tampil sebagai salah satu Capres 2019 saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian pihak yang meragukannya. Tapi kalau sebagai cawapres masih dianggap besar kemungkinannya bisa terjadi.

– Cawapres Jokowi dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 –

Kinerja Anies sebagai gubernur DKI Jakarta memang belum terbukti saat ini, dan elektabilitasnya pun masih jauh di bawah Jokowi dan Prabowo, tapi seiring perjalanan waktu bisa saja keadaannya berubah dan terbalik.

Bukankah cukup banyak pihak yang mengatakan bahwa politik itu dinamis? Atau hal ini tidak berlaku bagi seorang Anies?

Pengamat politik dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan Anies telah berkali-kali menolak reklamasi yang menurutnya menganggu kehidupan nelayan yang berpenghidupan di area itu. Kegigihan Anies menolak proyek reklamasi tadi dapat menjadi pintu masuk baginya untuk maju sebagai salah satu Capres 2019.

“Jika Anies ingin memenuhi janji moratorium reklamasi, dia dapat memberitahu warga bahwa untuk merealisasikan janji kampanye itu, dia harus menjadi presiden, karena dengan menjadi presidenlah dia dapat mencabut Keppres Reklamasi.” kata pengamat politik tadi di sini.

Tentu bukan hanya satu pintu masuk – menolak reklamasi – saja yang ada, atau masih ada kemungkinan pintu masuk lain bagi Anies untuk menjadi Capres 2019.

(Nama Anies pun pernah tercatat sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat pada tahun 2014 lalu).

Namun di sisi lain semua mata akan tertuju dan merasa kasihan kepada Prabowo Subianto yang kemungkinan besar akan maju lagi sebagai capres seandainya Anies terbukti atau memang benar termasuk salah satu Capres 2019.

Partai Gerindra dan Prabowo boleh dibilang apes banget di sini, mengingat:

Pertama, Partai Gerindra dan Prabowo kena “tikam” saat Pilpres 2014 karena merasa dikhianati oleh PDIP yang tidak mendukung Prabowo sebagai capres sesuai dengan “Perjanjian Batu Tulis” yang sempat menjadi polemik itu.

Kedua, Partai Gerindra dan Prabowo pernah mengatakan mereka yang membawa Ahok dari Belitung sana untuk dipasangkan dengan Jokowi pada Pilkada DKI 2012. Ahok pun akhirnya menjabat wakil gubernur DKI Jakarta, tapi tak lama kemudian menyatakan dirinya keluar dari Partai Gerindra. Boleh dibilang Partai Gerindra dan Prabowo kena “tikam” yang kedua di sini.

Ketiga, seandainya benar Anies termasuk salah satu Capres 2019, artinya Partai Gerindra dan Prabowo kena “tikam” lagi. Anies bisa menjadi gubernur DKI Jakarta tak lepas dari peran besar Partai Gerindra dan Prabowo.

Bukan sesuatu yang aneh dan baru bila terjadi “tikam menikam” dalam dunia politik. Seorang Brutus yang pernah ditolong pun tega menikam Julius Caesar.

Tapi apakah mungkin Prabowo kena “tikam” lagi? Sementara ada pepatah yang mengatakan keledai saja tak mau jatuh dua kali ke lubang yang sama.

Sumber gambar youtube.com.


Haji Lulung Mendadak Berubah Jadi Orang Bijak?

Haji Lulung Mendadak Berubah Jadi Orang Bijak?

Adahati.com – Haji Lulung mendadak berubah jadi orang bijak?

Saat Ahok masih menjabat gubernur DKI Jakarta, ia sering berseberangan pendapat atau lawan politik Ahok yang cukup keras pernyataannya.

Di sisi lain ada juga sebagian pihak yang menilai dirinya “numpang ngetop” di balik ketenaran Ahok sehingga publik pun akhirnya mengenal nama Haji Lulung.

Entah mengapa Ahok pun cukup sering meladeni pernyataan-pernyataan Haji Lulung yang menyerangnya, dan hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung mempercepat nama Haji Lulung dikenal oleh masyarakat.

Mungkin Ahok memiliki perhitungan politik bahwa Haji Lulung merupakan “sasaran tembak yang empuk” meski pernyataannya cukup keras, atau dengan kata lain mudah diserang balik, dan Ahok lebih sering memetik keuntungan politis dari “perang pernyataan” yang pernah terjadi di antara mereka.

Pernyataan haji Lulung yang cukup keras menyerang Ahok contohnya soal Alexis. “Alexis Itu izinnya apa? Griya sehat. Tapi ada pelacuran diam saja tuh si Ahok,” katanya di sini“Babat semua dong. Berani tidak Ahok? Jangan nanggung-nanggung,” tegas Haji Lulung menambahkan.

Tapi pernyataan Haji Lulung di atas tadi sekitar 20 bulan lalu (Februari 2016). Kini ia terkesan bijak menanggapi adanya keinginan berbagai pihak yang berniat menutup Alexis yang konon di lantai 7 ada praktek prostitusi.

Forum Masyarakat Jakarta Utara (Formaju) dan ormas-ormas lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut penutupan Alexis, tapi menurut Haji Lulung penutupan Alexis perlu dikaji secara mendalam agar tidak salah prosedur.

“Gubernur kalau mau tutup Alexis itu harus pakai prosedur, ada mekanismenya, harus investigasi mendalam dulu, saya pokoknya support janji kampanye Anies-Sandi, ya tapi pakai prosedurnya pemerintah daerah,” katanya di sini.

Bukan hanya itu saja pernyataan Haji Lulung yang terkesan bijak.

“Pemerintah kan punya Polisi, TNI, Satpol PP mereka saja yang beresin.”

Mungkin ada sebagian pihak yang kagum, terharu, dan air matanya jatuh berlinang mendengar pernyataan Haji Lulung yang terkesan bijak tadi. Tapi mungkin juga ada sebagian pihak lainnya yang lebih memilih tertawa ngikik.

Meskipun demikian, sebaiknya jangan terlalu cepat menilai Haji Lulung mendadak berubah jadi orang bijak. Siapa tahu saja dari dulu Haji Lulung memang orang bijak, bahkan sangat bijak hingga ada meme Patung Pancoran sampai turun karena dipanggil oleh Haji Lulung.

Sekali lagi, boleh memilih kagum dan terharu, boleh juga tertawa ngikik.

Sumber gambar youtube.com.

*The Lohmenz Institute.

 


Anies “Kalah Selangkah”, Agus Mainkan Taktik yang Jitu?

Anies “Kalah Selangkah”, Agus Mainkan Taktik yang Jitu?

Adahati.com – Anies Baswedan baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi sudah menuai kontroversi terkait frasa “pribumi”.

Sebagian pihak menyayangkan ucapan “pribumi” dalam pidatonya tadi, dan menganggapnya jauh panggang dari api dengan pernyataannya yang ingin menyatukan warga Jakarta yang terpecah belah akibat Pilkada DKI 2017.

Memang ada juga nada pembelaan dari sebagian pihak lainnya terkait ucapan “pribumi” dari gubernur baru tadi, antara lain mengatakan pengecam Anies adalah mereka atau pihak-pihak yang sampai saat ini belum bisa klakson.

(Sebenarnya “klakson” atau “move on”? Jangan-jangan remason).

Terlepas klakson, move on, atau remason, hal yang biasa terjadi saling kecam dan bela. Politikus PKS Hidayat Nur Wahid pun tak ketinggalan ikut membela Anies. Menurutnya Ketua Umum PDIP Megawati dan Presiden Jokowi pun pernah mengucapkan kata “pribumi”. Anies pun sempat terkesan ngeles dan mengatakan frasa “pribumi” tadi konteksnya penjajahan Belanda.

Tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang teringat dengan pantun jenaka yang pernah populer beberapa tahun silam di mana kalimat pertama dari pantun jenaka tadi menyebutkan “jaka sembung bawa golok”.

Belanda, Megawati, Jokowi, lalu? Jangan-jangan jika blunder lagi akan ada Amerika, Israel, Rusia, Vietnam, Korea Utara, Myanmar, Kamerun, Uganda, Zimbabwe, atau Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dst?

Terlepas sebagian pihak tadi teringat pantun jenaka atau tidak, Anies cenderung sudah melakukan blunder, tapi tidak demikian halnya dengan putra SBY, Agus Yudhoyono yang diasumsikan telah memainkan taktik yang jitu.

Putra SBY yang satu ini diberitakan mengujungi Ahok di rutan Mako Brimob, Depok, hari ini. Tidak ada yang kontroversial atau menghebohkan atas kunjungan Agus Yudhoyono tadi. Pertemuannya dengan Ahok antara lain berisi saling mendoakan, semoga tetap sehat, silaturahmi dan kata-kata biasa lainnya.

Ahok, Agus dan Anies adalah tiga kandidat gubernur pada Pilkada 2017 lalu. Jika Ahok boleh dibilang sudah “tamat” karir politiknya, tapi Agus dan Anies masih memiliki kans untuk tampil dalam gelanggang politik Pemilu 2019.

Diperkirakan mereka itu masih memiliki kans untuk menjadi cawapres (sila baca Cawapres Jokowi dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019).

Biasa saja, tidak ada yang kontroversial atau menghebohkan atas kunjungan Agus Yudhoyono ke rutan Mako Brimob menjenguk Ahok, tapi kalau ditarik ke konteks politik – bukan konteks penjajahan Belanda – apa yang dilakukan oleh putra SBY tadi kemungkinan besar akan menuai simpati.

Apakah artinya Anies sudah “kalah selangkah”? Baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi, apalagi nantinya jika benar Anies menghadapi “hari-hari neraka” yang bisa menyebabkan terjadinya blunder-blunder lainnya? Apakah Agus pun kembali memainkan taktik jitu yang bisa mengundang simpati publik?

Jangan-jangan sebentar lagi Anies pun akan berkunjung ke Mako Brimob menjenguk Ahok supaya tidak “kalah selangkah” dengan putra SBY tadi.

Sumber gambar youtube.com.

*The Lohmenz Institute.


Mengapa Gubernur DKI Jakarta Masih Tetap Ahok?

Mengapa Gubernur DKI Jakarta Masih Tetap Ahok?

Adahati.com – Gubernur DKI Jakarta masih tetap Ahok? Bukankah pada Pilkada DKI 2017 lalu akibat isu agama yang ditiupkan begitu gencarnya oleh sebagian pihak menyebabkan pasangan Ahok-Djarot pun kalah telak?

Kenyataannya memang benar pasangan Anies-Sandiaga yang memenangkan Pilkada DKI 2017, dan KPU DKI pun sudah mensahkannya. Tapi sah tadi mungkin saja bukan menjadi tolak ukur utama menurut sebagian pihak, dan mereka pun menganggap gubernur DKI Jakarta masih tetap Ahok.

Bisa pusing kepala Anies? Karena sebagian warganya menganggap gubernur DKI Jakarta masih tetap Ahok? Ajakan untuk bersatu sudah dilontarkannya di sini, dan ia yakin bisa menyatukan kembali warga yang sempat terpecah belah akibat Pilkada DKI 2017 beberapa bulan lalu.

“Jalankan amanat dengan baik bahwa tugas seorang gubernur menjalankan semua Undang-undang, peraturan, dan rencana kerja, serta merespons problem-problem di masyarakat dengan kebijaksanaan, karena itu saya berniat akan melakukan itu,” kata Anies Baswedan yang cenderung normatif.

