Category: Politik

Blunder, PDIP Umumkan Dukung Jokowi Capres 2019

Blunder, PDIP Umumkan Dukung Jokowi Capres 2019

Adahati.com – PDIP telah melakukan sebuah langkah blunder? Pada pembukaan Rakernas III PDIP di Denpasar, Bali (23/2/18), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Jokowi sebagai capres 2019. “Dengan ini saya nyatakan calon presiden dari PDI Perjuangan, Ir Joko Widodo, Metal! Metal! Pasti menang total.”

Dukungan politik PDIP kepada Jokowi untuk maju kembali pada Pilpres 2019 memang hanya tinggal soal waktu saja, tapi seharusnya tidak sekarang ini, melainkan menjelang penutupan pendaftaran capres agar suasana politik tetap ramai dan menggairahkan.

Prabowo Subianto diyakini akan kembali menantang Jokowi pada Pilpres 2019, tapi sampai saat ini elektabilitasnya masih rendah atau jauh di bawah Presiden Jokowi. Maka dari itu timbul ledekan atau sindiran politik yang mengatakan Prabowo lebih pantas jadi cawapres Jokowi, dan Prabowo tidak akan mencalonkan diri, tapi hanya sebagai king maker saja.

Entah ledekan atau sindiran politik apa lagi yang akan diterima oleh Prabowo nantinya, sementara jumlah parpol yang mendukung Jokowi diperkirakan akan terus bertambah, dan hanya menyisakan Partai Gerindra serta PKS saja yang mendukung Prabowo. PAN mungkin masih bisa diharapkan, tapi Partai Demokrat tetap akan memainkan politik dua kaki sambil melihat ke mana arah angin berhembus, atau masih ada kemungkinan yang cukup besar dukungan politik SBY/Partai Demokrat akan diberikan kepada Presiden Jokowi nantinya.

Meski sejumlah pengamat politik atau lembaga survei sudah berusaha merekayasa dan meyakinkan diri bahwa elektabilitas Prabowo akan meningkat menjelang Pilpres 2019 sekaligus bisa mendekati elektabilitas Jokowi, apalagi jika dipasangkan dengan Anies Baswedan, tapi diperkirakan Jokowi dan pasangannya (Wiranto?) sulit untuk dikalahkan, terlepas Prabowo mencalonkan diri lagi maupun sekadar menjadi king maker tidak memengaruhi keunggulan posisi Jokowi untuk menjabat Presiden RI periode berikutnya.

Sebagian pihak pun meyakini Pilpres 2019 tidak akan seramai dan seriuh Pilpres 2014. Jomplang, keunggulan perolehan suara Jokowi terlalu jauh dibanding Prabowo atau anti klimaks Pilpres 2019 nanti.

Seharusnya PDIP mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto sebagai capres pada pembukaan Rakernas III PDIP tadi. Konstelasi politik pun berubah, dan menarik serta Pilpres 2019 pun menjadi seru dan menegangkan seperti Pilpres 2014 dengan selisih perolehan suara yang tipis siapapun pemenangnya.

*Sumber gambar: youtube.com.

Wiranto Jadi Cawapres Jokowi, Siapa yang Gelisah?

Wiranto Jadi Cawapres Jokowi, Siapa yang Gelisah?

Adahati.com – Siapa cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 nanti?

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal (purn) Wiranto diusulkan menjadi cawapres pada Pilpres 2019. “Berdiri saudara-saudara, nyatakan Pak Wiranto sebagai calon Wapres dari Partai Hanura,” kata Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang di sini.

Meski tidak dijelaskan siapa capresnya, publik bisa menebak dengan mudah. Perkiraan yang paling mendekati kebenaran adalah Wiranto akan diusulkan untuk menjadi cawapres Jokowi.

Presiden Jokowi sudah bisa dipastikan akan maju pada Pilpres 2019, dan tidak sedikit pihak yang menjagokannya akan kembali menjabat Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, frasa “Jokowi Dua Periode” pun nyaring terdengar dan menghiasi media.

Meski Jokowi dijagokan akan kembali menjabat presiden, sampai saat ini publik masih bertanya-tanya siapa wakil presiden yang pas dan cocok untuk mendampinginya.

Sejumlah nama pun bermunculan dan diwacanakan, bahkan nama Prabowo pun disebut, entah serius atau sekadar meledek (ngeyek). Tapi sekali lagi siapa cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 nanti masih menjadi pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat.

