Hak Angket “Ahok Gate” Hanya Buang-buang Waktu

 Politik
Ahok Gate
Gedung DPR

Hak Angket “Ahok Gate” Hanya Buang-buang Waktu

Adahati.com – “Kami dari Fraksi Gerindra dan saya kira nanti akan ada kawan-kawan dari fraksi lain, sedang menginisiasi sebuah pansus angket, ini kita belum bertemu. Tapi dari Gerindra akan mengajukan pansus angket Ahok Gate…,” begitu antara lain kata Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon di sini.

Fraksi Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Partai Demokrat setuju diadakan hak angket “Ahok Gate”, tapi Fraksi PDIP dengan tegas menolaknya.  Menurut Arif Wibowo hak angket itu digunakan untuk urusan yang sangat penting dan strategis. Kalau tidak, sama saja menurunkan derajat atau kualitas dari penggunaan hak dewan itu sendiri.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti pun menilai hak angket sering diobral. “Oleh karena itu, jangan mudah mengobral isu angket kalau bukan hal mendasar.” Sementara menurut Prof Hibnu Nugroho di sini, ada multitafsir pada Undang-Undang yang dijadikan alasan untuk memberhentikan sementara Ahok. Selain itu, dakwaan yang dijerat kepada Ahok adalah dakwaan alternatif, bukan dakwaan tunggal.

Mengapa bisa multitafsir? Memangnya siapa yang membuat Undang-Undang itu? Apakah saat membuat Undang Undang tadi tidak dipikirkan secara matang?

Setelah membaca tentang ketentuan hak angket, ternyata perjalanannya masih panjang sekali. Usulan menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR. Jika hal itu dipenuhi dan lebih dari 1/2 dari jumlah Anggota Dewan yang hadir setuju, dibentuk Panitia Angket.

Kemudian Panitia Angket akan meminta keterangan dari pemerintah, saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya. Setelah itu, Pasal 181, (1): Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. (2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket.

Hak angket bisa lanjut atau gugur, dan Pasal 182 (3): Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Memangnya seperti apa komposisi 560 Anggota DPR saat ini?

Dari 10 Fraksi yang ada, PDIP 109 orang, Golkar 91 orang, Gerindra 73 orang, Demokrat 61 orang, PAN 49 orang, PKB 47 orang, PKS 40 orang, PPP 39 orang, Hanura 16 orang dan Nasdem 35 orang. Total jumlah Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS adalah 223 orang, tidak sampai 1/2 jumlah Anggota Dewan.

Fraksi Partai Nasdem pun menilai pembentukan pansus hak angket terkait dengan pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya hanya buang-buang waktu saja.

Trik dan Problem Catur yang Sederhana hari ini:

  • Hitam giliran melangkah.
  • Bisakah hitam mengalahkan putih tanpa buang-buang waktu?
  • Bisa saja, apa yang tidak bisa?
  • Bg8-g2!

  • Bingung?
  • Pegangan.

Sumber gambar.