“Maka dari itu, kami akan mulai bekerja dan mengajak semua bekerja bersama-sama,” ujarnya lagi, dan masih juga normatif. Biasa diucapkan oleh pejabat, bahkan sejak Orde Baru pun sudah tidak asing lagi, atau bukan sesuatu yang aneh dan baru mendengar pernyataan-pernyataan yang normatif seperti itu.

Kemungkinan besar jika Anies yakin bisa menyatukan warga DKI yang terkotak-kotak akibat Pilkada DKI 2017, tapi hanya mengandalkan pernyataan-pernyataan yang normatif saja, keyakinannya tadi cenderung omong kosong belaka.

Maka dari itu, wajar dan biasa saja jika ada sebagian warga yang menganggap gubernur DKI Jakarta masih tetap Ahok, meski KPU DKI Jakarta telah mensahkan kemenangannya dan Presiden Jokowi pun sudah melantiknya.

Anies pun selama menjabat gubernur DKI Jakarta akan terus dibayang-bayangi oleh sosok Ahok. Kinerjanya pun akan terus disorot dan dibanding-bandingkan dengan gubernur sebelumnya. Stigma “menang kebetulan saja” di Pilkada DKI 2017 lalu semakin melekat di benak warga.

Kasihan Anies jika mengalami hal seperti itu, karena tidak enak hidup di bawah bayang-bayang orang lain yang dianggap sukses dan telah berhasil melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi kota Jakarta.

Agar Anies tidak dikasihani oleh orang lain, ia harus menunjukkan kinerjanya lebih baik dari Ahok, bukan hanya pintar melontarkan pernyataan-pernyataan normatif yang cenderung membosankan dan menjemukan itu.

Pertanyaannya, apakah Anies bisa menunjukkan kinerjanya lebih baik dari Ahok meski sudah diberi waktu dan kesempatan yang cukup?

Jika ia tidak mampu melakukannya, jangan salahkan apabila masih ada sebagian warga yang menganggap gubernur DKI Jakarta masih tetap Ahok yang lebih baik.

Sumber gambar youtube.com.


Prabowo Terharu karena Dikangeni oleh Kader PKS?

Prabowo Terharu karena Dikangeni oleh Kader PKS?

Adahati.com – Benarkah Prabowo terharu? Tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang bingung dan bertanya apa penyebab Prabowo terharu.

Pada Pilpres 2014 lalu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta saat menghadapi Jokowi-JK, tapi untuk Pilpres atau Pemilu berikutnya masih belum ada keputusan tetap dan sah.

Hal ini dikatakan oleh Sekjen PKS Mustafa Kamal di sini, namun menurutnya kader PKS masih kangen dengan sosok seorang Prabowo.

“Kader sudah cukup akrab dengan Pak Prabowo lah ya dan itu sudah dilakukan semenjak Pilpres yang lalu. Masih kangen juga dengan Pak Prabowo,” katanya.

Prabowo terharu setelah mendengar pernyataan Sekjen PKS tadi? Siapa yang tidak terharu dan luluh hatinya karena masih dikangeni oleh banyak orang, bukan hanya satu dua orang saja? Semua ini cenderung merupakan sebuah pujian. Wajarkah apabila Prabowo terharu karena masih dipuji dan dikangeni?

Mengenai pujian ini sekilas balik sejenak pada kejadian beberapa waktu lalu. Politikus Prabowo pada saat berorasi di Aksi Bela Rohingya sempat celingukan mencari kader Partai Gerindra. “Mana ini ke (kader) Gerindra? Kalau (partai) kebangsaan cari yang adem-adem brengsek itu, jangan mau kalah sama PKS.”

Pujian pun dilontarkannya kepada ormas yang hadir di sana, sedangkan kader partainya sendiri yang tidak ikut Aksi Bela Rohingya sempat disindirnya. Prabowo pun mengaku Partai Gerindra banyak menyontek dari PKS.

Selengkapnya – Aksi Bela Rohingya Sekadar Ajang Pencitraan Prabowo? -.

Prabowo memuji kader PKS, dan menurut Sekjen PKS Mustafa Kamal kader partainya masih kangen dengan sosok Prabowo, apakah semua ini pujian yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, atau sekadar basa-basi politik saja?

Terlepas tulus atau tidaknya, sekadar basa-basi politik atau bukan, tidak ada yang aneh dan baru jika dua pihak atau lebih saling memuji, apalagi dilakukan oleh para politisi. Bukan sesuatu yang aneh dan baru juga bila terjadi tikam menikam di belakang, meski di depan terkesan saling memuji satu sama lainnya.

Hal yang biasa di dalam politik, dari dulu pun sudah ada. Meski Brutus pernah ditolong, tapi Julius Caesar tetap ditikamnya juga, bukan?

Sampai saat ini belum ada tanggapan dari Ketua Umum Partai Gerindra atas pernyataan Sekjen PKS tadi bahwa kader PKS masih kangen dengan Prabowo.

Di sisi lain kata “kangen” tadi mengingatkan pada sebuah band lokal, dan salah satu lagunya yang cukup terkenal adalah Yolanda.

Kamu di mana, dengan siapa
Semalam berbuat apa
Kamu di mana, dengan siapa
Di sini aku menunggumu dan bertanya

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar youtube.com.


Mimpi Prabowo akan Menjadi Kenyataan atau Sebaliknya?

Mimpi Prabowo akan Menjadi Kenyataan atau Sebaliknya?

Adahati.com – Mimpi Prabowo? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama pengurus DPP mendaftarkan partainya ke KPU (Sabtu, 14/10/2017).

Ada sebanyak 36 boks yang diserahkan. Tentu saja isinya bukan kucing. Biasanya istilah yang sering digunakan adalah “kucing dalam karung”, bukan dalam boks.

Di dalam 36 boks tadi berisi berkas-berkas yang diklaim oleh Prabowo lengkap 100 persen, mulai dari berkas persyaratan di tingkat pengurus provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Tapi bukan 36 boks yang berisi  berkas – sekali lagi bukan kucing – itu yang cukup menarik untuk dibahas, melainkan pernyataan Prabowo dalam sebuah konferensi pers, yaitu target Gerindra di 2019 nanti adalah memenangkan Pemilu.

“Targetnya untuk memenangkan mandat rakyat,” tegasnya di sini.

Target, atau mimpi Prabowo? Obsesi, cita-cita, angan-angan, atau mimpi Prabowo? Ada baiknya terlebih dahulu meyimak hasil Pemilu 2014 lalu yang dikeluarkan oleh KPU (Jumat, 9/5/2014).

1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
11. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)*
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)*

PDIP keluar sebagai pemenang Pemilu 2014 dengan perolehan suara sebanyak 18,95 persen, kemudian Partai Golkar (14,75 persen), dan Partai Gerindra (11,81 persen). Diperkirakan pemenang Pemilu 2019 nanti – jika tidak ada kejadian politik yang luar biasa – hasil perolehan suaranya tidak lebih atau sekitar 20%.

Jika melihat perolehan suara antara pemenang Pemilu 2014, yaitu PDIP dan Partai Gerindra selisihnya 7,14% sekilas tidak terlalu besar, tapi mampukah Partai Gerindra memenangkan Pemilu 2019 sesuai dengan target, obsesi, cita-cita, angan-angan, atau mimpi Prabowo tadi?

Dari mana Partai Gerindra memperoleh tambahan suaranya? Dari para pemilih Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak lolos ke DPR karena perolehan suaranya kurang dari 3,5 persen?

Jumlah perolehan suara PBB dan PKPI pun hanya 2,37%, dan belum tentu juga semua perolehan suara kedua parpol tadi beralih ke Partai Gerindra.

Citra buruk ketua umumnya saat ini bisa menyusutkan perolehan suara Partai Golkar di Pemilu 2019? Kecil kemungkinannya perolehan suara Partai Golkar di bawah 10%, kecuali ada kejadian politik yang memporakporanda partai beringin ini. Diperkirakan perolehan suara Partai Golkar masih di atas 10%. Kemungkinan kehilangan suara atau berkurang sekitar 2-3% dibanding hasil Pemilu 2014.

Di sisi lain PDIP pun tentu saja tidak akan tinggal diam, atau berusaha meningkatkan perolehan suaranya agar bisa mendekati angka 20% atau lebih.

Maka dari itu, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang berasumsi hanya mimpi Prabowo, bahwa Partai Gerindra akan memenangkan Pemilu 2019.

Namun di sisi lain mungkin juga ada sebagian pihak yang mengatakan politik bukan matematika. Dengan demikian mimpi Prabowo tadi masih bisa menjadi kenyataan, tapi kalau sebaliknya, atau jauh dari harapan, maka ada baiknya menyimak syair dari lagu Ebiet G Ade yang berjudul Elegi Esok Pagi”.

Barangkali di tengah telaga
Ada tersisa butiran cinta
Dan semoga kerinduan ini
Bukan jadi mimpi di atas mimpi

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar youtube.com

 


Fadli Zon Tulis Puisi (Lagi), Berapa Banyak yang Ngantuk?

Fadli Zon Tulis Puisi (Lagi), Berapa Banyak yang Ngantuk?

Adahati.com – Wakil Ketua DPR RI dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon tulis puisi…lagi. Boleh tepuk tangan? Silakan.

Dikatakan lagi karena bukan pertama kali ini Fadli Zon tulis puisi.

Puisi yang ditulis oleh Fadli Zon kali ini pun tidak jelas, atau ditujukan kepada siapa tidak disebut secara jelas, tapi diperkirakan arahnya menuju sosok orang nomor satu di negeri ini, siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi.

Adakah larangan bagi Fadli Zon tulis puisi? Tentu saja tidak ada. Jangankan seorang Wakil Ketua DPR RI atau wakil ketua umum sebuah partai politik, gembel pun boleh menulis puisi. Tapi puisinya bagus atau tidak, itu soal lain.

Perihal sebuah puisi itu bagus atau tidak, ada sebagian pihak yang mengatakan sulit menilainya, karena puisi itu bukan saja curahan pikiran, tapi juga curahan hati, bahkan jiwa. Makanya entah dia seorang gembel, wakil rakyat, menteri, orang kaya, orang miskin, atau siapa saja yang menulis puisi sebaiknya jangan terlalu cepat dinilai puisinya tidak bagus atau jelek (hueeek…).

Fadli Zon tulis puisi lagi, kali ini judulnya ‘Tiga Tahun Kau Bertahta’.

tiga tahun kau bertahta
semakin banyak tanda tanya
mau dibawa kemana Indonesia
hidup rakyat makin susah

Selengkapnya bisa dibaca di sini.

Mudah-mudahan selesai semuanya dibaca, kata demi kata, atau tidak mendadak ngantuk di tengah jalan. Seandainya pun ada yang menguap atau ngantuk boleh saja. Tidak ada yang melarang, seperti halnya siapa saja boleh menulis puisi (tapi sekali lagi puisinya bagus atau tidak, itu soal lain).

Fadli Zon tulis puisi yang cenderung merupakan kritik sosial atau berbau politik? Bukan sesuatu yang aneh dan baru. Sejak dulu pun sudah ada, bahkan sebelum Fadli Zon lahir ke dunia yang fana ini. Tidak usah jauh-jauh mengambil contoh dari luar negeri, Wiji Thukul pun pernah menulis puisi seperti itu.