Munculnya nama Wiranto menjadi cawapres, dan seandainya benar menjadi cawapres Jokowi memiliki keuntungan strategi dan taktik antara lain terkait hal ini:

  • Usia Wiranto yang lebih tua dan berpengalaman di bidang pemerintahan diyakini pas dan cocok untuk mendampingi Jokowi seperti halnya JK yang lebih tua dan berpengalaman mendampingi Jokowi pada periode 2014-2019.
  • Sosok Jenderal (purn) Wiranto pun diyakini bisa memberikan ketenangan dan stabilitas keamanan yang lebih baik lagi pada periode 2019-2024.
  • Penampilan Wiranto yang tenang menghadapi persoalan bangsa selama ini, ditambah sudah berpengalaman di bidang pemerintahan tadi dianggap mendukung penampilan Jokowi yang tenang, sederhana, dan juga tidak grasa-grusu.
  • Wiranto jadi cawapres Jokowi bisa mengakomodir pendapat pihak-pihak yang menginginkan pemimpin yang berasal dari kalangan militer atau mantan pejabat tinggi militer, apalagi senioritas Wiranto cukup menjanjikan untuk mendulang suara pada Pilpres 2019 nanti.

Meski Wiranto yang dianggap publik dekat dengan Presiden Jokowi ini berasal dari partai kecil atau bukan partai besar, tapi yang dibutuhkan adalah figur atau sosok yang pas dan cocok untuk menjadi pendamping Jokowi pada periode berikutnya.

Kritikan dan kecaman terhadap Wiranto sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2019, dan diungkap kelemahan-kelemahannya nanti bukan hal yang terlalu mengkhawatirkan, sebab siapapun cawapres Jokowi akan mengalami hal yang sama.

Usulan Wiranto menjadi cawapres, dan jika nantinya terbukti menjadi cawapres Jokowi, pasangan Jokowi-Wiranto ini merupakan strategi dan taktik yang jitu untuk memenangkan Pilpres 2019, juga menggelisahkan atau tidak membuat nyaman sebagian pihak.

Siapa yang gelisah atau tidak nyaman tadi jika Wiranto jadi cawapres Jokowi?

*Sumber gambar: youtube.com.


Komitmen Anies Baswedan-Sandiaga Uno Diragukan?

Komitmen Anies Baswedan-Sandiaga Uno Diragukan?

Adahati.com – Komitmen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online arti komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) mencuatkan kata komitmen ini yang ditujukan kepada Pemda DKI terkait nama 36 diskotek di Jakarta yang terlibat peredaran narkoba.

Nama 36 diskotek di atas tadi akan dibuka oleh Buwas, tapi syaratnya ada komitmen. “Kalau ada komitmen dari Pemda (DKI) kalau itu pasti ditutup, saya kasih tahu. Kalau nggak akan ditutup saya nggak kasih tahu,” begitu antara lain kata Buwas di sini.

Masalah penyalahgunaan barang haram narkoba ini sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan keamanan nasional, dan lebih jelas bahayanya dibanding omongan Fahri Hamzah yang diduga korupsi oleh Nazaruddin, kemudian menuding KPK dan Nazaruddin telah bersekongkol yang membahayakan keamanan nasional.

Belakangan ini pun beberapa artis atau seleb telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan barang haram narkoba. Sandiaga Uno pun pernah mengatakan, “Narkoba sudah menjadi ancaman serius. Dalam beberapa hari ini ada artis yang ketangkep karena narkoba. Kita jangan mau dirusak karena narkoba.”

Klop sudah, tinggal tunggu waktunya saja Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan Buwas atau Badan Narkotika Nasional untuk memberantas peredaran narkoba yang terjadi pada 36 diskotek di atas tadi.

Tunggu apa lagi? Tinggal dilaksanakan saja kerjasama tadi tanpa perlu banyak omong yang tidak jelas, kelat-kelit sana sini yang membuang banyak waktu dengan percuma.

Namun di sisi lain timbul pertanyaan. Mengapa Buwas meminta komitmen terlebih dahulu? Mengapa tidak langsung saja diberikan nama 36 diskotek tadi? Apakah Buwas meragukan komitmen Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Pemda DKI Jakarta?

Biarlah pertanyaan di atas tadi tinggal pertanyaan, karena masih ada yang jauh lebih penting, yaitu kerjasama Pemda DKI dan Badan Narkotika Nasional bisa terjalin dalam waktu dekat ini sehingga 36 diskotek di atas tadi secepatnya ditutup.

Waktu jua yang akan membuktikan, apakah ada atau tidak komitmen yang diminta oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso (Buwas).

*Sumber gambar: youtube.com.


Presiden Jokowi Untung, Memangnya Siapa yang Rugi?

Presiden Jokowi Untung, Memangnya Siapa yang Rugi?

Adahati.com – Presiden Jokowi untung, tapi hal ini tidak terkait dengan dagang barang atau sejenis itu, melainkan untung secara politik.