Jika kami bunga
Engkau adalah tembok itu
Tapi di tubuh tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan: engkau harus hancur!

Dalam keyakinan kami
Di manapun – tirani harus tumbang!

Orde Baru yang menjadi sasaran kritiknya, namun sekitar sebulan sebelum Orde Baru tumbang, Thukul lenyap tak berbekas. Sahabat dan kerabatnya tak tahu di mana ia berada sejak Mei 1998. Konon Wiji Thukul dibunuh.

Tahukah Fadli Zon mengapa Wiji Thukul lenyap tak berbekas seperti hilang ditelan bumi? Benarkah ia dibunuh, dan siapa pembunuhnya?

Pertanyaan ini mungkin tidak terlalu penting bagi seorang Fadli Zon. Entah karena ia malas menjawab, tidak tahu jawabannya, atau hal lainnya.

Mungkin saja ada pertanyaan tidak penting lainnya yang dilontarkan oleh sebagian pihak, entah iseng atau sekadar lucu-lucuan.

Misalnya pertanyaannya seperti ini:

Fadli Zon tulis puisi lagi, berapa banyak yang ngantuk?

Jangan-jangan tak seorang pun yang menguap dan tidur begitu saja.

Jika memang benar seperti itu, selamat, anda layak dapat bintang (yeaaah…).

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar youtube.com.


Amien Rais Benar, Tumben Kali Ini Amien Rais Benar?

Amien Rais Benar, Tumben Kali Ini Amien Rais Benar?

Adahati.com – Amien Rais benar, atau ada benarnya juga pernyataannya terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Sudah sejak lama keberadaan PT Freeport Indonesia menimbulkan masalah, atau ada saja masalah yang mencuat terkait PT Freeport Indonesia ini, meski masalah tersebut kadang timbul kadang tenggelam.

Sebagian pihak pun sudah lama membahas kontrak yang diberikan ke perusahaan ini, dan mencurigai ada sesuatu yang janggal atau kurang beres di dalamnya.

Namun ada atau tiada yang janggal terkait kontraknya tadi, tahun 2021 selesai. PT Freeport Indonesia harus angkat kaki jika kontraknya tidak diperpanjang lagi.

Apakah ada yang salah jika pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia tahun 2021 nanti? Tidak ada, ibarat orang sewa rumah, pemilik rumah bisa saja mengatakan rumahnya tidak disewakan lagi.

“Jadi saya melihat ada hal yang sesungguhnya tak masuk akal tapi terjadi. Misalnya Freeport McMoran, andaikata tak diperpanjang tak salahi aturan satu pasalpun dalam undang-undang atau hukum perjanjian internasional,” kata Amien Rais di sini.

Sekali lagi Amien Rais benar, atau ada benarnya juga. Memangnya apa yang perlu dikhawatirkan jika kontrak PT Freeport Indonesia tidak diperpanjang lagi? Akan ada tekanan politik, ekonomi dan lain-lain dari Amerika Serikat?

Jika alasannya seperti itu, bukankah sudah cukup banyak pejabat sipil maupun militer yang mengatakan kita adalah bangsa yang besar! Tidak satupun negara lain yang bisa menekan atau mendikte bangsa ini, karena kita sudah merdeka!

Selain itu bisa saja kemungkinan adanya ancaman atau tekanan dari pihak Amerika Serikat tadi hanya “hantu blau” yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingannya, atau ada yang hilang “penghasilannya” jika kontrak PT Freeport Indonesia tidak diperpanjang lagi.

Khawatir dengan SDM bangsa Indonesia tidak bisa mengoperasikan atau melanjutkan penambangan di Papua sana jika PT Freeport Indonesia angkat kaki?

Kekhawatiran yang cenderung berlebihan. Bukankah sudah cukup banyak pejabat sipil maupun militer yang mengatakan SDM bangsa ini tidak kalah dengan bangsa lain? Presiden Jokowi sendiri pernah menyayangkan banyaknya orang pintar yang berlabel profesor justru berkarir di luar negeri.

“Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung orang berprestasi (lalu orang tersebut) lari‎ ke negara lain,” katanya di sini.

Ada lagi pernyataan Presiden Jokowi lainnya. ‎

“Kenapa kita tidak gunakan hal yang seperti itu? Profesor kita di Amerika ada 74 orang, itu hanya Amerika belum bicara Korea, Jepang, dan Jerman. Kenapa tidak mereka saja yang bekerja di Indonesia.”

Nah, apa lagi alasannya? SDM yang mampu menangani masalah penambangan di Papua jika PT Freeport angkat kaki bukan masalah yang besar sebenarnya. Bisa gunakan tenaga ahli dari dalam negeri, maupun panggil mereka orang-orang pintar yang bekerja di luar negeri sana seperti kata Presiden Jokowi tadi.

Amien Rais benar, atau ada benarnya juga ketika ia mengatakan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia belum tentu membawa keuntungan bagi negeri ini. Menurutnya belum ada kepastian besaran saham yang diperoleh pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan rakyat.

Tumben kali ini Amien Rais benar?

Terlepas tumben atau tidak tumben Amien Rais benar atau ada benarnya juga pernyataannya kali ini, tidak ada aturan dan pasal dalam undang-undang atau hukum perjanjian internasional yang dilanggar oleh pemerintah jika tidak memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia.

Sumber gambar youtube.com.


Jasa Jokowi dan Ahok Memangnya Seperti Apa?

Jasa Jokowi dan Ahok Memangnya Seperti Apa?

Adahati.com – Memangnya apa jasa Jokowi dan Ahok? Menurut Djarot, di bawah kepemimpinan Jokowi, Ahok dan dirinya telah menghasilkan tidak hanya bangunan fisik, tapi juga sistem nilai, dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) sebagai wadah bagi warga untuk membangun toleransi.

Dari pernyataan Djarot di atas tadi jelas menunjukkan keterkaitan nama Jokowi dan Ahok saat mereka masih menjabat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Sebelum Jokowi menjabat presiden RI, ia adalah gubernur DKI jakarta. Namun ada juga sebagian pihak yang menilai Jokowi hokinya besar bisa menjadi presiden.

Hoki atau keberuntungan itu merujuk pada sosok Jokowi yang sebelumnya bukan siapa-siapa, yaitu berawal dari Wali Kota Solo yang tidak atau belum dikenal oleh sebagian besar rakyat Indonesia, namun berkat “promosi” yang bagus dan tepat, dari seorang Wali Kota sebuah kota kecil bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan tak lama kemudian menjabat Presiden RI.

Jika Jokowi hokinya gede, sementara Ahok apes banget!

Diperkirakan bersama Djarot mudah memenangkan Pilkada DKI 2017, tapi gara-gara keseleo lidah di Kepulauan Seribu, bukannya jadi gubernur lagi malah dibui.

Terlepas Jokowi hokinya gede dan Ahok nasibnya apes banget menurut sebagian pihak tadi, tapi jasa Jokowi dan Ahok yang pernah menjadi orang penting di Jakarta ini, apakah benar seperti penuturan Djarot di atas tadi?

Tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tapi juga sistem nilai? Maksudnya “sistem nilai” seperti apa? Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Djarot maupun media massa yang mengutip pernyataannya itu. Jika ada asumsi yang mengatakan sudah banyak pihak yang tahu arti dan maksud “sistem nilai” yang dikatakan Djarot tadi, asumsi itu bisa saja salah atau keliru.

Mengenai RPTRA sebagai wadah bagi warga untuk membangun toleransi, hal ini masih bisa diperdebatkan atau butuh waktu pengujian lebih lama. Tidak cukup hanya beberapa tahun saja setelah RPTRA itu selesai dibangun.

Djarot pun mengatakan agar masyarakat tidak terus berpolemik terkait kasus penistaan agama yang dialami oleh Ahok yang kini ditahan di Mako Brimob.

“Keadilan datang belakangan, termasuk juga kebenaran datang belakangan. Termasuk juga penyesalan datang belakangan. Mari kita tunggu apakah penyesalan atau keadilan yang datang pada warga,” kata Djarot di sini.

Bisa saja pernyataan Djarot tadi dianggap lucu oleh sebagian pihak.

Alasannya antara lain, kalau memang ada ketidakadilan, mengapa tidak terus diperjuangkan, bukannya malah terkesan pasrah? Jika karena perjuangan tadi timbul polemik, mengapa harus khawatir terus berpolemik?

Rupanya seorang Djarot lebih senang menunggu.

Sumber gambar youtube.com.


Benarkah Gatot Nurmantyo Tak Bisa Lebih Baik lagi?

Benarkah Gatot Nurmantyo Tak Bisa Lebih Baik lagi?

Adahati.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak bisa lebih baik lagi diwacanakan oleh parpol-parpol yang ada saat ini terkait Pilpres 2019?

Nama Gatot Nurmantyo cukup hangat menghiasi berbagai media massa, dan sebagian pihak menudingnya sedang melakukan manuver politik terkait pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya belakangan ini.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun sudah membantah tudingan tadi. Ia pun sempat mengutarakan apa yang dilakukannya adalah “politik negara”.

Tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang bingung dengan pengertian “politik negara” ini. Jika pengertian “politik negara” tadi adalah politik yang lebih mengedepankan kepentingan negara, apakah yang lainnya tidak?

Bagaimana dengan parpol-parpol yang ada selama ini? Memangnya mereka dalam berpolitik tidak mengedepankan kepentingan negara? Tapi bukankah para politikusnya sering mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi kepentingan negara, bangsa, dan juga demi kepentingan rakyat?

Perkembangan politik belakangan ini menyebutkan ada sejumlah parpol yang mulai melirik dan tertarik dengan Gatot Nurmantyo.

“Ya kalau Pak Gatot bergabung di NasDem tentu pintu sangat terbuka dan kita menyiapkan saluran politik untuk putra-putra terbaik bangsa, termasuk Pak Gatot,” kata Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerald Plate di sini.

“Sekiranya Pak Gatot Nurmantyo tertarik masuk politik praktis, politik elektoral, politik untuk dipilih, setelah pensiun Partai Golkar siap memfasilitasi hal tersebut,” kata politikus Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi di sini.

Partai politik lainnya seperti Demokrat, PAN, PKS, dan PKB pun tertarik untuk mengajak Gatot Nurmantyo bergabung jika ingin berpolitik praktis, tapi terkesan tidak secara tegas akan mengusungnya sebagai capres.

Paling banter sebatas cawapres. Apakah Gatot Nurmantyo tak bisa lebih baik lagi? Diwacanakan dan diusung sebagai capres nantinya?

Fadli Zon secara tegas mengatakan Partai Gerindra tetap akan mengusung Prabowo sebagai capres. “Dari pilihan itu ada opsi-opsi yang berbeda tentu saja yang pasti yang kita ajukan Pak Prabowo untuk bakal calon kita,” katanya di sini.

Ia pun mengatakan bahwa modal yang dimiliki Gatot Nurmantyo, baik itu politik maupun sosial belum bisa menandingi Prabowo. Nama Gatot jadi cawapresnya Prabowo pun tidak disinggungnya. Menurut Fadli Zon partainya tidak mau terburu-buru menentukan pendamping Prabowo.

Mengapa wacana politik dari parpol-parpol yang tertarik mengajak Gatot bergabung tadi terkesan hanya menawari jabatan cawapres? Apakah Gatot Nurmantyo tak bisa lebih baik lagi, diwacanakan sebagai capres?

Perkembangan politik saat ini hingga Pilpres 2019 masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Konstelasi politik pun bisa berubah drastis, dan nama Gatot Nurmantyo tak bisa atau bisa jadi capres nantinya masih belum jelas.

Masa jabatan Gatot Nurmantyo diperpanjang atau tidak oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI bulan Maret tahun 2018 pun masih belum jelas.

Masih banyak kemungkinannya, termasuk kemungkinan nama Gatot tidak ada dalam daftar kandidat Pilpres 2019, baik sebagai capres maupun cawapres.

Politik adalah drama, dan butuh taktik yang jitu demi mencapai sebuah tujuan, selain penuh dengan basa-basi yang tidak jelas juga.

Sumber gambar: youtube.com.

 


Presiden Jokowi Diceletuki Kata-kata yang Tidak Pantas!

Presiden Jokowi Diceletuki Kata-kata yang Tidak Pantas!

Adahati.com – Presiden Jokowi diceletuki kata-kata yang tidak pantas saat menghadiri festival musik Synchronize Fest 2017 pada Sabtu (7/10/2017) di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Salah satu panggung yang didatangi Presiden Jokowi adalah Lake Stage untuk menonton band Metal Dead Squad. Tidak mengherankan, sebab sudah lama publik tahu bahwa Presiden Jokowi penggemar musik metal.

Sejumlah anak muda yang hadir di sana pun menceletuki Presiden Jokowi antara lain dengan kata-kata seperti ini. “Pak Jokowi minta sepeda, Pak,” dan celetukan lainnya, “Pak Jokowi I Love You”, serta celetukan “Pak Jokowi dua periode!”

Celetukan anak muda yang terakhir tadi mungkin saja membuat pendukung Prabowo pun merasa gerah atau seperti cacing kepanasan.

Bisa dimaklumi, mengingat baru-baru ini pun hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting terkait elektabilitas Capres jelang Pemilu 2019 menyebutkan elektabilitas Presiden Jokowi 38,9%, sementara Prabowo hanya 12% saja.

Katanya tadi Presiden Jokowi diceletuki kata-kata yang tidak pantas. Seperti apa bentuknya? Ada juga anak muda yang melontarkan celetukan seperti ini:

“Pak Jokowi legalisasi ganja, Pak!”

Terlalu, Presiden Jokowi diceletuki kata-kata yang tidak pantas seperti itu! Tidak tahukah selama ini Presiden Jokowi serius ingin memberantas narkoba?

Dalam berbagai kesempatan pun Presiden Jokowi terkesan garang dan ingin menghabisi para bandar narkoba. Bila perlu dilenyapkan dari muka bumi ini secepatnya karena narkoba sudah jelas merusak generasi muda.

Tapi justru ada anak muda yang minta legalisasi ganja. Tidak pantas celetukan seperti itu dilontarkan kepada Presiden Jokowi. Lebih baik rajin berolahraga daripada terjerat barang haram yang merusak otak dan organ tubuh lainnya.

Berita itu tidak menyebut tanggapan Presiden Jokowi, sebab celetukan anak muda yang minta legalisasi ganja tadi dilontarkan setelah Jokowi lewat di depannya sekitar 10 meter. Mungkin Presiden Jokowi tidak mendengarnya.

Presiden Jokowi pun sempat membeli kemeja bermotif kotak-kotak seperti papan catur seharga Rp 385 ribu, kemudian pergi meninggalkan area festival musik Synchronize Fest 2017 sekitar pukul 21.00 WIB.

Sayang sekali, tidak ada anak muda yang menceletuki Presiden Jokowi saat membeli kemeja bermotif kotak-kotak tadi.

Misalnya celetukannya seperti ini:

“Pak Jokowi, tolong perhatikan olahraga catur, Pak!”

#

Presiden Jokowi Diceletuki Kata-kata yang Tidak Pantas

Presiden Jokowi Diceletuki Kata-kata yang Tidak Pantas

Diambil dari partai antara Das Neelotpal dan Hikaru Nakamura pada turnamen catur elit Isle of Man 2017. Hitam baru saja melakukan langkah e5-e4!

  • Gf3xe4 ….. Mb3-b1
  • Rg2-h3 …. Ba1-a2
  • Bd3-d4 …. Mb1-g1
Presiden Jokowi Diceletuki Kata-kata yang Tidak Pantas

Presiden Jokowi Diceletuki Kata-kata yang Tidak Pantas

  • Benteng hitam ditinggal begitu saja.
  • Setelah putih Me2xBa2, langkah hitam selanjutnya?
  • Kf6xGe4!
Presiden Jokowi Diceletuki Kata-kata yang Tidak Pantas

Presiden Jokowi Diceletuki Kata-kata yang Tidak Pantas

Putih pun menyerah kalah mengingat ada ancaman mat di petak h1.

Gens Una Sumus.

Sumber gambar youtube.com.

 


Prabowo Subianto Masih Dibutuhkan Hingga Saat Ini?

Prabowo Subianto Masih Dibutuhkan Hingga Saat Ini?

Adahati.com – Benarkah Prabowo Subianto masih dibutuhkan? Pertanyaan ini cukup menarik, dan tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang bingung dan berkernyit dahinya. Siapa yang membutuhkan? Dibutuhkan oleh siapa?

Gara-gara hasil sebuah survei, timbul frasa “Prabowo Subianto masih dibutuhkan” tadi. Seperti biasa sebuah hasil survei yang berkait dengan politik dapat menyenangkan sebagian pihak atau membuat sebagian pihak lainnya uring-uringan.

Hasil surveinya sudah tepat, kata sebagian pihak yang merasa senang. Oh tidak, itu survei abal-abal, dan ada 100 alasan yang bisa membuktikan hasil survei itu salah, kata sebagian pihak yang uring-uringan seperti cacing kepanasan tadi.

Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang elektabilitas Capres jelang Pemilu 2019 antara lain menyebutkan elektabilitas Presiden Jokowi sebesar 38,9%, sementara Prabowo Subianto hanya 12% saja.

Survei tadi digelar pada 3-10 September 2017 dengan jumlah sampel 1.220 dan dipilih secara acak (multistage random sampling). Margin of error – nya sebesar +/- 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%, serta quality control dipilih secara acak sebesar 20% dari total sampel, sedangkan populasi survei adalah WNI yang sudah memiliki hak pilih.

Kecil sekali elektabilitas Prabowo? Apakah Prabowo Subianto masih dibutuhkan oleh masyarakat? Fadli Zon pun menanggapi hasil survei tadi mulai dari Rusia hingga ke Filipina. Menurutnya elektabilitas Presiden Jokowi sebesar 38,9% tadi masih rendah.

“Kalau pribadi saya itu rendah, menurut saya Putin saja bisa 70 persen elektabilitasnya 60-70 persen. Presiden Filipina Rodrigo Duterte 80 persen. 38,9 Persen itu kecil. Biasanya 50 persen elektabilitas. Artinya itu rendah dan masyarakat menginginkan pemimpin baru,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di sini.

Ia pun yakin Prabowo yang elektabilitasnya hanya 12% bisa mengungguli Presiden Jokowi, karena Prabowo Subianto masih dibutuhkan oleh masyarakat.

“Yakin, harapan masyarakat masih tinggi,” kata Fadli Zon.

Dengan demikian pertanyaan di atas tadi, benarkah Prabowo Subianto masih dibutuhkan – dalam hal ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia – terjawab sudah.

Prabowo Subianto masih dibutuhkan oleh masyarakat versi Fadli Zon.

*Sumber berita: merdeka.com, sumber gambar: youtube.com.


Manuver Politik JK Bisa Membuat Jokowi Terpuruk?

Manuver Politik JK Bisa Membuat Jokowi Terpuruk?

Adahati.com – Manuver politik JK bisa membuat Jokowi terpuruk?

Tulisan sebelumnya di sini – Bakal Capres Alternatif Selain Prabowo dan Jokowi – menyebutkan ada kemungkinan JK maju lagi sebagai capres pada Pemilu 2019 nanti, apalagi sampai saat ini belum ada pernyataan JK yang secara tegas dan langsung menyiratkan dirinya akan mengundurkan diri dari dunia politik.

Siapa yang bisa menduga manuver politik JK?

Namun ada kemungkinan sebagian pihak meragukan JK akan tampil lagi sebagai capres mengingat usianya sudah tua dan kurang laku “dijual”. Di samping itu kurang efektif manuver politik JK maju lagi sebagai capres jika tujuannya sekadar memecah suara pemilih Prabowo dan Jokowi, dua nama yang selama ini digadang-gadangkan akan tampil lagi sebagai capres atau kembali terjadi pengulangan Pilpres 2014.

Anggaplah asumsi sebagian pihak tadi benar, bahwa JK sudah tidak atau kurang laku “dijual” sebagai capres pada Pemilu 2019. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada manuver politik JK yang bisa memporakporandakan konstelasi politik yang ada saat ini.

Kemungkinan besar Jokowi akan tampil sebagai capres pada Pemilu 2019 nanti, tapi tidak dengan JK sebagai pendampingnya.

Siapa cawapres Jokowi dan Prabowo masih merupakan teka-teki dan pernah dibahas sebelumnya di sini – Cawapres Jokowi dan Prabowo di Pemilu 2019 -.

Jika JK sudah tidak laku “dijual”, atau bukan cawapresnya Jokowi, tapi masih ada kemungkinan manuver politik JK yang bisa membuat Jokowi terpuruk.

Pada Pilpres 2014 lalu kemenangan pasangan Jokowi-JK atas pasangan Prabowo-Hatta hanya tipis saja, dan hal ini diyakini karena ada “Faktor JK” di baliknya, atau dengan kata lain Jokowi tidak akan tampil sebagai pemenang Pilpres 2014 sekaligus menjadi Presiden RI jika bukan JK cawapresnya.

Sampai saat ini pun “Faktor JK” masih diperhitungkan, dan manuver politik JK yang bisa membuat Jokowi terpuruk adalah JK bersedia menjadi cawapresnya Prabowo.

Prabowo-JK adalah pasangan yang cukup ideal dan diperkirakan akan menang mengingat apa yang telah terjadi pada Pilpres 2014 lalu.

Jika pasangan Prabowo-JK ini menang, maka ssiapapun sulit memecahkan rekor JK, yaitu tiga kali menjabat wakil presiden dengan presiden yang berbeda, bahkan bisa jadi nama JK lebih dikenang dibanding SBY, Jokowi, dan Prabowo.

*Sumber gambar: youtube.com.


JK Bakal Capres Alternatif Selain Prabowo dan Jokowi?

JK Bakal Capres Alternatif Selain Prabowo dan Jokowi?

JK Bakal Capres Alternatif Selain Prabowo dan Jokowi?

Adahati.com – Benarkah JK bakal capres alternatif selain Prabowo dan Jokowi? Jawaban mudahnya, bisa saja terjadi, mengapa tidak? Bosan selama ini bakal capres yang didengung-dengungkan hanya sekitar dua nama saja, yaitu Prabowo dan Jokowi.