Tidak diajak atau dicegahnya Anies Baswedan ke podium saat penyerahan Piala Presiden kemarin rupanya masih saja hangat atau dihangat-hangatkan oleh sebagian pihak, padahal masalah ini boleh dibilang hanya masalah sepele saja.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon heran terkait masalah di atas tadi. Rupanya bukan hanya Fadli Zon saja yang berkomentar atau memberikan pernyataannya di media massa, pun Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria yang mengatakan kecewa dengan kejadian itu.

“Kami kecewa dengan sikap Paspampres. Pertanyaannya, siapa yang meminta dan memerintahkan Paspampres? Apakah iya ini inisiatif Paspampres? Kenapa melarang? Apa dasar dan alasannnya?” ujarnya di sini.

Kemarin ada yang heran, sekarang ada yang kecewa, besok apa lagi? Tak salah jika banyak pihak yang menilai Presiden Jokowi untung secara politik dengan bertebarannya pernyataan-pernyataan seperti itu, dan bukan salah Presiden Jokowi jika semakin populer dan meningkat saja elektabilitasnya karena media memuat pernyataan-pernyataan yang cenderung cengeng atau semacam itu.

Presiden Jokowi untung, dan keuntungannya semakin besar saja karena bukan hanya Fadli Zon, Ahmad Riza Patria, atau Partai Gerindra yang melakukannya, tapi juga PKS melalui pernyataan kadernya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di sini.

Atas kejadian atau masalah yang cenderung sepele tadi, yaitu Anies Baswedan tak diajak atau dicegah ke podium saat penyerahan Piala Presiden, ia pun mengatakan seperti ini:

“Pak Jokowi rugi dengan kejadian ini karena publik kian menyaksikan ada ketidakadilan dan perlakuan semena-mena. Publik mudah bersimpati pada mereka yang mendapat perlakuan semena-mena. Secara politik, Pak Jokowi rugi besar dengan kejadian ini.”

Presiden Jokowi untung besar atau rugi? Memangnya masih laku taktik playing the victim yang kuno itu? Memosisikan diri sebagai pihak yang terzolimi atau semacam itu masih laku? Oh, air mata pun jatuh berlinang dan berderai-derai.

Terharu.

*Sumber gambar: youtube.com.


Fadli Zon Heran Gara-gara Anies Baswedan Tak Diajak

Fadli Zon Heran Gara-gara Anies Baswedan Tak Diajak

Adahati.com – Fadli Zon heran gara-gara Anies Baswedan tak diajak. Entah mengapa Fadli Zon heran terkait masalah yang boleh dibilang sepele ini.

Bermula dari video Anies Baswedan yang tak diajak mendampingi Presiden Jokowi saat penyerahan Piala Presiden untuk Persija yang viral di media sosial.

Karena Fadli Zon heran, ia pun mengatakan seperti ini: “Harusnya yang ditanya Pak Jokowi ya, kenapa nggak diajak. Cukup mengherankan juga.”

Pengen ketawa ngikik, tapi lucunya di mana? Gak ketawa, tapi rasanya kok ada yang lucu. Mengapa Presiden Jokowi yang jadi sasaran dan seharusnya ditanya?

Kembali Fadli Zon heran, kemudian mengeluarkan pernyataan lainnya di sini. “Saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya apa tidak (dengan politik). Tanyalah ke pihak Istana. Seharusnya dilepaskan dari urusan pribadi. Urusan protokoler itu ada Undang-Undang protokolernya.”

Tadi katanya tanya Presiden Jokowi, kok berubah jadi tanya ke pihak istana?

Ketua Panitia Piala Presiden Maruarar Sirait menegaskan, memang tak semua pejabat negara harus ikut saat penyerahan piala oleh Presiden Jokowi. Menurutnya tidak ada masalah antara Presiden Jokowi dan Anies Baswedan.  Ia pun menghibau agar masyarakat tidak berpikir yang aneh-aneh, juga jangan ada upaya mengadu domba.

Apakah pernyataan Ketua Panitia Piala Presiden Maruarar Sirait tadi cukup mengharukan? Tapi di sisi lain tidak tertutup kemungkinan ada pertanyaan seperti ini, misalnya: Mengapa masyarakat yang dihimbau, bukan pejabat negara seperti anggota DPR?

Fadli Zon heran hanya gara-gara masalah sepele saja, yakni Anies Baswedan tak diajak ke podium bersama Presiden Jokowi saat penyerahan Piala Presiden (bukan Piala Gubernur), padahal ia seorang Anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, juga seorang public figure. Di sisi lain cukup sering terdengar pernyataan bahwa pejabat negara atau public figure seharusnya menjadi panutan atau contoh yang baik bagi masyarakat. Tapi apanya yang mesti dijadikan panutan kalau hanya masalah yang sepele saja heran?

Fadli Zon heran, nanti ada lagi yang heran karena tertular “virus heran”, akhirnya banyak yang heran.

*sumber gambar: youtube.com.