Memang JK sudah tua, tapi tidak ada larangan baginya untuk kembali maju sebagai capres pada Pemilu 2019 nanti. Sampai saat ini pun belum ada pernyataan langsung dari JK bahwa ia akan mengasingkan diri dari dunia politik setelah selesai masa jabatan Wakil Presiden yang disandangnya kini.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyindirnya secara tak langsung lewat pengajuan wacana “JK Ketua Timses Jokowi” di Pemilu 2019, tapi melalui juru bicaranya JK terkesan tidak terlalu tertarik menanggapi wacana itu.

Namun, sekali lagi, meski sudah disindir secara tidak langsung oleh Tjahjo Kumolo tetap saja tidak ada pernyataan langsung dari JK bahwa ia akan mundur atau mengasingkan diri dari dunia politik setelah usai masa jabatan Wapresnya.

Baru-baru ini Wakil Presiden JK mengatakan “Ini persiapan untuk melawan Pak Jokowi” ketika menjajal venue cabang olahraga panahan di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (Kompas.com, 03/10/2017).

Memang JK berkelakar saat mengucapkan hal itu, tapi kelakar seorang politikus bisa saja menjadi kenyataan nantinya. Beberapa tahun silam pun JK pernah mengatakan negeri ini akan hancur jika Jokowi menjadi presiden. Tidak ada kelakar, tapi waktu membuktikan JK malah bersedia menjadi pendamping Jokowi.

Seandainya benar JK bakal capres alternatif, kemudian terbukti salah satu capres di Pemilu 2019 cukup menyenangkan bagi sebagian pihak yang bosan dengan bakal capres yang didengung-dengungkan selama ini, yaitu Prabowo dan Jokowi.

JK salah satu capres di Pemilu 2019, dan berhasil memecah suara para pemilih Prabowo dan Jokowi nantinya mungkin saja terjadi.

Panah yang dibidik JK entah ke mana diarahkan, tapi sampai saat ini belum ada pernyataan dari JK bahwa ia akan maju lagi atau tidak sebagai capres pada Pemilu 2019 nanti. Waktu jua yang akan membuktikannya.

Markitung (mari kita tunggu) saja.

*Sumber gambar: youtube.com.


Wiranto Bantah Serang Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Wiranto Bantah Serang Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Adahati.com – Wiranto jabatannya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam kabinet yang ada saat ini.

Polemik isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer yang dilontarkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo ditanggapi oleh Wiranto ada miskomunikasi antara Panglima TNI, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata,” kata Wiranto di sini.

Pernyataan Wiranto tadi mungkin saja membuat sebagian pihak tersenyum simpul, karena di antara para jenderal pun terjadi miskomunikasi, apalagi yang bukan jenderal?

Masih ada pernyataan Wiranto lainnya, yaitu senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI.

“Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Ada kemungkinan sebagian pihak kembali tersenyum, karena beda satu angka nol saja bisa membuat Presiden Jokowi memanggil Panglima TNI dan Menko Polhukam ke Istana.

Tapi menurut Wiranto, ia menghadap Presiden Jokowi bukan semata terkait isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer, melainkan tentang perkembangan situasi yang ada saat ini secara keseluruhan, dan tugas Menko Polhukam untuk menciptakan suasana kondusif agar kegiatan seluruh kementerian berjalan stabil. “Semua kegiatan di kementerian kan harus berjalan dengan stabil dan dalam setiap pernyataan pers saya sebenarnya tidak ada tujuan menyerang siapapun,” kata Wiranto di sini.

Selepas pertemuan dengan Presiden Jokowi, Wiranto dan Gatot Nurmantyo sama-sama tak memberikan keterangan kepada pers dan langsung meninggalkan Istana.

Kemenko Polhukam melakukan koordinasi salah satunya dengan TNI, tapi bukan berarti Menko Polhukam adalah atasan Panglima TNI. Menurut Gatot, segala informasi yang dia dapatkan hanya akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi sebagai atasannya.

“Yang kemarin saya sampaikan hanya akan belum terjadi kan maka semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menkopolhukam pun tidak Menhan pun tidak,” kata Gatot Nurmantyo di sini.

Menko Polhukam Wiranto (dan Menhan Ryamizard Ryacudu) mengatakan ada miskomunikasi atau kesalahan komunikasi, sedangkan Gatot mengatakan, “Yang tahu miskomunikasi atau tidak hanya Presiden saya dan itu saya pegang,” katanya di sini.

Polemik isu pembelian 5000 pucuk senjata, kemudian ada pernyataan-pernyataan dari Wiranto, Ryamizard, dan Gatot Nurmantyo di media massa semua ini mungkin saja membuat sebagian pihak tersenyum, tapi sayangnya tidak akan berlangsung lama.

Selain membantah ada pernyataannya yang menyerang Gatot Nurmantyo, Wiranto pun meminta masyarakat untuk tidak meributkan lagi soal isu yang berkait dengan pembelian 5.000 pucuk senjata tadi. Di sisi lain ada peribahasa yang mengatakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Pernyataan Gatot Nurmantyo yang tersebar di media massa itu ibarat api, tapi mengapa masyarakat yang diminta untuk tidak meributkannya lagi?

Jika menengok ke belakang, sempat diberitakan kabinet Jokowi kurang terkoordinasi dengan baik karena pembantu-pembantunya sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan sendiri dan akhirnya menjadi polemik. Contohnya kasus Rizal Ramli dan Sudirman Said. Karena dianggap masih ribut terus, kedua menteri tadi pun dikeluarkan dari kabinet.

Tidak tertutup kemungkinan akan ada menteri atau pembantu presiden lainnya yang dikeluarkan dari kabinet atau tidak menjabat posisinya saat ini hingga Pilpres 2019, jika masih saja ada pembantu presiden yang ribut, atau membuat polemik yang tidak perlu.

Sumber gambar: youtube.com


Ada Apa dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo?

Ada Apa dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo?

Adahati.com – Panglima TNI Gatot Nurmantyo dituding oleh beberapa pihak sedang melakukan manuver politik terkait pernyataannya belakangan ini.

Tudingan dari beberapa pihak tadi antara lain mengarah atau dikaitkan dengan:

Pertama, Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan pensiun bulan Maret 2018, makanya ia melakukan manuver politik agar Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya.

Kedua, Panglima TNI Gatot Nurmantyo ingin maju sebagai salah satu capres/cawapres pada Pilpres 2019 nanti – sila simak di sini: Cawapres Jokowi dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Sebagian pihak ada yang mengatakan lucu manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo tadi, tapi ada juga yang mengatakan telah melewati batas.

“Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo,” kata Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik di sini.

Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, “Dalam harapan saya, stop lah Panglima TNI itu menggunakan baju seragam Panglima TNI membuat chaos semacam ini. Dia senang sekali menggunakan drama politik.”

Atas tudingan tadi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah membantahnya. Hal yang biasa, jangankan Panglima TNI, siapapun kalau dituding yang berkonotasi negatif kemungkinan besar akan mengeluarkan bantahan.

Apanya yang lucu? Tidak ada yang lucu di sini, atau sudah biasa hal seperti itu.

Terkait isu ada institusi nonmiliter membeli 5000 pucuk senjata yang menjadi polemik belakangan ini, Panglima TNI Gatot Nurmantyo antara lain mengatakan bahwa informasi tersebut bukan didapatnya dari intelejen. “Pernyataan saya pas acara purnawirawan itu bukan informasi intelijen,” katanya di sini.

Lalu, dari siapa informasinya? Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak menyebutnya. Ketika dipanggil Presiden Jokowi untuk diminta klarifikasi atas pernyataannya terkait adanya institusi nonmiliter yang membeli 5000 pucuk senjata, ia mengatakan, “Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu.”

Mungkin ada sebagian pihak yang merasa bingung.

Pertama, Panglima TNI Gatot Nurmantyo bisa salah juga, makanya ia meralat pernyataannya, bahwa informasi yang didapatnya bukan dari intelejen terkait adanya institusi nonmiliter yang membeli 5000 pucuk senjata.

Kedua, informasi intelejen hanya presiden yang boleh tahu, mengapa tidak dikatakannya sebelum diminta klarifikasi oleh atasannya, yaitu Presiden Jokowi?

Jika menengok ke belakang, sempat diberitakan kabinet Jokowi kurang terkoordinasi dengan baik karena pembantu-pembantunya sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan sendiri dan akhirnya menjadi polemik. Namun, jika hal ini kembali terulang, bukan berarti lucu.

Begitu pun adanya pernyataan-pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo belakangan ini yang dituding oleh sebagian pihak sedang melakukan manuver politik, bukan berarti lucu, atau ada yang lucu.

Jika masa pensiun Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak diperpanjang oleh Presiden Jokowi pun bukan sesuatu yang lucu. Nama Gatot Nurmantyo tidak termasuk salah satu capres/cawapres di Pilpres 2019 nanti pun bukan sesuatu yang lucu. Biasa saja, tidak ada yang lucu atau semakin lucu di sini.

Sumber gambar.


Benarkah PKS adalah Parpol yang Cenderung Munafik?

Benarkah PKS adalah Parpol yang Cenderung Munafik?

Adahati.com – PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PAN melalui fraksinya yang ada di DPR melakukan walk out sebagai bentuk pernyataan sikapnya menolak usulan perpanjangan masa kerja dan laporan kinerja serta rekomendasi yang bakal dibuat Pansus Hak Angket KPK.

Selain walk out, PKS melalui Wakil Sekretaris Jendral PKS Mardani Ali Sera melontarkan serangan politiknya kepada Presiden Jokowi yang menurut pendapatnya tidak mengambil tindakan terkait adanya upaya pelemahan KPK.

“Kecewa dengan sikap Presiden, karena atas nama tidak intervensi, membiarkan energi bangsa habis, kita tidak bisa membiarkan. Saya ingin menggunakan bahasanya pembodohan akan publik melihat drama yang tidak berkualitas ini terus terjadi,” katanya di sini.

Boleh tepuk tangan? Boleh, perihal Presiden Jokowi sebelumnya di sini – Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?– sudah pernah mengatakan dengan tegas tidak akan membiarkan KPK dilemahkan atau dibekukan, tepuk tangan bahkan air mata yang jatuh berlinang saking terharunya tetap boleh dilakukan.

PKS terkesan membela KPK, tapi di sisi lain ada pernyataan kadernya, yaitu Nasir Djamil yang menilai kinerja KPK selama ini menunjukkan kesan mereka membenci koruptor bukan tindak pidana korupsi dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan. “Ada kesan KPK benci koruptor bukan sama korupsi, beda. Jadi kalau benci sama korupsi berusaha sekuat tenaga supaya negara ini selamat dari korupsi. Benci dengan koruptor OTT, OTT, OTT terus,” katanya.

Pernyataan politikus PKS Nasir Djamil lainnya bisa dilihat di sini.

Kader PKS ini tidak menyebut secara konkret bentuk pencegahan atau negara ini bisa selamat dari korupsi. Apakah bentuknya seperti ini? Setelah KPK menerima laporan ada indikasi korupsi, maka KPK mendatangi calon koruptor dan mengatakan seperti ini, misalnya: “Kami sudah menerima laporan, sebaiknya Anda jangan korupsi ya…”

Apakah artinya PKS adalah parpol yang cenderung munafik? Karena ada pernyataan kader yang satu terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader PKS lain sebaliknya? Terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan seperti itu, sebab PKS bisa saja mengatakan “bukan kebijakan partai” bila ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen negatif.

Hal inipun pernah dilakukan oleh PDIP, yaitu ketika Henry Yosodiningrat melontarkan wacana pembekuan KPK. Begitu sentimen negatif muncul, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan cepat menanggapinya bukan merupakan keputusan partai.

Kesan “buang badan” inipun dilakukan oleh pemerintah. Jaksa Agung HM Prasetyo pernah mengeluarkan pernyataan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dikembalikan ke kejaksaan yang terkean “sasaran tembak”-nya adalah KPK. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun dengan cepat mengatakan “Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK.”

Bukan hanya PKS dan PDIP, parpol lain pun melakukan trik murahan tadi. Jika ada pernyataan kadernya yang menimbulkan sentimen positif, diam. Namun jika sebaliknya, bantahan “bukan kebijakan partai” pun segera dilontarkan.

Trik murahan “buang badan” lainnya, jika ada kader yang berprestasi diakui kadernya, tapi kalau ada yang ditangkap KPK karena diduga korupsi, cepat sekali mengatakan “bukan kebijakan partai”, tapi tanggungjawab pribadi.

Maka dari itu, terlalu gegabah jika cepat mengambil kesimpulan PKS adalah parpol yang cenderung munafik, bila ada pernyataan politikusnya yang terkesan membela KPK, dan ada pernyataan kader lain yang cenderung sebaliknya.

Sudah biasa, parpol lain pun melakukan hal yang sama.

Bagaimana kalau pertanyaannya diubah, misalnya seperti ini:

Benarkah semua parpol yang ada cenderung munafik?

Jika ada yang bertanya seperti itu, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak lainnya yang tersenyum simpul sambil melontarkan pertanyaan balik.

Misalnya, ke mana aja selama ini?

*The Lohmenz Institute.

Sumber gambar: youtube.com.


Nama Prabowo Kembali Disebut, Ada Apa Sebenarnya?

Nama Prabowo Kembali Disebut, Ada Apa Sebenarnya?

Adahati.com – Nama Prabowo Subianto kembali disebut oleh bakal kandidat gubernur Jawa Barat. Sebelumnya politikus Prabowo sempat mengeluarkan pernyataan dalam sebuah orasinya di Aksi Bela Rohingya beberapa waktu lalu.

Menurutnya bantuan kemanusiaan Indonesia untuk warga etnis Rohingya adalah bentuk pencitraan Presiden Jokowi. Nama Prabowo pun langsung menghiasi berbagai media massa terkait hal ini. Kecaman pun datang, dan timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang sedang melakukan pencitraan?

Kali ini nama Prabowo kembali disebut oleh media berdasarkan kutipan pernyataan bakal kandidat gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. “Yang ngomong Pak Prabowo, yang cabut harus Pak Prabowo. Pak Prabowo udah mencabut belum?” katanya di sini.

Sekilas seperti ada kesan “menantang” dari ucapan Deddy Mizwar tadi, terutama pada frasa “yang cabut harus Pak Prabowo”.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi sebelumnya di sini – Komitmen Prabowo Masih Bisa Dipegang? – mengatakan bahwa pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Shaiku batal diusung oleh Partai Gerindra, dan Deddy Mizwar pun menyebut nama Prabowo terkait dengan komitmen, antara lain dikatakannya, “saya masih percaya dan yakin bagaimana seorang Prabowo Subianto dengan komitmennya.”

Ada apa sebenarnya? Seolah-olah atau terkesan Deddy Mizwar sedang “menekan” secara halus dengan kembali menyebut nama Prabowo.

Deddy Mizwar diperkirakan memiliki kans yang cukup besar untuk menduduki kursi 1 Jawa Barat pada Pilkada Jabar 2018 nanti. Dukungan politik dari PKS tidak ada masalah, sebab kader PKS Ahmad Shaiku disandingkan sebagai bakal cawagub, tapi Deddy Mizwar sendiri pada dasarnya bukan kader Partai Gerindra sejak awal. Lalu, apa untungnya Gerindra?

Pasangan cagub Ahok-Djarot yang didukung oleh PDIP babak belur di Pilkada DKI 2017 lalu saat berhadapan dengan pasangan cagub Anies-Sandiaga di putaran kedua. Nama Prabowo pun kembali harum setelah sekian lama menyandang predikat “si kalah” akibat gagal meraih kursi presiden pada Pilpres 2014. Di sisi lain kekalahan Ahok-Djarot tadi menambah derita PDIP karena daftar pasangan cagub yang diusungnya kalah semakin panjang saja.

Bukankah jika kembali pasangan cagub yang diusung Partai Gerindra mampu mengalahkan pasangan cagub yang diusung oleh PDIP di Pilkada Jabar 2018 nanti, nama Prabowo pun akan semakin harum dan modal yang cukup bagus untuk menghadapi Pilpres 2019? Bukankah secara politis sebenarnya menguntungkan?

Jangan-jangan semua ini hanya trik belaka, mengingat politik adalah drama yang bisa mengundang keharuan dan air mata yang jatuh bercucuran. Awalnya disebut batal, tapi akhirnya jadi juga diusung. Mungkin saja setelah terharu makin banyak pihak yang jatuh simpati kepada pasangan bakal cagub tadi sekaligus memenangkan Pilkada Jabar 2018.

Tapi kalau menyimak pernyataan Deddy Mizwar yang terkesan atau seolah-olah “menekan” dan kembali menyebut nama Prabowo di atas tadi, jangan-jangan memang lagi ada masalah, makanya Deddy Mizwar-Ahmad Shaiku pun batal diusung oleh Gerindra?

Jika benar seperti itu, siapa pasangan yang akan diusung sekaligus bisa mengalahkan pasangan cagub yang diusung oleh PDIP? Jika kalah, bukankah nama Probowo pun kembali turun pamornya dan hal ini jelas akan merugikannya pada Pilpres 2019 nanti?

Untung atau rugi, rugi atau untung, politikus itu seperti pedagang saja.

Sumber gambar: youtube.com


KPK Bingung Setelah Menangkap Wali Kota Batu?

KPK Bingung Setelah Menangkap Wali Kota Batu?

Adahati.com – KPK bingung setelah menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, tapi tak lama kemudian pejabat itu mengatakan tidak menerima suap?

“Saya enggak tahu duitnya dari mana saya enggak tahu,” katanya di sini.

Perihal seseorang yang ditangkap oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi, entah jabatannya wali kota, gubernur, menteri atau jabatan lainnya mengatakan “tidak tahu”, “tidak melakukan” atau “lupa” bukan sesuatu yang mengejutkan. Jika kasusnya nanti sampai di pengadilan, kemudian terdakwa memakai kerudung atau baju koko selama persidangan pun bukan sesuatu yang mengagumkan.

Maka kecil kemungkinannya KPK bingung kalau ada pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi mengatakan “tidak tahu”, “tidak melakukan”, atau “lupa”.

Lalu apa yang menyebabkan KPK bingung atau terkesan seperti itu?

Pertama, dalam waktu sepekan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di tiga tempat berbeda, yaitu di Batubara (13/9/17), Banjarmasin (14/9/17), dan di Batu (16/9/17). Menurut Wakil Ketua KPK , Laode M Syarif di sini, ada kesamaan dari serentetan OTT beberapa bulan terakhir, yaitu permintaan fee dalam sejumlah kasus pemotongan anggaran proyek pemerintah rata-rata sebesar 10 persen.

“Sepuluh persen ini menjadi ‘norma’ umum dari setiap anggaran pemerintah,” kata Wakil Ketua KPK , Laode M Syarif

Bagi pihak yang sering berkecimpung di proyek pemerintah, fee 10 persen bukanlah sesuatu yang aneh dan mengejutkan. Sejak era Orde Baru pun sudah ada istilah “jatah preman” sebesar 10 persen. Kok KPK baru tahu? Itupun setelah OTT di berbagai tempat. KPK bingung?

Kedua, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko disebut meminta jatah Rp 500 juta yang merupakan nilai 10 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 5,26 miliar.

“Bisa kita bayangkan bagaimana kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif tadi menambahkan.

Pernyataannya bisa salah terkait kualitas bangunan akan menjadi rendah atau seperti itu. Sebab, “jatah preman” 10 persen tadi bisa saja merupakan “titipan” dengan menaikkan harga satuan. Istilahnya, “kuantiti tidak bisa dibohongi, tapi harga satuan masih bisa dimainkan”.

Contoh, kuantiti sebuah kubus beton dimensi 1 m x 2 m x 3 m adalah 6 m3. Kebutuhan semen, pasir dan split bisa dihitung, tapi harga satuan materialnya bisa dimainkan, entah dinaikkan 10 persen atau lebih. Nilai proyek dengan kualitas yang baik sebenarnya hanya sekitar Rp 4,78 miliar, tapi karena ada “jatah preman” 10 persen tadi jadinya Rp 5,26 miliar. Kualitas bangunan tidak terganggu, sebab harga satuan material yang dimainkan.

Tapi benarkah KPK bingung dan tidak tahu mengenai hal ini?

Terlepas KPK bingung atau tidak, The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji masalah yang berkait dengan korupsi yang berpotensi lucu sejak dulu.

Korupsi sulit diberantas, katanya, tapi di sisi lain KPK yang tugasnya khusus memberantas korupsi justru ingin dikerdilkan lewat berbagai cara.

Maka dari itu, semua jadi bingung.

sumber foto: youtube.com.


Aksi Bela Rohingya Sekadar Ajang Pencitraan Prabowo?

Aksi Bela Rohingya Sekadar Ajang Pencitraan Prabowo?

Adahati.com – Aksi Bela Rohingya disebutnya ketika sejumlah orang hadir di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini. Prabowo Subianto termasuk salah satu politikus yang hadir di sana, selain Amien Rais dan Presiden PKS Sohibul Iman serta politikus lainnya.

Ia pun sempat berorasi di Aksi Bela Rohingya tadi, tapi hal ini bukan sesuatu yang aneh dan baru. Lucu saja kalau ada politikus, apalagi memiliki jabatan yang cukup tinggi pada sebuah partai politik, tapi tidak bisa berorasi.

Namun perihal orasinya menarik atau tidak, itu soal lain.

Intinya seorang politikus, terlepas siapapun dia, yang memiliki jabatan cukup berpengaruh di sebuah partai politik, ya harus bisa berorasi.

Politikus Prabowo Subianto pada saat berorasi di Aksi Bela Rohingya sempat celingukan mencari kader Partai Gerindra.

“Mana ini ke (kader) Gerindra? Kalau (partai) kebangsaan cari yang adem-adem brengsek itu, jangan mau kalah sama PKS,” katanya di sini.

Kemudian politikus Prabowo Subianto mengaku partainya nasionalis religius, dan Partai Gerindra banyak menyontek dari PKS. Pujian pun dilontarkannya kepada ormas yang hadir di sana, sedangkan kader partainya sendiri yang tidak ikut Aksi Bela Rohingya sempat juga disindirnya.

Apakah politikus Prabowo Subianto sedang melakukan sebuah pencitraan? Benarkah Aksi Bela Rohingya sekadar ajang pencitraan seorang Prabowo?

Gerindra dan PKS dikenal akrab atau sekutu dalam perpolitikan nasional. Cukup banyak kejadian atau peristiwa politik yang menunjukkan kedua parpol tadi merupakan sebuah sekutu, akrab, dan cukup kompak selama ini.

Menurut politikus PKS Hidayat Nur Wahid di sini, partainya harus mempertimbangkan untuk mengusung politikus Prabowo Subianto masuk dalam bursa capres pada Pilpres 2019 nanti, bahkan PKS pun bersedia membantu dalam hal meningkatkan elektabilitasnya.

“Tentu kami juga harus mempertimbangkan faktor Pak Prabowo yang sekutu kami yang selama ini selalu bersama-sama dan berharap persekutuan ini bisa berlanjut, karena Pak Prabowo bisa meningkatkan kinerja Pak Prabowo, meningkatkan elektabilitasnya, meningkatkan ketokohannya sehingga rakyat wajar memberikan pilihan ke Pak Prabowo.”

Meski dikatakannya harus mempertimbangkan, tapi jauh sebelumnya pun sudah banyak pihak yang memperkirakan, bahkan sudah sangat yakin PKS akan mengusung politikus Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019 nanti.

Kembali bahas orasi Prabowo di Aksi Bela Rohingya di Bundaran Patung Kuda tadi. Ia sempat melontarkan pujian kepada pihak lain, tapi menyindir kader partainya sendiri. Apakah artinya Prabowo sedang melakukan sebuah pencitraan?

Kata “pencitraan” selama ini mudah disematkan kepada pihak lain. Seperti halnya orasi, bukan sesuatu yang aneh dan baru jika ada politikus yang cukup rajin melempar serangan politik berupa kata “pencitraan” ini.

Politikus Prabowo pun melakukan hal yang sama. Pada orasinya di Aksi Bela Rohingya tadi menurut berita di sini, bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya adalah bentuk pencitraan Presiden Jokowi.

“Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional,” kata politikus Prabowo Subianto.

Siapa sebenarnya yang sedang melakukan pencitraan?

Pertanyaan ini bisa membuat sebagian pihak pun tersenyum simpul.

sumber gambar: youtube.com.


Presiden Jokowi yang Salah, Rizieq Shihab yang Benar?

Presiden Jokowi yang Salah, Rizieq Shihab yang Benar?

Adahati.com – Presiden Jokowi yang salah, tapi salahnya di mana?

Entah sudah berapa lama pentolan FPI, yaitu Rizieq Shihab tak kembali ke tanah air setelah pergi keluar negeri dengan alasan umrah.

Mungkin ada sebagian pihak yang rajin menghitung berapa lama, kemudian dijadikan sebuah lelucon. Misalnya lelucon tersebut mengatakan Rizieq Shihab belum pulang juga karena selama ini nyasar mulu.

Sekadar mengingatkan, Rizieq Shihab telah dijadikan tersangka dan dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Pihak kepolisian pun telah menetapkan Firza sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran percakapan dan foto pornografi.

Namun menurut berita di sini, seolah-olah atau terkesan Presiden Jokowi yang salah nantinya mengapa Rizieq Shihab belum pulang juga hingga saat ini.

Pengacara Rizieq Shihab, yaitu Eggy Sudjana mengatakan kliennya akan pulang ke tanah air, tapi terlebih dahulu menunggu pernyataan Presiden Jokowi bahwa polisi tidak akan menangkapnya dan menjamin keamanan kondisi Rizieq Shihab setelah berada di Indonesia.

“Habib dengan sadar mau pulang, kalau datang tidak ditangkap, tidak terjadi kerusuhan dan hal-hal lain,” kata Eggy Sudjana pengacara Rizieq Shihab, dan masih ada pernyataan lainnya, tapi semua itu cenderung membingungkan.

Pertama, Eggy Sudjana meminta terlebih dahulu ada pernyataan dari Presiden Jokowi atau berupa sebuah garansi. Pertanyaannya, bukankah Rizieq Shihab hanya pentolan sebuah ormas? Ada ribuan ormas di negara ini, dan mereka pun akan menuntut hal yang sama jika Presiden Jokowi mengabulkan permintaan pengacara Rizieq Shihab tadi setiap ada masalah yang berkaitan dengan hukum. Bisa habis waktu presiden hanya mengurus hal seperti ini.

Kedua, Presiden Jokowi pun bisa dituduh ikut campur masalah hukum jika mengeluarkan pernyataan seperti yang diminta oleh pengacara Rizieq Shihab tadi.

Ketiga, Eggy Sudjana beralasan demi menjaga persatuan Indonesia maka kliennya akan tetap berada di luar negeri jika tidak ada garansi dari Presiden Jokowi karena Rizieq Shihab tak mampu mencegah daya radikalisme para pengikutnya atau pihak lain yang mendompleng situasi. Seolah-olah atau terkesan Polri dan TNI tak mampu menangani jika masalah itu memang benar terjadi. Seandainya pun banyak jatuh korban bukan merupakan pelanggaran HAM selama Polri dan TNI menangani masalahnya secara prosedural. 

Keempat, pengacara Rizieq Shihab mengatakan, “Tindak pidana yang dituduhkan pada Habib Rizieq jelas hoax, artinya tidak benar dan tidak ada satu pun yang dilakukan Rizieq dalam pengertian sex chat dengan Firza.” Kalau memang yakin seperti itu tinggal dibuktikan saja di pengadilan. Pamor Rizieq pun akan naik dengan sendirinya jika nanti pengadilan memutuskan dirinya tak bersalah. Mengapa tidak dimanfaatkan kesempatan yang baik ini, jika yakin Rizieq Shihab tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh pihak kepolisian?

Wajar saja jika ada sebagian pihak yang bingung dengan alasan pengacara Rizieq Shihab tadi. Jika berharap ada asumsi masyarakat bahwa Presiden Jokowi yang salah nantinya mengapa Rizieq Shihab belum pulang karena tidak ada garansi yang diberikan, sebaiknya lupakan saja harapan itu. Tidak baik bermimpi di siang bolong. Trik murahan playing the victim bukan lagi sesuatu yang canggih.

Tolong mainkan trik yang lebih canggih!

Bisa saja sebagian pihak yang bingung tadi meminta pengacara Rizieq Shihab melakukan hal itu, bukan hanya ia saja yang bisa meminta sesuatu kepada Presiden Jokowi berupa sebuah garansi atau semacam itu.

Sumber gambar. 


Politikus Bukan Pendukung Ahok Ditangkap karena Narkoba

Politikus Bukan Pendukung Ahok Ditangkap karena Narkoba

Adahati.com – Politikus pendukung Anies-Sandiaga di Pilkada DKI 2017 ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah tempat karaoke di Jakarta. Beritanya sedang hangat saat ini, dan politikus tadi termasuk seorang kader Partai Golkar.

Indra J Piliang bersama dua temannya ditangkap karena diduga memakai narkoba. Jika sebelumnya ada politikus yang ditangkap gara-gara kasus korupsi, kali ini seorang politikus yang kebetulan bukan pendukung Ahok ditangkap terkait kasus narkoba.

Indra J Piliang ini sebelumnya pernah mengatakan Ahok gila lewat akun twitternya. Memang Ahok gila. Lu pikir lahan reklamasi yang diberikan ke Podomoro itu bukan lahan negara? Bunyi tweetnya sekitar setahun lalu di sini.

Ditangkapnya politikus Indra J Piliang pendukung Anies-Sandiaga terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba ini berpotensi lucu, antara lain disebabkan:

Pertama, muncul nada heran, tak percaya dan sejenisnya bahwa politikus Indra J Piliang ditangkap karena kasus narkoba. Sekretaris Dewan Pakar Golkar Firman Soebagyo terkejut karena selama ini tak pernah melihat tanda-tanda rekannya itu menggunakan narkoba.

“Atau mungkin ketika itu Pak Indra mungkin terjebak atau dia baru pertama kali ke situ dan kemudian ada yang sengaja memberikan masukan atau memasukkan barang haram itu, kan bisa jadi. Ini faktor itu kita tunggu dulu,” katanya di sini.

Ia pun mengatakan Indra Piliang sudah jarang aktif di partai. Entahlah kalau beritanya tentang kader yang berprestasi. Mungkin dikatakannya selama ini kadernya memang aktif dan pembinaan kader pun berjalan dengan sukses.

Kedua, sekretaris tim pemenangan Anies-Sandiaga pun kaget, kemudian melontarkan pujian bahwa Indra K Piliang orangnya baik dan cukup cerdas. Pertanyaannya, kalau memang orang baik dan cukup cerdas, mengapa bisa ditangkap karena kasus narkoba?

Ketiga, Fadli Zon pun kaget atas ditangkapnya politikus kader Partai Golkar itu yang juga pernah satu kampus, satu fakultas dan satu angkatan dengannya.

“Yang saya tahu dia adalah orang yang cerdas. Mudah-mudahan ini kekeliruan, kekhilafan, dan kalau benar perlu direhabilitasi,” katanya di sini.

Mengapa tidak dianjurkan cepat dibui saja kalau memang terbukti bersalah? Cukup menarik menunggu pernyataan Fadli Zon nanti jika ada sosok lain, entah itu artis, mahasiswa, pengusaha atau siapa saja yang ditangkap karena terlibat kasus narkoba. Adakah anjuran direhabilitasi seperti terhadap politikus itu.

Keempat, politikus Partai Golkar lainnya, yaitu Bambang Soesatyo (Bamsoet) merasa yakin Indra J Piliang cuma korban salah pergaulan.

Jadi bukan Indra J Piliang yang salah, tapi pergaulan. Nah, jika ada orang yang bernama Pergaulan, malang nian nasib orang itu. Meskipun selama ini tak pernah menggunakan narkoba, tapi tetap saja disalahkan.

The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji ditangkapnya politikus Indra J Piliang ini, sambil berharap masih ada hal lain yang berpotensi lucu.

sumber foto: youtube.com.


Komitmen Prabowo Masih Bisa Dipegang?

Komitmen Prabowo Masih Bisa Dipegang?

Adahati.com – Komitmen Prabowo Subianto disebut oleh salah satu bakal calon gubernur (cagub) Jawa Barat. Entah mengapa disinggungnya masalah komitmen Prabowo ini.

Pilkada Jabar 2018 masih sekitar 9 bulan lagi. Rencananya diadakan pada 27 Juni 2018, tapi sejak Agustus 2017 lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat telah menyatakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah dimulai.

Salah satu bakal cagub yang menurut pengamat politik memiliki kans yang cukup besar untuk memenangkan Pilkada Jabar 2018 adalah Deddy Mizwar.

Partai Gerindra dan PKS digadang-gadangkan akan mengusungnya sebagai cagub berpasangan dengan cawagub Ahmad Shaiku. Namun kemarin Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat menyatakan pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Shaiku ini batal.

Deddy Mizwar pun menyebut tentang komitmen Prabowo. “Saya tetap berpegang pada keputusan dan komitmen ketua umum, dan saya masih percaya dan yakin bagaimana seorang Prabowo Subianto dengan komitmennya. Sangat yakin, semestinya (kalau batal) Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan, beliau yang memutuskan,” katanya di sini.

Meski ada dikatakan oleh Deddy Mizwar seperti ini, “saya masih percaya dan yakin bagaimana seorang Prabowo Subianto dengan komitmennya”, tapi apakah perlu disebutnya tentang komitmen Prabowo di depan umum atau media massa?

Ada beberapa hal yang cukup menarik terkait pemberitaan pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Shaiku batal diusung oleh Partai Gerindra dan PKS, yaitu antara lain:

Pertama, alasan pembatalannya kurang jelas. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi menurut berita di sini salah satu alasannya adalah kerja sama antara Partai Gerindra dan PKS hingga saat ini tidak ada progres yang menggembirakan.

Pertanyaannya, apa susahnya gembira? Belum genap satu bulan usia kesepakatan pimpinan partai antara Gerindra dan PKS yang dilakukan pada17 Agustus 2017 lalu, tapi sudah cepat mengambil kesimpulan tidak ada progres yang menggembirakan?

Kedua, alasan lainnya dikatakan Ahmad Shaiku lebih suka tetap memimpin Kota Bekasi dan merasa namanya belum dikenal di Jawa Barat. Mosok gara-gara ada pernyataan seperti itu jadi batal diusung? Memangnya belum tahu pernah ada pernyataan JK jika Jokowi jadi presiden, negeri ini bakalan hancur? Pada kenyataannya pasangan Jokowi-JK justru yang menghancurkan atau mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta.

Ketiga, politik adalah drama. Semakin mengharukan drama yang dimainkan diharapkan nantinya dapat mengundang banyak simpati. Misal, diberitakan ada yang batal, pisah atau cerai, tapi kemudian rujuk kembali, air mata pun jatuh berlinang dan bercucuran, terharu.

Tapi lebih baik tunggu saja perkembangan selanjutnya dari batalnya pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Shaiku diusung oleh Partai Gerindra dan PKS ini.

Benarkah ada drama yang bisa mengundang simpati banyak orang, atau kenyataannya nanti memang batal diusung sehingga Deddy Miswar pun menyebut tentang komitmen Prabowo?

Sumber gambar: youtub.com.


Pihak Istana pun Melakukan Hal yang Sama?

Pihak Istana pun Melakukan Hal yang Sama?

Adahati.com – Pihak Istana Kepresidenan atau biasa disingkat Pihak Istana merujuk pada kabinet yang ada saat ini. Jika ada pernyataan dari pihak yang menjadi bagian dari kabinet saat ini disebut pernyataan dari Pihak Istana.

Entah sejak kapan berlakunya hal ini, tapi tidak perlu terlalu dipikirkan. Meniru “White House”-nya Amerika?

Wacana pembekuan KPK terlontar dari pernyataan seorang anggota Pansus Angket KPK, yaitu Henry Yosodiningrat seorang politikus PDIP. Seperti biasa, pernyataan yang cukup kontroversial bisa mengundang sebuah polemik.

Mungkin ada sebagian pihak yang heran dan berpikir seperti ini. Apakah Pansus Angket KPK, atau siapa saja yang disebut Anggota Dewan tidak berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebuah pernyataan? Apakah tidak tahu atau tidak bisa membedakan mana pernyataan yang berpotensi kontroversial atau bukan?

Seharusnya tahu, sebab diasumsikan semua Anggota Dewan itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, makanya bisa terpilih sebagai Wakil Rakyat.

Tapi sekali lagi pertanyaannya, jika seharusnya tahu, tapi mengapa masih ada pernyataan yang cukup kontroversial yang bisa menimbulkan kegaduhan atau menjadi santapan empuk media massa? Apakah sekadar numpang ngetop?

Atau sebuah trik belaka agar perhatian masyarakat teralihkan dari kasus dugaan korupsi e-KTP? Entahlah, maksudnya entahlah masih ada atau tidak pertanyaan lainnya dari sebagian pihak yang heran tadi.

Seperti biasa juga, jika ada pernyataan yang cukup kontroversial kemudian menjadi polemik akan ada pula bantah membantah, menyanggah, klarifikasi, atau apalah namanya, tapi lebih cenderung terkesan “buang badan” atau seperti itu.

Contoh, perbuatan korupsi, atau masih sebatas diduga korupsi yang dilakukan oleh politikus partai tertentu, cepat sekali ada pernyataan hal itu tanggung jawab individu, bukan kebijakan partai. Kesan “buang badan”-nya pun terlihat.

Makanya ada anekdot, jika kadernya berprestasi diakui memang kadernya, tapi jika terjadi sebaliknya langsung “buang badan”. Salah satu kejadiannya pernah disebut di sini – Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?

Setelah adanya penyataan pembekuan KPK yang cukup kontroversial dari anggota Pansus Angket KPK dan politikus PDIP itu, tak lama kemudian ada pernyataan dari petinggi partai, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bukan merupakan keputusan partai, atau partainya tidak meminta KPK agar dibekukan.

Kemarin pun Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluarkan wacana atau pernyataan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi dikembalikan ke kejaksaan. Diperkirakan KPK lah yang menjadi “sasaran tembak”-nya. Kembali seperti biasa, jika ada wacana yang cukup kontroversial tak lama kemudian ada bantahan, atau klarifikasi yang lebih cenderung “buang badan” atau seperti itu.

Pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan “Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK,” katanya di sini.

The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji gejala “buang badan” yang berpotensi lucu ini sambil menunggu “buang badan” lainnya.

sumber foto: youtube.com.


KPK atau Raisa yang Lebih Mendapat Perhatian?

KPK atau Raisa yang Lebih Mendapat Perhatian?

Adahati.com – KPK atau Raisa? Memang dua hal yang berbeda. Yang satu institusi pemberantas penyakit akut korupsi, sedangkan satunya lagi artis atau penyanyi yang menurut sebagian pihak lagu dan suaranya biasa saja.

Meski dua hal yang berbeda, tapi belakangan ini baik KPK maupun Raisa cukup hangat dibicarakan. KPK saat ini diduga sedang diusahakan oleh DPR lewat Pansus Angket agar wewenangnya dikebiri, bahkan dibekukan institusinya seperti usulan anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat di sini.

Sejak awal pembentukan Pansus Angket KPK pun sudah mengundang senyum sebagian pihak. Meski DPR memiliki alasan sendiri mengapa perlu dibentuk Pansus Angket KPK tadi, tapi sebagian pihak tadi masih tetap senyum-senyum saja mengingat Ketua DPR RI, Setya Novanto diduga terlibat kasus korupsi e-KTP.

Menurut dugaan sebagian pihak yang tersenyum tadi, uang korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah mengalir ke semua parpol, bukan hanya satu dua parpol saja. Makin tersenyum, saat melihat sejumlah parpol walk out bak “pahlawan kesiangan” tak setuju atas pembentukan Pansus Angket KPK.

Masih menurut sebagian pihak tadi, politik memang penuh dengan trik, tapi tergantung kualitas politikusnya juga. Kalau kualitas politikusnya rendah, trik yang dimainkannya pun ikut rendah. Hanya bisa menipu anak kecil saja.

Tidak harus percaya dengan dugaan atau pendapat sebagian pihak tadi, tapi layak percaya bahwa ada sejumlah parpol yang politikusnya duduk di kabinet saat ini.

KPK sudah menjadi musuh bersama, kata Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting di sini, menanggapi pernyataan Jaksa Agung agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan ke kejaksaan.

Bagaimana dengan Raisa? Menurut sebagian pihak lagu dan suaranya biasa saja, kalau tidak ingin disebut menye-menye, tapi kok bisa terkenal? Ya, Raisa pun sedang hangat dibicarakan seperti halnya KPK dari sudut yang berbeda.

Presiden Jokowi pun sempat memberi perhatian atas fenomena Raisa (hueeek…) ini. “Satu-dua hari yang lalu, saya dikomplain mengenai Raisa,” katanya di sini

Kemudian Jokowi menceritakan alasannya. Namun apapun alasannya itu, Raisa mendapat perhatian. KPK pun mendapat perhatian dari Presiden Jokowi setelah ada wacana pembekuan KPK yang dilontarkan anggota Pansus Angket KPK.

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” ujarnya.

KPK atau Raisa yang lebih mendapat perhatian?

Jika ada yang bertanya seperti itu, The Lohmenz Institute memperkirakan ada sesuatu yang berpotensi lucu di sini.

Sumber gambar.


Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?

Jokowi Menegaskan, Fahri Hamzah Ambil Untung?

Adahati.com – Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan KPK dibekukan. Hal ini bermula dari pernyataan anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat yang mengatakan dari hasil penyelidikan selama ini ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

“Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu,” katanya.

Pernyataan anggota Pansus Angket KPK dan politikus PDIP tadi cukup kontroversial mengingat KPK selama ini masih dipercaya oleh rakyat untuk memberantas penyakit akut dan kronis yang sudah berlangsung sejak dulu, apa lagi kalau bukan korupsi.

“KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” kata Presiden Jokowi menegaskan di sini.

Namun meski Presiden Jokowi menegaskan seperti di atas tadi, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian pihak yang tersenyum simpul mengingat langkah konkretnya belum jelas seperti apa. Sekadar cuap-cuap saja, atau kembali sedang melakukan sebuah pencitraan?

Pertanyaan di atas tadi biasanya dilontarkan oleh sebagian pihak yang selama ini dikenal sebagai pihak yang anti Jokowi, tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya wacana pembekuan KPK yang cukup kontroversial tadi bisa berpotensi lucu.

Pertama, meski Henry Yosodiningrat mengatakannya sebagai anggota Pansus Angket, tapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan cepat menanggapinya bukan merupakan keputusan partai, atau partainya tidak meminta KPK agar dibubarkan atau dibekukan. Seperti biasa, petinggi parpol lainnya pun akan mengatakan seperti itu, bukan hanya PDIP saja.

Masih ingat kasus M Sanusi kader Partai Gerindra yang terlibat kasus korupsi itu? Fadli Zon dengan cepat mengatakan hal itu merupakan kesalahan pribadi, bukan partai atau tidak ada hubungannya dengan partai. Lagu lama, kalau ada kader parpol yang berprestasi diakui sebagai kadernya, tapi kalau terjadi sebaliknya terkesan cepat sekali buang badannya.

Kedua, bukan hanya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saja yang menanggapi wacana pembekuan KPK tadi, Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar pun menegaskan – selain Presiden Jokowi menegaskan juga, meski beda pernyataan penegasannya – bahwa wacana pembekuan KPK adalah usulan perseorangan, bukan Pansus. Masih terkesan buang badan lagi, entah secara tegas atau setengah tegas.

Ketiga, Fahri Hamzah pun ikut nimbrung, dan terkesan ambil untung. Menurut pendapatnya masyarakat tak perlu khawatir, karena semua ini masih dalam evaluasi. “Enggak perlu takut, sebab KPK bisa diperkuat dengan memperbaiki yang ada di dalamnya, membersihkan dari regulasi yang menyimpang dari aturan…,” begitu antara lain katanya di sini.

Di sisi lain, meski terkesan Fahri Hamzah ambil untung lewat pernyataannya yang cukup menyejukkan tadi, tapi berbeda dengan Hasto Kristiyanto dan Fadli Zon yang pernyataannya secara jelas dan tegas menguntungkan partai tempat ia bernaung selama ini, sedangkan Fahri Hamzah tidak jelas apa partai politiknya saat ini.

Fahri Hamzah pun sempat menyebut model pemberantasan korupsi seperti di Korea Selatan yang menurut pendapatnya lebih sistematis dan menyeluruh.

Apakah artinya sebentar lagi akan ada study banding anggota DPR ke Korea Selatan? Tidak khawatir Kim Jong Un akan melepaskan rudal yang berisi Bom Hidrogen?

The Lohmenz Institute masih mencermati dan mengkaji wacana pembekuan KPK sambil berharap masih beruntung bisa menemukan hal-hal lain yang berpotensi lucu.